Ini Bukti Komitmen Gubernur Olly Tingkatkan Kesehatan Masyarakat Sulut

Sulawesi Utara sehat bukan sekadar angan. Gubernur Olly Dondokambey, SE bersama para pegiat kesehatan terus bekerja keras mewujudkannya. Setahap demi setahap masalah kesehatan dibenahi. Terbukti, pelayanan kesehatan di Sulut saat ini telah menunjukkan indikator yang positif.

Hal itu dapat dilihat dari angka harapan hidup di Sulut yang cukup tinggi. Di tahun 2017 angka harapan hidup masyarakat Bumi Nyiur Melambai mencapai mencapai 71.02 tahun. Angka tersebut berada di atas rata-rata harapan hidup nasional yang hanya 70,68 tahun.

Kesehatan merupakan hak asasi seluruh masyarakat Sulut dan dapat diwujudkan berdasarkan prinsip-prinsip nondiskriminatif, partisipatif dan berkelanjutan.

"Pemprov Sulut berkomitmen membentuk sumber daya manusia Sulut yang sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial sebagai modal untuk mencapai tujuan pembangunan daerah," kata Olly.

Untuk diketahui, selain meningkatnya angka harapan hidup, hal menggembirakan lainnya adalah menurunnya jumlah kasus gizi buruk dari 40 kasus di tahun 2016, mampu ditekan hingga 25 kasus di tahun 2017, atau berkurang sebesar 38%.

Disamping itu, persentase gizi buruk yang mendapatkan perawatan mencapai 100%; Angka Kematian Ibu (AKI) menurun dari 54 kasus di tahun 2016 menjadi 36 kasus di tahun 2017; dan penurunan angka kematian bayi dari 250 kasus pada tahun 2016, turun menjadi 161 kasus pada tahun 2017.

Gubernur Olly juga melakukan inovasi dalam mencapai peningkatan kualitas kesehatan antara lain: kegiatan Community based Surveillance (CBS) atau Surveilans Berbasis pemberdayaan masyarakat guna deteksi dini dan fast Respon terhadap penyakit Menular berpotensi KLB.

Selanjutnya, Pelaksanaan Bina Desa Sahabat Kusta di Kabupaten Minsel dan Kabupaten Bolmut, Pemberdayaan orang yang pernah mengalami kusta (OYPMK) dan Pembinaan di Kab. Minahasa membentuk 4 layanan komprehensif berkesinambungan (LKB) untuk melasanakan program HIV.

Pemprov Sulut telah melahirkan Pergub Sulut nomor 42 tahun 2016 tentang Pengendalian Rabies pada Manusia, Gerakan "Ketuk Pintu" untuk mencari tahu penderita TBC yang belum terjaring oleh pelayanan kesehatan dan Pilot Project Vaksinasi HPV pada anak sekolah untuk pencegahan primer kanker mulut rahim pada wanita.

Begitu juga untuk membantu penanganan kasus gizi buruk, Pemprov Sulut menyalurkan Makanan Tambahan berupa Biskuit, Susu dan suplemen, Pelayanan BPJS bagi Balita Gizi Kurang dan Gizi Buruk yang berekonomi lemah serta membentuk Tim Ahli Gizi yang terdiri dari Dokter-dokter Spesialis Gizi Klinik, Anak dan Nutrisionist untuk menangani masalah Gizi.

Tak ketinggalan, Pemprov Sulut juga membuat layanan interaktif dengan menyediakan layanan Hallo Sehat untuk informasi Kesehatan.

Semua upaya peningkatan kesehatan yang dilakukan tersebut membuat Sulut meraih sejumlah penghargaan, yakni :

Penghargaan dari Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan pada 21 Maret 2017 sebagai Dinas ksehatan Provinsi dengan Pencapaian Tertinggi untuk Indikator Janji Presiden Program P2P dalam Indikator Suspek Malaria yang Dikonfirmasi dan Kasus Malaria Positif yang Diobati Sesuai Standar Tahun 2016;

Penghargaan Kinerja Terbaik Program Penanggulangan TB 2016 dari Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan pada 10 April 2017

Juara ke-2 Lomba Website antar Dinkes Provinsi tingkat Nasional; 6 (Enam) Kabupaten dan kota meraih tatanan kawasan sehat; Terakreditasinya RSUD Noongan Versi 2012 dan Juara ke-4 Hospital Family Planning Project PERSI Award – IHMA (Humas Pemprov Sulut)

Gubernur Olly Tandatangani Perjanjian APIP-APH

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE menandatangani perjanjian kerjasama Aparatur Pengawas Internal Pemerintah dengan Aparat Penegak Hukum (APIP-APH) Tingkat Provinsi Sulut terkait penanganan laporan atau pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penandatangan kerjasama dilakukannya bersama Kepala Kejaksaan Tinggi Sulut
Kajati Roskanedi, SH, MH dan Wakapolda Sulut Brigjen Drs. Johny Asadoma, M.Hum bersamaan dengan 33 provinsi lainnya.

Penandatanganan tersebut disaksikan langsung oleh Mendagri RI Tjahjo Kumolo yang didampingi Inspektur Pengawasan Umum Polri Komjen Pol. Drs. Putut Eko Bayu Seno dan Jaksa Agung Muda Intelejen Dr. Jan S. Marinka dalam kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tingkat Nasional (Rakorwasdanas) Tahun 2018 dan Penandatanganan Kerja Sama APIP-APH Tingkat Provinsi di Ruang Birawa Hotel Bidakara Jakarta, Senin (7/5/2018) siang.

Penandatanganan kerjasama ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Mendagri, Jaksa Agung dan Kapolri Nomor 700/8929/SJ, Nomor Kep-694/A/JA/11/2017, Nomor B/108/XI/2017 tentang koordinasi APIP dan APH terkait penanganan pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang telah ditandatangani pada tanggal 30 November 2017.

Latar belakang pentingnya kerjasama ini, di samping mandat dari pasal 385 UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional negara yang mengamanatkan agar APIP dan APH berkoordinasi dalam penanganan pengaduan masyarakat. Selain itu juga agar tidak terjadi kegamangan penyelenggara pemerintahan daerah dalam bertindak karena takut tersangkut pidana atau dicari-cari kesalahannya untuk dipidana, sehingga pembangunan daerah dapat berjalan efektif.

Usai penandatangan kerjasama, Gubernur Olly mengatakan, melalui pelaksanaan kerjasama APIP dengan APH akan semakin memperkuat upaya pencegahan korupsi.

“Kita semua memiliki semangat yang sama untuk mencegah terjadinya korupsi. Perjanjian kerjasama ini menjadi langkah yang tepat sebagai penguatan untuk mencegah korupsi,” katanya.

Sementara itu, Kabareskrim Polri Komjen Pol Drs. Ari Dono Sukmanto, SH, MH mengatakan, perjanjian ini sangat baik dilakukan untuk memperkuat sinergitas kerjasama antara APIP-APH dalam penanganan laporan masyarakat yang berindikasi korupsi. Sehingga diharapkan dapat mewujudkan pemerintah yang bersih dan akuntabel, serta menyukseskan penyelenggaran otonomi daerah.

Sedangkan, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Dr. M. Adi Toegarisman mengatakan, APIP dan APH harus saling menghargai cara kerja masing-masing. Sebab yang paling penting dalam perjanjian kerjasama ini ruang lingkup dalam perjanjian kerjasama saling tukar menukar informasi tanpa mencampuri cara kerja masing-masing.

Untuk itu, ia berharap dengan ditandatangani perjanjian kerjasama ini tidak ada lagi pihak yang tidak paham atau berpura-pura tidak paham. Untuk itu semua pihak harus memperhatikan secara detail poin-poin yang terdapat dalam perjanjian kerjasama.

“Pemberantasan tindak korupsi harus berhasil,” tegasnya.

Dalam pelaksanaan Rakorwasdanas Tahun 2018 terdapat dua agenda penting yakni sosialisasi kebijakan pengawasan tahun 2019 dengan tema “APIP Bekerja Mencegah Korupsi” dan penandatangan kerjasama APIP dan APH dalam penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi pada penyelenggaraan pemerintahan daerah. (Humas Pemprov Sulut)

Ketua TP PKK Sulut Ingtkan Anggotanya Fokus Pada Urusan PKK bukan Politik

Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Utara ibu Rita Dondokambey-Tamuntuan  mengingatkan kepada para pengurus TP PKK Provinsi dan Kabupaten Kota untuk fokus menjalankan urusan program PKK dan tidak terlibat dalam urusan politik.

Penegasan tersebut disampaikan ibu Rita saat menghadiri Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-46 Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2018 di Kantor Bupati Minahasa Utara, Senin (7/5).

Para anggota TP PKK harus ingat  pesan Ibu Negara Iriana Joko Widodo dalam Rakor ketua se-Indonesia Rita mengingatkan kepada segenap anggota PKK Sulut agar tidak terjun pada politik praktis dan hanya murni melakukan kegiatan PKK.

Dalam sambutanya Ibu Rita juga menyampaikan kepada para hadirin yang hadir bahwa PKK Provensi Sulawesi Utara sementara melaksanakan penilaian lomba-lomba antara lain; lomba administrasi PKK, PAAR (Pola Asuh Anak dan Remaja), IVA test dan lomba PHBS (Prilaku Hidup Bersi Sehat)/LBS (Lingkungan Bersi Sehat).

Sejalan dengan itu, ibu Rita mengingatkan bahwa saat ini tim verivikasi lapangan Tim Penggerak PKK Pusat bersama Pokja IV Tim Penggerak PKK Provinsi sedang berada di Talaud dalam rangka lomba PHBS/LBS.

Perluh diketahui bersama bahwa Tim PKK Sulut masuk 6 besar dalam lombah PHBS/LBS tingkat Nasional yang diwakili oleh Tim PKK Talaud sebagai pemenang lomba tahun lalau.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Bupati Minahasa Utara Ibu Vonnie Panambunan dan Ketua TP.PKK Minahasa Utara Ibu Dyana Kesanti serta seluruh SKPD dan Camat se-Kabupaten Minahasa Utara.(humas provinsi sulut)

Wagub Kandouw : Keamanan Jadi Kunci Realisasi Investasi

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mengapresiasi upaya Polri dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mendorong percepatan pembangunan diberbagai sektor melalui jaminan keamanan berinvestasi bagi para investor.

"Kami berterimakasih atas acara yang diselenggarakan BKPM dan Mabes Polri ini. Kami mendukung investasi di Sulawesi Utara," kata Wakil Gubernur Drs. Steven O.E. Kandouw pada Sosialisasi Pedoman Kerja BKPM dan Polri Tentang Koordinasi Perlindungan Dan Keamanan Bagi Dunia Usaha Untuk Mendukung Kegiatan Investasi Di Indonesia yang dilaksanakan di Ruang C.J Rantung, Senin (7/5/2018) siang.

Menurut Kandouw, dukungan penuh dari BKPM RI dan Polri itu terbukti mampu mendorong sektor investasi di Provinsi Sulawesi Utara dapat terus tumbuh dan meningkat.

"Tahun 2017 untuk investasi PMA dan PMDN, kita mampu meraup investasi sebesar Rp.7,9 triliun atau 317,44 persen, jauh diatas target RPJMD kita yang sebesar Rp.2,5 triliun," ujarnya.

Lanjut Kandouw, meningkatnya nilai investasi tersebut karena peranan BKPM dan Polri dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif di Sulut.

"Investasi tanpa keamanan adalah nol. Keamanan adalah kunci bertumbuhnya Investasi. Jaminan keamanan di Sulut membuat para investor tidak ragu menanamkan modalnya. Mari kita jaga terus keamanan. Karena itu adalah modal kita," bebernya.

Lebih jauh Wagub Kandouw menerangkan bahwa investasi berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi Sulut karena pengelolaan potensi keunggulan yang dimiliki daerah dan percepatan berbagai program kegiatan prioritas pembangunan yang ada, tentu memerlukan pembiayaan yang sangat besar, dan apabila hanya mengandalkan dana APBN/APBD, tentu akan sangat terbatas.

"Disinilah dibutuhkan pembiayaan melalui peran serta para investor dalam dan luar negeri," imbuhnya.

Di tempat yang sama, Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam) Polri Komjen Pol. Moechgiyarto menerangkan sosialisasi pedoman kerja tersebut merupakan tindak lanjut atas penandatanganan Nota Kesepahaman antara BKPM dengan Polri pada tanggal 22 Februari 2016 di Istana Negara.

"Sosialisasi di Sulawesi Utara adalah untuk menindaklanjuti MOU BKPM dan Polri. Saya harap seluruh jajaran kepolisian baik di Polda Sulut dan di seluruh Polres dapat memahami dan mengaplikasikannya," katanya.

Lanjut Moechgiyarto, Baharkam Polri berkomitmen mengamankan investasi di Indonesia agar berjalan sesuai aturan.

"Selaku Kabaharkam adalah tugas saya untuk mengamankan investasi di Indonesia termasuk Sulawesi Utara. Namun jika ditemukan ada masalah atau kasus terkait investasi tentunya akan ditangani oleh Bareskrim Polri," tandasnya.

Sementara itu, Direktur Wilayah III Kedeputian Pengendalian Pelaksanaan BKPM Wisnu Soedibjo menjelaskan bahwa pedoman kerja BKPM dan Polri merupakan guidelines bagi kedua instansi untuk dapat saling membantu guna menciptakan iklim investasi yang kondusif di Indonesia.

"Melalui kerja sama ini, BKPM, Polri, Pemprov Sulut dan Polda Sulut dapat mengidentifikasi permasalahan dan kendala gangguan keamanan yang dihadapi investor serta saling bekerjasama dalam menyelesaikan permasalahan tersebut," katanya.

Sosialisasi tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Sulut, Hendry Kaitjili dan perwakilan dari kabupaten dan kota di Sulut. (Humas Pemprov Sulut)

Sekprov Hadiri HUT ke 55 GMIM Moria Sasaran

"Selamat ulang tahun ke-55 kepada jemaat GMIM Moria Sasaran, semoga momentum ini akan semakin memacu semangat berkarya dan melayani dalam melaksanakan tugas panggilan gereja kedepan”.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey yang diwakili Sekretaris Provinsi Edwin H. Silangen, MS bersama ibu hadiri acara HUT KE-55 Gereja Moria Sasaran, Tondano (06/04)

Dalam sambutannya Sekprov menyampaikan kepada seluruh jemaat serta masyarakat untuk tetap senantiasa bersinergi dengan Pemerintah melalui dukungan terhadap berbagai kebijakan dan program kerja strategis yang sedang diupayakan, demi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

Patut disyukuri bersama bahwa ditengah tantangan dan dinamika serta perubahan lingkungan yang sangat cepat ini jemaat GMIM Moria Sasaran boleh menapaki usia Ke-55 tahun.

"Kita harus memiliki faithfulness (setia) didalam diri kita, serta dapat kita tunjukan dalam kehidupan kita,” ujar Sekprov.

Lebih jauh Sekprov mengingatkan kepada masyarakat yang memiliki hak pilih untuk menggunakannya dengan bijak dan cerdas, dan bersama-sama mensukseskan Pilkada, agar berjalan dengan jujur, adil dan bermartabat.

Turut dihadiri Pj. Bupati Minahasa Roy Mewoh, Ketua Badan Pekerja Majelis Sinode GMIM yang sekaligus Khadim Pdt. DR Hein Arina, D.Th.(humas provinsi sulut)

Wakili Gubernur, Karo Pemerintahan dan Humas Hadiri HUT ke 42 Jemaat GMIM Imanuel Paslaten Kakas

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey yang diwakili Kepala Biro Pemerintahan dan Humas Provinsi Sulut DR Jemmy Kumendong, M.Si hadiri acara Ucapan Syukur HUT Ke-42 Jemaat GMIM Imanuel Paslaten, di Kakas Kabupaten Minahasa, Minggu (6/5)

Dalam sambutannya Kumendong menyampaikan atas nama pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-42 kepada jemaat GMIM Imanuel Paslaten Kakas, lewat ucapan Syukur ini akan dapat memacu semangat berkarya dan melayani dalam melayani tugas panggilan Gereja.

Lebih jauh Kumendong mengharapkan lewat syukur ini kiranya dapat menjadi momentum yang tepat dalam rangka mengkonsolidasikan dan mengevaluasi berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan serta menata kembali berbagai terobosan pelayanan yang akan dilaksanakan kedepan, demi kemajuan daerah Sulawesi Utara yang kita cintai.

Kepada seluruh komponen masyarakat, lebih khusus jemaat Imanuel Paslaten untuk senantiasa terus mendoakan dan memberikan kontribusi aktif, khususnya dalam mensukseskan Pelaksanaan Pilkada.(humas provinsi sulut)

Gubernur Olly Bawa Sulut Makin Progresif

Sejak hari pertama memimpin Provinsi Sulawesi Utara atau tepatnya 12 Februari 2016, Gubernur Olly Dondokambey, SE telah berkomitmen mewujudkan seluruh program pembangunan Sulut. Dimulai dengan membuat fondasi pembangunan di tahun pertama dan dilanjutkan dengan tahap percepatan di tahun ke dua.

Kini, di masa dua tahun kepemimpinannya atas provinsi yang dikenal dengan sebutan Bumi Nyiur Melambai itu, Olly tetap konsisten menunjukan kinerja dan berkarya bagi masyarakat Sulut sebagai pengemban amanah rakyat untuk membawa Sulut semakin progresif di berbagai bidang.

Misalnya dalam urusan pariwisata. Olly menuturkan, upaya pengembangan pariwisata semakin diperlebar melalui promosi pariwisata ke mancanegara dan keikutsertaan dalam berbagai pameran promosi, yang berdampak pada meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara. Di tahun 2017 jumlah wisatawan mancanegara mencapai hampir 100 ribu orang, dan wisatawan nusantara 1.698.523 orang.

"Hal ini, memicu berkembangnya usaha sarana penunjang, seperti jumlah hotel berbintang mencapai 38 hotel, dan hotel non bintang mencapai 325 hotel," ujarnya.

Adapun, dalam urusan penanaman modal, Olly menerangkan peningkatan signifikan investasi PMA dan PMDN dibandingkan target RPJMD, yakni: 346 proyek dengan nilai yang ditargetkan sebesar Rp.2.500.000.000.000,-

"Sedangkan dalam realisasi kita mampu mencetak angka spektakuler, yakni: sebesar Rp.7.935.940.139.000,- atau mencapai 317,44% dari target," bebernya.

Berkembangnya sektor pariwisata serta meningkatnya nilai investasi PMA dan PMDN berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi Sulut. Olly menuturkan, perekonomian Sulawesi Utara tahun 2017 tumbuh sebesar 6,32%, meningkat sebesar 0,15% dibandingkan tahun 2016 yang berada pada poin 6,17%.

Angka kemiskinan juga mampu ditekan sebesar 0,3% dari angka 8,20% pada tahun 2016 menjadi 7,9% di tahun 2017, diikuti oleh angka pengangguran sebesar 6,20% di tahun 2016 berkurang menjadi 6,18% pada tahun 2017. Untuk inflasi, turun dari 3,31% di tahun 2016, menjadi 2,44% di tahun 2017. Sebaliknya pada bidang investasi mengalami kenaikan signifikan dari 4,5 triliun di tahun 2016, naik menjadi 6 triliun pada tahun 2017.

Sementara itu, dalam bidang pendidikan, Gubernur Olly menyebutkan berbagai kemajuan dan prestasi yang telah dicapai, antara lain : Angka Partisipasi Kasar (APK), untuk SD 106,09%; SMP 106.93% dan SMA 88,22%; Angka Partisipasi Murni (APM) SD 89,93%; SMP 76,19%  dan SMA 61,97%; Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7-12 tahun sebesar 98,12%; usia 13-15 tahun sebesar 88,50% dan usia 16-18 tahun sebesar 68,52%; angka putus sekolah untuk tingkat SD 0,13%, SMP 0,37% dan SMA 0,08% serta SMK 0,40%.

Adapun Angka Melek Huruf sebesar 99,63%, atau mampu menekan angka buta huruf hingga titik 0,37%, dengan kontribusi rata-rata bersekolah mencapai 9,09 tahun dan tingkat kelulusan untuk SD mencapai 100% kelulusan, SMP 99,99%, SMA 99.97%, SMK 99,96%.         

"Angka tersebut menjadi cerminan keberhasilan kinerja kita dalam aspek pemerataan dan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan," ungkap Olly.

Keberhasilan pembangunan ini membuat Sulut berhasil meraih sejumlah penghargaan dari pemerintah pusat atau pihak swasta.

Seperti penghargaan Anugerah Kita Harus Belajar (KIHAJAR) 2017 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menunjukkan kepedulian dan komitmen terhadap pengembangan Teknologi Informasi dan komunikasi (TIK) untuk dunia pendidikan dan kebudayaan dan penghargaan dari Kementerian PU-PR karena telah berkontribusi dalam memberikan kemudahan layanan perizinan dalam pembangunan perumahan.

Adapun penghargaan lainnya, yakni Penghargaan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dari Kemendagri karena berhasil menjamin kebebasan hak sipil serta Penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) karena berhasil menciptakan rekor sebagai sebagai gubernur pertama di Indonesia yang mengajar melalui siaran langsung ke siswa terbanyak. (Humas Pemprov Sulut)