Disambut Puluhan Ribu Warga Kawanua, Warga Asli Kaltim Pun Siap Perjuangkan SHS

Luar Biasa, itulah mungkin ungkapan yang paling pas ketika melihat sambutan yang diberikan warga Kawanua ketika menerima kunjungan Gubernur Sulawesi Utara DR. Sinyo Harry Sarundajang ketika melakukan lawatan dua hari ke Balikpapan dan Samarinda, Kalimantan Timur, Senin-Selasa 16-17  Desember 2013 lalu. Kapolda Kalimantan Timur, Irjen Pol. Drs. Dicky Atotoy menjemput langsung kedatangan SHS di Bandara Sepinggan Balikpapan didampingi beberapa pejabat utama Polda Kaltim dan perwira-perwira yang berdarah Kawanua pada Senin siang. Malamnya, ribuan warga kawanua yang dikomandoi Farry Malonda telah mempersiapkan acara “Malam Bakudapa” dengan gubernur di gedung serbaguna DOME Balikpapan. Diluar dugaan, ternyata hadir pula Walikota Balikpapan Rizal Effendi juga telah hadir dalam hajatan tersebut. Effendi dalam sambutan selamat datan menyampaikan kebanggaannya menerima kunjungan Gubernur SHS di kota Balikpapan. “Saya sangat bangga dikunjungi Bapak Gubernur Sarundajang dan sekaligus saya ingin menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya karena beliau telah berhasil membina semua warga kawanua yang ada di Balikpapan sehingga memberikan kontribusi yang positif terhadap pembangunan di daerah ini”, ungkap Effendi. Dilaporkan Walikota, warga kawanua yang ada di Balikpapan dan sekitarnya berjumlah hampir 18 ribu jiwa dan kehadiran mereka sangat berpengaruh terhadap pergerakan ekonomi di Kaltim pada umumnya  . Ternyata kepala daerah yang hadir saat itu bukan hanya Walikota Balikpapan, namun juga walikota Tarakan, Kalimantan Utara Udin Hianggio yang juga memberikan apresiasi positif kepada SHS sekaligus memberikan support terkait keikutsertaannya sebagai peserta konvensi calon Presiden RI dari Partai Demokrat. Hianggio mengungkapkan bahwa figure seperti SHS bias diterima di semua kalangan dan sudah tidak diragukan lagi integritas beliau dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan. Kapolda Atotoy dalam prakatanya menyampaikan salut kepada warga kawanua yang ada di Kaltim karena membantu menjaga stabilitas keamanan serta ketertiban di Kaltim selama ini. Gubernur SHS sendiri dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada seluruh warga kawanua yang ada di Kaltim dan mengajak mereka untuk turut membantu pemerintah daerah setempat dalam program-program yang sudah direncanakan. “Mari kita dukung bersama program-program pemerintah di daerah ini, warga kawanua dapat membantu juga pembangunan di Sulawesi Utara melalui setiap usahanya di Kaltim. Saya juga menghimbau agar mendukung semua program gubernur Kaltim yang nantinya akan dilantik besok”, ujar Sarundajang. Diketahui, lawatan SHS ke Kalimantan Timur juga adalah untuk menghadiri pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur DR. H. Awang Faroek Ishak dan HM. Mukmin Faisyal HP pada hari Selasa (17/12) oleh Mendagri Gamawan Fauzi di Samarinda. Selain tokoh-tokoh diatas, hadir pula di acara malam bakudapa tersebut Ketua DPRD Provinsi Sulut Pdt. Meiva Salindeho-Lintang, Anggota DPRD Lexi Solang, Mantan Kapolda Kaltim Irjen Pol (Purn) S.Y. Wenas, Pengusaha sukses Kawanua di Balikpapan Frans Kapoyos dan beberapa tokoh masyarakan Kawanua dan Balikpapan.

(Juru Bicara Pemprov Sulut Judhistira Siwu, SE, MSi) 

Kotambunan: Penyerapan Anggaran Tahun 2014 Lebih di Optimalkan

Berdasarkan pengalaman beberapa tahun terkahir ini serta  hasil monitoring dan evaluasi Biro Pembangunan yang dilakukan terhadap penyarapan anggaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan pemprov sulut, yang melaksanakan kegiatan dalam rangka APBD, Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan urusan bersama menunjukan bahwa penyerapan anggaran secara umum masih belum nenunjukan hasil optimal, walaupun berbagai langkah terobosan telah dilakukannya. Hal itu dikatakan Kepala Biro Pembangunan Setda Prov. Sulut Farli Kotambunan SE di Kantor Gubernur, Selasa (17/12) kemarin.
Penyerapan anggaran cenderung rendah diawal tahun, dan kemudian menumpuk di akhir tahun dan selalu berulang pada setiap tahun anggaran. Pola  seperti ini tentu saja kurang baik dari sisi perencanaan dan manajemen kas, pada hal dihampir setiap kesempatan baik Pak Gubernur, Wagub maupun Sekprov selalu mengingatkan kepada para Kepala SKPD, PPTK maupun Bendahara, sebut mantan Karo Umum,
Kotambunan menyebutkan, khusus realisasi belanja pemerintah pusat tahun 2013 di Provinsi Sulut sampai dengan 12 Desember 2013 sebesar Rp. 6.176 milyar atau 78,64 persen dari pagu sebesar Rp.7.852 milyar (DIPA awal hanya Rp.6.950 milyar). Dari nilai tersebut realisasi untuk belanja barang sebesar Rp.1.559 milyar atau 76 persen dari pagu dan belanja modal sebesar Rp.2.409 milyar atau 71 persen dari pagu, serta belanja bantuan sosial sebesar Rp.503 milyar atau 84 persen dari pagu.
Untuk memperbaiki kuantitas dan kualitas penyerapan belanja 2014 bagi SKPD Pemprov, Kotambunan memberikan tiga solusi yaitu pertama menyusun perencanaan anggaran tahun 2014 yang lebih baik dengan melibatkan peran aparat pengawasan internal (Inspektorat), sebagai guality assurance, kedua melakukan pengadaan barang dan jasa tahun 2014 lebih awal, dan bagi SKPD pemprov batas akhir pemasukan sampai 20 Desember 2013 ini, ketiga mempercepat penetapan pejabat pengelola keuangan di setiap SKPD, karena itu Ia berharap penyerapan anggran di tahun 2014 mendatang perlu lebih di optimalkan dari sisi perencanaan,  kunci Kotambunan (Kabag humas Judisthira Siwu selaku jubir pemprov).  

Wagub Salurkan Bansos PKH

Wakil Gubernur Sulut Dr Djouhari Kansil MPd, di Kantor Pos Manado, Selasa (17/12) kemarin, menyalurkan bantuan sosial program keluarga harapan (PKH) kepada 605 keluarga sangat miskin tiga kec. di kota manado.

Saat menyampaikan sambutan, Kansil mengingatkan, bantuan sosial yang diterima masyarakat kiranya dapat digunakan sebaik muingkin untuk keperluan rumah tangga , karena bantuan sosial tersebut semata-mata untuk membantu keperluan keluarga miskin untuk menyekolahkan anak, dan bagi ibu hamil yang akan melahirkan.

Bagian lain Kansil juga mengajak, warga kota manado dalam rangka menyonsong hari natal 25 Desember 2013 dan menyambut tahun baru 2014, hendakhnya kita mampu menjaga bersama keamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat,sembari berharap untuk tidak mengkonsumsi minuman keras yang berlebihan sehingga tidak terjadi gangguan sosial ditengah-tengah masyarakat.   

Kadis Sosial AG Kawatu SE MSi mengatakan, tahun 2013 ini penyaluran bansos PKH baru di laksanakan di tujuh kab/ko sedangan untuk tahun depan penyaluran di 15 kab/ko, dengan kelompok sasarannya untuk keluarga miskin yang memiliki anak sekolah SD dan SMP serta ibu hamil. Tujuh kab/ko dimaksud yaitu, Manado, Bitung, Minahasa, Minsel, Bolmong, Bolsel dan Sangihe. Kawatu menambahkan, total anggaran APBN selama enam tahun penyalurah bansos PKH sudah mencapai 183 M, yang merupakan program Kemensos Ri yang bekerjasama dengan pihak Kantor Pos sebagai penyalur  bansos PKH tersebut.

Kepala Kantor Pos Manado Purgianto menyebutkan, setiap ibu hamil selama setahun menerima Rp. 1 Juta dibagi empat tahap, sedangkan untuk siswa miskin SD menerima Rp.600 ribu pertahun dan siswa SMP menerima Rp. 1 Juta pertahun. Purgianto menambahkan, tiga kec, yang menerima bansos PKH ini yaitu kec, tikala, paldua dan kec, wanea. (Kabag humas Judisthira Siwu selaku jubir pemprov).

Dihadiri Wagub Unklab Cetak 170 Sarjana

Wakil Gubernur Sulut Dr. Djouhari Kansil MPd  mengatakan, Unklab yang merupakan salah satu lembaga pendidikan tinggi di daerah ini telah banyak memberi kontibusi bagi kemajuan pembangunan pendidikan di daerah ini, terutama dalam menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki nilai kompetitif dan kompeten dalam menghadap persaingan global dewasa  ini. Hal itu diungkapkan orang nomor dua di sulut saat menyampaikan sambutannya dihadapan 170 wisudawan  sarjana strata 1 dan 2   Universitas Klabat Airmadidi, Minggu (15/12) kemarin.

Hal ini bisa terjadi karena didukung oleh ketersediaan tenaga pengajar yang kapabel dengan kompetensi intelegensi dan kompetensi moral yang komparatif, disamping infrasturktur pendidikan yang dimiliki Unklab yang memadai serta terbinanya hubungan kemitraan yang harmonis dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri.

Karena itu mantan Kadis Diknas provinsi Sulut ini, berharap kiranya momentum wisuda inibukan merupakan akhir dari segala kerja keras yang selama ini saudara jalani, namun jadikanlah momen wisuda ini sebagai langkah dalam mengaplikasikan berbagai ilmu melalui kreatifitas dan inovasi bahkan lebih memperdalam ilmu pengetahuan, khsusnya dalam upaya pengembangan kualitas diri, tandas Kansil (Kabag humas Judisthira Siwu selaku jubir pemprov).

DIPA Sulut TA 2014 Capai Rp 17,337 Triliun

Gubernur  Sulut Dr. Sinyo Harry Sarundajang, diruang Mapalus Kantor Gubernur  Sabtu (14/12) lalu,  telah meyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran(TA) 2014 sebesar Rp. 17,337 triliun kepada Bupati/Walikota, Kepala Satker Vertikal/Kementerian, Lembaga dan SKPD di Provinsi Sulut, yang juga dirangkaikan dengan penandatanganan pakta integritas  bupati/walikota menjadikan Sulut sebagai Provinsi pelopor sadar pajak.

Gubernur mengatakan, walaupun volume anggaran kita terus bertambah, namun perlu saya ingatkan,  Bupati/Walikota sebagai Kepala Daerah  dalam pemanfaatan dana DIPA tahun 2014 dapat digunakan secara maksimal terutama di sektor infrastruktur pembangunan, ketahanan pangan, transportasi publik dan program perlindungan sosial kiranya menjadi prioritas saudara, disamping terus melakukan pengurangan perjalanan dinas luar daerah yang kurang produktif , sebab dengan itu menurut Sarundajang kalian akan mendapat audit yang terbaik dari BPK untuk mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Terkait dengan penandatangan pakta integritas, Sulut menjadi Provinsi Pelopor  Sadar Pajak yang dilakukan oleh Buapti/Walikota, salah satu kandidat Capres Konvensi Partai Demokrat ini, berjanji bagi kepala daerah yang menjadi Champion Membayar Pajak maka Pemprov akan memberi pengharggaan kepada daerah dan pribadi kepala daerah, Ini menjadi motivasi agar saudara mampu menggali sumber-sumber PAD, termasuk secara maksimal di daerah masing-masing. 

Selain Bupati/Walikota Gubernur juga menyerahkan DIPA untuk Setda Provinsi Sulut yang terima Sekprov Ir. Siswa R Mokodongan dan Instansi Vertikal/lembaga yang diterima antara lain Kakanwil Kemenag Drs. H Sa'ban Mauludin MPdi, dan Kapolda Brigjen (Pol) Robby Kaligis.      

 Kakanwil DJPBN Provinsi Sulut Irwan Ritonga melaporkan, terkait dengan belanja negara, khususnya untuk Provinsi Sulut, alokasi anggaran yang telah ditetapkan untuk TA 2014 mencapai Rp. 17,337 triliun terdiri dari dana non transfer Rp.6,95 trilyun naik sebesar 6,07 persen dari tahun lalu dan dana transfer Rp.9,965 trilyun naik sebesar 10,72 persen dari tahun sebelumnya.

Sedangkan rincian dana APBN 2014, menurut Ritonga terdiri dari enam segmen yaitu satker vertikal kementerian/lembaga Rp.6.655 milyar, SKPD dalam rangka dekonsentrasi Rp.432 milyar, SKPD dalam rangka tugas pembantunan Rp. 137 milyar, SKPD dalam rangka urusan bersama Rp. 147 milyar, transfer ke daerah untuk provinsi Rp.1.384 milyar dan transfer ke daerah untuk kaupaten/kota Rp.8.571 milyar.Ritong juga menambahkan penyerahan DIPA  Sulut tercepat di seluruh provinsi di tanah air. Turut hadir Wagub Dr. Djouhari Kansil MPd, dan para Kepala SKPD Provinsi. (Kabag humas Judisthira Siwu selaku jubir pemprov).  

Wagub:Kerukunan Sulut Menjadi Indonesia Mini

Rasa kebersamaan dan persaudaraan ditengah-tengah pluralitas kehibupan beragama selama ini, menjadikan Provinsi Sulut sebagai salah satu daerah teraman di Indonesia. Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Dr. Djouhari Kansil MPd saat menerima kunjungan kerja Tim Komisi VIII DPR-RI yang berjumlah 9 orang dipimpin Wakil Ketua Komisi VIII Drs H Mahrus Munir selaku ketua tim, di ruang Ex WOC Jumat (13/12) kemarin.
Komisi yang membidangi masalah agama, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, penanggulangan bencana, badan aman zakat nasional serta wakaf Indonesia, menurut orang nomor dua di sulut, geliat ekonomi yang cukup positif yang dialami pemerintah dan masyarakat sulut saat ini, karena diperkuat oleh stabilitas keamanan daerah yang terkendali. Meskipun kondisi sulut sangat majemuk baik dari sisi etnis, religi, budaya dan adat istiadat. Realitas keberagaman ini patut disyukuri sebagai anugerah, sehingga masyarakat senantiasa hidup rukun, saling menghargai dan menghormati perbedaan, ujarnya sembari menyebutkan rasa kebersamaan dan persaudaraan ini telah menjadi perekat dari kemajemukan sebagai pemersatu dan garansi positif bagi berlangsungnya dinamika ekonomi dan pembanunan di daerah ini. Karena itu Kansil menambahkan soal kerukunan ini menjadikan sulut sebagai Indonesia mini.
Munir juga sependapt dengan Kansil, berbicara soal kerukunan beragama sulut luar biasa, dan tentunya menjadi kebanggaan kita bersama.
Selain itu Kansil berharap Komisi VIII mendesak BNPB untuk segera merealisasikan laporan permintaan bantuan penanggulangan bencana dari Pemprov Sulut, karena akibat bencana tersebut cukup banyak kerugian yang diderita warga. Ikut Hadir Kakanwil Kemenag Drs. H Sa'ban Mauludin MPdi, Kadis Sosial AG Kawatu SE MSi, Kepala BP3A Ir. Mieke Pangkong, Kepala BPBD Ir. Noldy Liow, Karo Pemerintahan dan Humas Dr. Noudy RP Tendean SIP MSi, Karo Kesra dr Bahagian\ Mokoagow, Presidium BKSAUA Pdt RAD Siwu, Kepala Kantor Kemenag dan para Kepala Kantor urusan Agama se- Sulut.  (Kabag humas Judisthira Siwu selaku jubir pemprov).

     

Komisi VIII Kecewa Dengan Sikap M Jasin

Tim Komisi VIII yang berjumlah 9 orang dipimpin Wakil Ketua Komisi VIII Drs. Mahrus Munir selaku Ketua Tim, merasa kecewa dengan sikap Irjen Kemenag RI M Jasin, yang turut menjeneralisasi masalah biaya nikah yang dialami salah satu Kepala Kantor urusan Agama di Provinsi Jawa Timur, sehingga menyebabkan Kepala KUA yang bersangkutan kini bermasalah hukum. Penegasan Munir itu sekaligus menjawab pertanyaan yang di ajukan para Kepala KUA se-Sulut saat melakukan pertemuan dengan mitra kerja Pemprov Sulut yang  dihadiri Wakil Gubernur Dr. Djouhari Kansil MPd, Kakanwil Kemenag Drs. Sa’ban Mauludin MPdi, Kadis Sosial AG Kawatu SE MSi, Kepala BP3A, Kepala BPBD Ir. Noldy Liow, Karo Pemerintahan dan Humas Dr. Noudy RP Tendean SIP MSi, Karo Kesra dr Bahagia Mokoagow, Ketua Presidium BKSAUA Pdt Dr. RAD Siwu, Kapala Kantor Kemenag danKepala KUA se-Sulut, di ruang Ex WOC Jumat. (13/12) kemarin.

Munir mengatakan, masalah yang dihadapi kepala KUA di Jatim tersebut, menjadi keprihatinan kami di Komisi VIII, mestinya M Jasin selaku Irjen kemenag tidak boleh bersikap seperti itu, sembari menyebutkan biaya nikah yang hanya Rp.30 ribu, sebenarnya sudah tidak sesuai dengan jaman sekarang. Selanjutnya masalah tunjangan yang hanya Rp. 2 Juta dan tahun depan dinaikan menjadi Rp.3 Juta per bulan dinilai masih kurang  guna menunjang biaya operasional mereka, apalagi mereka yang bertugas di wilayah kepulauan seperti di sulut, pasti tidak cukup, tegasnya.

Karena itu Dia minta KUA sulut, segera mengajukan surat  kenaikan tunjangan menjadi Rp 5 Juta kepada Menteri Agama pasti akan kami dukung tambah munir.( Kabag humas Judisthira Siwu selaku jubir pemprov).