Mendagri: Lulusan IPDN Harus Jadi Camat

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mewarning kepada seluruh Kepala Daerah di tanah air, agar para lulusan IPDN harus diangkat menjadi Camat, bukan bertugas di Pol.PP apalagi hanya menjadi Ajudan. Penegasan Mendagri tersebut disampaikan pada pertemuan dengan Gubernur, Bupati,Walikota se- Sulut di Graha Bumi Beringin Manado, Jumat (29/5) kemarin.

Alasan Mendagri agar kepala wilayah kecamatan atau Camat harus lulusan IPDN, karena selama Empat tahun mengikuti masa pendidikan mereka telah dididik menjadi seorang pemimpin atau pamong praja yang berkualitas dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) mulai dari tingkat Desa/Kelurahan sampai ke level pemerintahan pusat.

Karena mereka inilah yang akan disiapkan untuk menjadi agen-agen perubahan “Refolusi mental Indonseia” di masa yang akan datang. Sehingga lulusan IPDN ini paling tepat menjadi Camat, bukan seperti sekarang bertugas di Sat. Pol PP atau menjadi ajudan Gubernur, Bupati/Walikota, tegas Kumolo.  

Kegusaran Mendagri tersebut bukan tanpa alasan, Ia melihat di beberapa daerah di tanah air, ada camat yang tidak menguasai tata kelola pemerintahan, sehingga tugas-tugas pelayanan di bidang pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat banyak yang terbengkalai, karena  latar belakang pendidikannya bukan dari pemerintahan akan tetapi dari dokter, insinyur dan lain sebagainya.

Namun demikian, Kumolo berharap camat yang bukan berlatar belakang pendidikan pemerintahan, kepala daerah harus mengikut sertakan dalam diklat atau bimbingan teknis di Badan Diklat yang ada di daerah, harap Kumolo. (Kabag humas Drs Jahja Rondonuwu MSi selaku jubir pemprov).

Kansil Hadiri Hapsa PKB GMIM

Wakil Gubernur Sulut DR Djouhari Kansil Jumat (29/5) menghadiri acara hari persatuan pria kaum bapa GMIM ke 53 tahun 2015 yang dilaksanakan di kecamatan mapanget kota Manado.

Dalam sambutan Wagub mengatakan, pria kaum bapa GMIM merupakan bagian pembangunan daerah telah memberikan banyak masukan dan inovatif. Pria kaum bapa GMIM tetap bersinergi dengan pemerintah guna mengoptimalkan jalannya pembangunan di segala bidang.

Kedepan PKB semakin mampu ciptakan terobosan baru dalam kehidupan bergereja dan bermasyarakat, momentum ini menjadi media introspeksi PKB dalam kehidupan bermasyarakat, lahirkan komitmen dalam berperan menyentuh berbagai dimensi kehidupan manusia. Wagub mengajak PKB bangun persatuan dan kesatuan dalam persaudaraan menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan, jangan terprovokasi berbagai isu yang merusak bangsa, PKB junjung semangat kekeluargaa n, bahu membahu jaga daerah agar tentram.

PKB terus dukung dan sukseskan kebijakan dan program pemerintah daerah, tingkatkan SDM demi terwujudnya Sulut sebagai pintu gerbang di asia pasifik.

Ketua BPMJ GMIM Pdt Sumakul dalam khotbahnya juga menyampaikan Kaum bapa menghadirkan kebenaran dan keadilan dalam kehidupan berjemaat dan bermasyarakat. Kaum bapa bertanggung jawab menghadirkan hal tersebut dalam keluarga, jangan diskriminasi, harus menjadi panutan dalam keluarga sebagai kepala menjadi contoh dan teladan.

SHS: Kumolo Orang Pertama Membidani UU Pilkada Serentak

Gubernur Sulawesi Utara Dr Sinyo Harry Sarundajang mengatakan, Mendagri Tjhajo Kumolo adalah orang pertama yang membidani UU Pilkada serentak tahun 2015.

Pernyataan menarik orang nomor satu di Sulut itu disampaikan pada pertemuan Mendagri dengan Gubernur, Pimpinan DPRD Sulut, Bupati/Walikota, Pimpinan DPRD Kab/Ko, KPU,Bawaslu dan Panwaslu se- Sulut di Graha Bumi Beringin Manado, Jumat (29/5) kemarin.

Menurut Gubernur, Pilkada serentak ini memang baru pertama kali dilaksanakan di tanah air, dan khusus untuk Pilkada Gubernur dan Wagub tidak ada masalah, karena dananya sudah tersedia dalam APBD.  Demikian halnya dengan Pilkada di tujuh Kabupaten/Kota dananya juga sudah disiapkan lewat APBD masing-masing daerah yang akan menggelar Pilkada, jika masih terjadi kekurangan anggaran pemerintah pusat menjamin akan membantu,  ujar SHS.

Mendagri Tjhajo Kumolo mengatakan, refisi UU Pilkada ini telah melalui 18 kali proses perubahan dan akhirnya pemerintah bersama DPR-RI telah menetapkan UU No 8 tahun 2015 antara lain menyebutkan, Pilkada Kepala Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dilaksanakan secara serentak.   

Di Indonesia Kumolo menyebutkan, ada 541 daerah yang akan menggelar Pilkada serentak, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Sementara sulut sendiri ada delapan daerah yang akan melaksanakannya, selain pilkada Gubernur dan Wagub Sulut, juga ada tujuh Kabupaten/Kota yang akan menggelar Pilkada yaitu Manado, Minsel, Minut,Boltim,Bolsel, Tomohon dan Bitung.  

“Kita melaksanakan Pilkada serentak ini agar siklus lima tahunan bisa berjalan dengan baik. Mudah-mudahan siklus lima tahunan ini bisa diikuti pula oleh partai politik, sehingga suasana kondusifitas parpol boleh berjalan dengan baik”, jelas  Kumolo.

Untuk itu Kumolo mengajak, agar KPU dan Bawaslu dapat mengelola dana Pilkada yang ada se-efektif dan se-efisien mungkin, agar pelaksanaan Pilkada boleh berlangsung aman, tertib dan lancar.  Ia juga menambahkan karena masa jabatan Gubernur Sulut akan berakhir pada 9 September 2015 mendatang, maka  Saya sudah menyiapkan penggantinya yaitu seorang pejabat Eselon I dari Kemendagri untuk meneruskan kepemimpinan SHS ini hingga pelantikan Gubernur/Wagub Sulut terpilih. Turut hadir Sekprov Sulut Ir Siswa R Mokodongan serta Direktur IPDN pusat. (Kabag humas Drs Jahja Rondonuwu MSi selaku jubir pemprov).

Puan Maharani Resmikan Jembatan Soekarno

Jembatan DR Ir Soekarno yang dibangun selama dua belas tahun akhirnya di resmikan oleh cucunya sendiri Puan Maharani yang juga selaku Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Kabinet Kerja, pada kamis (28/5) kemarin.

Saat menyampaikan sambutannya Puan Maharani tak mampu menyembunyikan rasa bahagianya. Ia sekaligus memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada para pihak yang berkontribusi dalam penyelesaian pembangunan jembatan tersebut.

 Puan mengatakan kehadiran jembatan ini akan berfungsi multi makna karena selain mengatasi kemacetan, tapi juga menjadi ikon pariwisata Sulut, ujarnya.

“Dengan demikian Sulut kini ketambahan satu destinasi pariwisata  unggulan,” katanya.

Puan menyebutkan, jembatan Soekarno merupakan bagian dari Manado Outer Ring Road (MORR) dibangun untuk menjadi objek penataan pusat kota guna mengatasi kemacetan dalam Kota. Selain itu Jembatan ini menjadi landmark Kota Manado dalam menunjang Pariwisata.

Usai memberikan sambutan Puan langsung menandatangani prasastijembatan Soekarno serta  dua proyek lainnya yaitu Asrama dan SMP Lokon St Nikolaus Tomohon dan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Maumbi Minut.

Diketahui peletakan batu pertama dilakukan oleh Presiden Ibu Megawati Soekarno Putri sedangkan peresmiannya dilakukan anaknya sendiri. 

Turut Hadir Menteri PU Basuki Hadimolyono, Wagub Sulut Dr Djouhari Kansil MPd, Anggota Watimpres Rusdi Kirana, dan beberapa Bupati/Walikota se Sulut.(Kabag Humas Drs. Jahja P. Rondonuwu, M.Si selaku jubir Pemprov)

Ibu Dey Terima Penghargaan Adhi Bhakti Utama PKK

Keseriusan dan eksistensi first lady sulut dalam Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), di provinsi Sulawesi Utara mendapatkan apresiasi dari pemerintah pusat.

Hal tersebut dibuktikan dengan diberikannya penghargaan Adhi Bhakti Utama PKK tingkat Nasional atas pengabdian dan kesetiaan mengelolah gerakan PKK selama 36 tahun di Sulut.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Ibu Negara Iriana Joko Widodo di sela-sela acara puncak Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) XII dan HKG PKK ke 43 yang di selenggarakan Kamis (28/5) bertempat di Kabupaten Minahasa Utara.

Pemberian penghargaan ini diberikan berkat prestasi ibu Deitje dalam berbagai kegiatan dan program yang dilaksanakan untuk pembinaan kesejahteraan keluarga di Sulut.

 Istri tercinta dari Gubernur Sulut DR Sinyo Harry Sarundajangini tak lupa menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah daerah yang selama ini memperhatikan apa yang diperjuangkan dirinya demi mensejahterakan keluarga Sulut. 36 tahun merupakan waktu yang cukup panjang, dengan berbagai pengalaman yang dialami namun dirinya berkomitmen akan terus belajar dan bekerja mensejahterakan keluarga dan anak yang ada di Sulut demi masa depan yang cemerlang.

sementara itu,Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyatakan masyarakat jangan sepelehkan program Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

Jelas Jokowi peran PKK adalah mengingatkan masyarakat tentang peran ibu dalam keluarga, serta membangun keluarga yang sejahtera. Presiden memberi apresiasi kepada seluruh kader PKK yang terus melaksanakan kegiatan penting bagi maayarakat,  Presiden meminta para kader PKK untuk lebih mensejahterakan keluarga melalui pembinaan serta terus melaksanakan 10 pokja PKK.

"Peran PKK penting dan strategis, Karena tim PKK yang bergerak langsung kepada masyarakat, menginformasikan hal-hal yang menyangkut kesejahteraan keluarga, untuk itu peran PKK perlu diperdalam agar masyarakat Indonesia menjadi tau apa yang harus dilakukan demi membangun Indonesia sejahtera," kata Mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Presiden berharap kader PKK terus membangun kebersamaan dengan masyarakat sehingga kedepan PKK menjadi ujung tombak penggerak program pemerintah diantaranya dalam bidang kesehatan dan pendidikan.(Kabag humas Drs JahjaRondonuwu MSi selaku jubir pemprov).

Jokowi Serahkan Kartu Perlindungan Sosial Kepada Warga Kolongan dan Talawaan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Ibu Negara Iriana Jokowi saat berkunjung di Puskesmas Talawaan Kec, Talawaan Minut, Kamis (28/5) kemarin, telah menyerahkan tiga jenis Kartu Perlindungan Sosial kepada 2432 warga di dua Desa yakni Desa Kolongan Kec, Kalawat dan Desa Talawaan Kec, Talawaan.

Ketiga kartu perlindungan sosial yang diserahkan Jokowi itu terdiri dari Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)  449, Kartu Indonesia Pintar (KIP) 456, Kartu Indonesia Sehat (KIS) 1514 serta 13 kartu Orang Dengan Kecatatan Berat atau PMKS.

Jokowi  minta, adik-adik siswa penerima KIP kiranya uang ini dapat dipakai untuk kebutuhan sekolah seperti membeli buku pelajaran, sepatu atau pakaian seragam. Jangan dipakai untuk beli kebutuhan lain-lain.

 “Saya rasa bantuan ini cukup untuk membantu siswa selama satu tahun yang dibayarkan pertriwulan,”ujarnya.

Kesempatan itu Jokowi juga tak lupa menitip pesan agar adik-adik siswa harus tekun belajar, minimal tiga jam setiap malam.

Sementara untuk Kartu Indonesia Sehat (KIS), kalau cuma batuk pilek biasa segera berobat ke Puskesmas terdekat, kalau sudah agak berat segera minta rujukan untuk berobat ke Rumash Sakit. Semua biaya akan di bebankan kepada pemerintah, tandas Jokowi, yang pada kesempatan itu telah memberi hadiah kepada lima perwakilan penerima bantuan Kartu Perlindungan Sosial  berupa  sepeda.

Sebelumnya Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani menyebutkan, penerima bantuan KIP merupakan anak-anak yang berusia 6 s/d 21 Tahun yaitu para siswa SD Rp. 450 Ribu/pertahun, SMP Rp. 750 Ribu/pertahun dan siswa SMA sederajat Rp.1 Juta.

 Kadis Sosial Sulut Drs Star Wowor menyebutkan, kalau untuk Sulut secara keseluruhan,  penerima kartu perlindungan sosial itu masih dalam proses ferifikasi dan falidasi data sasaran (penerima) yaitu keluarga sangat miskin.

Sementara itu, Kadis Kesehatan Sulut dr grace L Punuh MKes menambahkan, kehadiran Ibu Negara Iriana Jokowi di Puskesmas Talawaan untuk melihat secara langsung kegiatan pemeriksaan inspeksi Visual Asotat (IVA). Jadi lewat IVA merupakan cara untuk mendeteksi kanker mulut rahim. Turut Hadir Gubernur Sulut Dr Sinyo Harry Sarundajang, Wagub Dr Djouhari Kansil MPd