Kansil dan Marpaung Larut Dalam Tarian Pato-Pato

Wakil Gubernur Sulut Dr Djouhari Kansil MPd bersama Kapolda Sulut Brigjen Pol. Drs Wilmar Marpaung SH masing-masing bersama Isteri, Sabtu (06/6) di Jemaat GMIM Pniel Tuna Wawonasa,  larut bersama warga dalam tarian pato-pato. Itu dilakukan Kansil dan Marpaung usai menerima peserta pawai anti kekerasan saat masuk finis.
Tarian rakyat asal warga nusa utara ini, diakuinya memang sudak dikenal luas oleh masyarakat Indonesia, karena tarian pato-pato sering dipertandingkan oleh instansi pemerintah maupun swasta baik yang ada di pusat mapun didaerah, jelas Kansil.
Karena itu bisa kita lihat tadi Pak Kapolda dan Ibu lancar sekali melakukan gerakan-gerakan dalam tarian ini.
Menurut Kansil tarian pato-pato, didalamnya mengandung unsur kebersamaan, karena gerakan-gerakan yang ada bagaimana mengajak untuk bekerjasama dalam kebersamaan, satu komando dalam gerakan seirama yang didukung oleh lantunan musik, sehingga terasama bersemangat, bagi orang yang melakukannya, tandas kansil. (Kabag humas Drs Jahja Rondonuwu MSi selaku jubir pemprov). 

Wagub dan Kapolda Dukung Pawai Kampanye Anti Kekerasan

Wakil Gubernur Sulut Dr Djouhari Kansil MPd bersama Kapolda Sulut Brigjen Pol. Drs Wilmar Marpaung SH mendukung pawai kampanye anti kekerasan yang di gelar oleh Wilayah Manado,Wawonasa, Kombos (Mawakom).

Dukungan Wagub dan Kapolda tersebut disampaikan pada saat menghadiri acara tersebut yang diikuti 8 Jemaat di wilayah tersebut, Sabtu sore (06/6), di jemaat GMIM Pniel Tuna Wawonasa.

Kansil mengatakan, pawai ini sebagai bentuk implementasi terhadap firman Tuhan. Karena lewat tindakan dan perbuatan yang kita lakukan saat ini, memberi pesan kepada umat harus saling mengasihi satu dengan yang lain dalam hidup kebersamaan.

Tuhan mengajarkan kepada kita jangan membunuh, jangan mencuri apalagi mabuk-mabukan, karena semua itu akan bermuara pada tindakan kekerasan dan pada akhirnya, bisa merugikan masa depan kita, ujar Kansil yang juga merupakan Penatua P/KB Jemaat GMIM Pniel Tuna Wawonas.

Karena itu Wagub berpesan, mari kita hargai hidup ini, dengan mengasihi Tuhan dan sesama umat manusia.

Senada dengan Wagub, Kapolda Wilmar Marpaung menyatakan  dukungannya, bahwa kegiatan ini dianggap sangat penting, karena merupakan wujud peran masyarakat dalam ikut menciptakan suasana kondusif di tengah-tengah masyarakat, sembari menyebutkan, kejahatan dengan tindakan kekerasan yang terjadi di wilayah Manado dianggap paling tinggi dari kejahatan lain.

Seperti pembunuhan, tarkam yang disertai dengan panah wayer, judi sabung ayam serta kasus kekerasan  dalam rumah tangga (KDRT), semua ini menurut mantan Kapolres Bitung ini diakibatkan karena minuman keras.

Karena itu brenti job agate, karena akibat dari mabuk-mabukan itu bisa terjadi penikaman dan pembunuhan, ajak Marpaung.

Marpaung juga berharap agar semua pihak termasuk didalamnya Gereja dapat berperan menciptakan suasana kamtibmas yang mantap. Kamtibmas adalah tanggungjawab bersama, Polisi tidak bisa melaksanakannya tanpa dukungan semua pihak termasuk gereja didalamnya, tanda Jenderal Bintang Satu.

Ketua Wilayah Mawakom Pdt Estefanus Katihokang STh, mengungkapkan, pawai ini dilaksanakan, dalam rangka memperingati HUT ke-186 Pekabaran Injil dan Pendidikan Kristen GMIM. Pawai ini merupakan bentuk kampanye warga GMIM untuk melawan tindakan kekerasan yang sering melanda warga jemaat dan masyarakat, jelas mantan Ketua BPMJ GMIM Efrata Paal Dua.

Katihokang menambahkan Pawai ini juga diikuti oleh Bamag LKK Indonesia Kota Manado, Turut hadir Isteri Wagub dan isteri Kapolda Sulut serta Wawali Manado Harley Mangindaan bersama Isteri. (Kabag humas Drs Jahja Rondonuwu MSi selaku jubir pemprov).    

SHS dan Tim bantai FPIK Unsrat

Gubernur Sulut DR Sinyo Harry Sarundajang dan beberapa pejabat eselon II membantai Dosen-dosen yang ada di Fakultas Perikanan dan ilmu Kelautan Univeraitas Sam Ratulangi.

Pembantaian tersebut dilakukan Gubernur Jumat (5/6) Sore dalam pertandingan catur antara tim pemprov sulut versus tim FPIK Unsrat. pertandingan ini dilaksanakan dalam rangka dies natalis FPIK ke 50.

Dengan mudah saja Gubernur mengalahkan lawannya. Hasil pertandingan SHS Versus Ir Victor Watung MSc dimenangkan dengan cepat oleh SHS (1-0), sedangkan  Asisten 2 Sanny Parengkuan Vs. Ir Laurentius Lalamentik, MSc (remis), Drs Maurits Berhandus Vs Ir Engel  Pandey MSc, (0-1), Yus Mononutu Vs Ir Lucky Lumingas, MSc (1-0), Ir Joy Korah Vs DR Hens Onibala,  MSc (1-0).

Skor akhir 3 1/2 Vs 1 1/2 kemenangan untuk Tim Pemprov sulut. Selesai pertandingan masing-masing Tim baik yang kalah maupun yang menang di berikan hadiah oleh Dekan FPIK Prof DR Grevo Gerung yang diserahkan langsung oleh Rektor Unsrat Prof Ellen Kumaat, PhD. Khusus untuk Gubernur mendapatkan Pin Emas sebagai penghargaan atas sumbangsih beliau dalam memajukan Perikanan dan Kelautan di Indonesia dan diserahkan oleh Ketua Panitia HUT Emas FPIK Unsrat Ir David Sompie MSi

SHS Apresiasi FPIK jadi Icon Unsrat

SHS Apresiasi FPIK jadi Icon Unsrat

Gubernur Sulawesi Utara DR Sinyo Harry Sarundajang memberi apresiasi kepada Rektor Universitas Samratulangi Prof. Elen Kumaat yang menjadikan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) sebagai fakuktas percontohan di Unsrat.

Hal tersebut disampaikan Sarundajang saat menghadiri acara Dies Natalis FPIK ke 50 yang diselenggarakan Jumat (5/6), bertempat di Aula FPIK Unsrat.

Gubernur menyampaikan rasa bangga karena di usia ke 50 ini, FPIK telah menghasilkan Doktor terbanyak di Unsrat, FPIK telah banyak membantu pemerintah daerah terkait masukan dalam merumuskan berbagai kebijakan terkait pembangunan di bidang maritim, karena Sulut sendiri merupakan provinsi kepulauan yang notabene memiliki daerah laut yang luas.

Gubernur mengharapkan FPIK terus melakukan inovasi melalui para akademisinya memberikan masukan-masukan strategis dalam hal mengelola kemaritiman menuju konsep blue economic yang selama ini di suarakan Sarundajang.

Dekan FPIK DR Grevo Gerung menyampaikan terima kasih kepada Gubernur yang turut hadir dalam acara Dies Natalis ke 50 FPIK. Dirinya berjanji akan terus bekerjasama dengan pemerintah dalam memberikan masukan rkait pembangunan di bidang perikanan dan kelautan. Terkait FPIK yang akan dijadikan fakultas percontohan, akan dilaksanakan sejumlah perbaikan baik dari segi infrastruktur sesuai dengan standart yang berlaku.

Pada kesempatan itu juga dilaksanakan penanaman pohon dan pertandingan catur antara Pemprov sulut dan dosen FPIK unsrat, gubernur juga turut ambil bagian dalam pertandingan tersebut.

LKPD Pemprov TA 2014 Mendapat Opini WTP

BPK-RI Perwakilan Sulut dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas  laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sulut TA 2014, mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Hal itu disampaikan Auditor Utama Keuangan Negara BPK-RI Sjafrudin Mosii SE MM, dalam rapat paripurna istimewa DPRD Provinsi Sulut, Jumat (05/6) kemarin, di rupat paripurna DPRD Provinsi Sulut.

Mosii mengatakan, BPK-RI Perwakilan Sulut telah melaksanakan pemeriksaan atas LKPD Provinsi Sulut TA 2014 sejak 6 April sampai dengan 25 Mei 2015.

Pemeriksaan yang dilakukan terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Pemeriksaan tersebut  meliputi pendapatan dengan realisasi sebesar Rp 2,23 triliun dari anggaran sebesar Rp. 2,38 triliun; total aset sebesar Rp 4,50 triliun kewajiban sebesar Rp 142,71 milyar dan akuitas sebesar Rp 4,36 triliun, jelas Mosii.

Mosii menyebutkan, hasil pemeriksaan BPK secara keseluruhan mengungkapkan sebanyak 31 temuan, yakni sebanyak 12 temuan merupakan kelemahan dalam desain dan penerapan system pengendalian intern, dan sebanyak 19 temuan terkait dengan kepatuhan per-undang-undangan.

Ia juga menyebutkan, dalam laporan BPK No. 14.A/LHP/XIX.MND/07/2014 tanggal 23 juli 2014, BPK menyatakan, Opini WDP atas neraca Pemerintah Provinsi Sulut per 31 Desember 2013. Namun pada Tahun 2014. Pemprov Sulut telah melakukan perbaikan atas masalah-masalah yang terjadi di TA 2013 lalu. Hasil pemeriksaan tersebut diatas memberikan dasar yang memadai bagi BPK untuk menyatakan pendapat atau opini.

Dasar pertimbangan kami dalam menetapkan opini dalam LHP atas LKPD Provinsi Sulut TA 2014 yang telah kami serahkan antara lain adalah opini dan tingkat planning materiality atas LKPD Provinsi Sulut TA 2014, serta berdasarkan hasil pengamatan dan evaluasi atas pengendalian intern pemerintah, dan kepatuhan terhadap peraturan per-undang-undangan. Oleh karena itu dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana di uraikan diatas, BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD Provinsi Sulut TA 2014, tandas Mosii.

Gubernur mengatakan, predikat opini WTP yang diraih oleh Pemprov Sulut di TA 2014, telah menjadi tekad, komitmen dan konsistensi dalam penyelenggaran pemerintahan yang baik sesuai undang-undang yang berlaku.  Sarundajang menyampaikan terima kasih kepada pihak BPK yang telah melaksanakan pemeriksaan atas laporan keuangan pemprov sulut TA 2014.

“Kita bersyukur mempu melaksanakan tugas dengan baik, Kita mendapatkan kembali sesuatu yang hilang di tahun 2014 lalu, tidak mudah mempertahankan keberhasilan, mencapainya lebih mudah, semua harus belajar dari pengalaman agar kelalaian tidak terjadi lagi,” ujar SHS. Kedepan dirinya mengingatkan agar jajaran Pemprov Sulut meningkatkan kinerja, karena penilaian dari BPK akan lebih ketat.

Pejabat pengelola keuangan di tiap SKPD harus meningkatkan kompetensi, pengawasan internal harus diperkuat, Pemprov Sulut tetap akan membangun koordinasi dengan seluruh stakeholders terkait dalam pemberantasan korupsi.

Turut hadir Wagub Dr Djouhari Kansil MPd, Unsur Forkopimda Sulut, Sekprov Ir Siswa R Mokodongan, Kepala perwakilan BPK Sulut Andy kangkung Lologau, serta pejabat teras lingkup Pemprov. (Kabag Humas Drs JahjaRondonuwu MSi selaku jubir pemprov).  

    

Talumepa Buka Sosialisasi Tata Upacara Militer dan Sipil

Asisten Administrasi Umum Setda Prov Sulut Ch. Talumepa, SH,MSi Kamis (4/6) membuka kegiatan sosialisasi tata upacara militer dan tata upacara sipil lingkup pemprov sulut.

Kegiatan ini diikuti pejabat eselon III,IV dan staf lingkup setda prov. Sulut. Dalam ranah pemerintah an pedoman umum yang dijadikan dasar dalam pelaksanaan tata upacara sipil pada instansi pemerintah adalah peraturan pemerintah nomor 62 tahun 1990 tentang keprotokolan mengenai taat tempat, tata upacara dan penghormatan.

Melalui pelaksanaan kegiatan ini diharapkan para peserta dapat memahami bagaimana mengimplementasikan pelaskanaan upacara bendera sebagai bagian dari pemupukan cinta kepada Negara dan melatih kedisiplinan pegawai, karena sesuatu kehidupan yang serba tertib akan melahirkan suatu disiplin yang prima.

Humas Pemprov Terbaik Se- Indonesia Timur

BALI- Kinerja kerja Biro Pemerintahan dan Humas Setda Provinsi Sulut mendapat apresiasi dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pasalnya, Humas Pemprov Sulut terpilih sebagai Humas Pemerintah terbaik se Indonesia Timur. Hal ini dibuktikan lewat data yang dibeber oleh KemenpanRB dalam kegiatan Pelatihan Sinergitas Kampanye Revolusi Mental ASN dan Reformasi Birokrasi bagi Praktisi Humas Pemerintah Provinsi dan Jurnalis yang dilaksanakan di Hotel Harris Sunset Road Bali, Kamis (4/6), kemarin.

Humas Pemprov Sulut menempati posisi teratas dari 13 Provinsi se Indonesia Timur, dalam bidang pemberitaan kegiatan Pemerintah Daerah.

Hal itu disampaikan KemenPan RB pada kegiatan yang turut diikuti oleh Humas Pemerintah Indonesia Timur yang terdiri dari Sulut, Bali, Sulsel, Sulbar, Maluku, Papua, NTT, Sulteng, Sultra, Gorontalo, Malut, NTB, dan Papua Barat.

Wartawan Senior Nasional Rustika Herlambang dalam materinya mengatakan perhitungan ekspos berita yang dilakukan KemenpanRB terhitung sejak tanggal 1 Januari 2015 sampai 31 Mei 2015 menempatkan Humas Pemerintah Provinsi Sulut sebagai yang teratas dengan pengeksposan berita mencapai 182 berita, disusul Humas Pemprov Bali 53 berita dan Humas Pemprov Sulsel 44 berita. Herlambang mengapresiasi Humas Pemprov Sulut yang dikatakan sukses dalam menyebarluaskan Informasi Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan di Sulawesi Utara.

Herlambang juga menghimbau kepada provinsi lain agar mencontoh Humas Pemprov Sulut untuk dapat maksimal dalam memberitakan kegiatan Pemerintah.

“Humas memiliki peran penting sebagai juru bicara Pemprov agar dapat memberikan penerangan-penerangan terkait kegiatan yang dilaksanakan. Harusnya ini diberikan penghargaan yang tinggi kepada Humas Pemprov Sulut,” ungkap Herlambang.

Hal ini juga tak lepas dari hubungan kemitraan dengan media yang ada. Kerjasama yang baik dari Humas Pemprov Sulut dan Media Pos Liputan Pemprov Sulut menghasil berita-berita yang cerdas, akurat, dan terpercaya terkait kegiatan Pemprov Sulut.

Sedangkan Humas Pemprov Sulut dihadiri oleh Yudhistira Kandou SSTP mewakili Kabag Humas Drs Jahja P Rondonuwu MSi terlebih Karo Pemerintahan dan Humas DR Jemmy S Kumendong MSi serta wartawan mewakili JIPS, Ronald Kaka’ Rorong dari Kawanua Post. (Kabag Humas Drs. Jahja P. Rondonuwu, M.Si selaku jubir Pemprov)