Selasa, 27 Oktober 2015

Netral Harga Mati Untuk KPU





Penjabat Gubernur Sulut Dr Sumarsono MDM menegaskan bahwa seluruh KPUD se Sulawesi Utara harus netral dalam proses Pilkada tanpa pilih kasih.
Demikian ditegaskan Gubernur saat meninjau Kantor KPUD Boltim, Selasa (27/10) kemarin.
Menurutnya, personil KPUD harus melakukan tugasnya sesuai dengan fungsi.
"Semua KPU harus netral itu harga mati," tegas Sumarsono yang didampingi Penjabat Bupati Boltim Muhamad Rudi Mokoginta.
Selain itu, KPU diminta untuk bertindak profesional dalam penyelenggaraan Pilkada yang jujur dan adil.
"Selain netral, KPU harus profesional dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara Pemilu," ujar Sumarsono.
Sementara itu, ketika melakukan peninjauan di Kantor Panwaslu Boltim, Gubernur memintakan supaya mengoptimalkan fungsi pengawasan, walaupun anggaran yang tersedia sangat terbatas.
Menjawab keluhan tersebut, Sumarsono mengatakan agar Panwaslu dapat memaksimalkan dana yang ada saat ini dan dimanfaatkan sebaik mungkin.
"Mata anggaran yang ada perlu dimodifikasi sistemnya namun pengawasan Pilkada harus tetap jalan, karena ini sudah merupakan tanggungjawab Panwaslu," tutur Sumarsono sembari menyebutkan bahwa anggaran untuk Bawaslu seluruh Indonesia hanya 70 persen.
"Begitu pula dengan KPU termasuk anggaran pengamanan pihak kepolisian," ujarnya.
Sementara itu terkait dengan permintaan petugas keamanan dari Polri, Sumarsono mengimbau agar Panwaslu harus menegakkan keadilan serta menggunakan kewenangannya sebagai institusi pengawas. Jadi Panwas bisa menyurat kepada Kepolisian untuk permintaan pengamanan," tandasnya. Hadir Isteri Gubernur Dra Tri Rachayu Sumarsono dan Karo Pemerintahan dan Humas Dr Jemmy Kumendong MSi. (Humas pemprov Sulut).

2016, Klenteng akan Dibangun di Bukit Kasih





Kabar gembira bagi umatKonghuchu yang ada di Sulawesi Utara. Rencananya tahun depan, di lokasi wisata Bukti Kasih Kanonang Minahasa akan dibangun rumah Ibadah Klenteng untuk menghormati agama konghuchu.
Perlu diketahui, hingga saat ini baru 5 tempat ibadah yang terbangun yaitu GMIM, Gereja Katolik, Mesjid, Wihara dan Pura.
"Klenteng akan dibangun di Bukit Kasih dan sudah dianggarkan pada APBD 2016," ungkap Penjabat Gubernur DR Soni Sumarsono MDM saat meresmikan Gedung Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Jemaat Wulauan Kampung Jawa Tondano Minahasa, Selasa (27/10) kemarin.
Menurutnya, dengan dibangunnya rumah ibadah bagi Konghuchu maka di lokasi wisata religius Bukit Kasih Kanonang sudah lengkap.
"Yang perlu diketahui adalah pemerintah pusat sudah menambahkan 12 Hektar lahan hutan untuk perluasan kawasan wisata Bukit Kasih Kanonang," tutur Sumarsono sembari menambahkan dirinya sangat senang bisa berada di tanah nyiur melambai karena terkenal dengan semboyan "Torang Samua Basudara" serta tingkat toleransi antar umat beragama sangat tinggi.
"Sehingga bisa kita lihat tempat ibadah dimana-mana saling berdekatan dan ini menjadi simbol kerukunan warga Sulawesi Utara yang harus dijaga dan dipelihara," tandas Sumarsono.
Turut hadir istri Gubernur DraTri Rachayu Sumarsono, Karo pemerintahan dan Humas DR Jemmy Kemendong MSi (Humas Pemprov Sulut)

Ibu Soemarsono Lantik Ibu Mokoginta Jadi Ketua TP PKK Boltim






Ketua TP PKK Provinsi Sulut Ibu Dra Sri Rachayu Sumarsono melantik Ibu Junikesumawati Mokoginta menjadi Ketua TP PKK Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), di Aula kantor Bupati Boltim, Selasa (26/10) kemarin, dan turut di hadiri Penjabat GubernurSulut Dr Sumarsono MDM dan Penjabat Bupati Boltim Rudy Mokoginta. Serta Pengurus TP PKK Provinsi dan kabupaten Boltim.
Pelantikan terhadap isteri Penjabat Bupati Boltim Rudy Mokoginta tersebut berdasarkan Surat Tugas No.02/ST/Dekran-Sulut/X/2015 Tanggal 26 Oktober 2015.
Dalam sambutannya Gubernur  Sumarsono mengajak, Ibu Mokoginta dapat mengembangan usaha-usahamMikro kecil dan menegah guna meningkatkan kesejahteraan keluarga di daerah itu.
Selain itu, Sumarsono berharap, Pemerintah Boltim senantiasa berkomitmen untuk memperjuangkan peran kaum wanita secara adil tidak diskriminatif, melalui berbagai program dan kegiatanpembangunan yang senantiasa memperhatikan kesetaraan gender. Turut hadir Karo Pemerintahan dan Humas Dr Jemmy Kumendong dan Karo Kesra dr bahagia Mokoagow. (Humas Pemprov Sulut).  


Sumarsono Hadiri Rapat Evaluasi Regional Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial

Dalam rangka menyamakan persepsi terkait penanganan konflik sosial di Indonesia, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri RI melaksanakan rapat kordinasi tim terpadu penanganan konflik sosial dalam rangka evaluasi pelaksanaan rencana aksi B.04 dan B.08 tahun 2015.

Kegiatan tersebut diselenggarakan Selasa (27/10) bertempat di Gran Kawanua Convention Center. Dihadiri oleh Penjabat Gubernur Sulut DR Sumarsono,MDM.

Dalam sambutan, Sumarsono mengatakan konflik yang terjadi di Indonesia ada dua bentuk yakni konflik horisontal dan vertikal. Dimana horisontal yakni konflik antar kelompok masyarakat, sedangkan konflik vertikal adalah konflik antara pemerintah dan warga masyarakat. Untuk itu pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2015 terkait penanganan konflik sosial, yang esensinya mengatur pencegahan konflik, tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban, pengerahan kekuatan TNI dan pemulihan pasca konflik.

Semua hal tersebut harus dilaksanakan tim terpadu penanganan konflik sosial. Khusus di Sulut sendiri, telah dilaksanakan pembentukan tim terpadu penanganan konflik sosial, disadari ada konflik yang terjadi namun berkat koordinasi serta sinergitas seluruh stakeholder terkait maka konflik tersebut dapat terselesaikan. Semua itu berkat Kerukunan umat beragama sangat luar biasa.

Sumarsono juga mengingatkan perlu dalam menangani konflik sosial, kebudayaan adalah benteng pertahanan bangsa. Untuk itu sebagai penjabat Gubernur baliau selalu mensosialisasikan pembangunan dari perspektif kebudayaan.

Dengan adanya forum ini, Sumarsono berharap dapat terjalun koordinasi dan sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah dalan merumuskan berbagai kebijakan konstruktif untuk menghadapi tantangan penanganan konflik sosial.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Dirjen Politik dan PUM Kemendagri Soedarmo, para Sekda  dan kepala Kesbangpol se sulut dan dari pulau jawa.

Senin, 26 Oktober 2015

Gubernur: Fasilitator PNPM Harus Paham Kebutuhan Desa




Penjabat Gubernur Sulawesi Utara DR Sumarsono,MDM mengingatkan kepada para fasilitator PNPM mandiri pedesaan agar benar-benar memahami dan mengerti kebutuhan pembangunan desa dimana mereka menjadi fasilitator agar pembangunan desa dapat terlaksana dengan baik dan tepat sasaran.
Penyampaian tersebut disampaikan Sumarsono saat memberikan arahan kepada para fasilitator PNPM pedesaan dalam acara pelatihan penyegaran fasilitator PNPM Mandiri perdesaan dan pelatihan aparatur pemerintah desa tingkat provinsi sulut tahun 2015 yang dilaksanakan oleh Badan Pembangunan masyarakan dan pemerintah desa (BPMPD) Sulut di hotel Arya Duta, Senin (26/10).
Para fasilitator harus paham agar pembangunan desa tidak salah, untuk itu juga para fasilitator dan perangkat desa agar memanfaatkan dana desa secara substantive dengan membangun infrastruktur yang menjwab kebutuhan rakyat dengan tentunya tetap memperhatikan aturan dengan baik agar tidak salah dalam pelaporan dan membahayakan diri sendiri.
Sumarsono mengingatkan kepada seluruh fasilitator pedesaan agar menjalankan pembangunan dengan paham revolusi mental, dimana dalam bertugas harus mengedepankan integritas, kerja keras dan memupuk semangat mapalus. Pemerintah pusat memprioritaskan pembangunan Indonesia dari pinggiran, beruntung Sulut menjadi salah satu prioritas pembangunan, ini berarti kepercayaan pemerintah harus dipegang dan digunakan sebaiknya dalam pembangunan khususnya di desa.
Kepala BPMPD Sulut Muhamad R Mokoginta,SE,MTP dalam laporan mengatakan kegiatan pelatihan ini diikuti 222 orang fasilitator PNPM-Mpd dan 600 orang aparatur pemerintah daerah dari 1514 desa di Sulut. Dalam pelatihan ini para peserta akan mendapatkan materi dan pemahaman tentang penggunaan dana desa agar tidak disalah gunakan dan penggunaannya tepat sasaran sesuai kebutuhan desa, serta pelaporan pengggunaan dana tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku, Mokoginta menambahkan kegiatan itu ikut dihadiri Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian PDT dan transmigrasi Prof. Dr Achmad Erani Yustika dan Kepala Perwakilan BPKP Sulut.

Acara tersebut dilanjutkan dengan Vidioconference Gubernur, Sekprov Ir Siswa R Mokodongan, Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian PDT dan Transmigrasi Prof Dr Achmad Erani Yustika dengan Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri Nata Irawan. (Humas Pemprov Sulut).


Minggu, 25 Oktober 2015

Sumarsono Pertimbangkan Batasi Jam Operasional Tempat Hiburan

Manado - Prihatin atas korban meninggal dan luka luka pada peristiwa kebakaran yang terjadi di pusat hiburan Inul Vista dinihari Minggu 25/10, Pj.Gubernur Sulut Soni Sumarsono mempertimbangkan pembatasan jam operasional pusat hiburan di daerah ini.

"Tadi kami bertemu Kapolda. Beliau sepakat perlu pembatasan jam operasional pusat hiburan. Senin-Jumat tutup jam 00:00. Makam Minggu boleh sampai jam 01:00," ujar Sumarsono menjawab wartawan.

Sumarsono ditemui wartawan elektronik dan cetak, di depan gerbang Unit Gawat Darurat RS Prof Kandouw, Minggu 25/10 petang.

Ditemani Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara,  Sumarsono menjenguk 23 pasien luka luka korban kebakaran Inul Vista di Megamas Manado.

Sumarsono yang menemui pasien SAN keluarga masing-masing, memberikan penguatan moril, penguburan serta motivasi kesabaran.

Satu diantara puluhan korban adalah Reza Jonas, staf tata usaha pada Biro Umum.

Tepuk Tangan Warga Masata Tanjung Merah Bitung warnai Pertemuan dengan Sumarsono

Bitung - Tepung tangan bertalu-talu mewarnai pertemuan mendadak Pj.Gubernur Sulut Soni Sumarsono dengan warga penghuni liar di Kawasan Ekonomi Khusus Bitung, Minggu 25/10 sore.

Bukan cuma tepuk tangan. Teriakan setuju terhadap pernyataan gubernur, juga bersahutan di dalam mesjid yang menjadi tempat bakudapa.

"Sembari proses hukum berlangsung, saya minta pelayanan publik kepada warga Masata jangan sampai dihentikan oleh Pemkot Bitung," tegas Sumarsono. Warga pun tepuk tangan.

Sumarsono tidak suka jika pelayanan pemakaman, pendidikan dan pelayanan publik lainnya diabaikan.

Ini negara hukum, kata Pj.Gubernur Sulut. Hak dan kewajiban warga harus imbang. "Jika warga di sini terbukti memiliki hak secara hukum, sayalah orang pertama membela rakyat. Sebaliknya jika warga kalah, jangan pula mereka ditekan. Berikan solusi yang baik," ujarnya.

Setelah mendengar pandangan dan keluhan 10 warganya, Kapolda memberikan tanggapan, diakhiri respons gubernur.

Gubernur menampung semua padangan warga. Keputusan segera diambil, tetapi pembangunan harus jalan terus.

Tatap muka pimpinan daerah dengan warga Masata, kendati sangat mendadak, berlangsung dalam suasana kekeluargaan. Diakhiri selfi-selfi warga dengan sang gubernur.

Pertemuan Dadakan
Perintah pertemuan dadakan itu, disampaikan sekira jam 12.30 kepada Kepala Dinas Industri dan Perdagangan Sulut, Jenny Karouw.

"Bilang sama bu Jenny jam 13:00 saya mau ke Bitung. Tapi harus dengan Forkopimda. Saya ingin mendengar langsung, lalu berdialog dengan warga," perintah Sumarsono via Staf Khusus Gubernur Bidang Komunikasi Publik, Ferry Rende.

Perintah tersebut diberikan Sumarsono, saat makan siang dengan menu nasi kuning, bersama plot air truck asal Australi Peter yang ditugasi memadamkan api Gunung Klabat. Tempatnya di ruang makan VIP  Bandara Sam Ratulangi.

Akhirnya, Jenny Karouw memastikan Kapolda bergabung. Kebetulan saat itu telah lebih dulu hadir Danlanudsri Kolonel Djoko.

Tepat 13:00 Sumarsono bersama rombongan kecil dan bandara Samrat, menuju kota Bitung. Tanpa basa basi Dirjen Otonomi Daerah ini langsung menuju mesjid berukuran 6x6 meter. Ratusan warga Masata berbondong-bondong.

Sumarsono melepas sepatu, berjalan menuju pojok mesjid dan mengajak warga ikut bersila. Warga yang berlatar belakang agama berbeda duduk berdampingan secara damai.

Disamping Kadis Perindag Prov Sulut, Sumarsono juga didampingi oleh Kaban Kesbang Edwin Silangen, Karo Pemerintahan dan Humas DR Jemmy Kumendong dan Wakil Walikota Bitung Max Lomban yang disertai Sekkot Edison Humiang yang membuka dialog. (Karo Pemhumas)o