Wagub: Pemda Siap Hadapi MEA

Wakil Gubernur Sulut Drs Steven Kandouw mengatakan pemerintah daerah (Pemda) Sulut siap menghadapi persaingan pasar bebas Masyarakat Ekonomi Asean di tahun 2016 ini.

Penegasan itu di sampaikan Wagub Sulut saat menerima kunjungan  BKSP DPD-RI yang berangotakan Empat senator senayan di pimpin Ketua Tim Prof. Dailami Firdaus didampingi anggota senator asal Sulut Ir Stefanus BAN Liow, Hj. Rahmiyati Jahja SPd dan Pdt Marthen MTh, di ruang CJ Rantung, Kamis 03/03) kemarin.

“Pemda Sulut telah siap menghadapi MEA, bagi kami tujuannya sangat baik untuk meningkatkan daya saing barang, jasa serta SDM di daerah ini memperbesar market serta perbanyak tehnologi diantara sesama Negara-negara Asean,”.

Namun demikian, Kandouw menyebutkan, MEA di Sulut tergantung regulasi dari pemerintah pusat, asumsi dengan adanya pasar bebas di Asean akan merugikan kita jika memang tidak siap, ujarnya. Sembari mencontohkan pelabuhan bitung yang disiapkan menjadi Hupport hingga kini statusnya belum ada. Padahal posisi pelabuhan bitung sangat dekat dengan Negara-negara raksasa ekonomi di kawasan Asia, seperti China, Jepang dan Korea. Belum lagi dengan status Bandara Sam Ratulangi Manado, yang hingga kini belum menjadi  bandara bebas visa, hambatan-hambatan ini bisa merugikan daerah kita.

Jadi regulasi-regulasi tersebut akan sangat menguntungkan Sulut jika sudah ada, karena potensi sumber daya alam daerah ini sangat melimpah, ujar mantan Ketua DPRD Sulut ini.

Sebelumnya Ketua Tim Prof Dailami mengungkapkan tujuan kedatangan di daerah ini dalam rangka implementasi MEA. Kami ingin secara langsung mendengar kesiapan daerah Sulut menghadapi pasar bebas MEA ini, baik dari pemda maupun masyarakat itu sendiri.

Sebab kalau tidak siap nantinya akan menjadi beban, namun demikian kami melihat Sulut sebagai salah satu daerah di KTI yang sudah maju, karena banyak memiliki sumberdaya perikanan, pertanian dan kelautan, jelas Dailami.

Usai pertemuan Senator Stefanus BAN Liow yang juga selaku Ketua Komisi PKB Sinode GMIM ini langsung memimpin sosialisasi implementasi MEA yang dihadiri para Sekda serta instansi terkait lainnya.  (Humas Pemprov Sulut).   

  

Kadis Dukcapil Kab/Ko Resmi Pegang Permendagri

Para Bupati/Walikota yang sering mengonta-ganti pejabat Eselon II di Kabupaten/Kota khususnya terhadap Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) kedepan tidaklah demikian, sebab kewenangan itu sudah ditarik ke pusat dan kini sudah berada di tangan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait dengan pengangkatan dan pemberhentian Kadis Dukcapil di kabupaten/Kota maupun Provinsi.  

Hal itu ditegaskan Wakil Gubernur Sulut Drs Steven Kandouw, usai menyerahkan Permendagri No. 76 Tahun 2015 Tentang pengangkatan dan pemberhentian Kadis Dukcapil sebagai pejabat pada unit kerja yang menangani urusan Dukcapil di Provinsi Sulut, kepada 15 Kadis Dukcapil Kabupaten/Kota yang sedang memegang jabatan tersebut, di ruang CJ Rantung Kantor Gubernur, Kamis (03/03) kemarin.

“Kalau dulu Bupati/Walikota se-enaknya mengangkat dan memberhentikan Kadis Dukcapil, berdasarkan SK Bupati/Walikota, kedepan tidak bisa lagi, karena kewengan itu sudah berada di tangan Mendagri,”ujarnya.

Kandouw menyebutkan, banyak kewenangan Kabupaten/Kota terkait dengan ijin-ijin telah diterik ke Provinsi antara lain pertambangan, kehutanan, kelautan dan perikanan, perhubungan, kesehatan, termasuk Lingkungan hidup. hal ini menandakan Negara kita selama dua dekade ini sinkronisasi antara Kabupaten/Kota dengan Provinsi dianggap tidak berjalan dinamis alias masih kurang. Hal ini disumbangkan karena Mindset hanya menggunakan kacamata kuda, Kabupaten/Kota menggangap diri sebagai Negara sendiri, tegas mantan Ketua DPRD Sulut ini. Sementara dari segi fiskal maupun APBD masih sangat rendah. Dengan rejim fiscal segini itu tandanya Kabupaten/Kota masih sangat membutuhkan sentuhan tangan Pemprov maupun Pempus.

“Dengan kondisi demikian mestinya Bupati/Walikota wajib setiap dua minggu datang berkoordinasi di Pemprov agar jalannya pemerintahan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat bisa berjalan lancar,”ketusnya.

Karena itu pentingnya koordinasi dalam segala aspek, sehingga semua daerah bisa sama-sama maju dan tidak ada yang ketinggalan. Saya rasa dengan ditariknya kewenangan itu ke Provinsi maka Kabupaten/Kota akan rajin berkoordinasi di Pemprov, jelas Wagub.

Terkait dengan data pemberian kartu Indonesia sehat (KIS), kartu Indonesia pintar (KIP) dan kartu keluarga sejahtera (KKS) kepada masyarakat, jangan memanipulasi data, karena dampagnya dua tahun ini kemiskinan di Sulut meningkat, sesuai data Dinsos rakyat miskin di Sulut berjumlah 850 ribu, tandas orang nomor dua di Sulut ini.    

Sementara Karo Pemerintahan dan Humas Dr Jemmy Kumendong MSi menyebutkan, maksud dan tujuan kegiatan ini selain mensosialisasikan Permendagri No 67 tahun 2015 tapi juga untuk memaksimalkan komunikasi, koordinasi dan sinergitas antar pemerintah kabupaten/Kota dengan provinsi dalam memahami dan melaksanakan KTP-El. (Humas Pemprov Sulut).

      

   

Wagub Harap Olahraga Paralayang Sulut Hasilkan Atlit Berkualitas

Wakil Gubernur Sulut Drs. Steven Kandouw mengharapkan olahraga paralayang yang saat ini mulai berkembang di Sulut bisa menghasilkan atlit berkualitas dan mengharumkan nama Sulut dalam berbagai ivent yang diikuti.

Hal tersebut disampaikan Wagub dalam upacara penutupan pelatihab peralayang dan paramotor tahun 2016 yang dilaksanakan Kamis (3/3), bertempat di disa Tiwoho.

Olahraga dirgantara ini bukan sebagai penyalur minat dan bakat semata, namun merupakan media pembinaan atlit sekaligus cara efektif dalam memasyarakatkan olahraga ini bagi masyarakat. Para peserta yang mengikuti pelatihan diharapkan bisa mengembangkan diri dan mencapai prestasi kedepan, Wagub mengajakn semua pihak yang peduli atas eksistensi dan pengembangan olahraga dirgantara ini untuk terus mendukung setiap kegiatan, sehingga kedepan paralayang dan paramotor dapat semakin memasyarakat sekaligus dapat menjadi cabang olahraga prestasi daerah dan bangsa.

Pada acara tersebut, turut dihadiri unsur Forkopimda Sulut. Para tamu undangan juga disuguhkan dengan penampilan para atlit paralayang dan paramotor.(humas provinsi sulut)

Talumepa: ASN Dituntut Tingkatkan Disiplin dan Produktifitas Kerja

Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE, melalui Asisten Administrasi Umum Ch.Talumepa SH MSi menegaskan Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemprovinsi Sulut di tuntut adanya peningkatan disiplin dan produktifitas kerja.

Penegasan Gubernur itu disampaikan Talumepa pada pembinaan ASN dilingkungan Sekda Provinsi Sulut, Kamis (03/02) kemarin, di ruang Mapaluse Kantor Gubernur Sulut.

“Apa lagi kedepan dalam rangka peningkatan disiplin dan produktifitas kerja, pemerintah sedang memantapkan regulasi terkait dengan gaji ASN yaitu gaji pokok terendah berkisar Rp. 4 Juta dan tertinggi Rp. 14 juta, ini merupakan rangsangan memotivasi ASN sehingga bisa menghindar dari tindakan korupsi,”kata mantan Kadis Nakertransi Sulut ini.

Disebutkan, salah satu visi dari Gubernur dan Wagub Sulut Tahun 2016-2020 adalah memantapkan pembangunan sumber daya manusia yang berkepribadian dan berdaya saing. Karena itu dalam pelaksanaan tugas pelayanan publik, pemerintahan dan tugas pembangunan aparatur Negara, PNS merupakan unsur penting dan strategis dalam proses pencapaian kinerja. Dan untuk mewujudkann itu mutlak diperlukan peraturan disiplin PNS yang dapat dijadikan pedoman dalam penegakan disiplin sehingga dapat menjamin tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas serta dapat mendorong PNS untuk lebih produktif dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, ujar mantan kepala BLH Prov. Sulut. Sembari menambahkan kegiatan pembinaan ASN di lingkup Sekda akan dilaksanakan Empat kali sebulan.  

Sementara Karo Organisasi Farly Kotambunan SE mengatakan, sesuai Pergub No 8 Tahun 2016 tentang perubahan atas Pergub No 20 Tahun 2011 tentang penggunaan pakaian dinas PNS dilingkungan Pemprov hari Senin dan Selasa PDH warna keki, Rabu PDH warna putih celana/rok hitam, lengan panjang/pendek di gunakan untuk pejabat tinggi Madya dan Pejabat tinggi Pratama (Eselon I dan II), sedangkan untuk pejabat Eselon III dan IV PDH lengan pendek.   

Kabag Kepegawaian Marselino J Lomban SSos MSi melaporkan, maksud dan tujuan pembinaan ASN ini selain sebagai media bagiaparatur dalam meningkatkan motivasi kerja, disiplin dan wibawah sebagai seorang abdi Negara dan abdi masyarakat. Serta agar setiap pegawai mampu menerapkan fungsi dan penggunaan pakaian dinas dan atribut, system jaminan sosial nasional kesehatan yang diselenggarakan BPJS kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  (Humas Pemprov Sulut).

Wagub Himbau Masyarakat Kembalikan Fungsi Lahan Pasca Fenomena El-Nino

Wakil Gubernur Sulawesi Utara Drs. Steven Kandouw menghimbau kepada maayarakat dan para petani di Sulut untuk segera mengmbalikan fungsi lahan dan tanaman yang terdampak bencana kekeringan serta kebakaran hutan beberapa waktu lalu akibat fwnomena badai El-Nino.

Hal tersebut disampaikan Wagub dalam acara penanaman 1000 bibit kelapa dan 1000 bibit cengkeh yang diprakarsarai oleh Bank Indonesia Perwakilan Sulut bertempat di desa Senduk Kabupaten Minahasa, Kamis (3/3).

Wagub mengapresiasi positif inisiatif Bank Indonesia guna mengoptimalkan kembali potensi sektor perkebunan, khususnya komoditi kelapa dan cengkeh yang menjadi komoditi unggulan Sulut yang telah diakui dunia.

Dengan dilaksanakanya penanaman 1000 bibit cengkeh dan kelapa ini akan menghasilakan hasil terbaik guna menunjang perrumbuhan ekonomi warga,  serta menunjang kesinambungan kelestarian lingkungan hidup di bumi nyiur melambai sebagai satu aspek pentingnya pencapaian visi  terwujudnya sulawesi utara berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam pemerintahan dan politik, serta berkepribadian dalam budaya.(humas provinsi sulut)

Diserahkan Sekprov, Diknas Terima Mobil Avansa Bantuan CSR Bank Sulutgo

Sekretaris Provinsi Sulut Ir Siswa R Mokodongan, di loby Kantor Gubernur Sulut, Rabu (02/03) kemarin menyerahkan satu unit mobil avansa kepada Kadis Diknas Sulut Asiano G Kawatu SE MSi, yang merupakan bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) dari Bank Sulut dan Gorontalo (Sulutgo).

Mokodongan mengatakan, semangat CSR diharapkan, mampu membantu menciptakan keseimbangan antara perusahaan masyarakat dan lingkungan. Tanggungjawab social ini diharapkan dapat menjadi budaya bagi bangsa Indonesia khususnya di Provinsi Sulut, dalam kebersamaan mengatasi masalah social dan lingkungan.

Karena program CSR ini merupakan salah satu bentuk implementasi dari konsep Good Corporate Governance. Karena itu saya memberi apresiasi kepada jajaran direksi Bank Sulutgo yang telah mewujudkan  misi kedua dari Gubernur dan Wagub Sulut yaitu memantapkan pembangunan sumber daya manusia (SDA) yang berkepribadian dan berdaya saing.

Untuk itu Mokodongan berharap kiranya bantuan mobil avansa ini dapat menunjang kinerja Dinas Diknas Sulut  dalam menopang kegiatan BOS di Provinsi Sulut, sembari berharap kedepan Bank Sulutgo lewat program dana CSR dapat membantu program lain dari Pemprov Sulut, tandas salah satu putra terbaik dari Bumi Totabuan ini.

Turut hadir Diretur Operasional Bank Sulutgo Yudhy Koagow, Direktur Kepatuhan Bank Sulutgo Jefry Salilo, Sekretaris Dinas Diknas Ch. Sumampow SH MEd, Kabid Dikmen Arthur D Tumipa MEd, Dra Sutarti Ponto ME Kabid Dikdas dan Kabid PNFI Drs Danes Sumolang MPd. (Humas Pemprov Sulut).  

  

Wagub Hadiri Acara Sosialisasi Kebijakan dan Program Kementrian Agraria

Wakil Gubernur Sulawesi Utara Drs. Steven Kandouw, menghadiri acara sosialisasi kebijakan dan program strategis Kementrian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional untuk wilayah Indonesia Wilayah Timur.

Acara tersebut dilaksanakan Rabu (2/3) bertempat di hotel Peninsula Manado, dihadiri oleh Menteri Agraria dan Tata ruang/BPN Ferry Musyidan Baldan. Acara tersebut dihadiri para pejabat BPN dari provinsi Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, dan Sulut.

Dalam sambutan Wagub menyampaikan terima kasih kepada Menteri Agraria karena memilih Sulut sebagai tempat berkegiatan, melalui kegiatan ini Wagub berharap Kementrian Agraria dapat menghasilkan solusi terkait penyelesaian masalah pertanahan, tata ruang, penguasaan tanah, serta sengketa tanah yang sampai saat ini masih terjadi.

Menteri ATR/BPN Ferry Baldan mengatakan melalui kegiatan ini kiranya dapat terwujud kesamaan persepsi BPN se Indonesia, menyamakan visi dan misi serta kebijakan dan program kerja prioritas kementrian.