Lonceng Gereja Belanda dan Pastori GMIM Bukit Hermon diresmikan Gubernur OD

   Suka cita iman dan Syukuran atas dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut, Periode 2016--2021, Olly Dondokambey,SE beserta Drs Steven OE Kandouw, oleh Jemaat GMIM Bukit Hermon Malalayang 1, dihadiri Gubernur Sulut sekaligus menyerahkan bantuan khusus berupa Lonceng Gereja, yang di pesan  dari Negeri Belanda, serta Peresmian Pastori Jemaat, pada Minggu, 06/03.
   Gubernur Olly Dondokambey dalam acara tersebut yang turut dihadiri Ketua DPRD Sulut, Andre Angouw beserta Isteri, Pj Walikota Manado, Ir RO Roring, serta turut didampingi Pejabat Teras Pemprov Sulut dan Pejabat Pemkot Manado, pada peresmian Pastori dan penyerahan lonceng  menyatakan bahwa, uniknya untuk Provinsi Sulut  baru ada 3(tiga) buah, yang di disain dengan bentuk berdiameter 75 cm, terbuat dari  bahan campuran Logam baja Murni, dimana proses pembuatannya memakan waktu lama di Negeri Kincir Angin Belanda, termasuk proses penyelesaian  administrasi maupun aspek pengiriman yang relatif rumit.
   Selanjutnya Gubernur Olly Dondokambey di sela2 sambutannya, menegaskan bahwa tantangan pelayanan warga GMIM menapaki ke depan pasti diwarnai berbagai Dinamika, termasuk Pergumulan yang memerlukan rasa persatuan dan Sinergitas langkah oleh segenap komponen Jemaat, termasuk di dalamnya dukungan Sarana dan Prasarana Peribadatan."Harapan Kami, Jemaat dapat mensyukuri keberhasilan ini dengan Merawat,Memelihara dan Memanfaatkan bantuan sarana Lonceng Gereja dan Pastori ini secara baik sesuai peruntukannya, dimana Gema bunyi Lonceng ini akan membawa Warga Jemaat untuk semakin bertumbuh Imannya, giat Beribadah dan Bersekutu, bertekun dalam doa serta mensyukuri dalam segala hal walau dalam kesesakan dan menjauhi dari rasa kekuatiran " Tandas Mantan Anggota DPR-RI tiga Periode asal Sulut ini.
   Diakhir arahan, Gubernur Olly Dondokambey mengajak Jemaat dan segenap undangan agar senantiasa tampil sebagai pelopor kehidupan yang rukun dan damai di Bumi Nyiur Melambai serta mendukung berbagai kebijakan dan program Pemerintah demi terwujudnya Sulawesi Utara yang Berdikari dalam Ekonomi, Berdaulat dalam Pemerintahan dan Politik serta Berkepribadian dalam Budaya.
   Rangkaian acara Syukur ini turut pula diwarnai pengumpulan dana bagi Pembangunan Sarana Pastori Gereja, oleh Gubernur Sulut sejumlah 50 Juta rupiah, Ketua DPRD Sulut, 25 Juta dan Pj Walikota Manado, 25 Juta rupiah.
   Demikian Humas Pemprov Memberitakan(RRLS)
   

Gubernur OD resmikan Gereja GMIM BAIT-EL Kalasey 1

   Sarana ibadah Gereja sebagai tempat persekutuan, bersaksi melayani dan memuji  Nama Tuhan, oleh Jemaat  GMIM  Bait-el Kalasey Satu wilayah Mandolang 2, ditahbiskan Ketua BPMS GMIM, Pdt HWB Sumakul,STh serta diresmikan Gubernur Sulut, Olly Dondokambey,SE, sekaligus Syukuran HUT Jemaat ke-16, pada Minggu 06/03.
   Jemaat GMIM Bait-el Kalasey 1, merupakan hasil pemekaran Jemaat induk GMIM Eklesia, pada tahun 1997. Yang pada pembangunannya hingga saat ini menelan anggaran sekitar 2 Milyard.475 Juta lebih, yang saat ini di Ketua oleh Pdt Thomas Ompi,STh.
   Gubernur Sulut, Olly Dondokambey, SE, Dalam sambutan yang turut dihadiri Bupati Minahasa, Drs JW Sayouw,  mengharapkan agar sukacita iman ini, dapat memberikan semangat baru untuk terus berkomitmen menjalankan kehendak Tuhan, sekaligus lewat momentum syukur Ulang Tahun, kiranya tidak hanya sebagai ajang seremonial semata,melainkan dapat menjadikan wahana untuk Introsepksi, Retrospeksi dan Revitalisasi terhadap karya dan kerja yang berselang 16 tahun pelayanan.
Lebih jauh di tegaskan Gubernur Olly Dondokambey, sebagai mana dikutip Kabag Humas dan Protokol Pemprov Sulut, Drs Roy RL Saroinsong,SH,dalam kesempatan pada ibadah tersebut menegaskan secara spesifik bahwa fenomena akan trend sosial dewasa ini, dimana Peredaran Narkoba dan Zat adiktif lainnya sudah memasuki tahap mengkhawatirkan dalam merasuki segenap elemen bangsa, masyarakat termasuk warga Gereja " Untuk itu Pemerintah dan Gereja ditantang harus bergandengan tangan dalam mengawasi serta bersama aparat penegak Hukum, memberantas peredaran serta penyalahgunaan Narkoba yang saat ini sudah menjadi kategori Penyakit Masyarakat " Tegas Putra Terbaik Tonsea Minut tersebut.
   Dikesempatan itu, Gubernur Olly Dondokambey, dan segenap Pejabat Pemprov Sulut yang turut mendampingi, berkenan membantu pembangunan Pastori Jemaat berupa Donasi bantuan sejumlah 50 Juta rupiah.
   Demikian Humas Pemprov Sulut memberitakan.

Wagub Himbau Masyarakat Terus Cegah Penyakit DBD

Wakil Gubernur Sulawesi Utara Drsm Steven Kandouw menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulut untuk terus bersama mencegah penyebaran penyakit demam berdarah.

Hal tersebut disampaikan Wagub saat melakukan Fogging pencegahan penyebaran nyamuk demam berdarah yang dilaksanakan di kecamatan Tikala kota Manado, jumat (4/3).

Mengingat jumlah pasien terjangkit demam berdarah yang semakin meningkat di kota Manado dan sekitarnya, Wagub berharap semua pihak terus sadar akan kebersihan lingkungan, mencegah pengembangbiakan nyamuk yang mengakibatkan demam berdarah dengan selalu menutut tempat penyimpanan air, membuang air yang sudah lama tertampung dalam wadah serta membuang barang-barang bekas.

Dinas kesehatan juga harus giat melakukan fogging guna membantu pencegahan berkembangnya nyamuk demam berdarah. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil ketua tim penggerak PKK Sulut Dr. Kartika Devi Kandouw Tanos, Penjabat Walikota Manado, Kadis Kesehatan provinsi sulut.

Wagub: Aparat Harus Intens Edukasi Masyarakan Agar Hindari kebiasaan Komsumsi Miras dan cari Win Win Solusi memberdayakan Petani Captikus

Wakil Gubernur Sulawesi Utara Drs. Steven Kandouw mengingatkan kepada aparat keamanan, Pemerintah Desa/Kelurahan yang ada di Kabupaten Kota agar intens mensosialisaikan sekaligus meng edukasi serta turut mengawasi kehidupan masyarakat agar terhindar dari penyalagunaan dan prilaku menyimpang akibat mengkomsumsi miras.

Penegasan tersebut disampaikan Wagub Sulut  saat menghadiri pelaksanaan acara Launching Kampung Bebas Miras bagi 14 Desa dan Kelurahan serta LSM di Kab. Minahasa yang diselenggarakan Polda Sulut, Jumat (4/3), bertempat di desa Talikuran Kabupaten Minahasa.

Untuk mensukseskan program kampung bebas miras ini, masyarakat harus mampu meningkatkan edukasi akan bahaya miras, jika terjadi permasalahan akibat miras aparat terkait yakni Kepolisian harus secara tegas menindak oknum yang meresahkan Kamtibmas akibat mengkonsumsi miras.

Untuk itu wagub berharap terjalin sinergitas antara masyarakat, pemerintah, aparat hukum dalam memberantas penyakit masyarakat akibat miras.

Wagub juga mengatakan Pemprov memberi apresiasi kepada Polda Sulut yang melaksanakan kegiatan ini, karena banyak penyakit masyarakat terjadi karena Minuman Keras. Kegiatan ini merupakan wujud kongkrit antara pemerintah dan polda sulut untuk menciptakan suasana nyaman bagi masyarakat. Mari dukung bersama program ini.

Kaitan dengan Produk 

minuman khas cap tikus termasuk menjadi polemik bagi sebagian Masyarakat dan Warga di Daerah ini, dimana sekitar 4000 Petani Usaha Gula Aren dan Captikus, menggantungkan nasib hidup dan mata pencaharian dari produk Pohon Aren/Enau ini. "Sehingga dengan adanya Regulasi dan aturan yang mengatur yakni RUU Minuman Beralkohol dapat menjadi solusi dan jalan keluar akan polemik yang menyelimuti kompleksitas persoalan Produk khas minuman beralkohol ini dalam artian bukan mematikan produksi tapi mengawasi peredaran dan penyalah gunaan produk kearifan lokal khas Sulut ini sembari berupaya mencari solusi dalam memasarkan produk ini lewat beberapa Investor yang berminat mengelola produk minuman ini menjadi salah satu komoditi yang dapat menguntungkan petani dan salah satu sumber PAD" Tandas Wagub Steven Kandou 

Lebih jauh, tegas Mantan Ketua DPRD Sulut ini dihadapan warga masyarat Kec. Kawangkoan dan Jajaran Kepolisian di daerah ini,  Pemerintah Provinsi mendukung dan mengsupport akan upaya Aparat Keamanan dalam memberantas penyakit masyarakat akibat kebiasaan dan prilaku negatif dari mengkomsumsi Minuman Keras serta akibat destruktif yang menggangu Kamtibmas maupun kejahatan lainnya termasuk penyebab tingginya angka kecelakaan dan kematian akibat efek komsumsi miras.

 Pada kesempatan itu dilaksanakan pemusnahan 1576 liter miras yang disaksikan oleh Wagub Sulut bersama unsur forkopimda sulut. Serta penanda tanganan Prasasti Desa/Kelurahan sebagai  Kampung Bebas Miras, oleh Kapolda Sulut, Brigjen Pol Drs Wilmar Marpaung, SH.

Wagub: Olahraga Bersama Bangun Kebersamaan

Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat (Mens Sana En Corpore Sano). Pepatah lama ini, selalu melekat bagi orang yang mau berolahraga. Seperti halnya yang dilakukan seluruh ASN Pemprov Sulut, Jumat (04/03) kemarin.

Jalan sehat bersama yang dipimpin langsung Wakil Gubernur Sulut Drs Steven Kandouw dan Wakil ketua Tim Penggerak PKK Sulut, Ibu dr Devi Kandouw  Tanos, mengambil start di Lobbi Kantor Gubernur dan diikuti seluruh Pejabat Eselon II,III,IV dan staf.

Dalam sambutannya, Wagub menegaskan jalan sehat bersama akan digelar setiap bulan pada Jumat  Minggu pertama.

“Yang perlu diperhatikan oleh semua ASN, olahraga bersama untuk  membangun silahturahmi  diantara sesama pegawai,” ungkap mantan Ketua DPRD Sulut ini sembari menambahkan Pemilukada di Sulut sudah selesai.

“Jangan ada lagi perbedaan warna, karena Pilkada sudah selesai. Mari kita membangun kebersamaan serta tingkatkan kinerja dan kekompakan,” harap Wagub.

Yang pasti dibawah pemerintahan OD-SK semua ASN harus bekerja nyaman, siapa yang berprestasi pasti di promosikan, sebaliknya yang malas akan dipinggirkan, tegas putra Tondano Minahasa ini.

Diketahui, jalan sehat perdana bersama Olly Dondokambey dan Steven Kandouw ini, ramai diikuti ribuan ASN lingkup Pemprov Sulut yang mengitari ruas jalan 17 Agustus, Teling Atas dan finish dibelakang kantor Gubernur.

Dalam kesempatan itu, Wagub memberikan hadiah Sepeda bagi ASN yang memenangkan Doorprice, yaitu kepada Kasubag  Pengumpulan dan penyaringan Informasi Bagian Humas Defrits Walangitan S.Sos dan staf bagian Humas Decky Mokodaser beruntung mendapatkan sepeda. (Humas Pemprov Sulut).

Wagub: Pemda Siap Hadapi MEA

Wakil Gubernur Sulut Drs Steven Kandouw mengatakan pemerintah daerah (Pemda) Sulut siap menghadapi persaingan pasar bebas Masyarakat Ekonomi Asean di tahun 2016 ini.

Penegasan itu di sampaikan Wagub Sulut saat menerima kunjungan  BKSP DPD-RI yang berangotakan Empat senator senayan di pimpin Ketua Tim Prof. Dailami Firdaus didampingi anggota senator asal Sulut Ir Stefanus BAN Liow, Hj. Rahmiyati Jahja SPd dan Pdt Marthen MTh, di ruang CJ Rantung, Kamis 03/03) kemarin.

“Pemda Sulut telah siap menghadapi MEA, bagi kami tujuannya sangat baik untuk meningkatkan daya saing barang, jasa serta SDM di daerah ini memperbesar market serta perbanyak tehnologi diantara sesama Negara-negara Asean,”.

Namun demikian, Kandouw menyebutkan, MEA di Sulut tergantung regulasi dari pemerintah pusat, asumsi dengan adanya pasar bebas di Asean akan merugikan kita jika memang tidak siap, ujarnya. Sembari mencontohkan pelabuhan bitung yang disiapkan menjadi Hupport hingga kini statusnya belum ada. Padahal posisi pelabuhan bitung sangat dekat dengan Negara-negara raksasa ekonomi di kawasan Asia, seperti China, Jepang dan Korea. Belum lagi dengan status Bandara Sam Ratulangi Manado, yang hingga kini belum menjadi  bandara bebas visa, hambatan-hambatan ini bisa merugikan daerah kita.

Jadi regulasi-regulasi tersebut akan sangat menguntungkan Sulut jika sudah ada, karena potensi sumber daya alam daerah ini sangat melimpah, ujar mantan Ketua DPRD Sulut ini.

Sebelumnya Ketua Tim Prof Dailami mengungkapkan tujuan kedatangan di daerah ini dalam rangka implementasi MEA. Kami ingin secara langsung mendengar kesiapan daerah Sulut menghadapi pasar bebas MEA ini, baik dari pemda maupun masyarakat itu sendiri.

Sebab kalau tidak siap nantinya akan menjadi beban, namun demikian kami melihat Sulut sebagai salah satu daerah di KTI yang sudah maju, karena banyak memiliki sumberdaya perikanan, pertanian dan kelautan, jelas Dailami.

Usai pertemuan Senator Stefanus BAN Liow yang juga selaku Ketua Komisi PKB Sinode GMIM ini langsung memimpin sosialisasi implementasi MEA yang dihadiri para Sekda serta instansi terkait lainnya.  (Humas Pemprov Sulut).   

  

Kadis Dukcapil Kab/Ko Resmi Pegang Permendagri

Para Bupati/Walikota yang sering mengonta-ganti pejabat Eselon II di Kabupaten/Kota khususnya terhadap Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) kedepan tidaklah demikian, sebab kewenangan itu sudah ditarik ke pusat dan kini sudah berada di tangan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait dengan pengangkatan dan pemberhentian Kadis Dukcapil di kabupaten/Kota maupun Provinsi.  

Hal itu ditegaskan Wakil Gubernur Sulut Drs Steven Kandouw, usai menyerahkan Permendagri No. 76 Tahun 2015 Tentang pengangkatan dan pemberhentian Kadis Dukcapil sebagai pejabat pada unit kerja yang menangani urusan Dukcapil di Provinsi Sulut, kepada 15 Kadis Dukcapil Kabupaten/Kota yang sedang memegang jabatan tersebut, di ruang CJ Rantung Kantor Gubernur, Kamis (03/03) kemarin.

“Kalau dulu Bupati/Walikota se-enaknya mengangkat dan memberhentikan Kadis Dukcapil, berdasarkan SK Bupati/Walikota, kedepan tidak bisa lagi, karena kewengan itu sudah berada di tangan Mendagri,”ujarnya.

Kandouw menyebutkan, banyak kewenangan Kabupaten/Kota terkait dengan ijin-ijin telah diterik ke Provinsi antara lain pertambangan, kehutanan, kelautan dan perikanan, perhubungan, kesehatan, termasuk Lingkungan hidup. hal ini menandakan Negara kita selama dua dekade ini sinkronisasi antara Kabupaten/Kota dengan Provinsi dianggap tidak berjalan dinamis alias masih kurang. Hal ini disumbangkan karena Mindset hanya menggunakan kacamata kuda, Kabupaten/Kota menggangap diri sebagai Negara sendiri, tegas mantan Ketua DPRD Sulut ini. Sementara dari segi fiskal maupun APBD masih sangat rendah. Dengan rejim fiscal segini itu tandanya Kabupaten/Kota masih sangat membutuhkan sentuhan tangan Pemprov maupun Pempus.

“Dengan kondisi demikian mestinya Bupati/Walikota wajib setiap dua minggu datang berkoordinasi di Pemprov agar jalannya pemerintahan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat bisa berjalan lancar,”ketusnya.

Karena itu pentingnya koordinasi dalam segala aspek, sehingga semua daerah bisa sama-sama maju dan tidak ada yang ketinggalan. Saya rasa dengan ditariknya kewenangan itu ke Provinsi maka Kabupaten/Kota akan rajin berkoordinasi di Pemprov, jelas Wagub.

Terkait dengan data pemberian kartu Indonesia sehat (KIS), kartu Indonesia pintar (KIP) dan kartu keluarga sejahtera (KKS) kepada masyarakat, jangan memanipulasi data, karena dampagnya dua tahun ini kemiskinan di Sulut meningkat, sesuai data Dinsos rakyat miskin di Sulut berjumlah 850 ribu, tandas orang nomor dua di Sulut ini.    

Sementara Karo Pemerintahan dan Humas Dr Jemmy Kumendong MSi menyebutkan, maksud dan tujuan kegiatan ini selain mensosialisasikan Permendagri No 67 tahun 2015 tapi juga untuk memaksimalkan komunikasi, koordinasi dan sinergitas antar pemerintah kabupaten/Kota dengan provinsi dalam memahami dan melaksanakan KTP-El. (Humas Pemprov Sulut).