Sulut Jadi Motor Pembangunan Desa

Provinsi Sulawesi Utara diharapkan menjadi provinsi percontohan pembangunan desa bagu seluruh daerah di Indonesia. Penegasan tersebut sisampaikan oleh Menteri Desa, pembangunn daerah tertingal dan transmigrasi Eko Putro Sandjojo, saat melakukan kunjungan ke Kabupaten Minahasa Utara Kamis, (27/10).

Sulut menjadi percontohan karena Presiden Joko Widodo sangat perduli dengan pembangunan desa si daerah pinggiran Indonesia. Sulut menjadi prioritas karena berada di beranda terdepan NKRI. Sulut sendiri mempunyai fokus pembangunan di bidang pariwisata, untuk itu Menteri mengatakan dana desa yang diberikan pemerintah bukan hanya untuk pembangunan infrastruktur namun bisa di gunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa dengan memajukan UMKM yang ada di desa melalui pembentukan badan umum pemberdayaan desa.

Pemerintah daerah diharapkan lebih kreatif dan inovatif dalam menggunakan dana desa, pemerintah daerah harus memberdayakan masyarakat untuk pembangunan sektor pariwisata. Pemerintah pusat akan terus membantu daerah melalui dana desa dimana setiap tahun dana untuk desa akan terus di tingkatkan, saat ini dana desa telah mencapai angka 46 triliun, tahun dipan akan ditambah menjadi 60 triliun.

Wagub Steven Kandouw  dalam sambutan juga mengatakan Pemerintah Provinsi selalu mengawal dengan baik penyaluran dana desa agar bisa terealisasi dengan baik. Atas saran yang diberikan Menteri Kandouw mengajak kepada pemerintah Kabupaten Kota yang ada di Sulut untuk menggunakan dengan baik bantuan pemerintah pusat tersebut karena semua keberhasilan dalam pemanfaatan dana desa kembali akan dirasakan daerah sendiri.(humas provinsi sulut)

Edwin Roring Plh Bupati Sangihe

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serentak tahun 2017 di Kabupaten Kepulauan Sangihe, sementara berjalan. Bupati HR Makagansa dan Wakil Bupati Jabes Gaghana ikut mencalonkan diri sebagai orang nomor 1 di daerah kepulauan tersebut. Keduanya pun juga telah mengakhiri masa tugasnya lima tahun pada 1 November nanti. Kini, untuk melanjutkan roda pemerintahan, Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE menunjuk Sekretaris Kabupaten Kepulauan Sangihe, Edwin Roring SE,ME sebagai Pelaksana Harian (PLH) Bupati. “Jam Lima sore ini, Edwin Roring akan diberikan nota dinas sebagai PLH Bupati Sangihe,” ungkap Kepala Biro Pemerintahan dan Humas Setdaprov Sulut, DR Jemmy Kumendong MSi, Kamis (27/10) siang di kantor gubernur. Kepada wartawan, Kumendong menjelaskan, Roring akan dikukuhkan sebagai PLH Bupati Sangihe oleh Gubernur melalui Wakil Gubernur, Steven Kandouw, di kantor Gubernur. “Pak Edwin Roring akan meneruskan pemerintahan Kabupaten Sangihe sejak tanggal 27 Oktober hingga 1 November 2016 nanti,” ucap Kumendong, di ruang kerjanya Kamis (27/10) siang kemarin.(Humas pemprov sulut)

Silangen Buka Sosialisasi E-Katalog LKPP

Sekertaris Provinsi (Sekprov) Sulawesi Utara Edwin Silangen, SE, MS atas Gubernur Sulut  membuka Sosialisasi E-Katalog LKPP yang dilaksanakan oleh Ayooklik PT. Air Mas bekerjasama dengan Biro Pemerintahan dan Humas Setda Provinsi Sulut. Silangen sangat mengapresiasi kegiatan ini karena dengan adanya Pengadaan Barang dan Jasa secara online melalui E-Katalog LKPP akan mempercepat proses pengadaan dan meminimalisir terjadinya kontak dengan pihak ketiga yang berpotensi terjadinya Pungli dan lain sebagainya, sembari mengingatkan kembali instruksi Presiden RI terkait Pungli dan Pelayanan yang berbelit-belit kepada masyarakat.

Gubernur dan Wakil Gubernur telah menindaklanjuti instruksi tersebut dengan membuat surat edaran kepada seluruh instansi baik provinsi dan kabupaten/kota untuk melaksanakan arahan Presiden tersebut. "Jangan ada lagi yg coba-coba melakukan Pungli atau Pelayanan yang berbelit-belit yang kedapatan silahkan terima resiko", katanya.

Pernyataan ini langsung mendapat respon dari peserta dengan aplause yang meriah. Apresiasi dan ucapan terima kasih juga dilontarkan kepada Ayooklik PT. Air Mas yang sudah menyelenggarakan acara penting ini tentunya dengan harapan acara ini akan mendapat manfaat bagi Pemerintah dan masyarakat Sulawesi Utara. Merespon sambutan hangat dari Pemerintah Provinsi Sulut, General Manager Ayooklik Rudi Hartono menyampaikan bahwa dalam waktu dekat akan membuka kantor cabang ayooklik di manado tentunya dengan tujuan mendekatkan pelayanan. Hartomo  juga menyampaikan bahwa tidak ada yang sulit bersama ayooklik dan tentunya tidak akan dipersulit, marijo torang kerjasama. ayooklik siap menjadikan Sulut Hebat. Turut hadir Kadis Sosial dr Lisye G Punu MKes, Karo Pemerintahan dan Humas Dr. Jemmy S. Kumendong, MSi, SKPD lingkup Pemprov, serta para Kadis Dukcapil Kabupaten/Kota. (Humas pemprov sulut).

Korah: Berbagai Atraksi Kesenian Warnai Natal Nasional di Sulut

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Sulawesi Utara (Sulut) Happy Korah mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) bersinergi dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seriusi pelaksanaan Christmas Festival Nasional Desember mendatang di Manado. Ia menambahkan, menyambut hari raya umat Kristiani tersebut yang dimulai 1-31 Desember 2016 dengan 26 kegiatan. Antara lain masamper, choir dengan beberapa kategori, solo anak dan dewasa, Santa Clause, kendaraan hias, musik bambu, kolintang dan lainnya, Puncak ibadah Natal 27 Desember 2016 di Tondano Minahasa, melibatkan 40-50 ribu umat se-Indonesia. Akan mendatangkan group band dunia yakni Air Suplay,”ungkap Korah. “Kami terus lakukan koordinasi dengan beberapa pihak khususnya soal pendanaan yang menggandeng BUMN dengan beberapa Bank dan pertamina di Manado. Dikarenakan Natal identik kerohanian jadi harus melibatkan denominasi gereja,”jelas Korah saat selesai rapat dengan pihak BUMN di ruang WOC Kantor Gubernur, Rabu (26/10). Sembari menambahkan, terkait dana yang dibutuhkan pada Christmas Festival, Ia menyebut butuh sekitar 2,5 M. (Humas pemprov sulut).

Sumarsono Duduki Kursi DKI 1

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri RI Dr Soni Sumarsono MDM kini  di percayakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo untuk menduduki kursi DKI 1, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, mengantikan kekosongan yang ditinggalkan Gubernur Basuki Cahaya Purna yang sedang mengambil cuti kampanye dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2017 Gubernur dan Wagub DKI Jakarta. Pelantikan terhadap mantan Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Utara tersebut dilakukan Mendagri Tjahjo Kumolo di Kantor  Kemendagri RI, (Rabu (26/10) siang kemarin.
Selain Sumarsono, Mendagri juga melantik Empat Plt Gubernur Provinsi lainnya seperti Provinsi Banten yang di jabat oleh Dirjen Bina Pemerintahan Desa Nata Irawan SH MSi, Provinsi Aceh di jabat oleh Dirjen Politik dan Pemerintaham Umum Soedarmo, Provinsi Bangka Belitung (Babel) di percayakan kepada Sekjen Kemendagri Dr Yuswandi A Tamenggung serta Provinsi Gorontalo dipercayakan kepada Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Prof Dr Sudan Arif Fakhrulloh SH MSi.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, tugas dan kewenangan seorang Plt Gubernur di antaranya memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memfasilitasi penyelenggaraaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta menjaga netralitas PNS.

Sebelum acara pengangkatan berlangsung, Dirjen Otda Sumarsono mengakui hal tersebut. “Terimakasih, hari ini saya diberitahu Pak mendagri mendapat tugas sebagai Plt Gubernur DKI Jakarta, harus melanjutkan selama 3,5 bulan kekosongan yang ditinggal Ahok-Djarot karena mengikuti pilkada. Mudah-mudahan amanat ini dapat saya laksanakan sebaik-baiknya,” kata Sumarsono.

Menurut Sumarsono, pemerintahan harus jalan meski Gubernur dan Wakilnya berhalangan atau mencalonkan diri dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 74 Tahun 2016 Pasal 9, salah satu tugasnya adalah menandatangani APBD.

“Jangan khawatir dan ragu, karena yang kita lakukan adalah melanjutkan kebijakan program kepala daerah petahana,” kata pencetus Tagline Mari Jo Ka Manado ini.

Kewenangan seorang Plt menandatangani APBD juga sudah ditegaskan dalam Permendagri No. 31 Tahun 2016, dimana dijelaskan kalau proses tersebut bisa dilakukan oleh kepala daerah, atau penjabat atau pelaksana tugas kepala daerah.

Selain masalah APBD, Sumarsono juga berkomitmen untuk menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN) selama tahapan pilkada ini. Pada pekan pertamanya menjabat nanti, kata dia akan segera dilakukan konsolidasi terkait netralitas para pegawai. Kalau ketahuan tidak netral akan ada sanksinya ke depan. Sebab, wujud birokrasi yang netral dapat menjamin demokrasi berjalan baik, ujar mantan Pj Gubernur Sulawesi Utara ini.(Humas Pemprov Sulu).

Silangen: Awal November 80 Pejabat Ikut Assesment

Sebanyak 80-an Pejabat Eselon lingkup Pemprov Sulut akan segera mengikuti tes assesment. Hal tersebut dikatakan, Sekprov Sulut, Edwin Silangen SE MS kepada wartawan di kantor Gunernur, Rabu (26/10)pagi kemarin. "Assesment akan dilakukan pada awal bulan November. Pokoknya dua minggu dari sekarang," kata Silangen. Menurut mantan Kaban Kesbang dan Politik ini, 80 slot telah disiapkan Pemprov Sulut dan semua Pejabat Eselon II, III dan IV berpeluang mengikutinya termasuk pejabat dari Kabupaten/kota, namun akan dilihat dulu berdasarkan aturannya. "Assesement ini berlaku bagi pejabat eselon II lingkup pemprov Sulut belum untuk para eselon III dan IV,"ucapnya. Lanjutnya, dimana yang akan mengikuti sekitar 50-an pejabat Pemprov Sulut dan sisanya pejabat Kabupaten/Kota yang akan memperebutkan jabatan eselon II. "Yang mengikuti assesement yang paling utama eselon II lingkup pemprov Sulut, belum untuk pejabat eselon III dan IV, dimana yang akan ditest 80-an orang dalam jabatan eselon II, sementara kandidat eselon II lain itu bisa dari mana saja," tandas mantan mantan Asisten Administrasi Umum ini. Dikatakannya pula, sekitar 3 hari assesment ini dilakukan dalam menguji para pejabat eselon II ini. "Dimana semuanya akan dilihat apakah orang ini kompetensi kapabel untuk ditempatkan di eselon II, karena kompeten itu harus berkarakter, kemudian cerdas dan berintegritas yang pasti loyalitas,"pungkasnya. (Humas pemprov Sulut).

Wagub Ajak Walikota/Bupati Berantas Pungli

Wakil Gubernur Sulawesi Utara Drs Steven Kandouw mengajak para Walikota/Bupati se- Sulut untuk ikut bersama-samamemberantas praktek pungutan liar (pungli) di daerahnya masing-masing ajakan orang nomor dua di Sulut ini, disampaikan saat menghadiri peringatan Hari Koperasi Nasional ke-69 tingkat Provinsi Sulyt yang di pusatkan di Kota Kotamobagu, Selasa (25/10) siang kemarin..

"Saya minta Ibu Walikota Tatong Bara dan para Bupati/Walikota yang hadir ditempat ini, untuk berantas masalah Pungli ini. Marilah secara bersama-sama   bergandeng tangan untuk mengatasi Praktek Pungli di instansi masing-masing, baik tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, kecamatan, Kelurahan hingga ke Pedesaan,"kata Wagub.

Lanjutnya, arahan pemberantasan Praktek Pungutan Liar (Pungli) ini diperintahkan langsung oleh Presiden Jokowi.

"Karena, Sulut sendiri Praktek Pungli kian marak terjadi hingga ke pelosok-pelosok pedesaan," kata dia.

Wagub memberikan contoh, pada kemarin hari di lingkup Dinas Perhubungan kedapatan oknum tiga ASN Praktik Pungli yang secara terang-terangan membodohi masyarakat.

"Oknum ASN tersebut akan menerima sanksi hukuman sesuai dengan perbuatannya. Jika melanggar aturan BKD, maka oknum ASN bakal dipecat," tegas Kandouw..(Humas Pemprov Sulut).