Kolaborasi Pemprov-Swasta Sukses, Menpar Arief : KEK Tanjung Pulisan Gol Juni 2019

Kementerian Pariwisata memberikan dukungan penuh terwujudnya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Pulisan-Likupang di Kabupaten Minahasa Utara yang merupakan kolaborasi Kemenpar, Pemprov Sulut dan pihak swasta.

Hal itu diungkapkan Menteri Pariwisata Arief Yahya saat menghadiri Kick Off Meeting Pengusulan KEK Pariwisata Tanjung Pulisan-Likupang yang digagas Kemenpar dan Pemprov Sulut di Manado, Rabu (27/3/2019) pagi.

"Dokumen pengusulan KEK Pariwisata Tanjung Pulisan sudah rampung dan diserahkan langsung tadi oleh Pak Wagub. Nantinya akan diproses lagi. Tapi saya yakin Juni 2019 Sulut sudah memiliki KEK Pariwisata," ujar Arief.

Lanjut Menpar, Sulut memiliki potensi besar di sektor pariwisata. Pasalnya, meskipun KEK Pariwisata Tanjung Pulisan belum dibangun, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Sulut melonjak hingga 300 persen, jauh melampaui pertumbuhan wisatawan lokal yang hanya 22 persen.

Karena itu, Menpar Arief mendorong pemerintah daerah untuk melengkapi dokumen pengusulan KEK dengan konsep 3A yakni atraksi, aksesibilitas, dan amenitas sebelum mengembangkan destinasi wisata di suatu daerah.

Atraksi adalah produk utama sebuah destinasi yang berkaitan dengan apa yang bisa dilihat dan dilakukan oleh wisatawan di destinasi tersebut.

Sementara accessibility atau aksesibilitas adalah sarana dan infrastruktur untuk menuju destinasi. Sedangkan amenitas adalah segala fasilitas pendukung yang bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan wisatawan selama berada di destinasi.

"Jangan lupa selalu pakai 3A, atraksinya harus level dunia, dan jangan khawatir bahwa kita sudah punya Taman Nasional Bunaken dan Pulau Lembeh. Berikut aksesnya. Nah aksesnya itu harus dibuat sebaik mungkin," ungkap dia.

Menpar Arief juga meminta, landasan pacu Bandara Sam Ratulangi dapat diperpanjang hingga 3.000 meter untuk bisa menampung pesawat berbadan besar.

Selain itu, Menpar juga menerangkan keunggulan lokasi KEK Pariwisata Tanjung Pulisan yang dapat dijadikan pelabuhan untuk kapal pesiar.

"Saya juga ingin KEK Tanjung Pulisan ini bisa jadi hub untuk kapal pesiar. Nantinya acara-acara sail internasional akan kita selenggarakan di sini," imbuh Menpar.

Sementara itu, Wakil Gubernur Steven Kandouw mengatakan bahwa berkembangnya pariwisata di Sulut adalah ide dari Gubernur Olly Dondokambey.

"Sektor pariwisata yang menjadi pendongkrak perekonomian daerah," kata Kandouw.

Usai kick off meeting, Menpar Arief, Gubernur Olly, Wagub Kandouw beserta rombongan meninjau lokasi KEK Tanjung Pulisan.

Pada kesempatan itu, Gubernur Olly menegaskan kesiapan pemerintah daerah terhadap berdirinya KEK Pariwisata Tanjung Pulisan seluas hampir 3000 hektar.

"Pemerintah daerah sudah menyiapkan semua syarat administrasi supaya Tanjung Pulisan bisa ditetapkan sebagai KEK Pariwisata," ujar Olly.

Lanjut Olly, penetapan Tanjung Pulisan-Likupang sebagai kawasan pariwisata telah direncanakan sejak lama.

"Pemerintah pusat sudah menetapkan Tanjung Pulisan-Likuoang sebagai kawasan pariwisata dalam PP 50 Tahun 2001," kata Olly.

Menurut Olly, pemerintah pusat sangat mendukung pembangunan KEK Pariwisata Tanjung Likupang.

"Presiden Jokowi juga telah membantu dengan menggunakan sebagian dana APBN dalam pelebaran jalan dari Bandara ke Likupang," terang Olly.

Di tempat yang sama, Head Project PT Minahasa Permai Resort Development Paquita Widjaja Rustandi sebagai pengelola KEK menjelaskan, pengusulan KEK Pariwisata Tanjung Pulisan-Likupang, akan dibangun di atas lahan seluas 374 hektare dengan nilai investasi sebesar Rp11 triliun.

“Untuk lahan semua sudah clean and clear 374 hektare tidak ada masalah. Semoga dengan tidak adanya masalah di lahan, penetapan KEK juga akan dilakukan dengan segera,” kata Widjaja.

Mengingat lokasi KEK Tanjung Pulisan berdekatan dengan hutan lindung, ke depannya PT MPRD akan membangun Wallace International Conservation Resort and Marine Park, sebagai salah satu atraksi utama di kawasan tersebut.

“Kami yakin, hadirnya KEK Tanjung Pulisan yang menyuguhkan keindahan topografi seperti sabana hijau, perbukitan, dan lautan yang masih pristine ini akan menjadi daya jual bagi wisatawan sekaligus menjadi salah satu destinasi pariwisata unggulan dari Kemenpar,” tutup Widjaja. 

Agenda tersebut turut dihadiri Sekdaprov Edwin Silangen, para pejabat Pemprov Sulut dan Pemkab Minut. (Humas Pemprov Sulut)

Gateball Cabor Andalan Sulut ke PON

MANADO — Tim Gateball Sulawesi Utara kembali berjaya di kejuaraan nasional. Tim Sulut yang diperkuat anak-anak binaan Paniki Gateball Club tersebut meraih juara umum dalam Kejuaraan Gateball Piala BBPJN VIII, di Denpasar Bali, 23-24 Maret 2019.

Ketua Umum Persatuan Gateball Seluruh Indonesia (Pergatsi) Sulut Edwin Silangen menyampaikan apresiasi dan kebanggaannya atas nama masyarakat Sulut atas prestasi Tim Gateball Sulut itu.

“Yang pasti, pertama kami ingin menyampaikan terima kasih karena Tim Gateball Sulut kembali mengharumkan nama Sulut. Prestasi ini menjadi perhatian kami untuk menjadikan Gateball merupakan salah satu cabang olahraga andalan untuk Sulut di PON 2020 nanti,” kata Sekprov Sulut ini.

Kata Silangen, Pemprov dan KONI Sulut akan memberi treatment khusus buat Gateball karena tim Sulut sudah beberapa kali meraih juara di kejuaraan nasional maupun internasional.

“Kami pengurus Pergatsi akan melaporkan prestasi ini kepada Pak Gubernur (Olly Dondokambey) selaku Ketua KONI, sehingga Gateball akan terus mendapat polesan agar bisa meraih banyak medali di PON,” ujar Silangen. “Target kita minimal 2 emas di PON Papua. Makanya, masih ada Pra PON untuk menggenjot prestasi anak-anak Sulut,” tambahnya.

Sulut menjadi juara umum Bali Open Tournament Gateball Piala BBPJN VIII 2019 di Istana Taman Jepun, Denpasar, itu karena meraih 1 medali emas dan 1 medali perak. “Target kita sebenarnya hanya 1 emas, tapi hasilnya melebihi ekspektasi sampai Sulut dapat juara umum,” ujar Jeffry Massie, Wakil Sekretaris Pergatsi Sulut yang turut mendampingi tim dalam kejuaraan itu.

Menurut Massie, Sulut meraih emas di nomor double campuran melalui pasangan Junaidi Lai dan Anggraini Rambing. Mereka berhasil mengandaskan Tim Solo Yogyakarta. Sedangkan perak dipersembahkan triple campuran melalui Febriadi Maramis, Indri Mandagi, dan Vivian Iroth.

OD-SK Dukung Kampanye Kilau Generasi Bebas HIV AIDS dan Napza

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE dan Wakil Gubernur Drs. Steven O.E. Kandouw mendukung penuh kampanye kilau generasi bebas HIV AIDS dan Napza (Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya) di Lapangan Kantor Gubernur, Selasa (26/03/2019) pagi.

Dalam sambutannya, Wagub Kandouw mengatakan bahwa undang-undang telah memberikan perlindungan bagi anak-anak yang menderita HIV AIDS dan Napza.

Berdasarkan data, hingga kini tercatat sudah ada sekitar 2400 orang yang mengidap HIV AIDS

"Sudah menjadi tugas kita bersama untuk mengikhtiarkan, menggemakan upaya dan semangat usaha praktek- praktek untuk mencegah penyebaran HIV AIDS dan Napza ini," ujar Kandouw.

Lanjut Kandouw, data tersebut sebagai tanda waspada bagi semua pihak untuk menanggulanginya.

"Persentase ini kecil tapi kita tidak boleh pandang bulu karena ada fenomena gunung es kelihatan sedikit tapi di bawah besar sekali ini menjadi tanda awas bagi kita," ujar Kandouw.

"Dengan harapan segala usaha upaya semangat dan ikhtiar kita untuk menanggulangi penyakit ini terus dilakukan," sambung Kandouw.

Sementara itu Deputi Perlindungan Anak RI Nahar SH MSi menyatakan pencegahan negatif dari penyakit lewat masuknya virus ke tubuh manusia secara medis mengancam generasi harapan bangsa.

"Diperlukan kampanye dan sosialisasi agar ada pencegahan bagi generasi muda," beber Nahar.

Agenda tersebut turut dihadiri Sekdaprov Edwin Silangen, SE, MS dan Kadis DP3AD Mieke Pangkong. (Humas Pemprov Sulut)

Pra Musrenbang RKPD 2020, Wagub Kandouw Ingatkan 7 Prioritas Pembangunan Sulut

Perencanaan pembangunan yang baik akan menentukan keberhasilan pembangunan di Sulawesi Utara sehingga sudah menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk melaksanakan sebaik mungkin di setiap aspeknya.

Hal itu pula yang mendasari Wakil Gubernur Drs. Steven O.E. Kandouw untuk mengingatkan 7 prioritas pembangunan Sulut kepada seluruh peserta kegiatan Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020 di Manado, Selasa (26/3/2019) siang.

"Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, Pemantapan Sumber Daya Manusia, Pariwisata, ketahanan pangan dan industri ekonomi kreatif, Pemerataan infrastruktur, Trantibmas dan sukses Pemilu Kepala Daerah, Reformasi birokrasi dan Mitigasi bencana dan pengelolaan lingkungan hidup," kata Kandouw.

Diketahui, 7 prioritas pembangunan daerah tersebut sejalan dengan RKPD Tahun 2020 yang berfokus pada tema : memantapkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan peningkatan pemerataan infrastruktur.

Kandouw menuturkan, 7 prioritas pembangunan daerah ini dapat diwujudkan dengan sinkronisasi dan sinergitas kebijakan perencanaan pembangunan.

"Harus ada sinkronisasi kebijakan perencanaan mulai dari pusat, daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional," ungkap Kandouw.

Lebih jauh, Kandouw menerangkan tentang berubahnya paradigma perencanaan pembangunan sejak tahun 2017 bahwa mainset money follow function diubah menjadi money follow program yang lebih berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Program yang disusun lebih berorientasi pada manfaat untuk rakyat dan berorientasi pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan baik nasional maupun daerah.

"Tidak semua tugas dan fungsi harus dibiayai secara merata dan dinamika yang terjadi memerlukan akselerasi dalam hal pemangkasan terhadap program yang secara nomenklatur tidak jelas dan tidak memiliki nilai manfaat  bagi rakyat," imbuh Kandouw.

Usai menyampaikan sambutan, di tempat yang sama, Wagub Kandouw meninjau simulasi perencanaan dan penganggaran menggunakan e-planning dalam proses penyusunan RKPD Provinsi Sulawesi Utara tahun 2020

Untuk diketahui, Pemprov Sulut menerapkan e-planning untuk meningkatkan efektivitas dan pendayagunaan keunggulan sumber daya secara optimal melalui pemanfaatan teknologi dan informasi, sebagai salah satu inovasi dalam perencanaan dan penganggaran yang berkualitas dan akuntabel.

Pra Musrenbang RKPD turut dihadiri Ketua Sulut DPRD Andrei Angouw, Sekdaprov Edwin Silangen, SE, MS, Direktur Pengembangan Wilayah dan Kawasan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/BAPPENAS RI Sumedi Andono Mulyo, jajaran Bappeda serta perwakilan Kabupaten/Kota se Sulut. (Humas Pemprov Sulut)

Gubernur Olly : Mari Jadi Tuan Rumah KGM Yang Baik

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE mengajak masyarakat ikut menyukseskan dan mendoakan perhelatan Konferensi Gereja dan Masyarakat (KGM) Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) yang akan digelar di Kabupaten Minahasa Utara pada 27-31 Maret 2019.

"Mari kita jadi tuan rumah yang baik dan sambut kegiatan ini dengan antusias," kata Olly, Selasa (26/3/2019) pagi.

Lanjut Olly, pada KGM kali ini mengangkat tema Aku adalah Yang Awal dan Yang Akhir berdasarkan Kitab Wahyu 22:12-13 dengan sub tema bersama seluruh warga bangsa, gereja memperkokoh NKRI yang demokratis, adil dan sejahtera bagi semua ciptaan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Adapun tujuan KGM untuk mengevaluasi persoalan yang dihadapi masyarakat Indonesia, khususnya yang dihadapi umat Kristiani sebagai upaya membangun bangsa sekaligus memberi sumbangsih berharga bagi kemajuan, kemaslahatan umat Kristen dan warga masyarakat.

KGM akan dihadiri Ketua Umum PGI Henriette T. Hutabarat-Lebang, Sekretaris Umum PGI, Pdt. Gomar Gultom, Sekjen Sinode Am Gereja-Gereja di Sulawesi Bagian Utara dan Tengah Pdt. Zakarias Widodo dan seluruh perwakilan gereja di Indonesia. (Humas Pemprov Sulut)

Buka Rakor Bansos Pangan, Sekprov Harap Bansos Pangan Tahun 2019 Lebih Tepat Sasaran

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan bantuan sosial pangan di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulut menggelar Rapat Koordinasi Bantuan Sosial Pangan tahun 2019, diruang WOC kantor Gubernur Senin, (25/03/2019).

Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara Edwin Silangen SE MS, membuka acara tersebut, Sekprov berharap Rakor ini bisa menjadi sarana koordinasi antar seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan bantuan sosial pangan disulawesi utara.

"Untuk itulah Rakor Bantuan Sosial Pangan yang diselenggarakan pada saat ini memiliki nilai penting serta sangat strategis oleh karena pokok pembicaraan pada rapat ini akan terfokus pada persoalan dan kebijakan pangan sebagai kebutuhan dasar yang setiap hari dikonsumsi masyarakat terutama keluarga miskin," ujar Silangen.

Lanjut Silangen, melalui pertemuan ini juga sebagai sarana evaluasi penyaluran bantuan sosial pangan ditahun 2018 yang lalu, agar  berbagai permasalahan yang terjadi dapat dicarikan solusi, terutama mengenai pentingnya validasi dan verifikasi data Basis Data Terpadu (BDT) dari pemerintah kabupaten/kota agar supaya dapat menyampaikan data yang valid dan akurat kepada pemerintah provinsi

sehingga proses pengawasan dan penyaluran bantuan sosial pangan ditahun 2019 ini bisa lebih tepat sasaran.

Program Bantuan Sosial Pangan adalah kebijakan pemerintah yang mencakup bantuan sosial beras sejahtera (RASTRA), yaitu yang diterima setiap bulan oleh keluarga miskin sebanyak 10 kg beras tanpa uang tebus, serta Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang merupakan kebijakan transformasi secara bertahap atas bantuan sosial RASTRA menjadi bantuan pangan Non tunai yaitu bantuan yang diberikan kepada keluarga miskin dengan sistem Kartu Elektronik yang hanya dapat ditukar oleh keluarga penerima manfaat dengan beras atau telur pada E-Warong/Warung elektronik yang menjadi mitra Bank Pelaksana(Bank Himbara).

Dalam Laporan kegiatan oleh Kadis Sosial dr Rinny Tamuntuan menerangkan bahwa tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk menyatukan kesepahaman dan keterpaduan lintas sektor agar bantuan sosial pangan disulawesi utara ini dapat berjalan lancar dan sukses.

Turut hadir dalam pertemuan ini Kepala perwakilan BI Sulut Arbonas Sirait, Asisten Perekonomian dan pembangunan M Ruddi Mokoginta, Perwakilan Bulog Divisi Regional Sulut dan Perwakilan dari Kabupaten/Kota Se-Sulut. (humas provinsi sulut)

Wagub Kandouw Buka UNBK SMK Via Video Conference

Wakil Gubernur Sulawesi Utara Drs. Steven O.E. Kandouw membuka secara resmi pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tingkat SMK melalui Video Conference Online se-Sulawesi Utara, di SMK N 1 Manado, Senin (25/3/2019) pagi.

Pembukaan ujian secara simbolis ditandai dengan penekanan tombol sirine oleh Wagub Kandouw tanda dimulainya UNBK.

Adapun UNBK kali ini dibagi menjadi 3 sesi, sesuai mata pelajaran. Ujian berlangsung selama empat hari. Diketahui, jumlah sekolah yang mengikuti ada 183 sekolah negeri dan swasta dengan kuota sekira 14.764 siswa se-Sulut.

Kandouw pun turut memberi dukungan kepada para siswa agar percaya diri dalam mengerjakan soal ujian.

"Tidak ada joki dan tolong-tolongan. Semua soal harus dijawab dengan kemampuan sendiri. Jangan lupa berdoa supaya hasilnya bagus," kata Kandouw.

Pada kesempatan itu, Kandouw mengecek pelaksanaan UNBK di kabupaten dan kota di Sulut, dengan melakukan video conference dengan para Bupati dan Walikota.

Kandouw meminta para kepala daerah serta serta dinas pendidikan di kabupaten dan kota mendukung pelaksanaan ujian, supaya berjalan lancar.

“Pelaksanaan UNBK tingkat SMK ini harus berjalan baik, lancar dan sukses,” beber Kandouw.

Turut hadir dalam pembukaan UNBK tersebut, ketua DPRD Sulut Andrei Angouw, Sekdaprov Edwin Silangen, SE, MS dan Kadisdikda Grace Punuh. (Humas Pemprov Sulut)