Penyelenggaraan pemerintahan umum di wilayah provinsi tidak
lepas dari tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil perintah pusat di daerah
yang ditinjau dari perspektif normatif, realita hubungan provinsi dan kab/kota
dan arah kebijakan yang dilkakukan dalam kontek dekonsentrasi merupaka
dinamika yang harus dilalui dalam rangka
pemantapan kinerja pemerintah yang paripurna.Demikian dikatakan Gubernur Sulut
yang disampaikan oleh Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesra Drs. M. M.
Onibala, MSi saat membuka acara Fasilitasi Gubernur Terhadap Pemerintah
Kabupaten/Kota di Bidang Ekonomi, Industri dan Perdagangan Bebas serta Rakor
Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Provinsi bertempat di
Swiss-Belhotel Maleosan (17/6) Manado.
Onibala saat pembukaan didampingi oleh Dirjen Pemerintahan
Umum Kemendagr DR. Made Suwandi dan Kepala Biro Pemerintahan dan Humas DR.
Noudi R. P. Tendean, SIP, MSi mengatakan bahwa Penguatan peran gubernur sebagai
wakil pemerintah pusat dan NKRI harus
sejalan dengan ketentuan dan diatur melalui kebijakan yang lebih operasional
dan gubernur perlu diberikan peranan dalam keseluruhan aspek manejemen
pemerintahan daerah. Dan Pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi
menyangkut pengelolaan kawasan ekonomi, industri dan perdagangan bebas sesuai
dengan perundang-undangan dimaksudkan untuk menciptakan koordinasi dan sinergis
dalam pembangunan di provinsi maupun kab/kota untuk menghindari terjadinya
tumpang tindih program/kegiatan sektor dengan progran daerah.” Kata Onibala.
Pada kesempatan itu Onibala mengharapkan kiranya kegiatan ini akan dapat mensolusikan mis-interetasi dan mis-implementasi dengan
penyelenggaraan pemerintahan umum di wilayah provinsi demi gerak pacu
pembangunan daerah agar dapat mencapai dan menjawab visi terwujudnya sulut
sebagai pintu gerbang indonesia di kawasan asia pasifik menuju masyarakat yang
semakin berbudaya, berdaya saing dan sejahtera.
Sebelumnya diawali laporan dari Kepala Biro Pemerintahan dan
Humas DR. Noudi R. P. Tendean, SIP, MSi yang mengatakan maksud dan tujuan
dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk meningkatkan koordinasi
penyelenggaraan pemerintahan umum dan untuk membina, mengawasi, monitoring dan
evaluasi terhadap penyelenggaraan pengelolaan kawasan ekonomi, industri serta perdagangan bebas. Dan acara ini
diprakasai oleh Kepala Bagian Pemerintahan Drs. Lucky Taju, MSi dan Sub Bagian Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Boslar Sanger,SE akan dilaksanakan dari tanggal 17 s/d 19 Juni 2013 dan diikuti instansi
terkait baik provinsi maupun kab/kota. (Kabag Humas Drs Jackson F Ruaw, MSi
selaku jubir pemprov)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar