Upaya pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat perdesaan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sulut, kembali menuai keberhasilan dengan ditetapkannya Gubernur Sulut Dr. SH Sarundajang sebagai Pembina Terbaik Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Tingkat Nasional. Keberhasilan Gubernur SHS sebagai pembina terbaik, dengan menerima Piala Penghargaan dari menkokesra Dr. Agung Laksono, KARENA PROVINSI SULAWESI
UTARA MENJADI SALAH SATU DAERAH yang MASUK DALAM NOMINASI TERBAIK PENILAIAN “SIKOMPAK AWARD” PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN. Bersamaan dengan itu Sulawesi Utara mendapatkan penghargaan melalui KATEGORI Pembina Kabupaten Terbaik kepada Bupati Sangihe dan PENDAMPING LOKAL terbaik YANG DIWAKILI OLEH YEREMIA ANTARA, DARI KECAMATAN TABUKAN TENGAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
SEBAGAI SALAH SATU wilayah YANG MEMILIKI TINGKAT KESULITAN YANG EKSTRIM. Acara yang berlangsung pada Selasa pagi (18/6) di Hotel Sahid Jaya jakarta, bersamaan dengan Rakernas PNPM Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2013, dengan tema Penguatan kelembagaan untuk keberlanjutan PNPM menuju kemandirian, dihadiri seluruh gubernur dan bupati serta Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tingkat Provinsi dan Kabupaten se indonsia.
Terkait dengan penerimaan penghargaan tersebut, menurut SHS mengharapkan agar Pemerintah daerah khususnya SKPD terkait untuk serius dan komit dalam mensukseskan PNPM mandiri perdesaan dan perkotaan. Ke depan diharapakn pemerintah daerah dapat meraih Anugerah Si Kompak Award yang
diberikan kepada lembaga, pelaku dan pembina PNPM Mandiri Perdesaan
terbaik nasional untuk kategori Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Badan
Kerjasama Antar Desa (BKAD), Pendamping Lokal (PL) dan Perencanaan
Pembangunan Desa (PPD), karena hal ini merupakan motivasi dan langkah strategis dalam penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemmerintahan Desa (BPMPD) provinsi Sulut Dr. Recky Tumanduk menyampaikan bahwa Untuk mengurangi angka kemiskinan, setiap tahun KEBIJAKAN
PEMERINTAH PROVINSI SULUT TERHADAP IMPLEMENTASI PNPM-MPD YANG DILAKUKAN MELALUI
PENDEKATAN OPERASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ADALAH : ADANYA DUKUNGAN
PENGALOKASIAN DANA PEMBINAAN ADMINISTRASI PROGRAM (PAP-PNPM MANDIRI PERDESAAN)
MELALUI APBD PROVINSI PADA SETIAP TAHUN ± 1% DARI TOTAL Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM MANDIRI
PERDESAAN DI SULAWESI UTARA. DANA PAP PNPM
MANDIRI PERDESAAN DIGUNAKAN UNTUK: 1. PENGUATAN KAPASITAS UPK (UNIT PENGELOLA KEGIATAN)
PNPM MANDIRI PERDESAAN DI TINGKAT KECAMATAN, 2.PENGUATAN KAPASITAS BKAD (BADAN KERJASAMA ANTAR
DESA) PNPM MANDIRI PERDESAAN DI TINGKAT KECAMATAN, 3.PENGUATAN KAPASITAS PNLOK (PENDAMPING LOKAL) PNPM
MANDIRI PERDESAAN DI TINGKAT KECAMATAN, 4. PENGUATAN KAPASITAS PJO KABUPATEN (PENANGGUNG JAWAB OPERASIONAL
KABUPATEN) PNPM MANDIRI PERDESAAN, 5. PENGUATAN KAPASITAS PJO
KECAMATAN (PENANGGUNG JAWAB OPERASIONAL KECAMATAN) PNPM MANDIRI PERDESAAN. (Kabag Humas JF Ruaw)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar