2.080 Warga Nustar di Philipina "Pulkam"

Sebanyak 2.080 warga Nusa Utara (nustar) dari Kabupaten Sangihe dan Kabupaten Talaud (Satal) yang selama ini tinggal di Philipina, tahun depan  bakal pulang kampung (pulkam). Hal itu dikatakan Duta Besar (Dubes) RI untuk Philipina Jhony Lumintang,  saat diterima Penjabat Gubernur Sulut Dr Sumarsono MDM di ruang kerjanya, Kamis (15/10) kemarin.

Lumintang menyebutkan, Pihaknya bersama pemerintah Philipina dan Unitet Nation High  Commissioner For Refugrees (UNHCR) PBB, saat ini telah melakukan pendataan penduduk asal Satal yang tinggal di beberapa kota di pulau Mindanao yaitu Kota Davao dan General Santos (Gensan) untuk diregistrasi status mereka. Warga nustar di Philipina saat ini ada sekitar 6.050 orang, tetapi yang memilih ingin kembali pulang kampung (pulkam) ke Satal  hanya 2.080 orang sedangkan sisanya tetap memilih menjadi warga negara Philipina,” jelas putra terbaik Minahasa Tenggara ini.

Sementara terkait dengan kepulangan mereka nanti, menurut Lumintang, mereka inginkan ada bantuan langsung dari pemerintah Indonesia untuk memfasilitasinya, termasuk lahan dan pekerjaan sehari-hari.  

“Ada baiknya pemerintah Indonesia menyediakan lapangan pekerjaan bagi mereka, karena sebagian besar profesinya adalah orang kapal alias nelayan,” ucap Purnawirawan Jenderal Bintang Tiga TNI AD ini,

Sementara itu Penjabat Gubernur Sulut Dr Sumarsono MDM menyambut baik rencana kepulangan 2080 warga Satal dari Philipinan. Memang masalah tersebut, sudah lama dibicarakan oleh kedua pemerintahan di negara bertetangga ini, terkait dengan statusnya, namun puji Tuhan akhirnya semua sudah terjawab, setelah bertemu dengan Pak Lumintang, ujar Sumarsono.   

“Kami memberikan apresiasi atas upaya dari Dubes Indonesia untuk Philipina dalam memfasilitasi kepulangan warga Sulut,” ungkap Sumarsono sembari menambahkan pemerintah Provinsi tidak akan tinggal diam dan akan memperhatikan masalah ini.

“Yang pasti sejak kepulangan mereka di Sulut, kami akan memperhatikan mereka dengan mengupayakan agar ada bantuan dari pemprov maupun pemerintah pusat terlebih Kementrian Perikanan dan kelautan untuk dapat membantu pengadaan kapal nelayan bagi mereka, termasuk akan mencari jalan keluar status kewarganegaraan bagi 1500 warga Philipina Sangihe (Pisang) yang tidak ber-KTP di Kota Bitung. Kami nantinya akan berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM” tandas Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri RI ini. Turut hadir Asisten Pemerintahan dan Kesra Drs Jhon Palandung MSi, Kaban Pengelola Perbatasan Provinsi Sulut Nixon Watung SH serta Kabid Pengelolaan Batas Negara Dra Aneke Rondonuwu.(Kabag humas Roy saroinsong SH selaku jubir pemprov).