Wagub Salurkan Bansos PKH

Wakil Gubernur Sulut Dr Djouhari Kansil MPd, di Kantor Pos Manado, Selasa (17/12) kemarin, menyalurkan bantuan sosial program keluarga harapan (PKH) kepada 605 keluarga sangat miskin tiga kec. di kota manado.

Saat menyampaikan sambutan, Kansil mengingatkan, bantuan sosial yang diterima masyarakat kiranya dapat digunakan sebaik muingkin untuk keperluan rumah tangga , karena bantuan sosial tersebut semata-mata untuk membantu keperluan keluarga miskin untuk menyekolahkan anak, dan bagi ibu hamil yang akan melahirkan.

Bagian lain Kansil juga mengajak, warga kota manado dalam rangka menyonsong hari natal 25 Desember 2013 dan menyambut tahun baru 2014, hendakhnya kita mampu menjaga bersama keamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat,sembari berharap untuk tidak mengkonsumsi minuman keras yang berlebihan sehingga tidak terjadi gangguan sosial ditengah-tengah masyarakat.   

Kadis Sosial AG Kawatu SE MSi mengatakan, tahun 2013 ini penyaluran bansos PKH baru di laksanakan di tujuh kab/ko sedangan untuk tahun depan penyaluran di 15 kab/ko, dengan kelompok sasarannya untuk keluarga miskin yang memiliki anak sekolah SD dan SMP serta ibu hamil. Tujuh kab/ko dimaksud yaitu, Manado, Bitung, Minahasa, Minsel, Bolmong, Bolsel dan Sangihe. Kawatu menambahkan, total anggaran APBN selama enam tahun penyalurah bansos PKH sudah mencapai 183 M, yang merupakan program Kemensos Ri yang bekerjasama dengan pihak Kantor Pos sebagai penyalur  bansos PKH tersebut.

Kepala Kantor Pos Manado Purgianto menyebutkan, setiap ibu hamil selama setahun menerima Rp. 1 Juta dibagi empat tahap, sedangkan untuk siswa miskin SD menerima Rp.600 ribu pertahun dan siswa SMP menerima Rp. 1 Juta pertahun. Purgianto menambahkan, tiga kec, yang menerima bansos PKH ini yaitu kec, tikala, paldua dan kec, wanea. (Kabag humas Judisthira Siwu selaku jubir pemprov).

Dihadiri Wagub Unklab Cetak 170 Sarjana

Wakil Gubernur Sulut Dr. Djouhari Kansil MPd  mengatakan, Unklab yang merupakan salah satu lembaga pendidikan tinggi di daerah ini telah banyak memberi kontibusi bagi kemajuan pembangunan pendidikan di daerah ini, terutama dalam menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki nilai kompetitif dan kompeten dalam menghadap persaingan global dewasa  ini. Hal itu diungkapkan orang nomor dua di sulut saat menyampaikan sambutannya dihadapan 170 wisudawan  sarjana strata 1 dan 2   Universitas Klabat Airmadidi, Minggu (15/12) kemarin.

Hal ini bisa terjadi karena didukung oleh ketersediaan tenaga pengajar yang kapabel dengan kompetensi intelegensi dan kompetensi moral yang komparatif, disamping infrasturktur pendidikan yang dimiliki Unklab yang memadai serta terbinanya hubungan kemitraan yang harmonis dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri.

Karena itu mantan Kadis Diknas provinsi Sulut ini, berharap kiranya momentum wisuda inibukan merupakan akhir dari segala kerja keras yang selama ini saudara jalani, namun jadikanlah momen wisuda ini sebagai langkah dalam mengaplikasikan berbagai ilmu melalui kreatifitas dan inovasi bahkan lebih memperdalam ilmu pengetahuan, khsusnya dalam upaya pengembangan kualitas diri, tandas Kansil (Kabag humas Judisthira Siwu selaku jubir pemprov).

DIPA Sulut TA 2014 Capai Rp 17,337 Triliun

Gubernur  Sulut Dr. Sinyo Harry Sarundajang, diruang Mapalus Kantor Gubernur  Sabtu (14/12) lalu,  telah meyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran(TA) 2014 sebesar Rp. 17,337 triliun kepada Bupati/Walikota, Kepala Satker Vertikal/Kementerian, Lembaga dan SKPD di Provinsi Sulut, yang juga dirangkaikan dengan penandatanganan pakta integritas  bupati/walikota menjadikan Sulut sebagai Provinsi pelopor sadar pajak.

Gubernur mengatakan, walaupun volume anggaran kita terus bertambah, namun perlu saya ingatkan,  Bupati/Walikota sebagai Kepala Daerah  dalam pemanfaatan dana DIPA tahun 2014 dapat digunakan secara maksimal terutama di sektor infrastruktur pembangunan, ketahanan pangan, transportasi publik dan program perlindungan sosial kiranya menjadi prioritas saudara, disamping terus melakukan pengurangan perjalanan dinas luar daerah yang kurang produktif , sebab dengan itu menurut Sarundajang kalian akan mendapat audit yang terbaik dari BPK untuk mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Terkait dengan penandatangan pakta integritas, Sulut menjadi Provinsi Pelopor  Sadar Pajak yang dilakukan oleh Buapti/Walikota, salah satu kandidat Capres Konvensi Partai Demokrat ini, berjanji bagi kepala daerah yang menjadi Champion Membayar Pajak maka Pemprov akan memberi pengharggaan kepada daerah dan pribadi kepala daerah, Ini menjadi motivasi agar saudara mampu menggali sumber-sumber PAD, termasuk secara maksimal di daerah masing-masing. 

Selain Bupati/Walikota Gubernur juga menyerahkan DIPA untuk Setda Provinsi Sulut yang terima Sekprov Ir. Siswa R Mokodongan dan Instansi Vertikal/lembaga yang diterima antara lain Kakanwil Kemenag Drs. H Sa'ban Mauludin MPdi, dan Kapolda Brigjen (Pol) Robby Kaligis.      

 Kakanwil DJPBN Provinsi Sulut Irwan Ritonga melaporkan, terkait dengan belanja negara, khususnya untuk Provinsi Sulut, alokasi anggaran yang telah ditetapkan untuk TA 2014 mencapai Rp. 17,337 triliun terdiri dari dana non transfer Rp.6,95 trilyun naik sebesar 6,07 persen dari tahun lalu dan dana transfer Rp.9,965 trilyun naik sebesar 10,72 persen dari tahun sebelumnya.

Sedangkan rincian dana APBN 2014, menurut Ritonga terdiri dari enam segmen yaitu satker vertikal kementerian/lembaga Rp.6.655 milyar, SKPD dalam rangka dekonsentrasi Rp.432 milyar, SKPD dalam rangka tugas pembantunan Rp. 137 milyar, SKPD dalam rangka urusan bersama Rp. 147 milyar, transfer ke daerah untuk provinsi Rp.1.384 milyar dan transfer ke daerah untuk kaupaten/kota Rp.8.571 milyar.Ritong juga menambahkan penyerahan DIPA  Sulut tercepat di seluruh provinsi di tanah air. Turut hadir Wagub Dr. Djouhari Kansil MPd, dan para Kepala SKPD Provinsi. (Kabag humas Judisthira Siwu selaku jubir pemprov).  

Wagub:Kerukunan Sulut Menjadi Indonesia Mini

Rasa kebersamaan dan persaudaraan ditengah-tengah pluralitas kehibupan beragama selama ini, menjadikan Provinsi Sulut sebagai salah satu daerah teraman di Indonesia. Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Dr. Djouhari Kansil MPd saat menerima kunjungan kerja Tim Komisi VIII DPR-RI yang berjumlah 9 orang dipimpin Wakil Ketua Komisi VIII Drs H Mahrus Munir selaku ketua tim, di ruang Ex WOC Jumat (13/12) kemarin.
Komisi yang membidangi masalah agama, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, penanggulangan bencana, badan aman zakat nasional serta wakaf Indonesia, menurut orang nomor dua di sulut, geliat ekonomi yang cukup positif yang dialami pemerintah dan masyarakat sulut saat ini, karena diperkuat oleh stabilitas keamanan daerah yang terkendali. Meskipun kondisi sulut sangat majemuk baik dari sisi etnis, religi, budaya dan adat istiadat. Realitas keberagaman ini patut disyukuri sebagai anugerah, sehingga masyarakat senantiasa hidup rukun, saling menghargai dan menghormati perbedaan, ujarnya sembari menyebutkan rasa kebersamaan dan persaudaraan ini telah menjadi perekat dari kemajemukan sebagai pemersatu dan garansi positif bagi berlangsungnya dinamika ekonomi dan pembanunan di daerah ini. Karena itu Kansil menambahkan soal kerukunan ini menjadikan sulut sebagai Indonesia mini.
Munir juga sependapt dengan Kansil, berbicara soal kerukunan beragama sulut luar biasa, dan tentunya menjadi kebanggaan kita bersama.
Selain itu Kansil berharap Komisi VIII mendesak BNPB untuk segera merealisasikan laporan permintaan bantuan penanggulangan bencana dari Pemprov Sulut, karena akibat bencana tersebut cukup banyak kerugian yang diderita warga. Ikut Hadir Kakanwil Kemenag Drs. H Sa'ban Mauludin MPdi, Kadis Sosial AG Kawatu SE MSi, Kepala BP3A Ir. Mieke Pangkong, Kepala BPBD Ir. Noldy Liow, Karo Pemerintahan dan Humas Dr. Noudy RP Tendean SIP MSi, Karo Kesra dr Bahagian\ Mokoagow, Presidium BKSAUA Pdt RAD Siwu, Kepala Kantor Kemenag dan para Kepala Kantor urusan Agama se- Sulut.  (Kabag humas Judisthira Siwu selaku jubir pemprov).

     

Komisi VIII Kecewa Dengan Sikap M Jasin

Tim Komisi VIII yang berjumlah 9 orang dipimpin Wakil Ketua Komisi VIII Drs. Mahrus Munir selaku Ketua Tim, merasa kecewa dengan sikap Irjen Kemenag RI M Jasin, yang turut menjeneralisasi masalah biaya nikah yang dialami salah satu Kepala Kantor urusan Agama di Provinsi Jawa Timur, sehingga menyebabkan Kepala KUA yang bersangkutan kini bermasalah hukum. Penegasan Munir itu sekaligus menjawab pertanyaan yang di ajukan para Kepala KUA se-Sulut saat melakukan pertemuan dengan mitra kerja Pemprov Sulut yang  dihadiri Wakil Gubernur Dr. Djouhari Kansil MPd, Kakanwil Kemenag Drs. Sa’ban Mauludin MPdi, Kadis Sosial AG Kawatu SE MSi, Kepala BP3A, Kepala BPBD Ir. Noldy Liow, Karo Pemerintahan dan Humas Dr. Noudy RP Tendean SIP MSi, Karo Kesra dr Bahagia Mokoagow, Ketua Presidium BKSAUA Pdt Dr. RAD Siwu, Kapala Kantor Kemenag danKepala KUA se-Sulut, di ruang Ex WOC Jumat. (13/12) kemarin.

Munir mengatakan, masalah yang dihadapi kepala KUA di Jatim tersebut, menjadi keprihatinan kami di Komisi VIII, mestinya M Jasin selaku Irjen kemenag tidak boleh bersikap seperti itu, sembari menyebutkan biaya nikah yang hanya Rp.30 ribu, sebenarnya sudah tidak sesuai dengan jaman sekarang. Selanjutnya masalah tunjangan yang hanya Rp. 2 Juta dan tahun depan dinaikan menjadi Rp.3 Juta per bulan dinilai masih kurang  guna menunjang biaya operasional mereka, apalagi mereka yang bertugas di wilayah kepulauan seperti di sulut, pasti tidak cukup, tegasnya.

Karena itu Dia minta KUA sulut, segera mengajukan surat  kenaikan tunjangan menjadi Rp 5 Juta kepada Menteri Agama pasti akan kami dukung tambah munir.( Kabag humas Judisthira Siwu selaku jubir pemprov).  

     

Kansil : Setetes Darah Sangat Berguna

Setetes darah dapat menyelamatkan jiwa manusia , kata-kata bijak itu benar adanya, marilah kita terapkan dalam kehidupan bersama kita, karena bagi yang sehat dapat memberikan tetesan darahnya melalui donor darah secara sukarela. Dengan tetsan darah yang kita miliki dapat memberikan sumbangan yang sangat berarti bagi orang yang memerlukan. Demikian disampaikan Wakil Gubernur Sulut DR. Djouhari Kansil, MPd saat memperingati hari kesetiakawanan sosial nasional tahun 2013 yang dirangkaikan pemberian donor darah bertempat di Autorium Mall mantos (13/12).

Kansil mengharapkan dalam menghadapi setiap masalah seperti bencana alam dan korban kecelakaan, harus cepat mengambil tindakan  kongkrit dan melakukan aksi reaksi cepat untuk menolong secara tepat sasaran dan terkoodinasi, karena bukan hanya tugas PMI  semata tetapi menjadi tugas dan kewajiban semua pihak.

“Sungguh, saya sangat berterima kasih kepada semua surelawan yang boleh memberikan setetes darah dengan penuh kerelaan tampa meminta imbalan bagi upaya kemanusiaan demi keselamatan jiwa manusia.” Harap Kansil.

Pada kesempatan itu Kadis Sosial Gemmy Asiano Kawatu, SE, MSi,  dalam laporannya mengatakan bahwa diadakannya kegiatan HKSN kiranya dapat menjadi alat pengungkit untuk menggerakkan kembali nilai-nilai kesetiakawanan sosial yang ada di masyarakat.

Hadir pada kesempatan itu Inspektur Pemberdayaan Sosial Kemensos RI Drs. Jarwono, Kadis Diknas Harold Monareh, SH, Ketua perhimpunan donor darah sulut, Wakil ketua PMI, Ketua Gerakan Fajar Nusantara, Hengky Wijawa.  Dan acara di akhiri dengan pemberian Kube dan bantuan rumah serta meninjau pelaksanaan donor darah. (Kabag Humas Judhistira Siwu selaku Jubir Pemprov Sulut)

Parengkuan Buka Bimtek PSPM Bidang Kominfo

Asisten Ekonomi Pembamgunan Setda Provinsi Sulut Drs. Sanny Parengkuan MAP, membuka Bimbingan Teknik (Bimtek) Penerapan Standar Pelayanan Minimal  (PSPM) Bidang Kominfo, di Swiss belhotel maleosan Jumat (13/12) kemarin.
Kegiatan yang digelar Direktorat Komunikasi Publik Ditjen Infokom Publik, diikuti SKPD terkait sebagai mitra kerja Kominfo dari Provinsi dan Kabupaten/Kota, se-Indonesia Timur.
Parengkuan mengatakan, standar pelayanan minimal (SPM) harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari pemda sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib memperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.
Namun realitas menunjukan dalam penyusunan rencana pencapaian target SPM serta pelaporannya, masih terdapat berbagai kendala dalam implementasinya, baik dari sisi kebijakan maupun koordinasi antar tingkat pemda belum berjalan maksimal, jelas Parengkuan sembari menyebutkan,  persoalan lain yang dihadapi adalah penerapan SPM oleh daerah harus diintegrasikan kedalam RPJMD dan RKPD dan dianggarkan dalam APBD, sementara disisi lain dukungan kebijakan penganggaran oleh DPRD dirasakan masih kurang, karena dianggap bukan prioritas oleh para wakil rakyat kita. Karena itu diperlukan upaya agar DPRD dapat sepenuhnya mendukung program-program yang etrkait dengan penerapan SPM, tandasnya.
Kasubid Tata Kelola Publik Mariaman Purba menyebutkan, kegiatan bimtek wilayah timur dilaksanakan dalam bentuk pelatihan kepada pemda di bidang perencanaan serta bidang kominfo, sedangkan sasarannya untuk meningkatnya kualitaslayanan infokom pemerintah secara terencana. Hadir Kadis Perhubungan dan Kominfo Joy Oroh. (Kabag humas Judisthira Siwu selaku jubir pemprov).