Gubernur Sulut Terima Ketua Umum Pemuda Katolik

Gubernur Sulawesi Utara DR. Sinyo Harry Sarundajang didampingi Asisten Sekretaris Daerah Prov Sulut Bidang Pemerintahan dan Kesra Edwin Silangen, SE, MS, menerima kunjungan Ketua Umum Pemuda Katolik Pusat Agustinus Tamo Mbapa, Msi dan Ketua Pemuda Katolik Sulut Ferlansius Pangalila SH, MH pada Sabtu 5 Juli 2014 di Kediaman Rumah Dinas Gubernur Bumi Beringin Manado.

Dalam pertemuan tersebut Ketua Umum Pemuda Katolik Pusat melaporkan tentang pelaksanaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Pemuda Katolik yang sedang berlangsung di Wisma Montini, tanggal 4 s.d 6 Juli 2014. Menurut Mbapa even ini sangat strategis karena membahas tentang visi pemuda katolik kedepan dan juga sebagai ajang promosi bagi Sulawesi Utara itu sendiri terutama sektor pariwisatanya.

Dalam kesempatan tersebut Gubernur Sulawesi Utara mengapresiasi peran pemuda Katolik selama ini yang telah memberi warna terhadap perjalan hidup bangsa dan berharap Pemuda Katolik lebih mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dan mengajak para pemuda katolik mampu berpikir dan melahirkan karya-karya hebat yang inovatif dan mampu merobah bangsa ini dari keterpurukan, juga berpesan agar mampu berkontribusi terhadap demikrasi di Indonesia dengan berpartisipasi aktif terhadap pemilihan Presdien dan Wakil Presiden tanggal 9 Juli 2014 mendatang. (Kabag Humas DR Jemmy Kumendong, Msi, sebagai Jubir Pemprov).

 

Gubernur Sulut berfoto bersama Ketua Umum Pemuda Katolik Pusat Agustinus Tamo Mbapa, Msi dan Ketua Pemuda Katolik Sulut Ferlansius Pangalila SH, MH

Diklat Pengadaan Barjas Resmi di Tutup

Diklat pengadaan barang dan jasa (barjas) Pemprov Sulut yang berlangsung selama seminggu di Badan Diklat Provinsi Sulut, Sabtu ( 5/7) resmi di tutup oleh Kaban Diklat Provinsi Sulut DR. Drh FD Rotinsulu diwakili Kabid Diklat Teknis dan Fungsional Olga Saisab S.Sos. Saat menyampaikan sambutan tertulis Rotinsulu, Saisab mengatakan, dengan selesainya diklat  teknis ini, bukan berarti tugas kita telah selesai. Namun disadari, bahwa pelaksanaan diklat ini hanyalah bagian dari rangkaian proses belajar dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keterampilan sebagai bekal untuk melaksanakan tugas aparatur, sebagai abdi masyarakat dan abdi negara.

Karena itu, materi-materi yang sudah diterima kiranya dapat dipelajari sebagai bekal untuk peningkatan kompetensi keahlian dan keterampilan khusus di bidang pengadaan barjas pemerintah, jelas Saisab.

Kasubid Diklat Teknis Jemmy Memah, SH melaporkan, dari 40 peserta yang merupakan utusan dari SKPD yang mengikuti diklat teknis ini yang dinyatakan lulus hanya 35 peserta, alasannya karena lima SKPD tidak mengirimkan utusan.   

Usai memberikan sambutan, dilanjutkan dengan penangalan tanda peserta yang dilanjutkan dengan penyerahan sertifikat kepada peserta.(Kabag humas DR.Djemmi Kumendong MSi selaku jubir pemprov).

      

Tim Setmil Presiden Verifikasi Usul Penghargaan Wirakarya Koperasi

Wakil Gubernur Sulawesi Utara DR Djouhari Kansil pada Kamis 3 Juli 2014, di ruang Rapat menerima kunjungan Tim Sekretaris Militer Presiden bersama dengan Tim Dari Kementerian Koperasi dan UMKM, untuk memverifikasi Usulan Menteri Koperasi dan UMKM terhadap DR Djouhari Kansil menerima Penghargaan Presiden yaitu Lencana Wirakarya Bidang Koperasi.

Kepada Tim, Kansil menerangkan bahwa perkoperasian di Sulawesi Utara telah memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang sekitar 8% tahun 2013 dan penyerapan tenaga kerja serta penurunan angka kemiskinan. Koperasi di Sulut tumbuh seiring dengan produk komoditas unggulan misalnya Koperasi yang bergerak di bidang pengolahan hasil-hasil komoditi kelapa dan turunannya, kopreasi yang berbasis pohon aren, koperasi yang berbasis hasil-hasil perkebunan dan perikanan yang banyak tumbuh disamping koperasi simpan pinjam. Disamping itu bekerja sama dengan Bank Indonesia, Pemerintah Provinsi melakukan pembinaan kepada koperasi-koperasi yang berbasis lembaga keagamaan, dimana usaha koperasi ini diberikan bantuan oleh perbankan dan sumber daya manusianya dilatih bagaimana berwirausaha oleh Bank Indonesia.

Menurut Ketua Tim Verifikasi, penghargaan ini akan diserahkan pada hari Koperasi dan tim yang ada sekarang memverifikasi kondisi di lapangan, mencocokkan dengan usulan dari Kementerian Koperasi apakah data-data dan pertimbangan yang diajukan sesuai dengan kenyataannya dan memintakan masukan dari penggiat koperasi di Sulawesi Utara terhadap peran dari DR Djouhari Kansil dalam mengembangkan perkoperasian di Sulut, disamping itu pemberian penghargaan dari Presiden saat ini sangat selektif mengingat setiap calon harus ada catatan bersih dari KPK, Kepolisian, BIN maupun Kejaksaan, mengingat pernah terjadi seseorang yang diberikan penghargaan dan ternyata tidak lama kemudian oknum tersebut diciduk oleh KPK dengan tuduhan korupsi. Hasil verifikasi ini kemudian dajukan ke Dewan Penghargaan Presiden yang diketuai oleh Menko Polkam Joko Suyanto, jika disetujui harus diajukan lagi kepada Bapak Presiden  untuk diseyujui atau pun ditolak.

Drs A H J Purukan ketika dimintai komentar oleh Tim apakah DR Djouhari Kansil layak menerima penghargaan di bidang koperasi berujar bahwa beliau sangat mengenal Pak Kansil mulai dari ketika awal menjadi guru dan telah menjadi pembina koperasi di sekolahnya, ketika di pindahkan ke Kanwil Dikbud juga menjadi pembina koperasi dan turut berperan dan mengembangkan  kemajuan koperasi para guru-guru dan para karyawan Dikbud, sampai ketika menjadi Kepala Dinas pendidikan dan Wakil Gubernur tetap aktif dan giat mengembangkan koperasi di Sulawesi Utara, sehingga jika diusulkan untuk mendapatkan penghargaan tentunya sangatlah layak, Pak Purukan juga berpesan agar penghargaan ini benar-benar diberikan dengan sangat selektif.

Sebelumnya Kepala Dinas Koperasi Prov Sulut, Drs Maurits Berhandus, SH, MM, menyatakan bahwa melalui instansinya telah diusulkan Wakil Gubernur Sulawesi Utara DR Djouhari Kansil kepada menteri koprasi dan UMKM RI untuk memperoleh penghargaan Presdien di bidang Perkoperasian yang nantinya akan diserahkan langsung oleh Presiden RI pada HUT Koperasi ke 67 nanti. Pertimbangan diusulkannya DR Djohari Kansil karena peran dan kontribusinya yang sangat signifikan dalam mengembangkan perkoperasian di Sulawesi Utara sehingga mampu menyokong perekonomian dan memberikan kontribusi terhadap pengurangan angka pengangguran dan angka kemiskinan.

Selesai melakukan dialog dan menyerap aspirasi, Tim Verifikasi kemudian melakukan kunjungan ke koperasi-koperasi yang ada di Manado termasuk Koperasi Kantor Gubernur.

Hadir dalam acara tersebut para penggiat koperasi di Sulawesi Utara, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Ir. Ronald Sorongan, Msi, Kepala Dinas Perkebunan Ir. Jenny Karouw, Msi, Karo Perekonomian Dra Lynda Watania, MM, MAP. (Kepala Bagian Humas DR Jemmy Kumendong, Msi, selaku Jubir Pemprov)

                                         Wakil Gubernur bersama Tim Sekmil Presiden dan
                                Kadis Koperasi dan UMKM Drs Maurits Berhandus, SH, MM

                                                  A H J Purukan memberikan pendapat

 

SHS: Momentum puasa harus dilaksanakan dengan keimanan dan keikhlasan

Acara buka puasa bersama jajaran Pemprov Sulut yang berlangsung di kompleks gubernuran Bumi Beringin Manado, Rabu (02/07/2014) berlangsung penuh kekeluargaan.
Acara yang diawali dengan buka puasa tersebut, ditandai dengan sholat Magrib berjamaah dan diakhir dengan makan bersama setelah ceramah agama oleh Kakanwil Kemenag Sulut Drs H Syaban Mauluddin MPd.
Hadir dalam kesempatan ini, Wakil Gubernur (Wagub) DR Djouhari Kansil, Sekdaprov Sulut Ir SR Mokodongan, Ketua TP PKK Sulut Ny Deetje Laoh Sarundajang Tambuwun, Ny Mieke Kansil Tatengkeng, Ny M Mokodongan Turang, unsur Forkompimda, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, FKUB, BKSAUA, Kepala BIN, Organisasi Islam (NU, Muhamadiyah, SI),  perwakilan perbankan dan para pejabat eselon 2 Pemprov serta masyarakat setempat.
Dalam sambutannya, Gubernur Sulut DR Sinyo Harry Sarundajang (SHS), menyatakan kebanggaannya terhadap kerukuanan antara umat beragama yang telah terbina selama, lebih khusus pada umat Muslim yang sedang menjalani ibadah puasa pada bulan suci Ramadhan 1435 Hijiriah tahun 2014 ini.
“Acara buka puasa ini, menjadi momentum untuk terus mempererat tali persaudaraan sesama umat Muslim, juga memperkokoh kerukunan antar umat beragama di Sulut, serta kiranya ibadah puasa akan membawa rahmat dan hidayah dalam memantapkan hubungan keimanan antara jemaah dengan Allah SWT dan memperkokoh kualitas hubungan antara sesama umat manusia, menciptakan pribadi-pribadi yang beriman, berakhlak mulia, serta pribadi yang senantiasa berbuat amal dan bertaqwa”kata SHS.
“Umat yang bertaqwa adalah umat yang secara terus menerus berlomba-lomba mengalahkan sifat duniawi, umat yang menaburkan benih kebaikan kepada sesama, umat yang secara terus menerus memanifestasikan kesalehan individual dan kesalehan sosial, serta umat yangt senantiasa menjaga hal-hal yang dilarang dan dianjurkan Allah SWT” Lanjut Sarundajang.
Oleh karena itu momentum puasa ini harus dilaksanakan dengan keimanan, keikhlasan. “Saya sangat berbahagia karena puasa pada hari ke 4 ini, secara keseluruhan suasana berjalan aman. Tentunya dengan mengedepankan kerukunan umat beragama,”ujar SHS.
Pada bagian lain SHS menyentil tentang agenda politik Pilpres 9 Juli 2014 mendatang. ”Setelah Pilpres, nantinya pada tanggal 20 Oktober 2014 ada pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Saya berharap pelaksanaannya berlangsung aman dan lancar, ini adalah pesta demokrasi bangsa yang besar, pesta demokrasi yang yang menggembirakan, oleh karena itu kita semua wajib menyukseskannya”kata Gubernur.
Dalam kesempatan itu, SHS menyebutkan, bahwa tentunya masing-masing telah memiliki pilihannya sendiri. “Gunakanlah hak pilih anda. Karena suara anda (Rakyat, red) juga akan menentukan masa depan bangsa ini.”tegas SHS. (DR Jemmy Kumendong, Msi, Kabag Humas Selaku Jubir Pemprov)

Wakil Gubernur Sidak SKPD

Wakil Gubernur Sulawesi Utara DR Djouhari Kansil, MPd, melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang berkantor di  Desa Kalasey yaitu Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Perkebunan dan Badan Koordinasi Penyuluhan (Bakorluh) serta UPTD Dinas Pertanian dan Peternakan yang berkator disekitar Kalasey pada Rabu 2 Juli 2014.

Dalam Sidak tersebut Wakil Gubernur mengecek kehadiran pegawai, program kerja serta tugas pokok dan fungsi dari masing-masing pegawai, dan didapati secara umum bahwa tingkat kehadiran pegawai baik, hal itu dibuktikan dengan kehadiran pegawai di masing-masing SKPD dan jika terdapat pegawai yang tidak hadir, dapat dibuktikan dengan surat tugas luar daerah maupun surat tugas dalam daerah yang menandakan pegawai tersebut sedang bertugas di lapangan. Namun terdapat hal yang perlu mendapatkan perhatian yaitu kapasitas kantor di Dinas Perikanan dan Kelautan serta Bakorluh yang terlalu sempit dibandingkan dengan jumlah pegawai sehingga perlu penambahan gedung baru dan terdapat ruangan yang perlu di rehab. Disdamping itu juga dilakukan dialog dengan pegawai untuk mengetahui permasalahan-permasalahan dalam melakukan tugas pokok dan fungsi serta untuk mencari tahu sejauh mana penguasaan pegawai tersebut terhadap bidang tugasnya.

Menurut Wakil Gubernur sidak seperti ini adalah merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kinerja SKPD dalam rangka Tahun Emas HUT ke 50 Provinsi Sulawesi Utara, dengan peningkatan kinerja maka diharapkan hal tersebut berbanding lurus dengan penyerapan anggaran serta dalam rangka mengakhiri masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara tahun 2015, perlu di cek secara langsung target kinerja yang belum dicapai sesuai dengan perencanaan atau sesuai dengan yang tercantum dalam RPJMD, dan semua itu dapat dicapai apabila PNS di semua SKPD mempunyai disiplin dan etos kerja yang tinggi, Kansil menyatakan kekecewaannya kepada pegawai yang malas dan tidak hadir ketika sidak, tetapi juga memberikan apresiasi yang tinggi kepada pegawai yang tetap menunjukkan disiplin yang tinggi sehingga patut menjadi contoh bagi pegawai yang lain.

 Sedangkan menurut Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesra Edwin Silangen, SE, MS sidak ini perlu dilakukan sebagai bagian dari kontrol atasan terhadap bawahan dan juga untuk melihat dari dekat aktifitas pegawai di kantor, jangan sampai terdapat pegawai yang tidak disiplin dan tidak dilaporkan oleh kepala SKPD, disamping itu penguasaan terhadap tupoksi  juga perlu, jangan sampai pegawai itu tidak tahu apa pekerjaanya atau terdapat pegawai yang lebih suka mengerjakan pekerjaan orang lain. (DR Jemmy Kumendong, Kabag Humas selaku Jubir Pemprov).

                                                              Sidak di Bakorluh

                                                Sidak di Dinas Pertanian dan Peternakan

                                                  Sidak di Dinas Pertanian dan Peternakan

                                                        Sidak di Dinas Perkebunan

Wakil Gubernur bersama Asisten I dan Kepala Dinas Perkebunan ketika melakukan sidak di Dinas Perkebunan

Sekprov Buka Rakor Penyelesaian Tapal Batas

Sekretaris Provinsi Ir. Siswa R Mokodongan Rabu (2/7) membuka Rapat Koordinasi dan Fasilitasi Percepatan penyelesaian perselisihan batas antar Provinsi, Kabupaten/Kota se Sulut.

Rakor tersebut diselenggarakan di Hotel Arya Duta Manado dan di ikuti sejumlah Asisten Pemerintahan, Kepala Bagian Pemerintahan dan camat-camat yang masih terkait permasalahan batas daerah.

Dalam sambutan, Sekprov mengingatkan  permasalahan batas harus secara jelas di tuntaskan. Semua pihak yang terkait harus bersatu padu memberikan perhatian penuh atas segala substansi masalah yang dibicarakan dalam rakor kali ini.

Sesuai dengan undang-undang Gubernur sebagai wakil pemerintah di provinsi memiliki tugas koordinasi dalam penyelenggaraan pemeritahan, antara lain dalam hal penyelesaian batas daerah. 

Mokodongan mengharapkan melalui rapat yang difasilitasi oleh Biro Pemerintahan dan Humas setda Provinsi Sulut, bisa memberikan masukan dan informasi secara rinci terhadap berbagai permasalahan batas daerah yang ada dilapangan secara real. 

menghasilkan solusi dan titik terang dalam penyelesaian masalah yang sampai saat ini masih sulit diatasi.

Kepala Biro Pemerintahan DR Noudy R P Tendean, Sip,Msi dalam laporannya menyatakan, Rakor kali ini bertujuan untuk menyatukan persepsi bersama antar pimpinan Kabupaten Kota mengenai masalah batas daerah. 

Dari 18 permasalahan batas daerah, baru 2 daerah yang mencapai posisi proses Permendagri. sedangkan lainnya masih dalam tahap finalisasi penyelesaian. 

Mokodongan : Pemda Kab/Kota Dorong Pembentukan BPR

Fungsi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) tidak hanya sekedar menyalurkan kredit kepada para pengusaha mikro, kecil dan menengah tetapi juga menerima simpanan masyarakat dan dalam penyaluran kredit kepada masyarakat menggunakan prinsip 3T yaitu tepat waktu, Tepat jumlah dan Tepat sasaran. Demikian dikatakan Sekretaris Daerah Provinsi Sulut Ir. S. R. Mokodongan saat membuka  Forum koordinasi Peningkatan Peran Pemda dalam Mendorong Pembentukan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Milik Pemda bertempat di hotel Grand Puri manado (2/7).

Mokodongan yang didampingi Kaban Kesbangpol Prov. Sulut Drs. GUN  Mokodongan mengatakan bahwa sasaran pembentukan BPR adalah untuk melayani kebutuhan petani, peternak, nelayan, pedagang, pengusaha kecil, pegawai dan pensiunan karena sasaran ini belum terjangkau oleh bank umum dan untuk lebih mewujudkan pemerataan pendapatan bagi masyarakat.

Mokodongan mengharapkan agar Kab/Kota dapat menjadi contoh dalam pembentukan BPR dan dapat berjalan dengan baik untuk membantu masyarakat dan dapat disesuaikan dengan kearifan lokal masing-masing daerah agar BPR milik pemda agar mampu meningkatkan aksesbilitas rakyat kepada bank maka peran BPR akan meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kondisi ini dapat diciptakan maka BPR Milik Pemda telah ikut andil dalam pengentasan kemiskinan.

Ditjen Kesbangpol Kemendagri yang diwakili oleh Direktur Ketahanan Ekonomi Bahrun Siregar, SH, Msi mengatakan bahwa Pemda perlu mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan karakteristik dan cakupan wilayah kerja maka disinilah BPR memiliki peranan yang besar untuk memajukan ekonomi masyarakat di daerah. (DR. Jemmy S. Kumendong Msi, selaku Jubir Pemprov)