Wagub : Hidup Adalah Anugerah Tuhan

Wakil Gubernur Sulut Dr. Djouhari Kansil MPd menyatakan, hidup yang kita nikmati saat ini merupakan suatu anugerah dari pada Tuhan. Karena itu kita harus mengucap syukur atas kasih Allah yang  yang kita peroleh secara cuma-cuma ini. Hal itu disampaikan Kansil saat memimpin Ibadah HUT ke-75 Jemaat Lembah Yarden Mawali Lembe Wil. Bitung Enam Minggu (1/9) kemarin.

Menurut  Penatua PKB Jemaat Pniel Tuna, Firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 1:15-26 merupakan suatu ajakan kepada jemaat untuk bertekun dengan sehati dalam doa, ujarnya sembari mengingatkan, terkadang jemaat tidak menyadari bahwa hidup yang kita nikmati ini merupakan anugerah dari Tuhan, karena itu lewat suka cita iman di hari ulang  tahun kali ini, kita semua diajak untuk bersyukur kepada Tuhan yang telah melalukan segala perbuatan baik kepada jemaat, sehingga jemaat  boleh bertumbuh dan berkembang seperti sekarang ini, karena ketaatan dan kesetiaan kepadaTuhan, jelas Ketua Wilayah PKB Wil Mawakom.

Bagian lain Kansil juga mengajak warga yang bermukim di pulau lembe untuk menyukseskan, kehadiran mega proyek yang akan dibangun di Kota Bitung seperti,  Jalan Tol Manado-Bitung, Bitung akan dijadikan sebagai daerah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Tanjung Merah serta Pelabuhan Bitung akan di jadikan sebagai Pelabuhan Internasional HUP Port. Kehadiran berbagai mega proyek itu dipastikan akan memberikan nilai tambah bagi masyarakat kota bitung termasuk warga yang bermukim di pulau lembe ini, katanya. Turut hadir dalam Ibadah tersebut Ibu Mieke Kansil Tatengkeng serta para pejabat teras Pemprov dan Pemkot Bitung. (Kabag humas Judhistira Siwu selaku jubir pemprov).

Wagub: JICA Terus Bantu Lesson Study di Sulut

Lesson Study (kajian pembelajaran) lewat program pelita JICA yang dimulai sejak Tahun 2009, kini telah berhakhir  di awal Tahun 2013 ini. Hal itu disampaikan Courtessy Call, Masaaki Sato dan Naomi Takawasa sebagai ahli Lesson Study dari International Development Center of Japan kepada Wakil Gubernur Sulut Dr. Djouhari Kansil MPd, Jumat pekan lalu di Rudis Wagub di Bumi Beringin Manado.    

Kajian pembelajaran, lewat komunitas belajar adalah pendekatan yang dilakukan dengan fokus pengamatan terhadap siswa dalam pembelajaran di kelas (disebut buka kelas, guru bergantian membuka kelasnyasnya untuk diamati rekan guru lain, untuk dijadikan pelajaran bersama oleh para guru), yang telah dilakukan selama ini di sekolah-sekolah, menurut Wagub strategi pembelajaran ini dianggap telah berhasil membangun dunia pendidikan di sulut.  Mereka juga berjanji akan terus melanjutkan program ini, dan tentunya  Pemprov Sulut akan terus mendukung, apa lagi program ini merupakan swadaya dari mereka, katanya.

Wagub mengatakan, lewat strategis pembelajaran ini, para guru akan mengenali indikasi pemahaman siswa dan diskusi guru-guru mengenai solusi untuk mengatasi masalah yang dihadapi siswa dan membuat siswa lebih menikmati situasi pembelajaran didalam kelas sekaligus memahami pelajaran secara lebih mendalam, ujar mantan Kadis Diknas Sulut ini, sembari menambahkan guna menopang program ini baik pemprov maupun kabupaten/kota akan menganggarkan lewat APBD masing-masing.

Diktahui kerjasama ini dimulai sejak tahun 2009 ketika Wagub masih sebagai Kepala Seksi (Kasi) Tenaga Teknis di Kanwil Depdikbud. Sebelumnya  pada Tahun 1997 Kansil pernah mengajar di  program S2 dan S3 di Universitas Nagoya untuk memperkenalkan sulut di Jepang,  jelas Kadis Diknas Sulut Harold Monareh SH MSi melalui Kasi Tenaga Kependidikan JendrySualang SPd yang ikut mendamping Wagub dalam pertemuan itu. Ikut hadir Staf Ahli Gubernur Bidang SDM dan Kemasyarakatan Star Wowor, Dosen Bahasa Jepang Unima Orestis Soidi, Koordinator Pengawas Dra. Martha Wantania SPd serta Kasi Tenaga Teknis Jendry Sualang. (Kabag humas Judhistira Siwu selaku jubir pemprov).  

      

  

       

Sulut Siap Gelar Asian Pasific Choir Game

Pemerintah Provinsi Sulut telah siap menggelar Perhelatan 3^rd  Asian Pasific Coir Game (APCG) yang akan berlangsung di Provinsi Sulawesi Utara pada pertengahan bulan  Oktober 2013 mendatang. Hal itu diungkapkan Wakil Gubernur Sulut Dr. Djouhari Kansil MPd, selaku Ketua Pengarah dalam pertemuan dengan Julia Hoppe sebagai Asisten Artistik Direktur Interkultur Jerman bersama Ibu Aida Sumajuntak promotor Interkultur Indonesia, Ibu Lien Pelapori dari PT Royalindo Expoduta selaku Event Organizer (EO) bersama Panitia Daerah di rupat Wagub, Jumat (30/8) kemarin.

Menurut Wagub, pemerinah provinsi sulut telah siap menggelar even internasional ini, karena  persiapannya sudah berjalan dengan baik, termasuk koodinasi dengan panitia pusat yang dipimpin langsung Menko Kesra Agung Laksono selaku Ketua Umum Panitia Pusat, serta dari Interkultur Jerman yang menjadi mitra kerja dalam kegiatan ini. Kansil menyebutkan, even ini telah mendapat dukungan penuh dari Kementerian Luar Negeri, Bahkan kepada peserta KTT APEK yang akan melakukan pertemuan di Bali, telah diberitahukan oleh Menlu RI Marthi Natalegawa, bahwa di Sulut akan digelar APCG yang pesertanya dari manca negara, ujarnya.

Karena itu Kansil berharap, seluruh panitia untuk bekerja keras dalam menyukseskan acara tersebut, sembari menambahkan yang menjadi Ketua Umum Panitia Daerah yaitu Sekprov Ir. Siswa R Mokodongan dan Sekretarisnya Kepala Bappeda Ir. Roy O Roring MSi.

Diketahui sampai saat ini peserta luar negeri yang sudah mendaftar yaitu Estonia, India, Iran, Malaysia, China, Korea Selatan, Philipina dan Thailand. Sedangkan peserta nasional (Indonesia) ada sekitar 41 dan sulut selaku tuan rumah ada 63 peserta. Namun pendaftaran peserta ini masih terus dibuka, jelas Ibu Aida Simajuntak, sembari berharap kiranya Choir dari PKB Sinode GMIM kiranya semuanya harus ikut dalam ven ini, karena diluar negeri Choir PKB Sinode GMIM ini, sangat ditakuti oleh peserta lainnya.   

Aida menyebutkan, perhelatan acara ini akan berlangsung dari tanggal 8-18 Oktober 2013, dan lokasi kegiatan di empat tempat yaitu di Gereja Sentrum Manado, Gereja Tiberian Gedung Joang, Hotel Peninsula dan di GKIC. Dalam lomba tersebut ada 15 kategori yang akan diikuti oleh Choir anak-anak, pemuda remaja, WKI dan PKB. Selama berlangsungnya kegiatan tersebut juga akan diadakan Workshop dengan pembicara dari luar negeri. Karena itu Dia mengajak seluruh pelatih dan pemerhati Choir didaerah ini untuk dapat ambil bagian di acara tersebut, karena tidak ada biaya pendaftaran alias gratis, tambah ibu Aida. (Kabag humas Judhistira Siwu selaku jubir pemprov).  

SKPD Pemprov Malas Tindaklanjuti Temuan Inspektorat

Warning bagi 45 SKPD dilingkungan Pemprov Sulut, karena hasil temuan dari pemeriksaan semester pertama baru lalu yang dilakukan Inspektorat Provinsi, setidaknya ada sekitar 80 persen SKPD belum menindaklanjutinya. Hal itu terungkap dalam pemaparan Tim Pemeriksa Inspektorat, pada rapat tindak lanjut temuan Inspektorat yang dipimpin Wagub Dr. Djouhari Kansil MPd bersama Sekprov Ir. Siswa R Mokodongan di rupat Wagub, Jumat (30/8) kemarin. Pertemuan yang diikuti seluruh SKPD Provinsi ini menurut Wagub sangat penting untuk diketahui bersama, sebab dari hasil temuan ini, masih banyak terjadi kesalahan dalam  pengelolaan keuangan daerah, pengadaan barang dan jasa maupun pengangkatan pejabat yang tidak sesuai dengan aturan kepegawaian, dimana pangkatnya tidak lebih tinggi dari staf, dan ini merupakan temuan yang ber-ulang-ulang, sebutnya. ”Walaupun temuan ini hanya dalam bentuk administrasi, namun kalau tidak ditindaklanjuti akan menimbulkan finansial bagi SKPD yang bersangkutan, “, katanya sembari mengajak Kepala SKPD untuk mengundang Inspektorat dan BPK BMD atau BPK untuk pelatihan peningkatan pengetahuan dibidang pengelolaan keuangan daerah maupun pengadaan barang dan jasa, harapnya.

Mokodongan sendiri merasa sedih dengan temuan PNS yang malas masuk Kantor, kiranya  SKPD segera yang bersangkutan memberikan pembinaan secara berjenjang agar pegawai yang malas tersebut bisa menyadari kelakukannya, termasuk pengangkatan seorang pejabat yang melanggar aturan serta pejabat yang belum mengikuti diklat PIM untuk segera mengikutinya. “Saya sedih dan menyesal selaku Ketua Baperjakat, karena merasa kecolongan, dengan masalah kepegawaian ini. Apakah ada unsur pandang enteng atau tidak, silahkan anda menilai sendiri. Karena temuan yang berulang-ulang ini sangat memalukan”, tegasnya. Mokodongan juga mengingatkan, agar pajak yang ada segera di setor jangan ditahan-tahan. SKPD juga harus memiliki kartu inventaris barang yang digantung di setiap bagian atau bidang, termasuk PPK dan PPTK yang tidak memiliki pengetahuan dalam  pengelolaan keuangan daerah dan pengadaan barang dan jasa supaya segera diganti dengan pegawai yang lebih paham, karena saya dan Pak Wagub sering mendapat semprot dari Pak Gubernur terkait dengan masalah-masalah tersebut, kuncinya.

Inspektur Provinsi Drs. Mecky M Onibala MSi menambahkan, hasil temuan ini sudah dibuatkan LHP untuk dilaporkan kepada Gubernur. Karena pertemuan ini merupakan perintah dari orang nom or satu disulut, jelas mantan Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra. (Kabag humas Judhistira Siwu selaku jubir Pemprov).

Kabupaten/Kota Segera Tuntaskan Perekaman e-KTP

Menindak lanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 471.13/3938/SJ Tanggal 25 Juli 2013, Perihal percepatan dan Pengembangan Perekaman e-KTP, maka Pemprov Sulut mengimbau Pemerintah Kabupaten/kota segera menuntaskan perekamannya  bagi penduduk wajib KTP di daerah masing-masing,. Hal itu disampaikan Karo Pemerintahan dan Humas DR. Noudy RP Tendean SIP MSi melalui, Kabag Pemerintahan Drs. Lucky Taju MSi, di ruang kerjanya Rabu (28/8) kemarin.  

Sampai saat ini baru Kabupaten Talaud yang telah menyelesaikan perekaman e-KTP, sedangkan bagi daerah lainnya masih pada tahap penyelesaian. Untuk diketahui bersama bahwa KTP Non Elektronik (KTP lama) hanya berlaku paling lambat sampai dengan tanggal 13 Desember 2013 sesuai amanat Peraturan Presiden (Perpres) No. 127 Tahun 2012, maka diharapkan sisa waktu empat bulan ini kiranya dapat dimanfaatkan dengan baik, agar penduduk yang bersangkutan tidak merasa di rugikan, jelas Taju.

Taju mengatakan, berdasarkan UU No. 8 Tahun 2012, Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD,  mengamantkan, bahwa bagi pemilih yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap atau daftar pemilih tambahan dapat menggunakan KTP atau Paspor sebagai dasar untuk dapat menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Tahun 2014. Apabila terdapat penduduk wajib KTP yang belum melakukan perekaman e-KTP, maka yang bersangkutan tidak dimungkinkan untuk mendapatkan e-KTP sehingga pada Tahun 2014 yang bersangkutan tidak memiliki identitas karena di satu pihak KTP Non Elektronik tidak berlaku lagi, dipihak lain e-KTP belum dimilikinya.

Jika hal ini  terjadi, maka yang berangkutan tidak dimungkinkan untuk mendapatkan pelayanan publik lainnya serta tidak dimungkinkan untuk menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Tahun 2014 mendatang, alasannya karena yang bersangkutan tidak tercantum dalam daftar pemilih tetap atau daftar pemilih khusus, tandas pria yang akrab dengan wartawan.

Untuk menyikapi hal itu, dimintakan Kabupaten/kota berupaya semaksimal mungkin untuk menuntaskan secepatnya perekaman e-KTP, dengan mengerahkan semua potensi yang ada baik petugas Discapilduk, Camat, Operator hingga Kepala Desa dan Lurah, bagi daerah yang perekamannya sudah hampir selesai maka perekaman sidik jari, iris mata dan pas foto dikembangkan bagi penduduk yang berumur dibawah 17 Tahun secara bertahap dengan memprioritaskan penyelesaian perekaman bagi penduduk wajib KTP, serta bagi penduduk yang dibawah 17 tahun yang telah melakukan perekaman sidik jari, iris mata dan pas foto, maka pada saat penduduk yang bersangkutan genap berusia 17 Tahun maka e-KTPnya langsung ditermah tanpa melakukan perekaman kembali, tambah Kabag paling senior di Biro Pemhumas. (Kabag humas Jusdhistira Siwu selaku jubir pemprov). 

    

  

  

Tendean Bekali Finalis Nyong dan Noni Sulut 2013

Kepala Biro Pemerintahan dan Humas DR. Noudy RP Tendean SIP MSi  memberikan pembekalan kepada 38 finalis Nyong dan Noni Sulut 2013 yang saat ini masih dalam masa karantina, di ruang Mapaluse, Selasa (27/8), kemarin. Topik yang disampaikan yaitu Good Governance (tata kelolah pemerintahan yang baik). Adik-adik harus bangga karena merupakan utusan terbaik dari yang baik (Best Of The Best) dari masing-masing  kabupaten/kota se- Sulut.

Sebagai generasi muda calon pemimpin bangsa, adik-adik sejak dini harus dibekali dengan berbagai pengetahuan secara luas seperti tiga B yaitu Brain, Beauty and Behavior, disamping pengetahuan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) sebagai bekal  untuk memperkuat SDM, sehingga kedepan bisa memiliki daya saing yang tinggi, terutama dalam menghadapi era kometitif dewasa ini, ujarnya.

Tendean mengatakan, Good Governance memiliki tiga pilar utama yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. tiga pilar ini satu sama lain saling terkait. Karena fungsi pemerintah untuk melayani, mengatur serta menciptakan suasana kondusif untuk  memberikan rasa aman dan nyaman bagi kalangan swasta dan masyarakat dalam membangun sektor-sektor investasi, sembari memberi contoh, kekuatan suatu organisasi di-ibaratkan suatu mata rantai, terletak pada mata rantai yang paling lemah. Jadi dalam suatu organisasi adik-adik harus mampu memperhatikan sub-sub sistem yang paling kecil, karena sub sistem itu akan menentukan berhasil tidaknya suatu organisasi.

Sedangkan menyangkut stategi dalam membangun Good Governance, mantan Direktur IPDN Regional Sulut ini menyebutkan, pada dasarnya lebih mengacuh pada kultur atau perilaku  dari aparatur yang kita bangun, sebaliknya sebaik apapun struktur yang kita buat tapi kultur tidak mendukung maka semuanya akan menjadi sia-sia. Jadi dua aspek ini penting karena saling mempengaruhi, katanya.

Para finalis nantinya, ada yang terpilih menjadi Nyong dan Noni Sulut Tahun 2013, kiranya modal sosial yang sudah terbentuk selama mengikuti kegiatan ini dapat dijaga, jangan saling menyalahkan, sebaliknya mari kita junjung tinggi semboyan “Torang Samua Basudara, baku-Baku Bae deng Baku-Baku Sayang. Karena modal sosial itu menunjuk pada kemampuan seseorang dalam bersosialisasi, pesan Jebolan S3 dari Uinversitas Gajah Mada Jogya. Turut hadir Kadis Budpar Suprianda Ruru, Sekretaris Darwin M serta Kabid Pemasaran Aneke Rondonuwu S.Sos. (Kabag humas Judhistira Siwu selaku jubir pemprov).

  

Sulut Wajib Dukung Pertahanan Keamanan Negara

Masyarakat Sulawesi Utara yang merupakan warga negara Republik Indonesia dituntut wajib untuk turut serta dalam mendukung pertahanan keamanan negara, demi keutuhan NKRI.

Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Pemerintahan dan Humas DR N.R.P Tendean, Sip,Msi bersama tim Direktorat jenderal potensi pertahanan Kementrian Pertahanan Republik Indonesia, Selasa (27/8) dalam pertemuan bersama pemprov Sulut yang dilaksanakan di ruang WOC Kantor Gubernur Sulut.

“Sesuai undang-undang diatur bahwa seluruh warga negara  wajib menjaga sistem pertahanan negara termasuk wilayah dan sumber daya lainnya,” ujar Tendean.

Untuk itu, Tim pertahanan negara dari Kemetrian Pertahanan RI mengunjungi Sulut untuk mendata prasarana serta komponen pendukung pertahanan yang ada di Sulut seperti jumlah rumah sakit, jumlah aparat keamanan,  letak geografis, jalan,  guna mengetahui bagaimana komponen itu bisa mendukung pertahanan negara jika nanti terjadi ancaman di Sulut.

Diketahui Sulut sendiri merupakan satu daerah yang rawan mengalami gangguan keamanan karena berada di ujung utara Indonesia yang secara langsung berbatasan dengan negara tetangga Filipina. Untuk itu, Sulut harus memiliki perhatian ekstra.

“Sulut merupakan bingkai pemersatu dan garda tersdepan penjaga kedaulatan bangsa dan menjadi benteng bagi tetap egaknya NKRI,” ujar Tendean.

Sementara itu, ketua tim Kolonel Paulus Sartono menyatakan bahwa perlunya mendata sarana dan prasarana komponen pendukung pertahanan RI di daerah karena ancama bisa terjadi kepan saja baik secara militer maupun non militer.

“Kami sangat berterima kasih kepada pihak Pemprov Sulut yang mau bekerjasama memberikan data dan masukan bagi kami terkait sarana pertahanan, saya mengharapkan juga warga Sulut mau ikut serta dalam mendukung pertahanan negara, “ paparnya.(Kabag humas Judhistira A.K Siwu SE,Msi)