SHS: Luruskan 14 Ribu WNI Asal Nustar Eksodus Ke Philipina

Gubernur Sulut Drs Sinyo Harry Sarundajang (SHS) meluruskan anggapan adanya 14 warga Negara Indonesia (WNI) asal Nusa Utara (Nustar) yang melakukan exodus ke Negara tetangga Philipina.

Pernyataan SHS itu sekaligus menjawab pertanyaan sejumlah wartawan nasional yang ikut mendampingi kunjungan kerja Ketua DPD-RI Irman Gusman, bersama anggota Benny Ramdhani dan Maya Rumantir dari  Talaud Jumat (15/5) kemarin, di Manado.

SHS mengatakan, yang benar bukan eksodus, tapi moyang mereka memang sudah lama tinggal dan hidup di Philipina. Itu sudah terjadi sejak ratusan tahun lalu. Mereka disana menjaga kebun -kebun mereka. Sementara status kewargga negaraannya SHS mengakui, ada yang ber KTP Indonesia maupun KTP Philipina, karena rata-rata mereka lahir di Philipina.

SHS juga menyebutkan, disana bukan hanya 14 ribu tapi 31 ribu sesuai data yang ada pada kami, jelas Gubernur dua periode ini, sembari menyatakan, mereka juga tidak hidup miskin, mereka berkebun dan ada yang menetap, ada yang pulang pergi.

Terkait dengan implikasi ekonomi SHS menyatakan, tidak ada karena baik pemerintah Indonesia (Sulut-red)  dengan pemerintah Philipina telah terjalin hubungan harmonis selama ini.

“Saya sudah beberapa kali di undang oleh pemerintah Philipina berkunjung dan  bertemu langsung melihat aktifitas mereka, justeru  keadaan mereka baik-baik saja, karena hubungan sejarah dan budaya dengan Philina sudah lama terjalin baik, sehingga mereka merasa betah,” ujar SHS.

SHS juga menyebutkan, Kita dengan Pemerintah Philipina sudah ada kerja sama yaitu Border Crosing Aggrimen (BCA) dan Border Trade Area (BTA), Begitu pula hubungan kita dari segi Security juga sudah ada  baik dengan TNI maupun Polri dan tiap tahun melakukan pertemuan secara bergantian.
Namun demikian dibutuhkan perhatian serius dari pemerintah pusat dan daerah, demi masa depan mereka di sana, pungkasnya. 

 Turut hadir Asisten Pemerintahan dan Kesra Drs Jhon Palandung dan Karo Pemerintahan dan Humas Dr Jemmy Kumendong MSi.(Kabag humas Drs jahja Rondonuwu MSi selaku jubir pemprov).

   

   

Gubernur Minta Pertamina Tindak Tegas Agen Nakal

maraknya keluhan masyarakat terkait dengan harga gas elpiji 3 kg bersubsidi melambung, membuat keprihatinan dari Gubernur Sulut Dr Sinyo Harry Sarundajang. Menurut orang nomor satu di Sulut ini, para agen ataupun pangkalan jangan memanfaatkan situasi ini untuk mencari keuntungan sendiri. Apalagi kebutuhan masyarakat akan gas elpiji 3 kg ini sungguh tinggi sehingga masyarakat akan berusaha mencarinya meski harganya mahal.
"Kami sudah melakukan pertemuan dengan Pertamina dan Hiswana Migas beberapa waktu lalu, dan telah disepakati bahwa mereka akan menindaki agen ataupun pangkalan yang menjual harga gas elpiji diatas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan, kita berharap mereka akan langsung action," ungkap Gubernur pilihan rakyat Sulut pertama ini.
SHS juga berharap agar pendistribusian elpiji 3kg dapat segera dinormalkan sehingga masyarakat tidak akan lagi kesulitan mencarinya, apalagi menjelang bulan puasa tentunya kebutuhan gas elpiji ini akan meningkat. Pemprov Sulut tentunya akan terus memonitor perkembangan masalah gas elpiji 3 kg ini, apalagi masalah ini menyangkut kepentingan masyarakat umum.
"Pemerintah bersama pihak terkait akan berusaha menyelesaikan masalah ini sehingga masyarakat tidak akan lagi dipersulit," ujarnya.
Gubernur juga meminta kepada agen segera hentikan penjualan langsung gas elpiji 3 kg ke warung-warung, dan harus menaati mekanisme pola pendistribusian mulai dari SPPBE menuju Agen, kemudian ke pangkalan, nanti dari pangkalan ini yang menjual ke warung-warung atau kepada masyarakat, tegas SHS sembari meminta Pertemina segera mengawasi sekaligus memberi sangsi tegas terhadap sopir agen nakal tersebut.
Jika masih terjadi kelangkaan seperti sekarang ini pertamina segera melakukan operasi pasar, tegas SHS.
Yang menjadi penyebab terjadinya kelangkaan gas elpiji 3 kg di masyarakat saat ini, dikarenakan ulah yang tidak terpuji yang dilakukan sopir di tingkat agen yang menjual langsung ke warung-warung, sehingga ada beberapa pangkalan menjadi kosong serta harganya sudah melambung tinggi di luar HET, ujar Karo Perekonomian Janne Mendur SE.
Pihaknya menyebutkan, dari hasil kunjungan monitoring Biro Perekonomian baru lalu kami mendapati hal itu dimana kendaraan milik agen langsung menjual ke warung-warung dan ini kami dapati di kelurahan teling dan tuminting Manado.
 Pertamina juga diharapkan, harus memberi informasi keadaan stok gas elpiji 3 bersubsidi yang tersedia saat ini, agar supaya masyarakat tidak dirugikan, harap Mendur.
Diketahui harga agas elpiji 3 kg bersubsidi di Manado saat ini bervariasi mulai dari Rp. 25 ribu hingga Rp.30 ribu rupiah pertabung. (Kabag humas Drs Jahja Rondonuwu MSi selaku jubir pemprov).     

Wagub Ajak Warga Nustar Jakarta Maknai Berita Kenaikan Yesus

Masyarakat Nusa Utara (NusTar ) yang berada di Ibu Kota Jakarta  menyatakan keprihatinan sekaligus ikut mendoakan saudara mereka yang kini berada di tempat-tempat pengungsian akibat terkena dampak erupsi gunung berapi karangetang di kepulauan Siau beberapa waktu lalu.
Hal ini diungkapkan masyarakat Nustar kepada Wakil Gubernur Sulut Dr Djouhari Kansil MPd saat beribadah bersama memperingati  Hari Kenaikan Yesus Kristus dijemaat GMIST Mahanaim Jakarta Kamis  (14/05) kemarin, yang berlangsung khusuk.
Selain ikut mendoakan warga Siau, Wagub pun turut di doakan mereka, untuk memohon sekiranya masyarakat Nustar di Jakarta mau mengulurkan tangan termasuk dari jemaat GMIST untuk meringankan beban dari sanak saudara mereka di Siau.
Saat menyampaikan sambutan Wagub berharap, dukungan masyarakat Sulut yang ada di Jakarta dan sekitarnya, berupa sumbangan ide serta pemikiran serta doanya, agar warga Siau yang mengalami musibah untuk tetap tabah dalam menghadapi gejala alam tersebut.
Wagub yang juga selaku hamba Tuhan,  mengingatkan akan makna umat kristen dalam merayakan hari Kenaikan Yesus Kristus.
"Kenaikan Yesus kesorga merupakan kemenangan, sekaligus memiliki pesan bahwa kenaikan Yesua kesorga adalah kemenangan bagi orang-orang percana," jelas Ketua PKB jemaat GMIM Pniel Tuna Wawonasa.
Peristiwa tersebut telah menjadi berkat bagi kita sebagai anak-Nya, sekaligus kita dinyatakan sebagai pemenang, ujar Ketua PKB Wilayah Mawakom.
Untuk itu Jemaat GMIST di Jakarta diharapkan, untuk hidup dalam iman dan menjadi surat yang dapat dibaca bagi semua orang serta senantiasa membawa damai sehahtera. (Kabag humas Drs Jahja Rondonuwu MSi selaku jubir pemperov).

Kansil Hadiri Rakornas PIP 2015

Wakil Gubernur Sulawesi Utara, DR Djouhari Kansil MPd Rabu (13/05) turut menghadiri kegiatan yang bertujuan melakukan pembenahan aparat   Pengawasan Intern Pemerintah (PIP) dalam berbagai aspek.
Rakornas PIP tersebut berlangsung di Aula Gandhi Kantor Pusat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jalan Pramuka No. 33  Jakarta Timur, dan buka secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Ir Joko Widodo (Jokowi).
Kansil mengatakan bahwa kegiatan tersebut diikuti oleh aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yang bertanggung jawab melakukan pengawasan intern sesuai tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien guna mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.
Kegiatan rakornas PIP bertema "Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam rangka Mengawal Akuntabilitas Pembangunan Nasional" dilaksanakan untuk memperoleh gambaran nyata APIP saat ini di Indonesia.
Berdasarkan hasil penilaian terhadap 417 APIP daerah yang telah dilakukan BPKP sampai Desember akhir 2014 dengan menggunakan Internal Audit Capability Model (IA-CM), sebanyak APIP (11,99 persen) berada pada level 2 (Infrastructure) dan sebanyak 367 APIP (88,015) berada pada level 1 (Initial).
Ditandaskan Kansil bahwa melalui rapat koordinasi nasional (Rakornas) diharapkan menghasilkan sejumlah persamaan persepsi dan langkah  strategis antara lain   tersusunnya kebijakan peningkatan kapabilitas APIP daerah, serta peningkatan kapabilitas menjadi bagian dari dokumen perencanaan (RPJMN/D, Renstra).
Ditambahkan mantan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Sulut ini bahwa pemerintah pusat mengharapkan akan segera tersusunnya grand design peningkatan kapabilitas APIP, dan tersusunnya roadmap peningkatan kapabilitas menuju level 3, berikut action plan-nya.
usai dibuka oleh Jokowi,  rakornas PIP dilanjutkan keynote speech ketua BPK, dilanjutkan paparan Menteri PAN dan RB, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Mendagri, Menkeu, Serta Menteri PU dan Pera. Dan diteruskan oleh Kepala BPKP Ardan Adiperdana dengan narasumber Deputi Kepala BPKB Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Polhukam dan PMK, Irjen Kemenhub, Inspektur Provinsi Jawa Barat dan Ketua DPN AAIPI.(Kabag humas Drs. Jahja Rondonuwu,Msi selaku jubir pemprov sulut)

Sekprov Lantik Dewan Pengurus Korpri Boltim.

Sekretaris Daerah Provinsi Sulut Ir. Siswa R Mokodongan, rabu (23/5) melantik dewan pengurus Korpri Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Pelantikan dilaksanakan di kantor Bupati Boltim, disaksikan juga oleh Bupati Sehan Lanjar.

Dalam sambutan pengarahan Mokodongan mengatakan Anggota dewan pengurus Korpri Boltim melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebaiknya. Korpri Harus tetap profesional dan berdedikasi dalam melayani masyarakat.

Korpri sebagai mesin penggerak pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, tetap jalankan misi Korpri dan terus ciptakan kedamaian di wilayah Boltim karena itu merupakan jalan menuju kesejahteraan masyarakat. Banyak tugas yang di bebankan dan terkait dengan kebutuhan masyarakat  namun harus tetap menjaga netralisasi dalam pemerintahan. Anggota Korpri jangan terlibat politik praktis.

Dengan di kukuhkan pengurus baru, menghadirkan bibit cemerlang, tetap bertanggungjawab dan berkinerja dengan baik, Jangan ada anggota korpri yang tidak melaksanakan tugas sebaiknya, jika ditemukan ada pelanggaran harus di tindak sesuai ketentuan.

SHS: Warning Kabupaten/Kota Segera Bersihkan Data Kependudukan Ganda

Gubernur Sulut Dr Sinyo Harry Sarundajang (SHS) mewarning pemerintah Kabupaten/Kota se- Sulut untuk segera melakukan pembersihan data ganda dan data anomali dari daftar agregat kependudukan per kecamatan (DAK2).

Hal itu kiranya segera dilakukan Kabupaten/Kota melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), karena sudah sangat  mendesak untuk di dimasukan di Kementerian Dalam Negeri, terkait dengan Pilkada serentak Gubernur/Wagub Sulut, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota pada bulan Desember 2015 mendatang, tegas SHS kepada sejumlah wartawan di kantor Gubernur, Rabu (13/5) kemarin.

“Saya berkewajiban memerintahkan kepada Bupati/Walikota untuk melakukan pembersihan data ganda dan data anomali dari daftar kependudukan yang ada itu, agar tidak menggangu persiapan Pilkada serentak didaerah ini,” ujar SHS.

Karo Pemerintahan dan Humas Setda Provinsi Sulut Dr jemmy Kumendong MSi didampingi Kabag Pemerintahan Boslar Sanger SE mengatakan, sebagaimana petunjuk Direktur Pengembangan Kebijakan Kependudukan Ditjen Dukcapil Drs Syabnikmat Nizam MSi pengiriman data yang sudah dibersihkan dari data ganda dan data anomali tersebut, paling lambat tanggal 17 Mei 2015 sudah masuk di Kemendagri Cq Direktorat Dukcapil.

Untuk itu Kumendong berharap perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten/Kota se- Sulut untuk menindaklanjuti arahan dari Gubernur Sulut ini.  

Kumendong menyebutkan, data yang sudah dibersihkan itu nantinya akan menjadi data akurat untuk dimasukan kedalam daftar penduduk potensi pemilih pemilihan (DP4) oleh Kemendagri, sembari menambahkan DP4 ini rencananya akan diserahkan Mendagri Tjahjo Kumolo kepada KPU Pusat, KPUD Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota secara serentak pada tanggal 3 Juni 2015 mendatang di Jakarta, tandas mantan Karo Sumber Daya Alam. (Kabag Humas Drs Jahja Rondonuwu MSi selaku jubir pemprov).

Kansil Curhat Pembangunan Daerah ke Menteri PPN

Pemeritah Propinsi Sulawesi Utara membeberkan proses pembangunan daerah kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago awal pekan lalu.
Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Sulawesi Utara, DR Djouhari Kansil MPd yang menghadiri pertemuan Menteri PPN / Kepala Bappenas dengan para Gubernur se Indonesia di Jakarta.
Kansil mengatakan bahwa pertemuan tersebut bersifat silaturahmi sekaligus menyampaikan masukan kepada Menteri terhadap proses pembangunan baik secara nasional maupun daerah.
Hal lain yang disampaikan Kansil dalam pertemuan tersebut agar usulan dalam musrembangnas yang lalu tidak ada perubahan alias sesuai dengan usulan daerah karena itu merupakan kebutuhan daerah namun ada pula daerah mengajukan usulan tambahan untuk tahun 2016.
Kansil menegaskan bahwa Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago  memberikan apresiasi kepada para Gubernur melalui APPSI, dimana telah melaksanakan pertemuan yang dinilai sangat strategi/ penting karena itu akan dilaksanakan secara berkala.
Informasi yang dirangkum bahwa sebelumnya telah dilaksanakan pertemuan di sektetariat APPSI  dan  menghasilkan kesepakatan antara lain, melaksanakan pertemuan dengan pihak perbankan pada awal Juni 2016, Diklat atau workshop untuk Gubernur/wagub/ Sekprop tentang pemerintahan kerjasama dengan Singapore, serta melaksanakan pertemuan dengan Presiden/wapres dan setiap propinsi diperbolehkan  menggunakan Gedung sekretariat untuk kegiatan apa sajanya. (Kabag humas Drs Jahja Rondonuwu MSi selaku jubir pemprov).