Sumarsono Ajak Pol PP Kawal Pilkada Serentak

Penjabat Gubernur Sulut Dr Sumarsono MDM mengajak, Satuan Polisi Pamong Praja (Sat. Pol PP) terus meningkatkan profesionalitas dalam mengawal Pilkada serentak di Sulut.

Penegasan Gubernur itu disampaikan pada apel siaga Sat Pol PP Provinsi Sulut Tahun 2015 dihalaman kantor Gubernur, Jumat ( 20/11) kemarin.

“Untuk itu tingkatkan terus kualitas pelaksanaan tugas, sehingga saudara dapat lebih professional, kompeten dan berintegrasi tinggi, yang diharapkan dapat lebih bmenunjang tupoksioperasional dilapangan,” ujar Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri RI ini.

Sumarsono mengatakan, tahapan pelaksanaan Pilkada serentak Tahun 2015 di Indonesia, termasuk di Provinsi Sulut sudah dan sementara berjalan. Sehubungan dengan itu, dalam rangka menjaga dan meningkatkan ketentraman serta ketertiban masyarakat pada saat berlangsungnya tahapan pelaksanaan pilkada Gubernur dan Bupati/Walikota serta Wakil Bupati/Wakil Walikota merupakan tanggungjawab kita bersama, termasuk jajaran Sat Pol PP dan Linmas.

Karena itu diperlukan peningkatan kapasitas dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Hal ini merupakan salah satu upaya pemerintah membantu penyelenggara pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah Prov Sulutdan Kab/ko serta Bawaslu Provinsi serta Panwas di Kab/Ko, agar semakin optimal dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing, ujar Sumarsono.

Apalagi pilkada ini terkesan istimewa dan memberikan sejumlah hal baru, berbeda dengan pilkada sebelumnya yakni pertama diselenggarakan serentak, serta tidak lagi mengenal adanya puaran kedua, artinya lebih cepat dan lebih efisien dilihat dari sejumlah aspek, tandas Sumarsono. Dalam apel siaga tersebut diikuti peleton dari unsur TNI/Polri, Linmas dan Peleton Sat Pol PP dari Kabupaten/Kota se- Sulut. (humas pemprov sulut).      

Rampangiley: Bencana Sudah Menjadi Isu Global

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangiley, menegaskan, saat ini bencana alam tidak hanya menjadi isu lokal akan tapi sudah menjadi isu global. Penegasan itu disampaikan Rampangiley dihadapan Rakor Siaga Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor Tingkat Provinsi Sulut, yang digelar Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulut, di ruang CJ Rantung Kantor Gubernur Sulut, Jumat (20/11).

Mengingat bencana alam tidak bisa diprediksi kapan itu terjadi, namun kita harus mewaspadainya, karena kejadian bencana selain telah banyak merengut jiwa manusia, tapi juga telah mengganggu hasil-hasil pembangunan berkelanjuntan, dimana pertumbuhan ekonomi bisa terganggu oleh karena bencana, apakah gunung meletus, banjir maupun kebakaran hutan, ujar mantan Dan Lantamal VIII Manado itu.

Oleh karena itu, mantan Deputi I Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) RI meminta, pemerintah daerah harus melakukan Early Warning Sistem, berupa deteksi dini, agar masyarakat bisa terhindar dari resiko bencana, sembari menambahkan, yang jelas bencana itu mengancam keselamatan jiwa manusia. Karena itu konsep pengurangan resiko bencana diharapkan mampu dilaksanakan oleh pemerintah daerah, tandas Jenderal bintang dua yang murah senyum ini.

Sebelumnya Penjabat Gubernur Sulut, Dr Sumarsono MDM yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesra Drs Jhon Palandung MSi saat membuka sosialisasi tersebut mengatakan, beberapa hal yang harus menjadi perhatian bersama dalam mengantisipasi terjadinya banjir dan tanah longsor antara lain kondisi infrastruktur seperti bendungan, talud dan saluran air serta kondisi daerah aliran sungai, logistik  pangan dan obat-obatan, penetapan titik-titik rawan longsor, jalur evakuasi dan titik pengungsian serta tentunya kesadaran masyarakat terkait berbagai upaya pencegahan bencana yang dapat dilakukan dan langkah-langkah strategis jika terjadi bencana. Turut hadir Deputy Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Harmensyah, Direktur Tanggap Darurat Drs Junjungan Tambunan, Direktur Pemulihan dan Peningkatan Fisik Tetty Saragih, Kaban BPBD Ir Noldy Liow. (Humas Pemprov Sulut).          

          

Biro Hukum gelar Sosialisasi penyelesaian permasalahan sengketa Hukum

Biro Hukum Setdaprov sulawesi utara Kamis (19/11)  menggelar sosialisasi penyelesaian permasalahan sengketa hukum bagi kepala bagian hukum dan kasubag bantuan hukum serta pejabat eselon III-IV  di SKPD yang membidangi hukum, kegiatan tersebut dilaksanakan di Ruang Tumbelaka kantor Gubernur provinsi sulawesi utara.

Kepala biro Hukum setdaprov sulut Glady N.L. Kawatu SH, M.Si mengatakan kegiatan ini dilaksanakan sejalan dengan konsep pemerintah tentang Negara Hadir dalam setiap kegiatan yang ada, termasuk dalam pendampingan penyelesaian permasalahan sengketa hukum yang terjadi, juga apabila terjadi permasalahan terkait ASN yang terkena permasalahan hukum.

"Sangat disadari bahwa PNS/ASN, sebaik apapun bekerja, rentan ditimpa permasalahan hukum terutama terkait dgn pengelolaan keuangan. Bila hal yang tidak dikehendaki ini terjadi, maka pemerintah melalui Biro Hukum berkewajiban mendampingi dan memberi bantuan terhdap penyelesaian  sengketa hukum yg menimpa PNS, bahkan masyarakat miskin. Pemahaman jajaran pemerintah terhadap hal ini masih terbatas sehingga Biro Hukum memandang perlu mensosialisasikan hal ini agar hak hak PNS terlindungi". tegas Kawatu.

Kawatu menambahkan pelakasanaan pemerintahan harus sejalan dengan produk-produk hukum dan bersinergi dengan rencana rencana pemerintah karena hukum akan mengawal roda pemerintahan di daerah.
"Hukum sebagai dasar dan prinsip utama serta diutamakan sebagai landasan mengawal jalanya pemerintahan di daerah, konstitusi harus menjadi acuan dalam mewujudkan setiap peran pemprov," ujar Manatan karo Orpeg ini.

Pemerintah mengharapkan melalaui sosialisasi ini para peserta yang merupakan penanggung jawab hukum di lingkungan kerjanya masing-masing mampu mewujudkan kesadaran dan ketaatan hukum, serta mengerti bagaimana menyelesaikan sengketa hukum yang terjadi menyangkut pemerintah, ASN yang terkena permasalahan hukum, maupun aduan masyarakat terkait permasalahan ataupun sengketa hukum.[humas pemprov sulut].

Lapadengan dan Lukas Jadi Staf Khusus Gubernur

Mantan Kaban Lesbang Pol Sulut Gun Lapadengan SH dan Kepala Sekretariat Korpri Sulut, Yanny Lukas akan diangkat menjadi staf khusus Penjabat Gubernur Sulut.
Hal itu disampaikan Simarsono, di sela-sela Rapom Tepra di ruang Mapaluse kantor Gubernur.
"Saya akan mengangkat  pak Gun dan pak Yanny untuk menjadi staf khusus sayak, sehingga semuanya menjadi Lima orang, jelas Sumarsono.
Lanjut dikatakam Lapadengan akam di angket menjadi staf khusus bidang atabilitas swdangkan  Lukas memjadi ataf khusus bidang Lingkungan Hidup.
Sementara, untuk Empat orang Staf Ahli yaitu Star Wowor, Mieke Pangkong, Ruddy Roring, dan Steven Liow Mourits Berandus Nantinya mereka akan saya kumpul.
"Staf ahli ini jangan hanya dijadikan dekorasi pinggiran tapi sebaliknya di jadikan dekorasi utama dalam dinamika pembangunan birokrasi pemprov, tandas Dirjen Ptda Kemendagri RI ini. [Humas pemprov sulut].

Gubernur Dialog Bersama Warga Sulut Lewat Radio

Guna menjawab kerinduan masyarakat Sulut untuk berinteraksi langsung dengan Penjabat Gubernur Sulawesi Utara Dr. Sumarsono MDM, Pemprov Sulut mengadakan dialog bersama antara Gubernur dan masyarakat dalam program radio "Rakyat bertanya, Gubernur Menjawab" yang disiarkan secara langsung oleh RRI di studio RRI Manado Kamis, (19/11) pagi.

Dalam dialog tersebut, Sumarsono menegaskan selaku Dirjen Otonomi Daerah  dirinya memperhatikan calon Daerah Otonomi Baru (DOB) seperti Kota Langowan dan Provinsi Bolaang Mongondow Raya (BMR), DOB yang telah dibahas terkait aspek geografis,demografi, administratif serta pertimbangan khusus lainya di sulut akan terus dikawal di pusat. nantinya, DOB ini akan diuji selama 3 tahun, apabila berkembang dengan baik maka akan menjadi DOB definitif, namun apabila tidak berkembang sebagaimana diharapkan akan dikembalikan ke daerah induknya.

Dalam dialog tersebut Gubernur mengingatkan seluruh aparatur sipil negara(ASN) menjelang pemilukada serentak 9 desember nanti harus netral, serta berhati-hati terhadap dukungan yang dimuat dalam media sosial. "Aparatur Sipil Negara adalah perwakilan pemerintah, netralitas ASN adalah wibawa pemerintah, untuk itu ASN secara  normatif tidak diperbolehkan untuk memihak kepada calon manapun dengan mengajak atau mempengaruhi masyarakat yang lain," ujar Sumarsono.

Lebih lanjut Sumarsono tak lupa menjawab pertanyaan masyarakat mengenai Visit Sulawesi Utara, #Marijo Ka Manado, Sumarsono menjelaskan bahwa bukan hanya manado yang di promosikan, namun manado hanya merupakan entry poin bagi para tourist dan kemudian akan disebar melalui tujuan wisata di seluruh sulawesi utara ini, yang menawarkan berbagai macam wisata seperti wisata alam, budaya, religi dan kuliner.

Pemerintah juga menata kembali beberapa destinasi wisata serta memelihara yang ada dengan langkah langkah serta forum diskusi untuk memperbaiki kualitas destinasi pariwisata. "beberapa program yang sudah di launching seperti Gerakan Sulut Menanam, Gerakan Bersih kuala(GeBeKa) dan Gerakan sulut berkarya merupakan langkah pemerintah untuk mendorong serta memajukan sulawesi utara melakui penghijauan dan pembersihan lingkungan sehingga nanti kita lebih siap lagi untuk kedatangan wisatawan dalam Marijo Ka Manado," tandas Sumarsono.

Diakhir dialog, Gubernur mengajak seluruh masyarakat untuk membantu mensukseskan program pemerintah GSM dan GeBeKa serta gerakan sulut berkarya, terutama #Marijo Ka manado. serta mengingatkan masyarakat untuk turut mensukseskan pilkada serentak 9 desember mendatang. (Humas Pemprov Sulut)

Gubernur Pimpin Rapim Tepra

Gubernur sulut Dr Simarsono MDM, bersama Sekprov Ir  Siswa R Mokodongan di ruang Mapaluse, Kamis [19/11] kemarin memimpin Rapim Tepra,  per 31 Oktober 2015.

Kesempatan itu Gubernur minta perhatian serius dari Kepala SKPD meningat TA sudah akan berakhir.

Termasuk daya serap  anggaran dan realisasi fisik juga harus  diperhatikan, jelas Simarssono.

Sesuai data, hingga saat ini penyerapan anggaram APBD Provinsi Sulut realisaso keuangan 66,46 persen sedangkan fisik 72,03 persen. Dalam hal ini telahmemenuhi target yang telah ditetapkan yaitu keuangan 57 persen dan fisik 70 persen

Namun dikian terdapat catatan deviasi erhadap realisasi keuangan sebesar 9,46 persen dann fisik sebesar 2,3 persen,jelas Sumarsono.

Gubernur memberi apreskasi bagi 3 SKPD yaitu UPTD Wilayah 4,  Balai perlindungan kehutanan, taman budaya, JPTD  air min Balai Pengaduan Transaksi Keuangan.
Rata 3 SKPD ini telah  menyumbangkan angka sampai dengan . 50 an persen

Sedangkan SKPD yang realisasinya sangat rendah yaitu DKP, Dispora, Badan Pengelola Perbatasan. dan Disbudpar. RSJ Ratumbuisang. Biro Perlengkapan, serta Dishutkominfo serta Bappeda.

Kesempatan itu Gubernur mempersilahkan Inspektur Provinsi, Kaban BPKBMD, Asisten Administrasi Umum serta Sekprov, menanggapi alasan  penyebab rendahnya realisasi keuangan. Dan fisik.

Namun demikian, para Kepala SKPD yang mendapat rapor merah ini berjanji, akan meningkatkan realisasi penyerapan anggaran, dan fisik dalam mengakhiri TA 2015 ini.

Dalam Kesempatan itu Gubernur menyatakan, tahun depan PTK harus didampingi seorang staf yang memahami  administrasi keuangan. Serta setiap SKPD harus ada tenaga sarjana akuntansi. Karo pembangun Edwin  Kindangen menambahkan para Kepala SkPD telah  berjanji realisaai hingga bulan Desember nanti anrara 85 s/d 90 persen. [Humas pemprov sulut]

Kumendong terima Stuban Pemprov Lampung

Kepala Biro Pemerintahan dam Humas Dr Jemmy Kumendong MSi, di ruang kerjanya menerima kunjungan studi banding [stuban] dari kepala Biro Otda Setda Provinsi Lampung, Chandri bersama para kabag dan kasubag, Kamis [19/11] kemarin.
Chandri mengatakan, tujuan stuban tersebut terkait dengan verifikasi berkas administrasi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta masalah desk pilkada.

Kumendong menyebutkan, Pemprov Sulut biasanya menerima. Berkas dari KPU surarnyasudah lengkap. Kalau belumPemprov mengembalikan lagi. Setelah itu Pemlrov kemudaian melengkapi berkas tersebut untuk mwndapat persetujuan Gubernur, setelah itu berkasnya di kirim ke pusat dalam hal ini melalui Kemendagri RI.
Untuk mempercepat proses pemberkasan di pusat pemprov terus melukan pendekatan sosiologi. Kepada petugas di sana
Sampai adanya persetujuan, sembari menyebutkan, selama ini pemprov sulut tidakpernah menglami keterlambatan dalam proses pemberkasan di pusat, karena ada petugas kami yangengawalnya.
Sementara terkait dengan desk pilkada, itu berada di kesbang Pol. Dan desk pilkada ini berjalan lancar,karena setiap hari memberikan informasi terkini kepada Gubernur hingga kepusat. Turut hadir Kasubag Fasilitasi Pejabat Negara, Hubal dan Evaluasi Kinerja Annie J Badar S.Sos. [Humas pemprov sulut].