Pemerintah Sosialisasi Kenaikan Harga BBM

Menjelang kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, Pemerintah meminta semua pihak untuk tidak merespon secara berlebihan, bahkan mampu menerjemahkan alasan utama kenapa sampai Pemerintah harus melakukan penyesuaian harga BBM di tahun 2013 ini. ‘’Situasi ekonomi dunia yang belum menentu dan kebutuhan pembangunan infrastruktur dalam negeri perlu direspon dengan penurunan biaya subsidi BBM. Menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sudah pasti mengundang protes. Ini adalah kebijakan yang sangat tidak populer. Banyak orang menilai, keputusan itu tidak berpihak pada rakyat banyak atau kaum papa. Jika mungkin, tentu Pemerintah menghindari kebijakan yang tidak menyenangkan banyak orang ini. Namun, pada suatu kondisi tertentu seperti saat ini, mau tidak mau pemerintah terpaksa mengambil langkah yang tidak popular demi kepentingan yang lebih besar,’’ jelas Gubernur Sulawesi Utara Dr. S. H. Sarundajang melalui Kepala Biro Ekonomi Dr Adri Manengkey.

Lebih lanjut Manengkey menjelaskan, sesuai Instruksi Presiden nomor 5 tahun 2013, Pemerintah perlu melakukan sosialisasi, memberikan pemahaman secara baik dan benar kepada public terkait penyesuaian harga BBM tahun 2013 ini. ‘’Mengapa pemerintah perlu menaikkan harga Premium dan Solar karena harga jual Premium dan Solar saat ini  jauh lebih rendah daripada harga pokoknya. Pemerintah harus menambal kekurangan itu dengan mengambil uang (subsidi) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),’’ jelas Manengkey sembari menambahkan bahwa harga minyak dunia dan konsumsi dalam negeri yang semakin melonjak tinggi belakangan ini membuat subsidi untuk Premium dan Solar menjadi semakin besar.

Dalam menghitung APBN 2012, lanjut Manengkey, Pemerintah dan DPR menyepakati harga minyak mentah Indonesia sebesar US$ 90 per barel sebagai patokan. Kenyataannya, selama Februari rata rata harga minyak mentah Indonesia saat ini sudah US$ 122,17 per barel. Sedangkan konsumsi Solar dan Premium juga meningkat dari 35,8 juta kiloliter pada 2010 menjadi 38,5 juta kiloliter pada 2011 lalu. Akibatnya, subsidi untuk Solar dan Premium sepanjang 2012 melonjak dari Rp 123,6 triliun menjadi Rp 191,1 triliun. ‘’Jika harga minyak dunia terus naik, subsidi akan menggelembung di luar kemampuan anggaran negara. Padahal, pengeluaran itu akan lebih bermanfaat jika dipakai untuk keperluan lain, misalnya pembangunan jalan, jembatan, dermaga, kapal perintis, infrastruktur lain yang sangat diperlukan masyarakat atau untuk peningkat­an pelayanan pendidikan. Hal ini yang perlu dimengerti oleh seluruh lapisan masyarakat,’’ tandasnya sambil menegaskan bahwa masyarakat yang kurang mampu akan menikmati manfaat lebih besar jika harga Premium dan Solar lebih tinggi. Sebab, masyarakat yang kurang mampu bukan konsumen Premium maupun Solar.

Terkait berbagai reaksi yang akan muncul dari adanya penyesuaian harga BBM ini, berdasarkan hasil pertemuan dengan beberapa pihak terkait seperti BIN, Para Asisten bidang Pereknomian, Kabag Ekonomi Kabupaten Kota, Badan Kesbang, dan aparat Keamanan, pada Senin (17/6) Kemarin, sepakat untuk bersama-sama mengawal, menjaga, dan memberikan pemahaman terkait penyesuaian harga BBM. ‘’Pihak kepolisian akan rutin melakukan operasi, tidak boleh ada kelangkaan BBM karena stok BBM tetap ada bahkan melebihi quota normal. Diharapkan masyarakat juga melakukan pemantauan jika didapati ada permainan langsung melapor ke pihak berwajib,’’ tukas Manengkey.

Prinsipnya, tambah Manengkey, pemerintah tidak hanya menaikkan harga BBM bersubsidi. Untuk mengantisipasi melonjaknya defisit anggaran, juga ada serangkaian kebijakan mulai dari penghematan pengeluaran, optimalisasi penerimaan negara dari pajak maupun non pajak, serta memanfaatkan sisa anggaran lebih (SAL) tahun lalu. Penghematan belanja secara besar­besaran itu dilakukan dengan mengurangi pengeluaran belanja pegawai, perjalanan dinas non operasional, pembelian barang non operasional maupun honorarium. Usulan pemotongan belanja Pemerintah ini mencapai Rp 60,9 triliun. Kendati melakukan penghematan besar besaran, pemotongan belanja Pemerintah itu terbatas pada dana non­operasional sehingga tidak akan menurunkan kualitas pelayanan publik di bidang pendidikan dan sebagainya, dan tidak akan menganggu rencana pembangunan proyek proyek infrastruktur yang sangat dibutuhkan masyarakat. Pemerintah justru mengusulkan untuk menggunakan seba gian dari penghematan subsidi untuk meningkatkan beberapa program kesejahteraan rakyat dan infrastruktur. (Jubir Pemprov Sulut, Drs. Jackson F. Ruaw, M.Si)

Wagub Hadiri Pengucapan Syukur Dua Jemaat di Perbatasan Bolmong

Wakil Gubernur Sulut Dr. Djouhari Kansil MPd, Minggu (16/6) pekan lalu, menghadiri Ibadah Pengucapan Syukur di Dua Jemaat GMIBM yaitu Jemaat Sion Batu Merah dan Jemaat Bethesda Pangi Kec, Sangtombolang di perbatasan Bolmong dan Bolmut. Wagub mengatakan, pengucapan syukur bagi warga sulut merupakan bagian dari budaya lokal yang telah berlangsung cukup lama. Budaya ini diyakini dan diimani oleh umat kristiani di daerah ini sebagai momentum iman untuk mensyukuri penyertaan, pimpinan dan berkat-berkat dari pada Tuhan yang dilimpihkan kepada jemaat dalam berbagai aspek dan bidang pekerjaan. Karena itu, pengucapan syukur bukan merupakan perayaan yang dilaksanakan tanpa makna, tetapi merupakan momentum iman yang sarat dengan nilai-nilai riligius, serta cermin budaya lokal.
Kansil yang juga seorang Pelayanan Khusus di Jemaat GMIM Pniel Tuna mengungkapkan, momentum pengucapan syukur bukanlah wahana untuk berpesta pora, melainkan sebagai media pesta iman jemaat sehingga setiap anggota jemaat semakin diberikan kearifan dalam memaknai berkat-berkat yang dilimphakan,  untuk tidak dijadikan sebagai ajang seremonial keagamaan, atau hanya sebagai ritinitas tahunan saja, melainkan lebih dari itu adalah memiliki nilai-nilai religius, ujar Ketua PKB Wilayah Mawakom.
Karena itu Penasehat PKB Sinode GMIM ini mengajak ke dua jemaat ini, untuk senantiasa bereran aktif mendukung berbagai kebijakan dan program pemerintah provinsi sulut, antara lain, turut mengambil bagian dalam pemantapan program revitalisai pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan, serta berbagai kebijakan strategis lainnya. Karena itu mari kita menjadi jemaat dan masyarakat yang pro aktif,yang peduli  dan yang memiliki tanggungjawab untuk memajukan daerah semakimn hari semakin baik, semakin maju dan semakin sejahtera.
Sebelumnya Kansil telah melakukan peletakan batu pertama pembangunan rumah pastori dan peresmian aula serbaguna jemaat Sion Batu Merah bersama Ketua Sinode GMIBM Pdt Ch. Raintama P STh. Usai melakukan peresmian. Pnt. Djouhari Kansil dipercayakan untuk memimpin Ibadah pengucapan syukur di dua jemaat tersebut. Turut hadir Kaban PMD Ricky Toemandoek, Kaban Perbatasan J Mononutu, Asisten Pemerintahan Bolmong Chris Kamasan dan pejabat pemprov lainnya.(kabag humas JacksonRuaw selaku jubir pemprov).

 
 

Wagub Buka Advokasi PUG dan PPRG

Berkaitan dengan komitmen kita dalam upaya pencapaian terget MDGs, Tahun 2015, maka salah satu dari 8 target sebagai tanggung jawab yang harus dituntaskan terkait dengan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Goal ke-3 “Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan” khususnya pada Goal ke-3 “Menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan serta semua jenjang pendidikan. Hal ini dikatakan Wagub Sulut Dr. Djouhari Kansil MPd saat membuka acara Advokasi Strategi Nasional Percepatan Pengarus Utamaan Gender (PUG) melalui perencanaan dan penganggaran responsiv gender (PPRG). Yang digelar Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BP3A) Prov. Sulut di Hotel Aryaduta manaaado, Senin (17/6) kemarin.

Kegiatan yang turut dihadiri Meneg P3A Linda Gumelar, Deputy PUG Bidang Ekonomi DR. Sulikanti Agusni, Ketua Deprov Sulut Pdt. Meiva Salindeho Lintang STh, Bupat Bolmut Hamdan Datungsolang, Wakil Walikota Bitung Max Lomban, Sekda Kab. Sangihe Welly Kumentas, serta Pejabat Eselon II Prmprov dan Kab/ko ditandai dengan penandatangan Nota Kesepahaman Pemprov dengan Meneg P3A, 

Wagub mengatakan, realisasi sampai pada Tahun 2012 telah tercapai, khususnya pada indikator rasio angka partisipasi murni (APM) perempuan/laki-laki di tingkat SD Perempuan 97,79 % dan laki-laki 98,14 % ; untuk SMP Perempuan 91, 32 % laki-laki 84,47 % ; SMA perempuan 68,32 % dan laki-laki 54,60 %, sementara di tingkat Pergurusan Tinggi angka partisipasi perempuan sebesar 13,52 % laki-laki 14,92 %.  Sedangkan angka melek huruf pada kelompok usia 15-24 Tahun,  untuk perempuan mencapai 99,35 % dan laki-laki 99,75 %. Sehingga pada Tahun 2013 ini Sulut mendapatkan piagam pengharggaan “Program Kesetaraan Gender “di bidang pendidikan dari Mendiknas, jelas mantan Kadis Diknas Prov. Sulut.

Sedangkan Indeks pembangunan manusia (IPM) Kansil menyebutkan, mencapai 76,54 yang menempatkan sulut pada rangking 2 nasional. Hal ini menggambarkan partisipasi perempuan mendorong indeks pembangunan gender (IPG) mencapai 68,60 % pada tahun 2011. Sedangkan partisipasi perempuan eksekutif/legislatif yang memadai telah mendorong indeks development gender (IDG) mencapai 68,61 %, ujar jebolan Dr Unmer malang.

Sementara Meneg Linda Gumelar memberikan apresiasi kepada Pemprov Sulut yang telah menggelar peremuan ini, karena merupakan momentum yang sangat penting bagi kita semua untuk menyamakan persepsi sekaligus mensinergikan berbagai langkah dan upaya dalam mendukung percepatan implementasi strategi pengarusutamaan gender (PUG) melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG) serta pemenuhan hak perempuan dan perlindungan anak di Provinsi Sulut dimasa mendatang.

Kepala BP3A Provinsi Sulut Ir. Mieke Pangkong MSI menyebutkan, secara umum pencapaian kesetaraan genderdi Sulut dariwaktu kewaktu menunjukan perkembangan yang semakin membaik. Tahun 2011 IPM sulut menduduki rangking dua nasional, sedangkan IPG yaitu 68, 6 urutan ke-6 dari  33 Provinsi.  Artinya SDM dan pencapaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki cukup baik dibandingkan dengan daerah lain. ( Kabag humas Jackson Ruaw selaku jubir pemprov).       

       

Onibala : Mantapkan Kinerja Pemerintah

Penyelenggaraan pemerintahan umum di wilayah provinsi tidak lepas dari tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil perintah pusat di daerah yang ditinjau dari perspektif normatif, realita hubungan provinsi dan kab/kota dan arah kebijakan yang dilkakukan dalam kontek dekonsentrasi merupaka dinamika  yang harus dilalui dalam rangka pemantapan kinerja pemerintah yang paripurna.Demikian dikatakan Gubernur Sulut yang disampaikan oleh Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesra Drs. M. M. Onibala, MSi saat membuka acara Fasilitasi Gubernur Terhadap Pemerintah Kabupaten/Kota di Bidang Ekonomi, Industri dan Perdagangan Bebas serta Rakor Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Provinsi bertempat di Swiss-Belhotel Maleosan (17/6) Manado.

Onibala saat pembukaan didampingi oleh Dirjen Pemerintahan Umum Kemendagr DR. Made Suwandi  dan Kepala Biro Pemerintahan dan Humas DR. Noudi R. P. Tendean, SIP, MSi mengatakan bahwa Penguatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan  NKRI harus sejalan dengan ketentuan dan diatur melalui kebijakan yang lebih operasional dan gubernur perlu diberikan peranan dalam keseluruhan aspek manejemen pemerintahan daerah. Dan Pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi menyangkut pengelolaan kawasan ekonomi, industri dan perdagangan bebas sesuai dengan perundang-undangan dimaksudkan untuk menciptakan koordinasi dan sinergis dalam pembangunan di provinsi maupun kab/kota untuk menghindari terjadinya tumpang tindih program/kegiatan sektor dengan progran daerah.” Kata Onibala.

Pada kesempatan itu Onibala mengharapkan kiranya kegiatan ini akan dapat mensolusikan mis-interetasi dan mis-implementasi dengan penyelenggaraan pemerintahan umum di wilayah provinsi demi gerak pacu pembangunan daerah agar dapat mencapai dan menjawab visi terwujudnya sulut sebagai pintu gerbang indonesia di kawasan asia pasifik menuju masyarakat yang semakin berbudaya, berdaya saing dan sejahtera.

Sebelumnya diawali laporan dari Kepala Biro Pemerintahan dan Humas DR. Noudi R. P. Tendean, SIP, MSi yang mengatakan maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum dan untuk membina, mengawasi, monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pengelolaan kawasan ekonomi, industri  serta perdagangan bebas. Dan acara ini diprakasai oleh Kepala Bagian Pemerintahan Drs. Lucky Taju, MSi dan Sub Bagian Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Boslar Sanger,SE akan dilaksanakan dari tanggal 17 s/d 19 Juni 2013 dan diikuti instansi terkait baik provinsi maupun kab/kota. (Kabag Humas Drs Jackson F Ruaw, MSi selaku jubir pemprov)

Sulut Wakili KTI Untuk Sosialisasi ASEAN

Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI kembali mempercayakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk menggelar iven yang bersentuhan langsung dengan kerja sama Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (Perbara) atau lebih populer dengan sebutan Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). Hal ini terungkap ketika tim Tim Aju Ditjen Kerja Sama ASEAN bertemu langsung dengan Kepala Biro Pemerintahan dan Humas Setdaprov Sulut Dr. Noudy Tendean di ruang kerjanya pada Senin (17/6) Kemarin. Dari pertemuan tersebut, Tim Aju memohon bantuan Pemprov Sulut untuk memfasilitasi sebuah pertemuan yang melibatkan para Pengelola media cetak, elektronik, dan online serta para pejabat kehumasan yang ada di Sulut. ‘’Ada beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan diantaranya working dinner, seminar, serta forum group discussion, dimana semua agenda ini akan fokus membicarakan tentang ASEAN seperti apa dan bagaimana,’’ ujar Ibnu Swantoro, salah satu Tim Aju Kemlu.

Menjawab hal tersebut, Tendean mengatakan bahwa pada prinsipnya Pemprov Sulut sangat senang dan bangga dengan kepercayaan ini, bahkan akan membantu semaksimal mungkin mengingat selama ini bapak Gubernur Sarundajang juga sangat konsen menjadikan Sulut sebagai salah satu pintu gerbang baru Indonesia ke Asia Pasifik. Bahkan menurut Tendean, menjawab berbagai pertanyaan tentang kesiapan negara lain tentang siap tidaknya Indonesia menghadapi ASEAN connectivity, Sulut sejak sekarang sudah mempersiapkan diri dengan berbagai pembangunan infrastruktur penunjang seperti jalan tol, pelabuhan internasional, dan bandara. ‘’Juga berbagai kesiapan sumber daya manusianya,’’ terang Tendean yang pada kesempatan tersebut didampingi Kabag Humas Jackson Ruaw M.Si dan Kasubag Pengumpulan Penyaringan Informasi Vanda B. Jocom M.Si.

Lanjut Doktor cum laude jebolan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta ini menjelaskan, ASEAN merupakan sebuah organisasi geo-politik dan ekonomi dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara, yang didirikan di Bangkok, 8 Agustus 1967 berdasarkan Deklarasi Bangkok oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan negara-negara anggotanya, memajukan perdamaian dan stabilitas di tingkat regionalnya, serta meningkatkan kesempatan untuk membahas perbedaan di antara anggotanya dengan damai. ‘’Tapi fakta membuktikan bahwa sampai sekarang masih ada juga pihak yang belum mengetahui tentang kerjasama ASEAN tersebut. Dan inilah yang melatarbelakangi pihak Kemlu dan Pemrov Sulut untuk melakukan sosialisasi bahkan sharing pendapat lewat fgd, seminar, dan dinner working,’’ ujar Tendean sembari menambahkan bahwa luas wilayah laut ASEAN yang tiga kali lipat dari luas wilayah daratan dimana pada tahun 2010 kombinasi nominal GDP ASEAN telah tumbuh hingga 1,8 Triliun Dolar AS. Jika ASEAN adalah sebuah entitas tunggal, maka ASEAN akan duduk sebagai ekonomi terbesar kesembilan setelah Amerika Serikat, Cina, Jepang, Jerman, Perancis, Brazil, Inggris, dan Italia. ‘’Dan menariknya, data dan fakta saat ini menunjukan Sulut akan mewakili kawasan timur Indonesia untuk mewujudkan hal tersebut,’’ tandasnya pasti.

Selanjutnya, generasi keturunan langsung Kapten Czi (Anm.) Pierre Andreas Tendean ini menjelaskan, kerja sama ASEAN tidak hanya mencakup bidang ekonomi saja tetapi juga ilmu pengetahuan dan teknologi, kebudayaan dan informasi, pembangunan serta keamanan dan kerja sama transnasional lainnya. ‘’Dijadwalkan, working dinner, seminar, dan fgd akan dilaksanakan pada bulan Juli nanti dengan melibatkan seluruh pengelola media di Sulut, Pejabat Kehumasan, dan khusus seminar akan bekerjasama langsung dengan Unsrat Manado,’’ terang mantan Direktur IPDN Kampus Manado ini. (Jubir Pemprov Sulut, Drs. Jackson F. Ruaw, M.Si)

HADIRI PELANTIKAN PENGURUS PORDASI SULUT, SHS INGATKAN M2O KEMBANGKAN INDUSTRI BERKUDA

Setelah berhasil melaksanakan musyawarah daerah Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (PORDASI) Sulawesi Utara,  pada tanggal 20 April 2013 yang lalu, dan telah memilih pimpinan Pengurus Provinsi (Pengprov) Pordasi Sulut, Jumat Siang (14/6) bertempat di gelanggang pacuan kuda maesa, tompaso, minahasa, dilakukan pelantikan Pengprov Pordasi Sulut Masa Bhakti 2013-2017. Pelantikan dilakukan oleh Ketua Umum Pengurus Pusat Pordasi Bapak M. Chaidir Eddy Saddak, dan dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Utara Dr. SH. Sarundajang, Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Sulut, Staf Ahli Gubernur Bidang Politik dan Hukum, Bupati Boltim, Dandim Minahasa, pengurus KONI dan pordasi Sulut. Ketum Pordasi mengapresiasi Sulawesi utara sebagai pelopor sejarah perkembangan Pordasi di indonesia, dan telah mengukir  prestasi dalam berbagai event berkuda yang dilaksanakan di Indonesia. "Dengan kepemimpinan Gubernur Sulut Dr. SH Sarundajang, olahraga berkuda akan mendapatkan perhatian yang lebih besar dan semakin maju," ujar Pak Edi panggilan akrabnya Ketum Pordasi. Dalam sambutannya Gubernur Sulut SHS, menyampaikan Selamat atas pelantikan pengprov pordasi sulut, dengan harapan acara pelantikan ini menjadi momentum penting bagi upaya pengembangan olahraga berkuda menuju industri berkuda yang profesional dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat."saya yakin pengurus yang dinakhodai oleh Sdr Mecky M. Onibala, mampu memenuhi harapan masyarakat berkuda. Menjadi tantangan pengurus baru untuk ke depan menjadikan olahraga ini dari, oleh dan untuk kesejahteraan masyarakat, " ujar SHS. Lebih lanjut menurut SHS, tanggung jawab pengurus untuk menggelar agenda2 perlombaan bukan saja berskala nasional tapi juga internasional. Dengan adanya event berkuda, akan merangsang dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat berkuda. Jika dilaksanakan event2 besar, maka masyarakat umum, khususnya komunitas berkuda, seperti para Breeder (peternak kuda), groom (perawat kuda), riding boy/profesional rider (penunggang kuda/jockey), pelatih serta penggemar dan pemerhati kuda, baik langsung maupun tidak langsung akan merasakan dampaknya bagi peningkatan pendapatan dan ekonominya, karena pasti akan ada usaha-usaha meningkatkan kualitas dan kapasitas kuda. SHS juga memberi apresiasi atas kehadiran Ketum Pordasi, dan secara langsung meminta dukungan serius terhadap peningkatan program kerja pordasi dan pengembangan komunitas berkuda di Sulut." Saya minta pa ketum Pordasi untuk membantu hadirnya Kuda Pejantan yang berkualitas untuk masyarakat berkuda di Sulut," diiringi tepuk tangan meriah ribuan komunitas dan pemerhati olahraga berkuda yang hadir. Di akhir sambutannya SHS menegaskan bahwa Pemprov Sulut akan mendukung terutama pengembangan sarana dan prasarana pacuan kuda, sehingga ke depan gelanggang ini menjadi arena yang bertaraf internasional, dan sebagai warisan sejarah, olahraga berkuda di Sulut semakin dikenal dan berkembang, bahkan kegiatan berkuda dapat menjadi agenda pariwisata (Kabag Humas JF Ruaw) 

WAGUB PRESENTASIKAN WILAYAH PERBATASAN SULUT : KOMITE I DPD RI INISIASI RUU WILAYAH PERBATASAN

Wakil Gubernur Sulawesi Utara Dr. Djouhari Kansil, MPd, Rabu 12 Juni 2013 bertempat di Ruang GBHN Gedung Nusantara V Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, mempresentasikan isu, permasalahan dan kebijakan pengembangan wilayah perbatasan kepulauan di Sulawesi Utara dihadapan Ketua, Wakil Ketua  dan 32 Anggota Komite I DPD RI, Tim Kerja RUU Daerah Perbatasan, yang juga dihadiri oleh delegasi 8 provinsi yang memiliki wilayah perbatasan antar negara.  Hal ini terkait dengan acara Focus Group Discussion dengan tema “Menggagas Format Pengelolaan Daerah Perbatasan di Indonesia" yang digagas oleh Komite I DPD RI, komite yang membidangi otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah serta antar-daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pemukiman dan kependudukan, pertanahan dan tata ruang     , serta politik, hukum, dan hak asasi manusia.

Delegasi Sulawesi Utara dipimpin langsung Wakil Gubernur Sulawesi Utara Dr. Djouhari Kansil, MPd, didampingi Kepala Badan Perbatasan Bartolomius Mononutu, SH, Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik Drs. John H. Palandung, M.Si, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Drs. Maurits Berhandus, SH,  Kepala Biro Pemerintahan dan Humas Dr. Noudy R.P Tendean, SIP,M.Si, dan Staf Bagian Otda Jefry Rogahang, SSTP.

Focus Group Discussion ini untuk meminta pendapat dan tanggapan stakeholders seperti kementerian/lembaga, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dan pemerintah provinsi yang memiliki wilayah perbatasan antar negara, yaitu Sulawesi Utara, Sumatera Utara, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, dan Papua, terkait format dan model pengelolaan daerah perbatasan maupun substansi dari RUU daerah Perbatasan.

FGD ini adalah  untuk mengkaji urgensi dan relevansi Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Perbatasan sebagai usul inisiatif  DPD RI.  Dalam pengantarnya, Ketua Komite I DPD Alirman Sori, SH, M.Hum, MM, menjelaskan bahwa pihaknya menganggap RUU Daerah Perbatasan memiliki urgensi dan relevansi karena keterbelakangan, ketertinggalan, serta keterisoliran daerah perbatasan di wilayah Indonesia. "Selalu dan setiap saat daerah perbatasan meneriakkan keterbelakangan, ketertinggalan, dan keterisoliran mereka. Jika nanti undang-undang ini lahir, benar-benar bisa memenuhi kebutuhan daerah perbatasan," ujarnya.

Wilayah Indonesia berbatasan dengan banyak negara, baik perbatasan darat (kontinen) maupun laut (maritim). Batas darat wilayah Indonesia dengan Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste berlokasi di tiga pulau, empat provinsi, dan 15 kabupaten/kota. Sedangkan batas laut wilayah Indonesia dengan India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Palau, Australia, Timor Leste, dan Papua Nugini berlokasi di 92 pulau terluar, termasuk pulau-pulau kecil.

Wakil Gubernur Sulawesi Utara Dr. Djouhari Kansil, MPd, yang diberikan kesempatan pertama, menyampaikan antara lain mengenai posisi strategis wilayah perbatasan kepulauan dalam konstelasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dikatakan bahwa saatnya kita melakukan perubahan, mulai dari perubahan mind-set tentang perbatasan/kepulauan sampai pada perubahan kebijakan strategis nasional untuk mengembangkan wilayah perbatasan sebagai beranda depan, benteng NKRI penegak kewibawaan bangsa. Karenanya wilayah perbatasan Indonesia dibagian utara yaitu Miangas, Marore dan pulau-pulau terdepan lainnya yang berbatasan dengan negara tetangga, yang ada di wilayah Nusa Utara harus diperkuat dan dibangun. Karena realitas permasalahan di daerah perbatasan, apalagi di kepulauan sangatlah terkebelakang disbanding dengan daratan. Oleh karena itu harus ada keberpihakan  kebijakan nasional atas daerah-daerah perbatasan, jangan sampai setelah satu dua pulau hilang, baru kita sadar dan bereaksi. Mari kita jaga, rawat dan pelihara daerah perbatasan kita, ujarnya. 

Kansil juga menyampaikan beberapa usul kebijakan antara lain perlunya manajemen pemerintahan khusus wilayah perbatasan kepulauan,  proporsionalitas sharing dan distribusi fiscal berdasarkan luas wilayah, termasuk laut, pengembangan sistem pembangunan yang saling interkoneksitas antara daratan dan lautan, pengembangan infrastruktur ekonomi, pendidikan dan kesehatan.  Termasuk juga penting dan strategisnya  pembentukan daerah otonom baru di wilayah perbatasan kepulauan untuk memacu dan mempercepat proses pembangunan di wilayah perbatasan kepulauan Nusa Utara. Terkait dengan itu, pada akhir presentasi Djouhari Kansil, yang juga sebagai Ketua Umum Presidium Pembentukan Provinsi Perbatasan Nusa Utara  juga menyampaikan dokumen usul pembentukan Provinsi Perbatasan Nusa Utara sebagai aspirasi masyarakat di wilayah perbatasan kepulauan Nusa Utara, yang diterima langsung oleh Ketua Komite I DPD RI   Alirman Sori, SH, M.Hum, MM, didampingi Wakil Ketua Komite , dan direspon positif untuk ikut mengawal proses ini (Kabag Humas JF Ruaw).