Salah satu faktor penghambat bagi perwujudan Good Governance di
Indonesia, adalah masalah korupsi yang oleh berbagai kalangan telah dianggap
membudaya dalam tubuh pemerintahan di Indonesia. Hal ini diungkapkan, Wakil
Gubernur Sulut Dr. Djouhari Kansil MPd pada Rakor dan Konsultasi-IV Support to Indonesia’s Island of Integrity Program for Sulawesi (SIPS),
dihotel Sintesa Peninsula Manado, Selasa (2/7) kemarin.
Kegiatan sebagai program kerjasama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Canadian
International Development Agency (CIDA) dan Cowater International Inc, diikuti
para Bupati/Walikota, pejabat pemprov dan Kab/Ko serta pegiat anti korupsi di daerah ini.
Karena itu, upaya untuk mewujudkan good Governance dalam
pemerintahan Indonesia harus dimulai dengan percepatan pemberantasan korupsi
sebagai salah satu patologi dalam birokrasi pemerintahan di Indonesia, ujar
putra terbaik nusa utara ini, sembari menyatakan, korupsi merupakan tindakan
yang Extra Ordinary Crime, yaitu perbuatan kejahatan yang luar biasa, yang
penanganan pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi di
tuntut cara-cara yang luar biasa pula, tegasnya.
Karena itu saya
menilai kegiatan ini, merupakan upaya
dan langkah cerdas dalam rangka membangun tanpa korupsi. Karena itu semua
stakeholders terkait di daerah ini harus mendukungnya, sembari berharap kiranya
melalui forum ini akan memberikan pencerahan dan pembekalan terkait dengan
strategi pencegahan korupsi di daerah sulut, tambah Kansil. Hadir Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja. (Kabag humas
Jackson Ruaw selaku jubir pemprov).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar