Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Terbaik, Pemprov Sulut Terima Penghargaan Dari Wapres

Di penghujung tahun 2013 ini Pemerintah Provinsi Sulut tetap konsisten terhadap menerapkan tata pemerintahan yang baik (good governance) dengan pelaksanaan pemerintahan yang efektif, efisien serta akuntabel. Pemerintah pun melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) yang berkompeten secara rutin memberikan penilaian terhadap hal tersebut yaitu pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah ( LAKIP) pada tahun ini memmberi nilai 65,45 bagi Provinsi Sulut. NilaI tersebut naik dari tahun 2012 lalu yaitu 60, 54. Capaian itu menghantarkan Pemrov Sulut 'naik kelas' dari kategori CC ke kategori B sehingga menempatkan daerah ini sebagai salah satu yang terbaik dalam hal akuntabilitas pemerintah sehingga layak diberi penghargaan. Untuk itu, Gubernur Sulut DR.S.H. Sarundajang yang diwakili Wakil Gubernur DR. Djouhari Kansil, MPd, Senin (2/12) diundang untuk menerima Penghargaan terhadap evaluasi akuntabilitas pemerintah tahun 2013 yang langsung diserahkan oleh Wakil Presiden RI Prof. DR. Boediono di istana wapres jalan Kebon Sirih Jakarta. Wagub Kansil bersama 6 Gubernur lainnya (al. : DI. Jogjakarta, Kaltim, Jatim, Sultra, Sumsel) menerima penghargaan langsung dari Wapres karena merupakan provinsi terbaik melaporkan akuntabilitas pemerintahan di daerahnya.
Menteri PAN-RB dalam melporkan bahwa untuk kategori Pemerintah Provinsi, belum ada provinsi yang memperoleh tingkat akuntabilitas "A". "Untuk kategori pemerintah daerah provinsi, yang tertinggi adalah provinsi yang memperoleh tingkat akuntabilitas B, mereka yang terbaik", ujar Azwar. Untuk tingkat kemeterian, yang tertinggi adalah Kementeria Keuangan dan Kemenpan sedangkan untuk lembaga ditempati BPK dan KPK.
Wapres sendiri dalam sambutannya menekankan bahwa aspek penting dalam pembangunan bangsa adalah juga pembangunan institusi. "Kemajuan bangsa kita tidak terlepas dari 'the quality of the institutions' (kapasitas kelembagaan) yang kita miliki. Oleh karena itu evaluasi terhadap akuntabilitas institusi terutama institusi pemerintah. Hal ini semata-mata adalah untuk meningkatkan kapasitas, kapabilitas dan institusi yang efektif, efisien namun kokoh", ungkap Boediono.
Wagub DR. Djouhari Kansil seusai acara mengatakan bahwa penghargaan yang diperoleh pemprov adalah buah dari kerja keras aparat pemerintah provinsi dan wujud nyata komitmen pemprov mewujudkan good governance di Bumi Nyiur Melambai. "Ini adalah buah dari upaya kita semua dan wujud komitmen pak Gubernur DR. S.H. Sarundajang dan saya dalam umtuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan baik serta berwibawa", tukas putra terbaik Nusa Utara tersebut yang saat itu turut didampingi Asisten Administrasi Umum Setdaprov Sulut Nixon Watung, SH, Karo Organisasi dan Kepegawaian Jemmy Ringkuangan AP, MSi dan Kabag Tata Laksana DR. Jemmy Kumendong beserta Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Sulut John Dumais sebagai mitra kerja pemprov bidang terkait.
(Juru bicara Pemprov Sulut Judhistira Siwu, SE, MSi )

Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Terbaik, Pemprov Sulut Terima Penghargaan Dari Wapres

Di penghujung tahun 2013 ini Pemerintah Provinsi Sulut tetap konsisten terhadap menerapkan tata pemerintahan yang baik (good governance) dengan pelaksanaan pemerintahan yang efektif, efisien serta akuntabel. Pemerintah pun melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) yang berkompeten secara rutin memberikan penilaian terhadap hal tersebut yaitu pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah ( LAKIP) pada tahun ini memmberi nilai 65,45 bagi Provinsi Sulut. NilaI tersebut naik dari tahun 2012 lalu yaitu 60, 54. Capaian itu menghantarkan Pemrov Sulut 'naik kelas' dari kategori CC ke kategori B sehingga menempatkan daerah ini sebagai salah satu yang terbaik dalam hal akuntabilitas pemerintah sehingga layak diberi penghargaan. Untuk itu, Gubernur Sulut DR.S.H. Sarundajang yang diwakili Wakil Gubernur DR. Djouhari Kansil, MPd, Senin (2/12) diundang untuk menerima Penghargaan terhadap evaluasi akuntabilitas pemerintah tahun 2013 yang langsung diserahkan oleh Wakil Presiden RI Prof. DR. Boediono di istana wapres jalan Kebon Sirih Jakarta. Wagub Kansil bersama 6 Gubernur lainnya (al. : DI. Jogjakarta, Kaltim, Jatim, Sultra, Sumsel) menerima penghargaan langsung dari Wapres karena merupakan provinsi terbaik melaporkan akuntabilitas pemerintahan di daerahnya.
Menteri PAN-RB dalam melporkan bahwa untuk kategori Pemerintah Provinsi, belum ada provinsi yang memperoleh tingkat akuntabilitas "A". "Untuk kategori pemerintah daerah provinsi, yang tertinggi adalah provinsi yang memperoleh tingkat akuntabilitas B, mereka yang terbaik", ujar Azwar. Untuk tingkat kemeterian, yang tertinggi adalah Kementeria Keuangan dan Kemenpan sedangkan untuk lembaga ditempati BPK dan KPK.
Wapres sendiri dalam sambutannya menekankan bahwa aspek penting dalam pembangunan bangsa adalah juga pembangunan institusi. "Kemajuan bangsa kita tidak terlepas dari 'the quality of the institutions' (kapasitas kelembagaan) yang kita miliki. Oleh karena itu evaluasi terhadap akuntabilitas institusi terutama institusi pemerintah. Hal ini semata-mata adalah untuk meningkatkan kapasitas, kapabilitas dan institusi yang efektif, efisien namun kokoh", ungkap Boediono.
Wagub DR. Djouhari Kansil seusai acara mengatakan bahwa penghargaan yang diperoleh pemprov adalah buah dari kerja keras aparat pemerintah provinsi dan wujud nyata komitmen pemprov mewujudkan good governance di Bumi Nyiur Melambai. "Ini adalah buah dari upaya kita semua dan wujud komitmen pak Gubernur DR. S.H. Sarundajang dan saya dalam umtuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan baik serta berwibawa", tukas putra terbaik Nusa Utara tersebut yang saat itu turut didampingi Asisten Administrasi Umum Setdaprov Sulut Nixon Watung, SH, Karo Organisasi dan Kepegawaian Jemmy Ringkuangan AP, MSi dan Kabag Tata Laksana DR. Jemmy Kumendong beserta Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Sulut John Dumais sebagai mitra kerja pemprov bidang terkait.
(Juru bicara Pemprov Sulut Judhistira Siwu, SE, MSi )

Praseno Hadi: Realisasi Pendapatan Bulan Nopember 94 Persen

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah (BPKBMD) Provinsi Sulut, Praseno Hadi, AK MM mengatakan, sampai dengan Bulan Nopember 2013, khusus dari sisi Pendapatan Rp. 2.063.748 lebih sedangkan  realisasinya sebesar Rp. 1.885.940 atau mencapai 94,60 Persen. Sedangkan dari sisi Belanja Rp. 2.276.652 realisasi 1.534.734 atau 85,35 persen. Itu disampaikan Praseno Hadi pada pelaksanaan Apel Kerja PNS Pemprov Sulut, yang dipimpin Sekprov Ir. Siswa R Mokodongan, Senin (2/12) kemarin.

 Hadi mengatakan, pendapatan tersebut bersumber dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, sedangkan belanjar bersumber dari belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Mengingat, saat ini sudah memasuki akhir tahun anggaran 2013, sementara masih ada beberapa SKPD realisasi anggaran masih dibawah 50 persen. Karena itu  diharapkan SKPD yang masih dibawah 50 persen kiranya, dapat mengawal setiap SPM yang masuk di BPKBMD, sehingga realisasi penyerapan anggaran bisa meningkat sesuai harapan pimpinan. Namun demikian SPM yang masuk harus lengkap dan kami tidak mengijinkan dalam proses pemberkasan ini melibatkan pihak ketiga, kami tidak mengijinkannya itu, tandasnya.

Preseno Hadi menambahkan, SKPD yang harus dipacu penyerapan realisasi penyerapan anggaran yaitu Dinas Pekerjaan Umum Rp. 484.736.386 realisasi Rp. 268.865.782, Diknas dari Rp. 81.272.931 realiasi Rp. 37.233.528, RSUD Noongan Rp. 27.691.930. realisasi 15.398.276 dan Bappeda Rp. 15.944.230 realisasi Rp. 10.090.580. (Kabag humas Judisthira Siwu selaku jubir pemprov).   

       

  

Mokodongan: 2014 TKD Pegawai Pemprov Naik

Tahun 2014 Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) bagi para PNS dilingkungan Pemprov Sulut bakal naik. Hal itu disampaikan Sekretaris Provinsi Sulut Ir. Siswa R Mokodongan saat memimpin apel kerja pegawai bulan Nopember 2013 di ruang Mapalus, (2/12)kemarin.

Pengumuman kenaikan TKD tersebut, kita tunggu sampai pelaksanaan apel perdana awal Januari 2014 mendatang, seraya menyebutkan, kenaikan TKD ini merupakan berkat bagi seluruh PNS  Pemprov Sulut, ujar Mokodongan.

Sementara besaran kenaikan TKD Mokodongan menyebutkan, bervariasi sesuai dengan eselon yang ada, termasuk staf.

Bagian lain Mokodongan tak lupa mengingatkan, pimpinan SKPD memperhatikan pengelolaan anggaran yang bersumber dari dana APBD karena sudah memasuki akhir tahun anggaran diharapkan, tidak akan terjadi utang piutang, kuncinya.