Senin, 10 September 2018

Gubernur Olly Lantik 14 pejabat Administrator dan 51 Pejabat Pengawas Pemprov Sulut.

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey melantik 14 pejabat Administrator dan 51  pengawas di lingkungan Pemprov Sulut.

Gubernur Olly melantik total 65 pejabat secara langsung tersebut didampingi Sekprov Edwin Silangen, dilaksanakan Senin (10/9/2018) bertempat di ruang mapalus kantor Gubernur Sulut. Dalam pelantikan para pejabat diambil sumpah menurut agama kepercayaan masing-masing.

Dalam sambutan arahan Gubernur Olly menyampaikan kepada para pejabat yang baru dilantik bahwa pelantikan ini sebagai langkah peningkatan kinerja birokrasi dan pemerintahan provinsi Sulut. Momentum Ini adalah penyegaran birokrasi untuk memaksimalkan proses perubahan di lingkup ASN.

Ujung tombak jalannya pemerintahan ada di pejabat Administrator dan Pengawas. Harapan besar Gubernur kedepan dalam menghadapi globalisasi dan jaman milenial, semua bisa bekerja dengan baik. "Lakukan perubahan kinerja, pertajam kekompakan bersama dalam melaksanakan tugas tanggung jawab yang di bebankan," tegas Gubernur.

Gubernur mengingatkan tangggungjawab para pejabat kepada masyarakat dan Tuhan, saat disumpah berarti pejabat akan serius melaksanakan tugas,  Gubernur harap dalam masa bekerja bersama Gubernur dan Wagub para pejabat bisa bermanfaat dimana tujuan bekerjasama adalah mewujudkan harapan masyarakat sebagai abdi negara.

Maksimalkan apa yang menjadi hak dan tangggungjawab terkait tunjangan dan prestasi, jangan lupa kewajiban sebagai ASN, siapapun diamanpun ASN  harus punya kesadaran dalam bekerja, perlihatkan kinerja terbaik sehingga mendapat penghargaan dari pimpinan.
"Jalankan semua pekerjaan dengan baik, pasti akan mendapat penghargaan," tutup Gubernur.

Turut hadir dalam acara tersebut pejabat eselon II lingkup pemprov Sulut.(humas provinsi sulut)

Gubernur OD Optimis Bisnis Kopra Kembali Moncer

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE mengatakan turunnya harga kopra sebagai produk turunan kelapa hanya berlangsung sementara. Penurunan itu disebabkan mekanisme pasar Crude Palm Oil (CPO) dunia dan saat ini, kelapa bukan satu-satunya hasil perkebunan yang dapat diolah menjadi minyak nabati.

"Penurunan harga minyak kelapa dalam beberapa bulan terakhir ini dipengaruhi sedang melimpahnya panen produk subtitusi dari negara produsen lainnya seperti jagung, kedelai, bunga matahari yang juga bisa menghasilkan minyak. Jadi ini hanya sementara saja karena mekanisme pasar, pemerintah tidak mengaturnya," kata Olly pada Forum Academics, Business, Government, Community And Media (ABGC+M) "Sulut Sebagai Klaster Kelapa Nasional" yang dilaksanakan di Manado, Senin (10/9/2018) pagi.

Karenanya, Gubernur Olly optimis nilai komoditas unggulan bumi nyiur melambai itu bakal merangkak naik dalam waktu tiga bulan mendatang. Olly juga menyebut, selain kopra banyak produk bernilai lainnya yang dapat dihasilkan dari kelapa.

"Diperkirakan harga kopra akan naik dalam waktu tiga bulan ini atau sekitar Bulan November nanti mengikuti siklus pasar minyak dunia. Pemprov Sulut juga sedang mempersiapkan alat produksi kopra menjadi minyak kelapa langsung dan industri sabut kelapa. Nantinya turunan produk kelapa tidak hanya kopra saja tapi bisa dijadikan produk lainnya," ucap Olly.

"Seperti China yang lebih suka mengimpor kelapa utuh dari negara lain dan mengolah daging, air dan sabut kelapa menjadi produk unggulan dan bernilai jual tinggi. Jadi tidak ada bagian kelapa yang terbuang," tambah Olly.

Olly juga menerangkan Pemprov Sulut terus berupaya meningkatkan mutu kelapa melalui kerjasama dengan Balai Penelitian Tanaman Palma (Balit Palma) termasuk menghasilkan varietas baru bibit kelapa yang akan dilaunching menjelang HUT Provinsi Sulut ke-54.

"Pemprov sudah bekerjasama dengan Balit Palma dalam pengembangan kelapa. Ada varietas baru yang akan kita launching pada Bulan September ini yakni bibit kelapa ODSK Lobu. Daging kelapanya lebih banyak dan dalam setahun setiap pohon bisa menghasilkan 300 buah kelapa," beber Olly.

Untuk diketahui, Pemprov Sulut menerapkan program peningkatan berkelanjutan pada sektor tanaman tahunan, seperti peremajaan kelapa serta pemberdayaan dan penguatan kelembagaan petani kelapa.

Semua upaya tersebut terus dilakukan karena Olly menempatkan pembangunan pada sektor pertanian menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah yang tercantum dalam program kerja turunan dari RPJMD 2016-2021 yakni mewujudkan kemandirian ekonomi dengan memperkuat sektor pertanian.

Di tempat yang sama, Kepala Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi Bapelitbangda Sulut, Deny Tatuwo menerangkan tujuan dilaksanakannya forum ABGC+M.

"Kegiatan ini diselenggarakan untuk menyamakan persepsi dan menguatkan jaringan penelitian kelapa sehingga mendukung peranan Sulut sebagai klaster kelapa nasional," kata Deny.

Pertemuan itu turut dihadiri Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Rudi Mokoginta, Kadis Perkebunan, Refly Ngantung, para akademisi, petani dan peneliti kelapa. (Humas Pemprov Sulut)