Kamis, 22 Februari 2018

Resmikan Kantor OJK, Gubernur Olly Optimis OJK Mampu Cegah Investasi Bodong

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE meresmikan Gedung Kantor Perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo dan Maluku Utara di Manado, Kamis (22/2/2018) pagi.

Orang nomor satu di bumi nyiur melambai itu optimis dengan kehadiran kantor operasional OJK yang representatif tersebut mampu meningkatkan kapasitas kerja seluruh jajaran OJK, utamanya dalam mendukung progres pembangunan perekonomian di Sulut.

"Saya yakin dengan adanya gedung ini akan mengoptimalkan tugas OJK dalam memberikan pengaturan dan pengawasan terbaik di sektor jasa keuangan," katanya.

Disamping itu, Olly juga mengingatkan jajaran OJK untuk terus berupaya mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat Sulut.

"Jangan ada lagi masyarakat Sulut yang dirugikan karena investasi bodong seperti yang pernah terjadi beberapa tahun lalu. Karena itulah peran OJK sangat diperlukan untuk mencegah investasi bodong," tandas Olly.

Diketahui, peran OJK tidak hanya mengawasi dan mengatur sektor perbankan, namun juga mengawasi dan mengatur industri keuangan lainnya, seperti lembaga keuangan non bank, pasar modal, asuransi, dana pensiun dan lembaga keuangan lainnya.

Lebih jauh, Gubernur Olly mengapresiasi peranan OJK dalam mendorong Bank SulutGo sebagai bank dengan kinerja keuangan yang bagus dan mampu meningkatkan kemampuan bisnis serta kontribusi terhadap pembangunan Sulut.

"Saya sangat merasakan peranan OJK di Sulawesi Utara. Karena peranan OJK sehingga Bank SulutGo meraih prestasi yang baik," imbuhnya.

Di tempat yang sama, Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso mengapresiasi peranan Gubernur Olly yang telah menyediakan gedung milik Pemprov Sulut untuk digunakan sebagai kantor operasional OJK. Dirinya optimis dengan fasilitas itu semakin memperkuat komitmen OJK dalam mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh sehingga meningkatkan daya saing perekonomian.

"Kami berterimakasih kepada Gubernur Olly Dondokambey atas dukungannya. Fasilitas ini sangat mendukung upaya kami untuk melindungi kepentingan nasional yang meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi," katanya.

Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan OJK Sulawesi Utara, Gorontalo dan Maluku Utara Elyanus Pongsoda menyebutkan komitmen OJK terhadap prinsip-prinsipnya dalam melaksanakan tugas di bumi nyiur melambai.

"OJK dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran (fairness), " ungkapnya.

Usai penyampaian sambutan, Gubernur Olly Dondokambey dan Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menandatangani prasasti peresmian kantor perwakilan OJK Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo dan Maluku Utara.

Adapun kegiatan itu turut dihadiri Kapolda Irjen Pol Bambang Waskito, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Soekowardojo dan perwakilan dari lembaga keuangan di Sulut. (BerSin) (Humas Pemprov Sulut)

Komitmen Tentang Pelayanan Publik, Wagub Kandouw Saling Tukar Informasi Perijinan Di Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Bali


Wakil Gubernur Sulut Steven O.E Kandouw didampingi oleh Plt Kadis Penanaman Modal dan PTSP Sulut Henry Kaitjily mengadakan kunjungan kerja di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali.yang diterima  langsung oleh Kepala Dinas  Ida Bagus Made Parwata, SE., MSi di ruang kerjanya  kamis  (22/02/2018) siang kemarin
.
Menurut Wagub Kandouw kunjungan kerja ini  adalah untuk  saling tukar menukar informasi dan best practices tentang proses perijinan satu pintu di Provinsi Bali. Hal ini juga sebagai bagian dari upaya pembenahan pelayanan publik di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulut menjadi efisien, akuntabel, terbuka dan mencegah praktek korupsi searah dengan komitmen para kepala daerah bersama KPK kemarin  di rakor dan supervisi pencegahan serta penindakan pidana korupsi terintegrasi,  kata Kandouw

Lanjutnya , pertemuan ini merupakan upaya jemput bola dalam  pembenahan pelayanan perijinan satu pintu di provinsi sulut . Pembenahan juga termasuk membuat peraturan gubernur ( pergub ) baru tentang pelimpahan wewenang seluruh pemberian ijin prinsip dan strategis kepada dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, ujar Wagub Kandouw.


Sementara itu menurut Kadis Penanaman Modal dan PTSP Ida Bagus Parwata SE M.Si mengatakan semua  perijinan yang menjadi kewenangan Provinsi sudah dilimpahkan ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi  Bali.
"Kalau di Bali  semua  yang menyangkut perijinan semua telah diserahkan Bapak Gubernur kepada Dinas Penanaman Modal dan PTSP, kata Parwata.
Diakhir pertemuan  dilakukan pertukaran cenderamata dan foto bersama dan dalam pertemuan ini turut di hadiri oleh BupatiTonny Supit dan sejumlah pejabat Sitaro.