Buka Rapat Koordinasi Lintas Sektor Penanggulangan Kemiskinan, Wagub Steven Bahas Tingkat Kemiskinan Di Sulut

Wakil Gubernur Sulut Steven O.E Kandouw membuka Rapat Koordinasi Lintas Sektor Penanggulangan Kemiskinan Sulawesi Utara di Hotel Aryaduta rabu (14/11/18 ) pagi

Wagub  Kandouw mengatakan angka kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara mengalami tren yang positif. Saat ini tahun 2018 angka kemiskinan Sulut berada pada posisi 7,8 persen dari 8,9 persen tahun 2016 sesuai data Badan Pemeriksa Statistik (BPS).

Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw menyebutkan jurus jitu agar angka kemiskinan turun.

“Tidak ada jalan lain selain penetrasi yang tepat untuk penanggulangan kemiskinan,” ungkap  Kandouw

Wagub menyebutkan besaran APBD bukan berbalik lurus terhadap kemiskinan. Ia memberi ilustrasi Sulawesi Tengah Pertumbuhan Ekonomi (PE) diatas rata-rata PE nasional. Tapi secara de facto kemiskinan di Sulteng jauh lebih tinggi dari Sulut

“Paling betul walaupun secara besaran APBD sedikit tapi penetrasi tepat itu bisa kurangi kemiskinan. Kita perlu berbangga hati, fiskal Sulut menengah malah beberapa kabupaten/kota fiskalnya rendah tapi kemiskinan mulai turun. Ini merupakan kerja keras kita semua, baik pemprov dan pemerintah kabupetan/kota,” terangnya.

Wagub yang juga merupakan ketua tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah menegaskan kemiskinan adalah momok. Makanya, butuh penanganan dari seluruh stakeholder terkait.

“Concern kita lewat roadmap sudah ada dan ternyata efektif. Yaitu, identifikasi, koordinasi dan target kabupaten/kota harus ada. Targetnya bukan mengurangi tapi angkanya. Kalau ada 60 ribu kita turunkan 10 ribu. Ini namanya empiris. Nominalnya harus ada,” beber wagub.

Wagub Kandouw mengharapkan dalam pemberian bantuan, tidak diperkenankan memilih-milih yang berhak mendapatkannya.

“Bantuan itu jangan karena like and dislike, tahun ini warna ini tahun depan warna lain. Torang harus malu ubah pola pikir seperti itu,” tukasnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sulut Ricky Toemandoek dalam laporan mengatakan rapat ini dilaksanakan dalam rangka penguatan kelembagaan dalam merencanakan dan monitor semua program kemiskinan di Sulut.

“Maksud dan tujuan untuk meningkatkan koordinasi dan implementasi serta mempertajam program kemiskinan,” ungkapnya

Hadir dalam rapat ini, diantaranya Wakil Bupati Sitaro John Palandung, Wakil Walikota Manado Mor Bastian, Wakil Walikota Kotamobagu Nayodo Kurniawan, Wakil Bupati Boltim Rusdy Gumalangit para kepala Bappeda dan Bapelitbang kabupaten/kota se Sulut, BPS, Kanwil Agama, Bank Sulut, BPJS, IAN, perbankan, BI, LSM. (Humas provinsi sulut)

Sampaikan Pengantar Nota Keuangan RAPBD 2019, Wagub Kandouw Sebut 10 Prioritas Pembangunan Sulut

Dalam tiga tahun terakhir, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang dipimpin Gubernur Olly Dondokambey, SE dan Wakil Gubernur Drs. Steven O.E. Kandouw telah berusaha menyusun fondasi yang semakin kuat dalam hal pembangunan pendidikan, kesehatan, sosial, infrastruktur, pertanian dan kepariwisataan sebagai wujud pembangunan nasional di daerah ini.

"Tentunya fondasi yang telah kita bangun bersama harus kita jadikan pegangan dalam langkah kedepan, mengupayakan pembangunan yang lebih produktif, merata dan berkeadilan, mendinamisasi proses dan program pembangunan serta mewujudkan Sulawesi Utara yang berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya," kata Wagub Kandouw saat menyampaikan pengantar nota keuangan RAPBD Provinsi Sulut Tahun Anggaran 2019 di Ruangan Rapat Paripurna DPRD Sulut, Rabu (14/11/2018) siang.

Kandouw menuturkan, Pemprov Sulut berkomitmen fokus untuk mempercepat pembangunan perekonomian yang akan meningkatkan dan menciptakan pembangunan secara adil dan merata. Karenanya, Kandouw menerangkan Pemprov Sulut telah menetapkan 10 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2019.

"Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, Pembangunan pendidikan, Pembangunan kesehatan, Revolusi Mental dan Reformasi Birokrasi, Infrastruktur dan pengembangan wilayah, Kedaulatan pangan, Ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta kesuksesan Pemilu Presiden dan Legislatif, Peningkatan daya saing investasi, Pembangunan pariwisata dan Pengelolaan bencana dan mitigasi," ungkap Kandouw.

Lanjut Kandouw, berdasarkan Permendagri Nomor 38 Tahun 2018, Pemprov Sulut telah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

"Program dan kegiatan memberikan informasi jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya," beber Kandouw.

Usai penyampaian pengantar nota keuangan RAPBD Tahun Anggaran 2019, rapat paripurna dilanjutkan dengan pemandangan umum fraksi-fraksi. Semua fraksi menyetujui penyampaian tersebut dibahas pada tingkat selanjutnya.

Menanggapi hal itu, Kandouw mengapresiasi perhatian dari DPRD Sulut terhadap pengantar nota keuangan RAPBD Sulut tahun 2019.

"Saya atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan yang tinggi kepada Pimpinan dan Anggota Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Sulawesi Utara, yang dengan penuh kesungguhan telah menanggapi pengantar nota keuangan RAPBD Provinsi Sulut Tahun Anggaran 2019 ini," imbuh Kandouw.

Rapat paripurna turut dihadiri jajaran Forkopimda, Ketua DPRD Andrei Angouw, Sekdaprov Edwin Silangen, SE, MS serta para pejabat di lingkup Pemprov Sulut. (Humas Pemprov Sulut)

Berikut ringkasan substansi pengantar nota keuangan RAPBD Provinsi Sulut Tahun Anggaran 2019 :

Pendapatan Daerah
Total Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp.4.098.657.797.000,-
Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.1.269.244.160.000,-

Dana Perimbangan Rp 2.702.511.639.000,-

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp.126.901.998.000,-

Belanja Daerah
Total Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp.4.504.485.841.000,- dengan rincian:

Belanja Tidak Langsung, yang terdiri dari: belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga sebesar Rp.2.150.949.167.000,-

Belanja Langsung, yang terdiri dari: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal sebesar Rp.2.353.536.674.000,-

Pembiayaan Daerah
Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2019 direncanakan sebesar Rp.425.828.044.000,-
Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan Daerah direncanakan sebesar Rp.20.000.000.000,- (Humas Pemprov Sulut)

Olly Dondokambey Satu-satunya Gubernur yang Sumbang Pemikiran di RPJMN 2020-2024

Masyarakat Sulawesi Utara patut bangga. Pasalnya, Gubernur Olly Dondokambey, SE menjadi satu-satunya Gubernur di Indonesia yang diundang memberikan sumbang pemikiran untuk RPJMN 2020-2024 dalam peningkatan industri kelautan dan perikanan pada Focus Group Discussion bersama Bappenas di Gedung Bappenas Jakarta, Rabu (14/11/2018) pagi.

Dalam pertemuan yang dihadiri Menteri PPN/ Bappenas Bambang Brodjonegoro dan Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto ini Olly mengusulkan Sulut menjadi salah satu dari tiga zona industri kelautan dan perikanan di Indonesia untuk mewujudkan pemerataan pembangunan di Indonesia. Sulut merupakan akses menuju Pasar wilayah Asia Timur dan Pasifik.

"Ini akan mempercepat terwujudnya membangun Indonesia dari pinggiran atau perbatasan," kata Olly.

Olly menuturkan, zona industri kelautan dan perikanan di Indonesia harus didukung dengan penerapan teknologi canggih supaya bisa dikelola optimal.

"Teknologi untuk industri penangkapan antara lain penggunaan satelit penginderaan jauh untuk zona potensial penangkapan ikan, teknologi karamba jaring apung, lepas pantai, teknologi pengolahan produk hasil perikanan untuk industri farmasi dan kosmetik," ungkap Olly.

Lebih lanjut, Olly meminta, kesempatan berusaha di bidang perikanan dan kelautan harus dipermudah dengan mempertimbangkan kearifan lokal dalam penyusunan regulasi.

"Kita harus mendorong implementasi sustainable fisheries management seperti ecolabelling certicate bagi pelaku usaha; dan mempertimbangkan kearifan lokal dalam penyusunan regulasi. Ini akan mempermudah kesempatan berusaha bidang perikanan dan kelautan," imbuh Olly.

Sementara, Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro menegaskan bahwa kekayaan laut sudah menjadi bagian khas di Indonesia yang bisa diekspor untuk membantu current account defisit. Keunggulan laut inilah yang perlu didorong agar didominasi Indonesia di pasar internasional.

"Industri kelautan dan perikanan itu seharusnya jadi input utama di industri makanan. Harusnya ke depan kita bisa melihat bahan makanan dari laut yang simpel, seperti fillet ikan, udang, kalengan, harusnya itu yang bisa menjadi dominasi Indonesia," ucap Bambang.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto mengingatkan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang kelautan dan perikanan.

"Kualitas SDM sektor kelautan dan perikanan perlu terus didorong, penerapan teknologi dan inovasi juga tentu sangat menentukan. Yang kami harapkan juga sekarang ini adalah peningkatan investasi serta dukungan regulasi yang pro bisnis," beber Yugi.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Ronald Sorongan dan Kepala Biro Perekonomian & SDA Franky Manumpil. (Humas Pemprov Sulut)