Rabu, 18 Februari 2015

SHS: Imlek Telah Dirayakan Segenap Warga Bangsa



Gubernur Sulut Dr Sinyo Harry Sarundajang menyampaikan selamat Tahun Baru Imlek kepada seluruh umat Tri Dharma di Sulawesi Utara, yang akan merayakannya pada Kamis (19/2) hari ini.  Ucapan selamat tersebut disampaikan SHS, di kediaman rudis Gubernur di Bumi Beringin Manado, Rabu (18/2) kemarin.
Gubernur mengatakan Tahun Baru Imlek merupakan momentum yang tepat bagi umat Tri Dharma dan masyarakat Tionghoa untuk melakukan introspeksi diri, refeksi dan evaluasi serta melakukan transformasi diri menuju kebijaksanaan, kepekaan social dan kemuliaan.
Lewat Imlek ini kita dapat membangun kebersamaan, persatuan dan perdamaian, menjalin kesetiakawanan dan menumbuhkan kepedulian diantara sesama warga bangsa, ajak SHS, sembari menyebutkan, imlek juga merupakan titik tolak untuk menumbuhkan semangat baru dan harapan baru diantara sesama masyarakat di bumi pertiwi.
SHS mengakui dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir ini, kita merasakan tahun baru imlek bukan hanya dirayakan secara meriah dan sukacita oleh masyarakat tionghoa, tapi juga oleh segenap warga bangsa di seluruh nusantara. Semangat aksi barongsai, temaran beraneka lampion  dan beragam aksesori budaya etnis tionghoa menjadikan perayaan imlek lebih meriah di berbagai daerah termasuk di Sulut. Ini menunjukan bahwa bangsa kita, benar-benar menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan , meneguhkan semangat bhineka tunggal ika dan memberi ruang besar bagi masyarakat tionghoa tanpa ada lagi sikap diskriminasi, tandas salah satu tokoh yang menjunjung tinggi pluralisme ini. Hadir Karo Kesra dr Bahagia Mokoagouw MKes serta Karo Pemerintahan dan Humas Dra Lynda Watania MM MSi. (Kabag humas Drs Jahja Rondonuwu MSi selaku jubir pemprov).          

  

Gubernur SKPD Harus Bantu PKK






Gubernur Sulut Dr Sinyo Harry Sarundajang berharap, seluruh SKPD dilingkungan Pemprov Sulut harus bantu program kegiatan TP.PKK Provinsi Sulut. Harapan Gubernur itu disampaikan pada Rakor pembahasan dan eveluasi MOU 2014 SKPD dengan PKK dan Pembahasan rencana program MOU 2015 di Gubernuran Bumi Beringin Manado, Rabu (18/2) kemarin.
 selaku Pembina PKK Sulut, Gubernur  tak lupa memberi apresiasi positif terhadap kinerja TP PKK Sulut di bawah komando sang isteri tercinta Ibu Deetje Sarundajang Laoh Tambuwun yang telah banyak memberi kontibusi nyata bagi keberhasil pembangunan daerah.
Selain itu Gubernur minta tiga hal kepada pimpinan SKPD terkait bidang pendidikan, ekonomi dan bidang kesehatan. Bidang pendidikan Gubernur berharap ada peningkatan Human Development Index (HDI) dari yang ada sekarang, peningkatan ekonomi dengan mencegah terjadinya invlasi pada bahan kebutuhan pokok masyarakat, serta bidang kesehatan melakukan pemberantasan terhadap penyakit menular maupun penyakit tidak menular, jelas Sarundajang sembari berharap kontribusi SKPD terkait melihat pentingnya kemananan makanan. Karena itu tentunya kita harus lakukan edukasi. Sementara untuk  Dinas kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Sulut kiranya  dapat menata restoran-restoran yang ada di lokasi objek wisata terkait dengan cara penyajian menu makanan secara higienis, termasuk perilaku sopan santun dan kerapihan seorang pelayan, jelas Gubernur dua periode ini.
Sementara untuk TP PKK Sulut, suami tercinta dari Ibu Deetje Sarundajang Laoh Tambuwun minta agar PKK dapat melakukan sosialisasi tentang gizi, karena ini penting bagi kesehatan manusia agar selalu sehat, juga dalam menghadapi pasar mebas Masyarakat Economi  Asean (MEA) 2015 Sarundajang berharap perlu dilakukan pelatihan ketrampilan kepada ibu-ibu PKK provinsi maupun kab/ko. Ia juga mengajak PKK untuk berkebun melalui gerakan sentuh tanah, dengan gerakan menaman.
Ketua TP PKK Sulut Ny Deetje Sarundajang Laoh Tambuwun menambahkan dari 57 SKPDdi Provinsi Sulut ada 24 SKPD yang belum memasukan MOUdari 2014 lalu. Karenaitu First Lady Sulut berharap SKPD tersebut dapat melakukan action di tahun 2015 terlebih dalam menyambut hajatan nasional Bulan Bahkti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) ke-XII dan Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG)  PKK ke 43 Tingkat nasional yang dipusatkan di Kabupaten Minut akhir Mei 2015 mendatang. Turut hadir Wakil Ketua TP PKK Sulut Ibu Mieke Kansil Tatengkeng bersama anggotanya serta para pejabat Eselon II di lingkungan Pemprov Sulut (Kabag humas Drs jahja Rondonuwu MSi selaku jubir pemprov)
      

Wagub: Kades Harus Mampu kelola Keuangan Desa







Wakil Gubernur Sulut Dr Djouhari Kansil MPd, mengingatkan  seluruh  kepala desa (kades) harus mampu mengelola keuangan desa dengan sebaik-baiknya. Permintaan Wagub tersebut disampaikan disela-sela pembukaan Sosialisasi Undang Undang RI No: 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Hajatan yang digagas BPMPD Sulut menampilkan pembicara utama  Direktur Pemerintahan Desa (Pemdas) Ditjen PMD Kemendagri DR Eko Prasetyanto PP MSi MA, di Graha Bumi Beringin Manado, Rabu (18/2) kemarin.
Menurut Kansil, UU Desa ini telah  mengatur mengenai sumber-sumber pendapatan desa berupa pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah kab/ko, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kab/ko serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.  Peraturan ini jelas mengatur sumber pendapatan desa yang secara keseluruhan digunakan untuk mendanai seluruh kewenangan yang menjadi tanggungjwab desa termasuk alokasi dana desa (ADD) yang dibiayai dari dana APBN mutlak dipertanggungjawabkan sehingga dikemudian hari tidak akan berdampag pada masalah hukum, jelas Kansil.
 Disisi lain Kansil mengingatkan, masalah pemekaran dan penetapan batas wilayah dengan adanya alokasi anggaran ke desa dikuatirkan jumlah desa akan bertambah sehingga berpengaruh pada batas wilayah antara desa.  Karena itu, batas wilayah desa haruslah mendapat perhatian khusus dari pemerintah maupun para stakeholders, jelas Kansil sembari menambahkan,  ketidak tegasan batas  suatu wilayah akan berdampak buruk pada penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa.
Prasetyanto mengatakan, dalan UU Desa ini menyebutkan, hak dan kewajiban masyarakat harus ada keseimbangan. Kenyataan lapangan banyak rakyat hanya menuntut, tapi lupa akan kewajiban membangun desa melalui partisipasi. Karena itu diharapkan, adanya kemampuan dan kemauan masyarakat untuk berpartisipasi membangun desanya, ajaknya.
Kepala BPMPD Sulut Ruddy Mokoginta SE MTP maksud dan tujuan sosialisasi ini untuk mengsinkronisasikan dan sinergitas penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa serta untuk meningkatkan kemampuan pengetahuan sumberdaya aparatur dalam penylenggaraan perintahan pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. Pesertanya berjumlah 1350 oraqng terdiri dari para Bupati, Kepala BPMPD, Kepala Bapeda, Inspentur, Camat, kadesa dan Sekdes Kab. Talaud, Sangihe, Bolmut, Boltim, Minahasa, Minut, Mitra, Minsel dan Kotamobagu, tambah Mokoginta. (Kabag humas Drs jahja Rondonuwu MSi selaku jubir pemprov).