Kamis, 14 November 2013

Sulut Banjir Penghargaan Bidang Kesehatan Tahun 2013



Program pemerintah provinsi Sulut dibawah komando Gubernur DR. S.H. Sarundajang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui bidang kesehatan terbuktI berhasil. Prestasi tersebut tercermin dari diterimanya penghargaan di bidang kesehatan oleh 5 (lima) kota/kabupaten di Sulawesi Utara yang diserahkan oleh Menteri Kesehatan RI, Kamis malam (14/11) di Hotel Merlyn Park Jakarta. Kelima kota/kabupaten di Bumi Nyiur Melambai yang menerima penghargaan sebagai Kota dan Kabupaten Sehat tersebut adalah: Kota Bitung dan Kota Manado (untuk kategori Wistara); Kabupaten Minut, Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kota Tomohon (untuk kategori Wiwerda). Kementerian Kesehatan dan tim penilai memberikan penghargaan kepada daerah-daerah ini karena dianggap layak serta memenuhi indikator pokok, khusus dan umum terhadap kontribusinya dalam pembangunan di bidang kesehatan untuk daerahnya masing-masing. Penilaian indikator pokok misalnya yang dinilai antara lain: terlaksananya wajib belajar 9 tahun, angka melek huruf, pendapatan perkapita domestik, angka kematian bayi per 1.000 kelahiran, angka kematian balita, angka kematian ibu melahirkan, program jaminan kesehatan dan jaminan sosial yang berjalan baik, dan adanya RTRW di daerah. Sedangkan untuk indikator umum dan khusus yang dinilai lebih pada pendekatan terhadap program dan kegiatan spesifik bidang kesehatan yang direncanakan daerah dan pelaksanaannya. Prestasi Provinsi Sulut dalam bidang kesehatan ini terbilang luar biasa karena merupakan Provinsi yang paling banyak menerima penghargaan tersebut dari prosentase jumlah kota/kabupaten pada provinsi Se-Indonesia. Melengkapi prestasi pembangunan bidang kesehatan ini, orang nomor satu di Sulut yakni Gubernur DR. S.H. Sarundajang dianugerahi penghargaan tertinggi di bidang kesehatan di republik ini yaitu Ksatria Bhakti Husada. Penghargaan tersebut rencananya akan diserahkan oleh Presiden RI DR. Soesilo Bambang Yudhoyono pada Jumat (15/11).
(Juru bicara Pemprov Sulut Judhistira Siwu, SE, MSi )


SHS Presentasikan Prospek Hub-port Bitung Bagi Kemajuan Indonesia



Geliat Gubernur Sulut DR.S.H. Sarundajang mensejahterakan masyarakat melalui implementasi MP3EI (Master Plan Perencanaan Pembangunan Ekonomi Indonesia) getol dilakukan melalui berbagai forum baik dalam skala nasional maupun internasional. Kali ini dihadapan ratusan investor dan pejabat yang membidangi infrastruktur se-Asia Pasifik dalam acara Regional Government Conference (RGC) on Sustainable and Inclusive Infrastructure Development, Indonesia International Infrastructure Conference and Exhibition yang berlangsung di Jakarta International Convention Center (JICC), Kamis (14/11). Dalam presentasi berbahasa Inggris dengan durasi 20 menit, Gubernur mecara padat namun jelas menjelaskan betapa besarnya prospek perekonomian jika dibangun Hub-port di di Bitung. SHS juga menambahkan bahwa pemerintah menjamin diberikannya insentif kepada infestor yang serius untuk berinvestasi di sulawesi Utara. Dalam presentasi tersebut, Sarundajang menyentil sedikit tentang kesiapan Sulut dalam mewujudkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung. "Pemerintah dan masyarakat Sulawesi Utara sudah sangat siap mewujudkan KEK Bitung. Semakin cepat ini terwujud, semakin terbuka juga peluang-peluang peningkatan ekonomi bukan bagi daerah Sulut saja tapi bagi Indonesia bagian Timur", terang Sarundajang. Pejabat yang mendampingi dalam acara tersebut nampak Kepala Bappeda Ir. Royke Roring, MSi, Kepada BKPM Ir. Happy Korah, Kepala Dinas PU Ir. J.E Kenap dan Kepala Perwakilan Sulut di Jakarta Ir. Jemmy Kuhu. Hadir pula beberapa Pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sulut yaitu Drs. Arthur Kotambunan, Drs. Edison Masengi, Sherpa Manembu dan John Dumais. Kegiatan tersebut adalah bagian dari Indonesia Infrastructure Week yang berlangsung tanggal 10-15 November 2013.
(Juru bicara Pemprov Sulut Judhistira Siwu, SE, MSi )





Fungsi Gubernur Sebagai Jembatan Pemerintah

Penguatan fungsi gubernur sebagai kepala daerah sekaligus sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi,dimaksudkan untuk memperkuat tingkatan pemerintahan. dalam pelaksanaanya, maka hubungan gubernur dengan bupati/walikota bersifat bertingkat, dimana gubernur dapat melakukan koordinasi, pembinaan dan pengawasan (korbinawas) terhadap penyelenggaraan pemerintahandaerah. Sebaliknya bupati/walikota wajibmelaporkan permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan didaerah, termasuk dalam hubungan antar kabupaten/kota. Hal itu dikatakan inspektur provinsi Drs. Mecky M Onibala MSi, ketika mewakili Gubernur Sulut Dr. Sinyo Harry Sarundajang saat membuka Rakor Perencanaan dan Program Dekonsentrasi dan TP Urusan Bersama Lingkup Kemendagri, di hotel Gran Puri Manado, Kamis (14/11) kemarin.
Untuk itu fungsi gubernur dalam pelaksanaan korbinawas menjadi sangat strategis sebaga bagian dari upaya membangun sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah serta pencapaian penyelenggaraan pemerintahan daerah lebih baik, ujar mantan asisten pemerintahan dan kesra,sembari menyebutkan disinigubernur mempunyai fungsi sebagai jembatan untuk memeperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah diwilayah provinsi.
Sementara, Kabag Pemerintahan Drs. Lucky Taju MSi melaporkan kegiatan yang digelar Biro Pemerintahan dan humas selama dua hari itu diikuti para Kepala BPMPD dan Ketua Bappeda Kabupaten/kota serta SKPD Provinsi yang mengelola dana dekon dan TP. Sedangkan tujuannya dalam rangka meningkatkan efektivitas koordinasi perencanaan pembangunan dan pelaporan kinerja terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah diwilayah provinsi, tambah kabag paling senior di biro pemerintahan dan humas. Turut hadir Karo Pemerintahan dan Humas DR. Noudy RP Tendean SIP MSi, Kabag Perencanaan Biro Perencanaan Setjen Kemendagri Mohammad Novel MSi, Kasubag Dekon dan TP Boslar Sanger SE serta kasubag Pemerintahan UmumChistian Iroth SSTP.



 

Tendean Perkuat Citra Pol. PP

Kepala Biro Pemerintahan dan Humas Setda Provinsi Sulut DR. Noudy RP Tendean SIP MSi, mengatakan, penguatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah, didalamnya termasuk pencitraan Pol. PP. Sebab dewasa ini pemerintah terus berupaya menempatkan arah dan tujuan pengabdian Pol. PP terhadap bangsa dan negara kearah yang lebih baik, sesuai dengan filosofi dari lambang Pol. PP yaitu kemudi kapal. Hal itu disampaikan mantan Direktur IPDN Regional Sulut, dihadapan peserta rakor fasilitasi pencitraan Sat. Pol PP di hotel gran puri manado, Kamis (14/11) kemarin.
kemudi kapal yang menjadi lambang dari para aparat penegak perda dan pengamanan kepala daerah, memiliki arti yang luas, artinya sekalipun kapal itu menghadapi musim pancaroba diserta badai yang dahsyat ditengah laut, aparat Pol PP sebagai pengendali atau kemudi harus berupaya dengan segala daya upaya untuk mengatasi gelora yang ada sehingga kapal itu tidak karam. karena itu kalian tak perlu berkecil hati, sebab kepamongprajaan tugasnya sangat banyak, walaupun diakui masih banyak persepsi negatif yang dialamtkan kepada pasukan baju hijau tua itu hanya menjadi pendobrak kaki lima, tetapi  lebih dari pada itu tugasnya memiliki tanggungjawab yang sangat besar bagi kemajuan daerah, sebagai pengendali pemerintahan pembangunan dan kemasyarakat, katanya, sembari menyebutkan bahwa tugas seorang kepamongprajaan yaitu melayani, mengayomi dan memberdayakan masyarakat.
Bagian lain Tendean menyebutkan, siapa saja yang dimaksud dengan kepamongprajaan yaitu mereka yang telah dilatih dididik seperti lurah camat, seluruh aparat yang bertugas di SKPD hingga sekprov disebut seabagi aparat kepamongprajaan, kuncinya. hadir Kabag Pemerintahan Drs. Lucky Taju, Kasubag Dekon dan TP Boslar Sanger SE serta Kasubag Pemerintahan umum Christian Iroth SSTP. (Kabag humas Judisthira Siwu selaku jubir pemprov).