Kamis, 07 Mei 2015

Gubernur : Polda Gelar Razia Kendaraan Belum Bayar Pajak





Gubernur Sulawesi Utara Dr Sinyo Harry Sarundajang minta agar Polda Sulut segera melakukan razia kendaraan yang belum membayar pajak.
Permintaan Gubernur tersebut, disampaikan kepada Kapolda Sulut Brigjen Pol. Wilmar Marpaung SH di selah-selah acara silahturahmi anggota mapalus kamtibmas yang berlangsung di Auditorium Kantor Gubernur, pekan lalu.
“Ada sekitar lima ratus ribu kendaraan di Sulut yang saat ini bebas beroperasi akan tetapi tidak membayar pajak. Saya sudah berkoodinasi dengan Kapolda, agar pemilik kendaraan kumabal itu kiranya diberikan sangsi tegas  sesuai aturan yang berlaku berupa hukuman badan, denda serta kendaraan langsung di tahan,” tegas Sarundajang.    
Saat didampingi Kapolda Sulut Brigjen Pol Wilmar Marpaung SH dan Kadis Penda Sulut Drs Roy M Tumiwa MPd, Sarundajang menandaskan hal tersebut akan segera ditindaklanjutinya dengan melakukan razia baik dijalan maupun di setiap SPBU, agar pemilik kendaraan ada efek jerah.
Namun demikian Ia menghimbau, agar masyarakat selaku pemilik kendaraan kiranya ada kesadaran membayar pajak kendaraannya sebelum jatuh tempo di setiap Kantor Samsat di Kabupaten/Kota se- Sulut, sembari berharap para Kapolres dan kapolresta kiranya ikut  membantunya. 
Kadis Penda Sulut Drs Roy M Tumiwa MPd, mengatakan, sesuai data dari Polda Sulut kendaraan yang beroperasi di Sulut berjumlah 879 ribu. Sementara data yang ada di kantor-kantor Samsat jumlah kendaraan ada sekitar 560 ribu. Sementara yang telah melakukan registrasi atau telah membayar pajak berjumlah 315 ribu kendaraan, jelas mantan Karo Pemerintahan dan Humas. Sembari menambahkan, pihaknya saat ini telah melakukan penambahan loket pelayanan seperti samsat drive thru, tujuannya untuk mempermudah pemilik kendaraan, tandas mantan Kaban BKD Sulut. (Kabag humas Drs Jahja Rondonuwu MSi selaku jubir pemprov).

SHS Harapkan Para Tamu BBGRM dilayani Dengan Baik

Gubernur Sulawesi Utara DR Sinyo Harry Sarundajang mengingatkan kepada panitia penyelenggara Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) ke-XII dan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-43 Provinsi Sulut untuk melayani dengan baik para tamu yang datang dari berbagai daerah di Indonesia untuk mengikuti kegiatan tersebut.

Hal tersebut disampaikan Gubernur dalam rapat koordinasi persiapan pelaksanaan kegiatan ke-XII dan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-43 Provinsi Sulut bersama Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Desa  Kemendagri Tarmizi Karim, yang disenggarakan Kamis (7/5) bertempat di ruang rapat CJ Rantung kantor gubernur sulut.

Gubernur mengharapkan kesiapan secara serius dari seluruh panitia dan pokja, walaupun kegiatan ini dilaksanakan di kabupaten Minahasa Utara namun kegiatan ini merupakan kegiatan bersama provinsi sulut, jadi diharapkan mendapat dukungan dari seluruh pihak. Para panitia harus terus berkomunikasi dan koordinasi terkait kesiapan acara se detail mungkin.

Gubernur menyatakan juga Presiden Jokowi harus hadir dalam perhelatan nasional ini karena kehadiran presiden sangat berpengaruh terhadap daerah yang dikunjunginya. Presiden juga harus hadir karena dalam pemilihan presiden lalu, Jokowi berhasil menang di wilayah Sulut.


Wagub Ingatkan Kabupaten Kota Tingkatkan Serapan Anggaran

Wakil Gubernur Sulawesi Utara DR Djouhari Kansil,Mpd mengingatkan kepada para pengelola keuangan daerah yang ada di Kabupaten Kota se Sulut agar dapat meningkatkan penyerapan anggaran hingga 3 kali lipat pada triwulan kedua tahun anggaran berjalan ini.

Penegasan tersebut disampaikan Kansil saat membuka rakor tim evaluasi dan pengawasan penyerapan anggaran (TEPPA) kabupaten kota se sulut yang digelar Kamis (7/5) bertempat di ruang rapat WOC kantor gubernur sulut.

Ditegaskan Kansil pada Triwulan 2 ini penyerapan anggaran harus naik 3 kali lipat, dimana sesuai data dari Badan Pengelola Kauangan dan aset pemprov sulut tercatat kota bitung memiliki penyerapan anggaran tertinggi dengan presentase 19,09 persen dan penyerapan terendah oleh kabupaten bolsel dengan presentase 7,82 persen. Untuk itu Kansil mengingatkan agar daya serap harus cepat tapi tetap mengikuti peraturan yang berlaku. Ini juga memacu agar Kabupaten kota yang belum mendapatkan predikat WTP juga agar mengikuti jejak daerah lain dalam meraih penghargaan demi nama baik daerah.

Kabupaten kota tetap harus komit dalam pelaksaan teppa, terus melakukan koordinasi dengan pihak provinsi. Anggaran harus di kelola dengan baik, karna berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya  Teppa di Kabupaten kota dapat  membantu evaluasi percepatan pembangunan, jika Teppa di daerah aktif berarti ada strategi percepatan pelaksanaan pembangunan, karena di teppa bisa secara detail di temukan masalah di administrasi hingga pelaksanaan di lapangan, sehingga penyerapan anggaran dan pelaksanaan kegiatan dapat terpantau dengan baik.

Kepala Biro Pembangunan Pemprov Sulut Farly Kotambunan,SE mengatakan Rakor ini diselenggarakan sebagai media berbagi informasi antar sesama tim Teppa kabupaten kota se sulut. Hadir dalam kegiatan tersebut Asisten Perekonomian dan Pembangunan S Parengkuan dan sejumlah pejabat dari kabpaten kota yang membidangi anggaran dan Teppa.(Kabag humas Drs. Jahja Rondonuwu, Msi selaku jubir pemprov sulut)