Senin, 15 Juli 2013

WCRC Siap ke PBB, SHS Berhasil Yakinkan Menteri PK RI



Gubernur Sulawesi Utara Dr. S. H. Sarundajang, Senin (15/7) Kemarin, memenuhi undangan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Sharif C Sutardjo. Menariknya, dalam pertemuan yang diselenggarakan di lantai 7 kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan tersebut, Gubernur dua periode pilihan rakyat Sulut ini berhasil meyakinkan Sutardjo dan jajarannya terkait kesiapan Sulawesi Utara sebagai tuan rumah untuk pelaksanan World Coral Reef Confrence (WCRC) tahun 2014. Bahkan dalam kesempatan tersebut, Sarundajang memohon bantuan Sutardjo untuk dapat mempresentasikan WCRC ini di PBB. ‘’WCRC ini akan diawali dengan pelaksanaan workshop CTI pada tanggal 20 Agustus nanti di Sulut. Jadi langkah jangka pendek yang harus dilakukan adalah memantapkan persiapan dan sosialisasi bagi 6 negara peserta CTI ditambah dengan Amerika Serikat dan Australia,’’ ujar Sarundajang sebagaimana yang disampaikan Juru Bicara Gubernur Sulut Judhistira A. Siwu M.Si.
Lanjut Siwu menjelaskan, berdasarkan hasil presentasi dari Sarundajang, Menteri Kelautan Perikanan langsung menyatakan dukungan sepenuhnya dan meminta Sarundajang untuk secepatnya mengambil langkah-langkah yang diperlukan secara teknis dengan berkoordinasi bersama Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Luar Negeri, dan lembaga-lembaga Internasional di bawah PBB. ‘’Pak Menteri sangat kagum dan memberikan apresiasi yang luar biasa dengan hasil presentasi yang disampaikan bapak Sarundajang. Bahkan dalam pertemuan tersebut, juga telah disepakati bersama bahwa salah satu agenda yang akan dibahas dalam WCRC 2014 adalah tentang blue economy,’’ jelas Siwu sembari menambahkan bahwa turut hadir dalam pertemuan dimaksud Direktur FAO di Roma Prof. Indroyono Soesilo, Prof. Sarwono Kusumaatmaja, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Sulut Ir. Ronald Sorongan, dan Staf Khusus Gubernur Sulut Dr. Deasy Mantiri.
Sebagaimana diketahui, pelaksanaan WCRC ini dilatar belakangi dari pelaksanaan WOC beberapa waktu yang lalu di Sulut, sekaligus dalam rangka perayaan 5 tahun penandatanganan deklarasi Coral Triangel Inisiative (CTI). WCRC ini juga sekaligus mengevaluasi atas deklarasi yang ditandatangani sebagai bentuk perwujudan penyelamatan segi tiga terumbu karang dunia oleh Indonesia, Philipina, Papua Nugini, Singapura, Salomon Island dan Malaysia. Sebagaimana data yang telah diungkapkan Sarundajang saat launching pelaksanaan WCRC di Bali beberapa pecan lalu, terungkap bahwa saat ini ada sekitar 500 juta orang menggantungkan hidupnya pada ketersediaan terumbu karang sebagai sumber bahan dan keamanan pangan, dan didapati bahwa coral triangle (kawasan segitiga terumbu karang) memiliki peranan yang sangat penting dan strategis untuk memenuhi kebutuhan pangan dunia. Oleh karena itu, coral triangle sebagai kawasan yang memiliki keanekaragaman jenis yang sangat tinggi, di antaranya ikan, karang dan organisme laut lainnya, harus dikelola dan dimanfaatkan dengan benar secara berkelanjutan. ‘’Hal mendasar inilah yang disampaikan bapak Gubernur sehingga pihak-pihak terkait merasa tergugah untuk mendukung sepenuhnya pelaksanaan WCRC ini,’’ tegas mantan Kabag Protokol Sulut ini. (Jubir Pemprov Sulut, Judhistira A. Siwu, M.Si)




KORPRI Sulut Siap Bentuk LKBH



Satu lompatan lagi siap dilakukan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI (Korps Pegawai Republik Indonesia) Sulut. Sejalan dengan semangat paradigma KORPRI sebagai satuan kerja  di segala tingkatan, KORPRI Sulut di bawah nakhodah Ketua Dewan Pengurus KORPRI Sulut Ir. Siswa Rachmat Mokodongan, dalam waktu dekat ini akan membentuk sebuah lembaga konsultasi dan bantuan hukum (LKBH), dimana lembaga ini nantinya akan bertugas memberikan advokasi bagi para PNS yang nota benenya adalah anggota Korpri yang sedang menghadapi masalah hukum, baik masalah pidana maupun perdata. ‘’Sesuai rencana kerja, LKBH ini sudah harus terbentuk paling lambat akhir November tahun ini,’’ ujar Kepala Sekretariat Dewan KORPRI Sulut Jani Lukas, S.Pi, M.Si yang didampingi Kepala Bagian Kerjasama dan Hukum Sekretariat Dewan KORPRI Sulut Vanda B Jocom S.Sos, M.Si.
Menurut Lukas, pada prinsipnya selalu diharapkan agar semua anggota KORPRI dapat bekerja dengan menghasilkan prestasi dan selalu berada di koridor aturan hukum yang jelas, dalam artian selalu menjadi aparatur yang taat hukum, yang tidak hanya dalam hal kesedian  memenuhi panggilan hukum, tetapi selalu menjalankan tugas dengan aturan yang jelas dan berjauh diri dari tindakan melawan hukum. Dengan demikian, tidak ada anggota KORPRI yang terjerat dengan masalah hukum. Tapi berbagai kemungkinan sudah harus dipertimbangkan, terlebih dengan banyaknya fakta saat ini yang menunjukkan bahwa ada didapati anggota KORPRI harus berurusan dengan masalah hukum. ‘’Diharapkan, dengan terbentuknya LKBH ini, PNS tidak perlu merasa bingung dan ragu ketika menghadapi masalah hokum, karena  adapun bantuan hukum yang diberikan lembaga ini nantinya meliputi konsultasi hukum, pendampingan dan pengacara di sidang pengadilan,’’ jelas mantan Kabag di Biro SDA Setdaprov Sulut ini.
Hal teknis terkait pembentukan LKBH ini, lanjut Lukas, sementara dipersiapkan oleh Pejabat terkait dalam hal ini pada bagian Kerjasama dan Hukum. Diantaranya, memikirkan pihak-pihak yang berkompeten yang nantinya akan masuk dalam kepengurusan LKBH ini, tentunya dengan melakukan koordinasi dengan beberapa instansi teknis terkait lainnya seperti Biro Hukum pada Setdaprov Sulut. Lukas menegaskan, berdasarkan pesan dan wejangan dari Sekretaris Provinsi Ir. S. R. Mokodongan yang juga bertindak selaku Ketua Dewan Pengurus KORPRI Sulut, pembentukan LKBH ini harus benar-benar diseriusi karena merupakan bentuk dari kepedulian terhadap warga KORPRI.  
Menurut Lukas, Sekretaris Provinsi selalu menekankan, KORPRI merupakan satu-satunya wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai yang ada di Republik Indonesia ini. Bahkan berdasarkan Keputusan Presiden RI nomor 24 tahun 2010 tertanggal 4 November tahun 2010, pegawai yang masuk dalam cakupan wadah KORPRI tidak hanya PNS, tapi juga Pegawai Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Lembaga Penyiaran Publik Pusat dan Daerah, Badan Layanan Umum Pusat dan Daerah, dan Badan Otorita/Kawasan Ekonomi Khusus yang kedudukan dan kegiatannya tidak terpisahkan dari kedinasan. (Jubir Pemprov Sulut, Judhistira A. Siwu, M.Si)

Silangen: Semua PNS Harus Lebih Proaktif



Setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berada dilingkup Keasistenan Pemerintahan dan Kesra Pemprov Sulut diharapkan bisa lebih proaktif, fleksibel dan efisien dalam melaksanakan tugas sebagai abdi negara dan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Asisten Pemerintahan dan Kesra Edwin Silangen, SE,MS saat melakukan rapat koordinasi perdana keasistenan satu yang meliputi Biro Pemerintahan dan Humas, Biro Hukum dan Biro Kesejahteraan Rakyat. Rapat tersebut diselenggarakan Senin (15/7) bertempat diruang rapat Asisten satu.
Silangen yang baru satu minggu dilantik menggantikan MM Onibala yang kini menjabat Inspektur Provinsi Sulut, langsung memberi motivasi bagi Kepala Biro, Kepala Bagian, Kepala Sub bagian di tiga biro yang dikoordinirnya untuk bekerja giat mempertahankan prestasi kerja serta meningkatkan hal-hal yang masih kurang.
“Saya mengharapkan semua pegawai baik dari tingkat pimpinan hingga staf tetap melakukan koordinasi secara berjenjang, jika ada hal yang sulit untuk dikerjakan jagan takut untuk berkoordinasi karena hal tersebut sangat membantu kita dalam menyelesaikan setiap tugas,” kata Mantan kadispenda Sulut ini.
Dilanjutkan Silangen, agar setiap pegawai jangan menunda pekerjaan dan selalu mengevaluasi kembali ketika telah selesai melaksanakan pekerjaan, jika terdapat pekerjaan yang belum selesai segera dibenahi agar tidak menjadi beban.
Selain  beberapa hal tersebut, Silangen menekankan pentingnya komunikasi bersama untuk menjaga kekompakan, karena jika terjadi salah komunikasi antar sesama pegawai bisa mengakibatkan satu pekerjaan terbengkalai juga.
“Dimanapun anda berada jangan lupa untuk selalu berkomunikasi, jika ada hal yang tidak bisa diselesaikan jangan segan untuk melaporkan kepada saya secara langsung agar kita bersama mencari solusi,” ujar Silangen.(Juru Bicara Pemprov Sulut, Judhistira Siwu, SE,Msi)

Lemhanas RI Gali Informasi Pembangunan Perbatasan di Sulut



Dalam rangka menghimpun informasi mengenai percepatan pembangunan infrastruktur di wuilayah perbatasan, guna mendukung sistem logistik nasional sekaligus memperkokoh ketahanan nasional.
Tim Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) RI melaksanakan surfey dan dialog bersama Pemerintah Provinsi Sulut bersama instansi terkait lainnya.
Kunjungan tersebut di terima langsung oleh Asisten Perekonomian dan Pambangunan Drs. S Parengkuan, dilaksanakan Senin (15/7), bertempat di raung rapat WOC kantor Gubernur Sulut.
Dalam sambutannya, Parengkuan menjelaskan mengenai kehidupan masyarakat Sulut yang berada di daerah perbatasan, dimana mereka sangat bergantung pada kondisi alam karena sebagian wilayah tinggal mereka terdiri dari lautan.
“Kondisi wilayah perbatasan Sulut sangat memprihatinkan, secara politis memberikan peluang terjadinya inflasi asing bagi kegiatan penyeludupan barang, narkoba dan psikotropika, terorisme dan ilegal fishing,” ujarnya.
Untuk itu, Pemprov Sulut mempunyai beberapa konsep rencana strategis pembangunan wilayah perbatasan dengan mengembangkan sistem wilayah pembangunan ekonomi, pembenahan institusi dan infrastruktur pendukung demi memperkuat struktur ekonomi, serta mengutamakan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat lokal dengan memberikan kesempatan seluasnya bagi masyarakat untuk meningkatkan pendidikan secara formal maupun non formal.
“Pemerintah Sulut juga melakukan penerapan manajemen pemerintahan khusus perbatasan, optimalisasi pembagunan infrastruktur komunikasi perbatasan, memperkuat sistem pengawasan wilayah perbatasan yang bekerjasama dngan TNI dan Polri,” tutur Parengkuan.
Ketua Tim Survey Lemhanas RI Brigjen TNI Asis Wanto menyatakan tim Lemhanas mengambil fokus di Sulut  karena wilayah Sulut merupakan daerah terdepan yang berbatasan dekat langsung dengan negara tetangga.
“Melalui pertemuan ini, Kami juga mendapatkan gambaran mengenai pembangunan ekonomi perbatasan, hasil diskusi ini akan kami sampaikan kepada Presiden RI sebagai masukan untuk percepatan pembangunan perbatasan NKRI,” jelasnya.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Danlantamal VIII Laksamana pertama TNI Guguk Handayani, Danrem 131 Santiago Brigjen TNI  Johny Tobing, Kepala Bappeda Sulut Ir R Roring, Msi, Kepala Badan Perbatasan M Mokoginta, kepala Dinas Perhubungan P Tampubolon, Kepala Dinas Perindag Olvi Ateng, Kepala Biro Pemerintahan dan Humas DR N RP Tendean.(Juru Bicara Pemprov Sulut, Judhistira Siwu, SE, Msi)