Rabu, 14 Agustus 2013

MRP Bakal Hadiri Peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-68

Gubenur Sulut Dr. Sinyo Harry Sarundajang mengundang Majelis rakyat Papua (MRP) untuk menghadiri Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI ke-68 tanggal 17 Agustus 2013 yang akan digelar Pemerintah Provinsi di halaman Kantor Gubernur Sulut. Undangan resmi dari orang nomor satu di sulut itu, diungkapkannya diselah-selah dialog keagamaan yang digelar di Kantor Gubernur, Rabu (14/8) kemarin.
Sarundajang mengatakan, setiap upacra peringatan Hari Kemerdekaan, kami selalu mengundang mahasiswa papua yang belajar di sulut untuk menghadirinya, dan sekarang kami juga mengundang seluruh rombongan MRP untuk bisa mengikuti upacara ini, tambah Sarundajang.
Ketua Pokja Keagamaan MRP yang juga selaku ketua rombongan Pdt. Samuel karubaba Waromi SH yang duduk berdampingan dengan Gubernur Sarundajang tak mampu menyembunyikan kegembiraannya atas undangan ini. Tentunya kami bersedia hadir dalam upacara nanti, ini merupakan pengharggaan yang besar bagi kami anggota  MRP, dan ini bukan kebetulan, karena itu kami mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak Gubernur Sinyo Harry Sarundajang atas undangan kepada kami, ujarnya. Asisten Pemerintahan dan Kesra Edwin Silangen selaku Ketua Umum Panitia HUT Kemerdekaan RI ke-68 dan HUT ke-49 Provinsi Sulut Tahun 2013, menyebutkan, kehadiran Majelis Rakyat Papua dalam upacara 17 Agustus 2013 nanti,  merupakan surprise bagi Pemprov Sulut karena bisa dihadiri representasi dari saudara-saudara kita asal provinsi paling timur ini.  (Kabag humas Judhistira Siwu selaku jubir pemprov).  

MRP Akui SHS Adalah Sosok Pemimpin Masyarakat Majemuk

Sebanyak 14 orang anggota Majelis Rakyat Papua  (MRP) dipimpin Ketua Pokja Keagamaan Pdt Samuel Karubaba Waromi SH yang bertindak selaku pimpinan rombongan melakukan pertemuan dengan Gubernur Sulut Dr. Sinyo Harry Sarundajang di Kantor Gubernur, Rabu (14/8) kemarin.
 Kedatangan lembaga adat setara DPRD ini, untuk melakukan dialog keagamaan bersama Pemprov dan BKSAUA Sulut, sebab MRP menilai daerah sulut telah menjadi laboratorium kerukunan di tanah air, ujar Pdt Waromi, sembari menyebutkan, penting bagi kami melakukan dialog ini, karena sudah menjadi kerinduan sesama anak bangsa yang ingin mendengar langsung berbagai arahan dan masukan dari Gubernur Sulut Dr. Sinyo Harry Sarundajang yang kami akui sebagai salah satu pemimpin daerah yang memiliki segudang pengalaman birokrat, sekaligus telah menjadi sosok pemimpin masyarakat majemuk. sebab dibawah kepemimpinan beliau sulut telah menjadi daerah teraman di Indonesia.
Alasan inilah sehingga kami ingin melakukan dialog keagamaan disini, karena kami diberi kewenangan oleh masyarakat papua untuk memupuk keberagaman budaya sekaligus menjaga kerukunan dan keamanan di tanah papua yang didiami 255 suku yang terbagi kedalam 7 wilayah adat, walaupun beda tapi satu dalam kultur, jelas Waromi.
Kesempatan itu Sarundajang menjelaskan, potensi sulut terutama perikanan dan pertambangan yang memiliki kesamaan dengan papua termasuk kerukunan di sulut. Sesungguhnya, sulut dan papua adalah satu, kita hanya dipisahkan oleh sejarah, karena 40 tahun lalu banyak guru-guru asal  minahasa dikirim untuk mengajar di  tanah papua yang dikenal sebagai tanah damai dan merupakan bagian integral dari NKRI.
Dikatakannya, bangsa Indonesia  kaya akan potensi keberagaman agama, suku serta adat istiadat, didalamnya termasuk sulut dan papua dan ini harus disyukuri sebagai karunia dari Tuhan, tinggal bagaimana kita  dikelola itu dengan baik sehingga bisa tercipta suasana rukun dan damai. Contohnya  kerukunan disulut memiliki banyak jawaban “mengapa sulut rukun” ini bukan semu tetapi tulus karena didukung oleh seluruh komponen masyarakat yang didalamnya ada BKSAUA yang sudah ada sejak Tahun 1965 serta FKUB. BKSAUA memiliki jaringan hingga kedesa-desa, Mereka inilah yang membantu pemerintah daerah menjadi peredam terjadinya gejolak sosial, ujar Gubernur dua periode hasil pilihan rakyat.     
Karena itu mantan Irjen Depdagri, memberi suport kepada MRP untuk terus bekerja keras, saya akan bersama kalian dalam mencari formula terbaik demi kepentingan rakyat papua, sembari menyebutkan, sebenarnya saya berutang kepada rakyat papua, karena tahun lalu pernah diundang ke sorong, tapi karena kesibukan yang tak bisa ditinggalkan sehingga dibatalkan. Namun lewat kesempatan ini sebelum berakhir masa jabatan  pasti akan datang kesana, sebab bagi saya papua tidak asing lagi, karena pernah dipercayakan pemerintah pusat  untuk menyelesaikan tapal batas antar negara yaitu  Indonesia dan PNG di Fanimo, dan waktu itu berhasil menetapkan batas kedua negara, ujar DR HC Kepemimpinan Masyarakat Majemuk yang diberikan Universitas Negeri  Ibrahim maulana Malik Malang.   

Turut Hadir Sekprov Ir. Siswa R Mokodongan, Asisten Pemerintahan dan Kesra Edwin Silangen, Inspektur Mecky M Onibala, Karo Kesra Dr. Bahagia R Mokoagow, Karo Organisasi Jemmy Ringkuangan serta presidium BKSAUA. (Kabag humas Judhistira Siwu selaku jubir pemprov).