Sebanyak 14 orang anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) dipimpin Ketua Pokja Keagamaan Pdt
Samuel Karubaba Waromi SH yang bertindak selaku pimpinan rombongan melakukan
pertemuan dengan Gubernur Sulut Dr. Sinyo Harry Sarundajang di Kantor Gubernur,
Rabu (14/8) kemarin.
Kedatangan lembaga adat
setara DPRD ini, untuk melakukan dialog keagamaan
bersama Pemprov dan BKSAUA Sulut, sebab MRP menilai daerah sulut telah menjadi
laboratorium kerukunan di tanah air, ujar Pdt Waromi, sembari menyebutkan, penting
bagi kami melakukan dialog ini, karena sudah menjadi kerinduan sesama
anak bangsa yang ingin mendengar langsung berbagai arahan dan masukan dari Gubernur
Sulut Dr. Sinyo Harry Sarundajang yang kami akui sebagai salah satu pemimpin daerah
yang memiliki segudang pengalaman birokrat, sekaligus telah menjadi sosok
pemimpin masyarakat majemuk. sebab dibawah kepemimpinan beliau sulut telah
menjadi daerah teraman di Indonesia.
Alasan inilah sehingga kami ingin melakukan dialog keagamaan
disini, karena kami diberi kewenangan oleh masyarakat papua untuk memupuk
keberagaman budaya sekaligus menjaga kerukunan dan keamanan di tanah papua yang
didiami 255 suku yang terbagi kedalam 7 wilayah adat, walaupun beda tapi satu
dalam kultur, jelas Waromi.
Kesempatan itu Sarundajang menjelaskan, potensi sulut terutama
perikanan dan pertambangan yang memiliki kesamaan dengan papua termasuk kerukunan
di sulut. Sesungguhnya, sulut dan papua adalah satu, kita hanya dipisahkan oleh
sejarah, karena 40 tahun lalu banyak guru-guru asal minahasa dikirim untuk mengajar di tanah papua yang dikenal sebagai tanah damai
dan merupakan bagian integral dari NKRI.
Dikatakannya, bangsa Indonesia kaya akan potensi keberagaman agama, suku
serta adat istiadat, didalamnya termasuk sulut dan papua dan ini harus
disyukuri sebagai karunia dari Tuhan, tinggal bagaimana kita dikelola itu dengan baik sehingga bisa
tercipta suasana rukun dan damai. Contohnya kerukunan disulut memiliki banyak jawaban “mengapa
sulut rukun” ini bukan semu tetapi tulus karena didukung oleh seluruh komponen masyarakat
yang didalamnya ada BKSAUA yang sudah ada sejak Tahun 1965 serta FKUB. BKSAUA
memiliki jaringan hingga kedesa-desa, Mereka inilah yang membantu pemerintah
daerah menjadi peredam terjadinya gejolak sosial, ujar Gubernur dua periode
hasil pilihan rakyat.
Karena itu mantan Irjen Depdagri, memberi suport kepada MRP untuk
terus bekerja keras, saya akan bersama kalian dalam mencari formula terbaik demi
kepentingan rakyat papua, sembari menyebutkan, sebenarnya saya berutang kepada
rakyat papua, karena tahun lalu pernah diundang ke sorong, tapi karena
kesibukan yang tak bisa ditinggalkan sehingga dibatalkan. Namun lewat kesempatan
ini sebelum berakhir masa jabatan pasti
akan datang kesana, sebab bagi saya papua tidak asing lagi, karena pernah
dipercayakan pemerintah pusat untuk
menyelesaikan tapal batas antar negara yaitu Indonesia dan PNG di Fanimo, dan waktu itu
berhasil menetapkan batas kedua negara, ujar DR HC Kepemimpinan Masyarakat
Majemuk yang diberikan Universitas Negeri Ibrahim maulana Malik Malang.
Turut Hadir Sekprov Ir. Siswa R Mokodongan, Asisten
Pemerintahan dan Kesra Edwin Silangen, Inspektur Mecky M Onibala, Karo Kesra
Dr. Bahagia R Mokoagow, Karo Organisasi Jemmy Ringkuangan serta presidium
BKSAUA. (Kabag humas Judhistira Siwu selaku jubir pemprov).