Gubernur Olly: Keamanan Sulawesi Utara Tetap Berjalan Kondusif, Warga Sulut Cinta Damai

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey menegaskan suasana keamanan di Provinsi Sulawesi Utara, khususnya kota Manado saat ini tetap berlangsung aman dan kondusif. Penegasan tersebut disampaikan Gubernur saat diwawancarai oleh para jurnalis Rabu (17/10/2018).

Gubernur menyatakan kondisi Sulut kondusif menyusul sempat terjadi kisruh terkait kedatangan habib Muhammad Bahar bin Ali bin Smith dan Habib Muhammad Hanif bin Abdurrahman  Al-athos yang datang ke kota Manado untuk menghadiri tabligh akbar dan Haul Albar ke 7 Al Habib Ali bin Abdurahman bin Smith, Senin (15/10/2018).  Kisruh terjadi hanya karena miss komunikasi. Keamanan daerah tetap terjaga sampai saat ini.

“Jadi semua sudah kondusif, Forum Koordinasi Umat Beragama (FKUB) dan Ormas sudah datang, saya kira ada mis-komunikasi sehingga ada hal yang seperti kita lihat kemarin bagaimana. Namun puji Tuhan semua berjalan dengan baik, sehingga tidak terjadi apa-apa,” terang Gubernur Olly.

Untuk itu terang Gubernur, guna menghindari kesalahpahaman, hendaknya setiap agenda yang akan dilaksanakan di lingkup daerah Sulawesi Utara dapat di koordinasikan bersama Badan Kerja Sama Umat Beragama (BKSUA).

“Artinya hal-hal seperti itu kita bicarakan didalam pertemuan dengan BKSUA. Supaya tidak ada salah pengertian dalam kegiatan keagamaan di Sulut,” ujar Gubernur.

Sejalan dengan peristiwa yang terjadi, Gubernur menerangkan bahwa masyarakat Sulawesi Utara sama sekali tak menolak Ulama. Masyarakat Sulut Cinta Damai.

“Mereka bukan menolak Habib datang di Sulut, saya kira tidak ada yang menolak seperti itu. Karena banyak ulama-ulama yang datang. Namun yang mereka inginkan jangan ada yang memprovokasi sehingga bisa terjadi perpecahan di Sulut,” terang Gubernur.

Lebih dalam lagi, Gubernur Olly menuturkan bahwa menjaga keamaan di Sulut merupakan tugas kita bersama, tugas setiap lapisan masyarakat yang ada di bumi Nyiur Melambai. Masyarakat jangan mudah terpancing dengan berita Hoax yang sengaja disebarkan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab yang ingin merusak kerukunan masyarakat Sulut.

Teliti dengan baik semua informasi yang tersebar. Menjaga Keamanan bukan hanya tugas Pemerintah dan aparat, tetapi semua.  masyarakat juga harus turut menjaga keamanan. Media juga diminta memberitakan agar lebih menyejukkan, menyampaikan realitas di Sulut , warganya cinta damai.
(humas provinsi sulut)

Mendagri Ajak Sekprov Cermati Ancaman Radikalisme dan Terorisme di Daerah.

Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara Edwin Silangen menghadiri rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai upaya sinergitas kebijakan pemerintah untuk mempercepat pencapaian target kinerja RPJMN Tahun 2015 - 2019 di Gedung Sasana Bakti Praja Kemendagri Jakarta Pusat, Rabu (17/10/2018). 

Rapat kordinasi ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI, Tjahjo Kumolo dan dihadiri oleh seluruh pimpinan pejabat pimpinan tinggi madya (eselon 1) dan pejabat tinggi pimpinan tinggi pratama (eselon 2) di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan, para Sekretaris Daerah Provinsi se-Indonesia. 

Dalam kesempatan itu Mendagri Tjahjo Kumolo menekankan agar para sekretaris daerah (Sekda) provinsi mencermati ancaman-ancaman radikalisme dan terorisme.

"Saya sering sampaikan, ancaman bangsa ini radikalisme dan terorisme," katanya.

Ancaman siber, lanjut Tjahjo, kini berpadu dengan konten radikalisme. Dan, marak di dunia maya. Mendagri mengingatkan kondisi itu perlu diwaspadai sehingga daerah bisa jauh dari ancaman yang dapat merusak kesatuan bangsa.

"Peran sekda sebagai pejabat eselon I di daerah yg diangkat dengan Keputusan Presiden berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat termasuk mendukung program2 ketiga lembaga (BNPT, BSSN, Wantannas), sekda menggerakkan skpd dalam menyusun dan melaksanakan  program-program yang ada pada tingkat provinsi dan serta evaluasi kinerja program kegiatan kabupaten/kota, dan sbg pejabat ASN paling senior didaerah pasti sekda provinsi yg paling memahami kondisi sosial kemasyarakatan dan dinamika ideologi politik masyarakat," ujar Mendagri.

Mendagri juga mengajak para Sekda Provinsi meningkatkan koordinasi dgn para eselon 1(satu) dan eselon II (dua) kemendagri dimana posisi kemendagri sebagai koordinator pembinaaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sdbagaimana diatur dalam UU No.23 th 2014 ttg pemerintahan daerah.

Hadir dalam acara tersebut Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) Komjen Pol. Suhardi Alius, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Djoko Setiadi, Direktur Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), perwakilan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), dan perwakilan Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas). (Humas provinsi sulut)

Gubernur OD Gesa Pembangunan Sektor Kesehatan Sulut

Pembangunan sektor kesehatan di Sulawesi Utara terus digesa. Pengimplementasian Universal Health Coverage (UHC) melalui Percepatan Eliminasi Tuberculosis (TBC), Pencegahan Stunting serta Peningkatan Kualitas dan Cakupan Imunisasi bakal dioptimalkan.

Demikian disampaikan Gubernur Olly Dondokambey, SE pada rapat kerja dan evaluasi program kesehatan daerah Provinsi Sulawesi Utara yang dilaksanakan di Manado, Rabu (17/10/2018) pagi.

"Pelaksanaan kegiatan prioritas ini akan diupayakan pada upaya promotif dan preventif, kuratif dan rehabilitatif demi tercapainya status kesehatan yang lebih baik, tanpa harus mengalami kesulitan finansial," kata Olly.

Gubernur Olly menuturkan, meskipun program itu baru akan dilaksanakan di Sulut namun harus mampu menghadapi tantangan dan kendala. Diantaranya ketersediaan infrastruktur dan fasilitas pelayanan kesehatan dasar yang sesuai SPM kesehatan, akses pelayanan kesehatan, serta ketersediaan SDM kesehatan/tenaga medis yang berkompetensi dan profesional yang sangat berperan dalam mengembangkan sistem kesehatan nasional dan daerah.

"Menjawab hal tersebut maka salah satu bentuk rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh Pemprov Sulut saat ini yakni penyediaan infrastruktur kesehatan seperti pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Rumah Sakit Mata dan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Sulawesi Utara guna menjawab kebutuhan masyarakat Sulawesi Utara akan pelayanan kesehatan," papar Olly.

Lanjut Olly, untuk mengoptimalkan dan mengakselerasi pencapaiannya, tidak dapat dipungkiri bahwa forum komunikasi antar stakeholder atau pertemuan-pertemuan pemangku kepentingan terkait di bidang kesehatan, termasuk didalamnya Rapat Kerja, menjadi mutlak untuk dimaksimalkan dan disukseskan pada setiap pelaksanaannya dalam rangka peningkatan koordinasi, sinergitas dan sinkronisasi program dan kegiatan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pihak swasta serta masyarakat.

Usai sambutan, kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan MoU antara Pemprov Sulut dengan PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) terkait pembiayaan pembangunan infrastruktur kesehatan di Sulut yakni RSUD dan Rumah Sakit Mata senilai Rp. 400 miliar.

Pada kesempatan itu Gubernur Olly dan Direktur Utama PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Emma Sri Martini menandatangani langsung naskah perjanjian kerjasama tersebut.

Terkait dengan pelaksanaan MoU, Olly menegaskan bahwa kerjasama itu memuat substansi dan manfaat penting bagi Pemprov Sulut dan PT. SMI.

"Segenap pihak untuk memahami setiap aspek yang termaktub dan diatur didalamnya, baik ruang lingkup pelaksanaannya, kewajiban serta hak setiap pihak sebagaimana yang diatur dalam pasal yang ada," kata Olly.

Lebih jauh, Olly berharap setelah pelaksanaan penandatanganan kerjasama ini semua pihak tidak saling menunggu namun saling proaktif dalam melaksanakan kewajiban masing-masing.

"Serta terus menjalin interaksi dan koordinasi dalam berbagai bentuk yang konstruktif, agar kerjasama yang terjalin ini benar-benar dapat memberikan output serta outcome sebagaimana yang diharapkan," imbuh Olly.

Pertemuan itu turut dihadiri jajaran Forkopimda, Dirjen Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan, dr Kirana Pritasari, Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw, Kepala Dinas Kesehatan Sulut dr Deybie Kalalo dan perwakilan dari kabupaten dan kota se Sulut. (Humas Pemprov Sulut)