Kamis, 23 Mei 2013

Sarundajang Buka Seminar Penanggulangan Bencana Gunung Api


Gubernur Sulawesi Utara DR. S. H. Sarundajang mengatakan Indonesia sebagai negara kepulauan  dengan letak gegrafis yang berada pada pertemuan 4 lempeng tektonik, telah menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara rawan bencana sehingga seminar  gabungan Indonesia – Jepang tentang aktifitas vulkanik dan peningkatan kapasitas penanggulangan bencana gunung api sangat tepat mengingat di sulawesi utara secara geografis berada di tepian pasific  dan merupakan salah satu daerah kepulauan terbesar yang memiliki beberapa gunung api yang aktif dan terdapat enam patahan aktif sehingga Sulut merupakan daerah yang rawan bencana. Seminar tersebut dilaksanakan sehari (24/5) dan  merupakan kerjasama BPBD Prov. Sulut dengan JICA Jepang bertempat di Hotel Lion Manado.
“Sosialisasi tentang bencana sangat dibutuhkan masyarakat untuk memelihara keseimbangan, keserasian dan kelestarian fungsi lingkungan hidup sangatlah juga penting untuk dilaksanakan dengan melihat kompleksitas dan demografi dan pertumbuhan sosial ekonomi Indonesia maka langkah-langkah progresif yang terkoordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kab/kota serta pihak swasta dalam rangka meminimalisir dampak apabila terjadi bencana.” Kata Sarundajang.
Pada kesempatan itu Sarundajang mengharapkan kiranya seminar ini dapat efektif dan mampu dimaksimalkan dengan baik sehingga dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan kegiatan ini bisa menghasilkan rumusan, konsep, kebijakan dan program kerja yang jelas dengan langkah nyata dalam pencegahan dan penanggulangan bencana agar dapat tercapai secara cepat, tepat, efisien dan efektif.
Sebelumnya didahului pengantar kata oleh Kepala BPBD Prov. Sulut Ir. H. Makarawung, MSi yang mengatakan bahwa kegiatan seminar ini diikuti oleh JICA Jepang 17 orang, BNPB 20 orang, tim peneliti Gunung Api Indonesia, Kepolisian, TNI, BPBD Sulut, Sulawesi Tengah, Maluku, Maluku Utara, NTT,  instansi terkait dan organisasi kemasyarakatan. 
Hadir pada kesempatan itu Mr. Tokunaga Yoshio sebagai JICA Expert on Disaster Management, Dr. Surono kepala PVMBG, Ir. Pitoyo Subandrio, dari kementrian PU, Ir. Medi Herlianto dari Dir. Kesiapsiagaan BNPB, Forkompinda Sulut (diwakili) dan organisasi masyarakat.(Kabag humas Jackson Ruaw selaku jubir pemprov).   

DPRD Minsel Lakukan Koordinasi Tapal Batas Bersama Pemprov Sulut


Guna lebih memperjelas batas wilayah antara Kabupaten Minahasa Selatan dan Minahasa tenggara, Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Minahasa Selatan melaksanakan konsultasi dengan pihak Pemprov Sulut.
Konsultasi tersebut dilaksanakan Jumat (24/5) bersama Asisten Pemerintahan dan Kesra Drs M.M Onibala di dampingi Kepala Biro Pemerintahan dan Humas DR. N.R.P Tendean, SIP,MSi dan kepala bagian Pemerintahan Drs. Lucky Taju, Msi.
Dalam pertemuan tersebut, komisi 1 DPRD Minsel yang dipimpin oleh Ketua Setly Kohdong,  meminta saran kepada pihak Pemprov Sulut agar bisa membantu menyelesaikan permasalahan batas anatra desa Lobu MItra  dan Ranoketang Minsel, namun Onibala menegaskan bahwa Batas daerah antara Minsel dan Mitra telah selesai sejak lama dan telah ada putusan tetap yang telah di tanda tangani oleh Menteri Dalam Negeri.
“Sebenarnya posisi masalah batas Mitra da Minsel telah selesai, karena sudah ada peraturan Menteri dalam Negeri nomor 60 tahun 2011 tentang batas kedua daerah ini,” jelas Mantan Penjabat Bupati Minsel ini.
Untuk itu Onibala memberikan saran agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai batas daerah, Pihak Pemkab Minsel dan Mitra melakukan sosialisai kepada masyarakat setempat mengenai batas wilayah kedua kabupaten tersebut. Pemprov sendiri dalam masalah batas tetap akan mengacu pada data dan peraturan yang berlaku saat ini. “Ambil solusi bersama agar masyarakat tau keputusan sebenarnya, kalau bisa DPRD berinisiatif dengan Bupati untuk berkoordinasi, jika belum ada titik temu Pemprov Sulut akan turun mengambil jalan tengah.(Kabag humas Drs Jackson F Ruaw, Msi)

Gubernur: Reformasi Birokrasi Harus Dijalankan Dengan Integritas Tinggi


Gubernur Sulawesi Utara DR Sinyo Harry Sarundajang menyatakan, pelaksanaan reformasi birokrasi aparatur negara yang baik harus sepenuhnya ditunjang dengan integritas tinggi dari setiap pelaksana reformasi tersebut.
Hal itu disampaikan Gubernur saat membuka seminar reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) sebagai pondasi dalam mewujudkan good governance dan clean goverment, yang diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulut, Kamis (23/5), bertempat di Hotel Arya Duta Manado.
“Tujuan sebenarnya dari reformasi birokrasi adalah untuk membentuk perilaku aparatur negara agar memiliki integritas tinggi,” ujar Gubernur. Selain hal tersebut perlu adanya produktivitas tinggi dan bertanggungjawab dari aparatur negara serta kemampuan memberikan pelayanan yang prima.
Dalam rangka mewujudkan satu reformasi birokrasi yang baik, tidak lupa pula melaksanakan penataan dan penguatan organisasi melalui restrukturisasi tugas unit kerja, penataan ketatalaksanaan serta sumber daya aparatur yang maksimal.
“Reformasi birokrasi memerlukan peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan akuntabilitas kinerja, serta pengawasan untuk mengedepankan prinsip kepemerintahan yang baik dan bersih, setiap sistem perlu dievaluasi guna mengoptimalkan kinerja setiap aparatur,” jelas Sarundajang.
Keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi tidak lepas dari Penerapan sistem pengendalian internal pemerintah, peningkatan peran aparat pengawas intern pemerintas sebagai quality assurance dan consulting pemerintah daerah.
Terkait Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Gubernur menegaskan peraturan tersebut memberikan arah yang jelas dalam rangka mencapai tujuan organisasi, dimana implementasi SPIP tersebut dapat memberikan jaminan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi.
“Secara implementatif, Pemprov Sulut terus melaksanakan pengawasan dan pengendalian internal terhadap pengelolaan keuangan dan aset serta terus bertekad meningkatkan pemahaman pencegahan tindak pidana korupsi, peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dimana implementasinya melalui sinergitas aktif antara pihak kepolisian, kejaksaan , perwakilan BPKP dan BPK di Sulut,” papar Gubernur.
Diakhir sambutanya, Gubernur menyatakan bahwa kinci keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi dan pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mewujudkan good governance dan clean government terletak pada komitmen mengubah, mesin perubahan, muatan perubahan, serta keunggulan proses untuk mengubah.
Turut hadir dalam acara tersebut kepala perwakilan BPKP Sulut Drs Adil Hamongan Pangihutan, anggota Forkopimda Sulut, Kepala Perwakilan BPK RI Sulut Beni Ruslandi, Sekda se Kabupaten kota Sulut, serta pejabat lingkup Pemprov Sulut.(Kabag Humas Drs Jackson F Ruaw, Msi)