Wakil Gubernur Sulawesi Utara DR Djouhari Kansil menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Sulut untuk mengurangi dampak sosial bagi mereka para penderita AIDS di Sulut.
Hal tersebut disampaikan Wagub dalam rsngka memperingati hari AIDS (1/12).
Wagub mengajak semua elemen masyarakat untuk perduli mencegah dan menanggulangi masalah HIV AIDS. Dimana salah satu faktor penyebarannya adalah penyalahgunaan narkotika, untuk itu semua pihak diminta memerangi peredaran narkoba, karena tingginya pengguna narkoba di Indonesia diminta semua pihak bersatu padu memerangi hal tersebut.
Pemerintah sendiri telah melakukan berbagai program dalam penanggulangn AIDS, dengan melakukan program layanan deteksi dini HIV AIDS, pemeriksaan serta perawatan rujukan bagi warga yang terinfeksi virus menatikan tersebut.
Menyelesaikan masalah HIV AIDS perlu dilakukan kerjasama antar lintas sektor dan strategi nasional yang terkoordinasi dan tersinergi, selain itu komitmen yang kuat dari pemerintah dan kepedulian masyarakat luas tidak kalah pentingnya guna memberantas HIV AIDS di indonesia. (kabag humas Drs. Jahja Rondonuwu Msi selaku jubir Pemprov Sulut)
Visi OD-SK : Terwujudnya Sulawesi Utara Berdikari dalam Ekonomi, Berdaulat dalam Pemerintahan dan Politik, serta Berkepribadian dalam Budaya.".
Senin, 01 Desember 2014
Moniaga Jangan Pilih kasih
Gubernur Sulut Dr Sinyo Harry Sarundajang mengingatkan, kepada
Ir Sandra TP Moniaga MSi dalam
menjalankan tugas jangan terkesan ada pilih kasih terhadap bawahan. Penegasan
Gubernur itu disampaikan saat melantik yang bersangkutan sebagai sekda
kabupaten Minut yang baru, di ruang Huyula kantor Gubernur, Senin (1/12)
kemarin.
Gubernur menyatakan, tiga hal yang harus diperhatikan Moniaga
dalam menjalankan tugasnya sebagai top organisasi di Kabupaten buah, yaitu lakukan
dengan baik pendekatan organisasi mulai dari tingkat pusat sampai ke desa-desa.
Karena struktur organisasi ini sudah baku, aturlah sesuai ketentuan dan harus
dilaksanakan secara bertangungjawab. Lakukan
pendekatan sistem sesuai perundag-undangan yang berlaku, sesuai kemampuan daerah dan ketersediaan
aparatur daerah serta tempatkanlah pegawai sesuai kopentensi yang ada berdasarkan kebutuhan organisasi. Pendekatan itu perlu ditegakan oleh seorang Sekda.
Disamping itu robahlah paradigma dan minset pelayanan sebagai penguasa tapi melayani, disamping itu mampu membangun hubungan harmonis lengan lembaga legislatif, ujarnya.
Salian itu Gubernur juga mengingatkan, sebagai pembantu
bupati, Sekda harus mampu mendistribusikan setiap pekerjaan kepada para kepala
SKPD dengan baik, karena Minut adalah kabupaten yang betul-betul kedudukannya
sangat strategis sebagai penyangga dari dua daerah yakni manado dan bitung, disamping
kedudukannya sebagai golden triangle Kabima.
Dikaetahui pelantikan Sekda Munit berdasarkan Keputudan
Gubernur No.821.1/BKD/SK/302/4014 Tanggal 13 Oktober 2014.
Hadir Wagub Dr Djouhari Kansil MPd, Bupati Sompie Singal,
Wakil Bupati Yulisa Baramuli SH, Ketua Dewan Minut Berthi Kapoyos serta pejabat
teras Provinsi dan Minut. (Kabag Humas Jahja Rondonuwu MSi selaku jubir
pemprov).
SHS Terima Komisi IX DPR RI
Fungsi tenaga kerja dalam pembangunan nasional maupun daerah
sangat strategis, selain sebagai obyek juga sekaligus sebagai subjek
pembangunan, terutama dalam hal menghasilkan barang dan jasa guna memenuhi
kebutuhan hidup layak dan mensejahterakan masyarakat Indonesia lebih khusus di provinsi Sulawesi
Utara. Demikian dikatakan Gubernur Sulawesi Utara DR. S. H. Sarundajang saat
menerima Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI (1/12) yang dipimpin oleh Ketua
Tim Pius Lustrilanang, SIP, MSi dan 10 anggota komisi IX DPR RI di ruang
Mapaluse Kantor Gubernur Manado.
“Sulawesi Utara memiliki potensi yang kaya akan Sumber Daya
Alam terlebih di sektor kelautan dan
Sulut termasuk 8 provinsi kepulauan karena memiliki 3 daerah kepulauan dan geoposisi
Sulut berada di tepian pasifik dengan
jumlah penduduk 2.319.916 jiwa, usia kerja 1.697.919 jiwa, Angkatan kerja
1.060.800 jiwa yang bekerja 980.800 jiwa dan pengangguran 80.000 jiwa.” Kata
Sarundajang.
Sarundajang mengharapkan agar pertumbuhan ekonomi melalui
sektor-sektor terutama sektor unggulan Sulut yang mengakibatkan terjadinya
investasi dan daya beli masyarakat
meningkat serta UMP Provinsi
Sulut untuk tahun 2015 sebesar Rp. 2.150.000,- terbesar ke tiga se Indonesia dapat
dimanfaatkan dan dipergunakan dengan sebaik-baiknya. (Kabag humas Drs. Jahja P.
Rondonuwu, MSi selaku jubir Pemprov)
Gubernur Serahkan Empat Segmen Batas Daerah
Gubernur Sulut Dr Sinyo Harry Sarundajang, telah menyerahkan Empat Segmen batas daerah yang telah mendapat
Permendagri, pada rakor penyelesaian batas daerah dan rapat fasilitasi
Forkopimda Provinsi dan kabupaten/Kota, Senin (1/12) kemarin.
Kegiatan yang digelar Biro Pemerintahan dan Humas di Graha
Gumi Beringin Manado, dihadiri Unsur Forkopimda Sulut, Bupati/Walikota, Kapolres, Dandim serta para
Camat se- Kabupaten/Kota.
Adapun Permendagri yang telah diserahkan Gubernur tersebut
yaitu, segmen batas antara kab. Bolmong Utara dengan kab. Bolsel. (permendagri
No. 57 tahun 2014). Segmen batas Kabupaten Bolmong dan Bolmong Utara
(Permendagri No. 58 Tahun 2014). Segmen batas Kota manadodengaqn Kab. Minahasa
(Permendagri No. 59 Tahun 2014), serta Segmen batas Kab. Bolmong dengan Boltim
(Permendagri No. 60 Tahun 2014) yang
diterima langsung Bupati dan Waliota masing-masing.
Gubernur berharap, Kabupaten/Kota yang belum menyelesaikan
batas daerahnya, termasuk segala permasalahan dan kendala yang belum selesai
perlu segera untuk di tuntaskan, agar masyarakat yang tinggal diwilayah
perbatasan tidak akan kesulitan. Sementara terkait dengan masalah bencana alam
yang terjadi di daerahnya, ini
menjadi tanggung jawab Bupati/Walikota,
tegas Sarundajang. Gunakan dana mitigasi
bencana yang ada dalam APBD, kalian jangan takut menggunakannya untuk membantu
rakyat yang terkena musiba bencana. Pemerintah provinsi juga akan ikut
membantu, tapi yang utama pemerintah kabupaten/kota yang harus melakukan,
tandas Gubernur dua periode ini.
Karo Pemerintahan dan Humas Dra Lynda Watania MM MSi,
menyebutkan, hingga kini ada beberapa segmen batas yang sampai saat ini masih
dalam tahapan fasilitasi pemprov Sulut, seperti segmen batas Bolmong dengan
Bolsel, Minahasa dan Tomohon, Boltim dan Mitra, Boltim dengan Minsel, serta segmen batas Minsel dan Minahasa.
Watania mengatakan, Rakor yang bertemakan mngembangkan
sinergitas pemerintahan provinsi dan kab/ko menuju Sulut sebagai pintu gerbang
Indonesia di kawasan Asia Pasifik, bertujuan meningkatkan sinergitas
peningkatan stabilitas wilayah dengan mewujudkan trantib sulut sebagai pintu gerbang indonesia
di kawasan asia pasific serta meningkatkan korbinawas pengenalan peraturan
danperundang-undangan dalam hal pengendalian penyelenggaraan pemerintah daerah
kab/ko dan tertib administrasi. Turut hadir Wakil Gubernur Sulut Dr Djouhari
Kansil MPd. (Kabag humas Jahja Rondonuwu MSi selaku jubir pemprov).
Wagub Resmikan Kantor Sinode GMIBM
Wakil Gubernur Sulut Dr Djouhari Kansil MPd, Minggu (30/11)
telah melakukan peresmian penggunaan gedung Kantor Sinode Gereja Masehi Injili
Bolaang Mongondow (GMIBM), di Kotamobagu.
Peresmian tersebut di tandai dengan penandatanganan
prasastidan pembukaan selubung papan nama oleh Wagub dan Ketua Sinode GMIBM Pdt
Ny. Christin Pangulimang Raintama MTh serta penguntingan dlakukan Wakil Ketua
TP. PKK Ny Mieke kansil Tatengkeng. Usai peresmian Wagub bersama rombongan
menghadiri safari natal di kantor Sinode GMIBM.
Wagub mengungkapkan, umat kristiani di wilayah bolmong raya,
saat ini boleh mengucap syukur kepada Tuhan, karena bisa menyaksikan langsung
persemian kantor sinode skalian dengan peresmian ruang rawat inap VIP RSU Syalom
Monompia. Kehadiran dua fasilitas ini menjadi sarana penunjang bagi jemaat dan
masyarakat.
Karena itu Wagub minta kehadiran kantor sinode yang representatif
ini akan meningkatkan misi pelayanan geraja kepada jemaat. Sementara hadirnya
ruang rawat inap di RSU ini sangat membantu jemaat dan masyarakat untuk
mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih memadai, ujarnya, sembari
menyabutkan, dalam menghadapi natal dan tahun baru, kiranya warga GMIBM akan
menjadi contoh yang baik dalam menjaga kemanan dan ketertiban ditengah-tengah
masyarakat. Rayakan natal dengan penuh kesederhanaan,jangan memaksakan kehendak
sehingga tidak akan memancing perselisihan di tengah-tengah keluarga, pesan
Kansil. (Kabag humas Drs Jahja Rondonuwu selaku jubir pemprov).
Jokowi Ingatkan Warga Korpri Jaga Kode Etik Profesi
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyampaikan kepada seluruh Korps Pegawai Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia (Korps ASN RI), agar tetap mwnjaga kode etik profesi dan standsrt pelayanan profesi aparatur sipil negara, serta mewujudkan jiwa Korps ASN sebagai pemersatu negara.
Hal tersebut disampaikan Presiden dalam sambutan memperingati HUT Kopri ke 43, sambutan tersebut dibacskan Wakil Gubernur Sulut DR Djouhari Kansil, Mpd saat memimpin upacara peringatan HUT Korpri yang di gelar Senin (1/12), bertempat di ruang Huyula Kantor Gubernur Sulut.
Sebagai organisasi yang merupakan bagian integrsl dari pemerintahan, Presiden meminta fungsi yang sebagaimana diatur dalam undang-undsng ASN dapat diwujudkan secara bertahap dan tetap berpedoman pada amanat panca prssetya Korpri.
Presiden berharap di usia Korpri yang dewasa ini, semua jajaran Korpri agar menjadi tauladan bagi perubahan yang diharapkan masyarakat, jadikan birokrasi bersih, kompeten dan melayani masyarakat lebih cepat lagi.
Warga korpri diharapkan percepat perubahan, menuju pola pikir yang cerdas, inovatif dan tanggap terhadap dinamika perubahan lingkungan. Pelayanan cepat, akurat dan murah harus diutamakan. Warga Korpri harus mengabdi, meninggalkan budaya penguasa.
Kode etik harus terus dijaga, memegang teguh komitmen panca prasetya Korpri, memperkuat koordinasi. Integrasi dan sinergi dalam rangka mempercepat pencapaian target pembangunan.(kabag humas Drs. Jahja Rondonuwu, Msi selaku jubir pemprov sulut)
Langganan:
Postingan (Atom)