Senin, 01 Desember 2014

Wagub: Kurangi Dampak Sosial Bagi AIDS

Wakil Gubernur Sulawesi Utara DR Djouhari Kansil menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Sulut untuk mengurangi dampak sosial bagi mereka para penderita AIDS di Sulut.
Hal tersebut disampaikan Wagub dalam rsngka memperingati hari AIDS (1/12).
Wagub mengajak semua elemen masyarakat untuk perduli mencegah dan menanggulangi masalah HIV AIDS. Dimana salah satu faktor penyebarannya adalah penyalahgunaan narkotika, untuk itu semua pihak diminta memerangi peredaran narkoba, karena tingginya pengguna narkoba di Indonesia diminta semua pihak bersatu padu memerangi hal tersebut.
Pemerintah sendiri telah melakukan berbagai program dalam penanggulangn AIDS, dengan melakukan program layanan deteksi dini HIV AIDS, pemeriksaan serta perawatan rujukan bagi warga yang terinfeksi virus menatikan tersebut.
Menyelesaikan masalah HIV AIDS perlu dilakukan kerjasama antar lintas sektor dan strategi nasional yang terkoordinasi dan tersinergi, selain itu komitmen yang kuat dari pemerintah dan kepedulian masyarakat luas tidak kalah pentingnya guna memberantas HIV AIDS di indonesia. (kabag humas Drs. Jahja Rondonuwu Msi selaku jubir Pemprov Sulut)

Moniaga Jangan Pilih kasih





Gubernur Sulut Dr Sinyo Harry Sarundajang mengingatkan, kepada Ir Sandra TP Moniaga MSi  dalam menjalankan tugas jangan terkesan ada pilih kasih terhadap bawahan. Penegasan Gubernur itu disampaikan saat melantik yang bersangkutan sebagai sekda kabupaten Minut yang baru, di ruang Huyula kantor Gubernur, Senin (1/12) kemarin.
Gubernur menyatakan, tiga hal yang harus diperhatikan Moniaga dalam menjalankan tugasnya sebagai top organisasi di Kabupaten buah, yaitu lakukan dengan baik pendekatan organisasi mulai dari tingkat pusat sampai ke desa-desa. Karena struktur organisasi ini sudah baku, aturlah sesuai ketentuan dan harus dilaksanakan secara bertangungjawab.  Lakukan pendekatan sistem sesuai perundag-undangan yang berlaku,  sesuai kemampuan daerah dan ketersediaan aparatur daerah serta tempatkanlah pegawai sesuai kopentensi yang ada berdasarkan kebutuhan organisasi. Pendekatan itu perlu ditegakan oleh seorang Sekda. Disamping itu robahlah paradigma  dan minset pelayanan sebagai penguasa tapi melayani, disamping itu mampu membangun hubungan harmonis lengan lembaga legislatif, ujarnya.
Salian itu Gubernur juga mengingatkan, sebagai pembantu bupati, Sekda harus mampu mendistribusikan setiap pekerjaan kepada para kepala SKPD dengan baik, karena Minut adalah kabupaten yang betul-betul kedudukannya sangat strategis sebagai penyangga dari dua daerah yakni manado dan bitung, disamping kedudukannya sebagai golden triangle Kabima.
Dikaetahui pelantikan Sekda Munit berdasarkan Keputudan Gubernur No.821.1/BKD/SK/302/4014 Tanggal 13 Oktober 2014.
Hadir Wagub Dr Djouhari Kansil MPd, Bupati Sompie Singal, Wakil Bupati Yulisa Baramuli SH, Ketua Dewan Minut Berthi Kapoyos serta pejabat teras Provinsi dan Minut. (Kabag Humas Jahja Rondonuwu MSi selaku jubir pemprov).       

  

SHS Terima Komisi IX DPR RI







Fungsi tenaga kerja dalam pembangunan nasional maupun daerah sangat strategis, selain sebagai obyek juga sekaligus sebagai subjek pembangunan, terutama dalam hal menghasilkan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan hidup layak dan mensejahterakan masyarakat  Indonesia lebih khusus di provinsi Sulawesi Utara. Demikian dikatakan Gubernur Sulawesi Utara DR. S. H. Sarundajang saat menerima Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI (1/12) yang dipimpin oleh Ketua Tim Pius Lustrilanang, SIP, MSi dan 10 anggota komisi IX DPR RI di ruang Mapaluse Kantor Gubernur Manado.
“Sulawesi Utara memiliki potensi yang kaya akan Sumber Daya Alam terlebih di sektor kelautan  dan Sulut termasuk 8 provinsi kepulauan karena memiliki 3 daerah kepulauan dan geoposisi  Sulut berada di tepian pasifik dengan jumlah penduduk 2.319.916 jiwa, usia kerja 1.697.919 jiwa, Angkatan kerja 1.060.800 jiwa yang bekerja 980.800 jiwa dan pengangguran 80.000 jiwa.” Kata Sarundajang.
Sarundajang mengharapkan agar pertumbuhan ekonomi melalui sektor-sektor terutama sektor unggulan Sulut yang mengakibatkan terjadinya investasi dan daya beli masyarakat  meningkat  serta UMP Provinsi Sulut untuk tahun 2015 sebesar Rp. 2.150.000,- terbesar ke tiga se Indonesia dapat dimanfaatkan dan dipergunakan dengan sebaik-baiknya. (Kabag humas Drs. Jahja P. Rondonuwu, MSi selaku jubir Pemprov)

Gubernur Serahkan Empat Segmen Batas Daerah





Gubernur Sulut Dr Sinyo Harry Sarundajang, telah menyerahkan Empat  Segmen batas daerah yang telah mendapat Permendagri, pada rakor penyelesaian batas daerah dan rapat fasilitasi Forkopimda Provinsi dan kabupaten/Kota, Senin (1/12) kemarin.
Kegiatan yang digelar Biro Pemerintahan dan Humas di Graha Gumi Beringin Manado, dihadiri Unsur Forkopimda Sulut,  Bupati/Walikota, Kapolres, Dandim serta para Camat se- Kabupaten/Kota.
Adapun Permendagri yang telah diserahkan Gubernur tersebut yaitu, segmen batas antara kab. Bolmong Utara dengan kab. Bolsel. (permendagri No. 57 tahun 2014). Segmen batas Kabupaten Bolmong dan Bolmong Utara (Permendagri No. 58 Tahun 2014). Segmen batas Kota manadodengaqn Kab. Minahasa (Permendagri No. 59 Tahun 2014), serta Segmen batas Kab. Bolmong dengan Boltim (Permendagri  No. 60 Tahun 2014) yang diterima langsung Bupati dan Waliota masing-masing.
Gubernur berharap, Kabupaten/Kota yang belum menyelesaikan batas daerahnya, termasuk segala permasalahan dan kendala yang belum selesai perlu segera untuk di tuntaskan, agar masyarakat yang tinggal diwilayah perbatasan tidak akan kesulitan. Sementara terkait dengan masalah bencana alam yang terjadi di daerahnya,  ini menjadi  tanggung jawab Bupati/Walikota, tegas  Sarundajang. Gunakan dana mitigasi bencana yang ada dalam APBD, kalian jangan takut menggunakannya untuk membantu rakyat yang terkena musiba bencana. Pemerintah provinsi juga akan ikut membantu, tapi yang utama pemerintah kabupaten/kota yang harus melakukan, tandas Gubernur dua periode ini.   

Karo Pemerintahan dan Humas Dra Lynda Watania MM MSi, menyebutkan, hingga kini ada beberapa segmen batas yang sampai saat ini masih dalam tahapan fasilitasi pemprov Sulut, seperti segmen batas Bolmong dengan Bolsel, Minahasa dan Tomohon, Boltim dan Mitra, Boltim dengan Minsel, serta segmen batas Minsel dan Minahasa.
Watania mengatakan, Rakor yang bertemakan mngembangkan sinergitas pemerintahan provinsi dan kab/ko menuju Sulut sebagai pintu gerbang Indonesia di kawasan Asia Pasifik, bertujuan meningkatkan sinergitas peningkatan stabilitas wilayah dengan mewujudkan  trantib sulut sebagai pintu gerbang indonesia di kawasan asia pasific serta meningkatkan korbinawas pengenalan peraturan danperundang-undangan dalam hal pengendalian penyelenggaraan pemerintah daerah kab/ko dan tertib administrasi.   Turut hadir Wakil Gubernur Sulut Dr Djouhari Kansil MPd. (Kabag humas Jahja Rondonuwu MSi selaku jubir pemprov).


Wagub Resmikan Kantor Sinode GMIBM






Wakil Gubernur Sulut Dr Djouhari Kansil MPd, Minggu (30/11) telah melakukan peresmian penggunaan gedung Kantor Sinode Gereja Masehi Injili Bolaang Mongondow (GMIBM), di Kotamobagu.
Peresmian tersebut di tandai dengan penandatanganan prasastidan pembukaan selubung papan nama oleh Wagub dan Ketua Sinode GMIBM Pdt Ny. Christin Pangulimang Raintama MTh serta penguntingan dlakukan Wakil Ketua TP. PKK Ny Mieke kansil Tatengkeng. Usai peresmian Wagub bersama rombongan menghadiri safari natal di kantor Sinode GMIBM.
Wagub mengungkapkan, umat kristiani di wilayah bolmong raya, saat ini boleh mengucap syukur kepada Tuhan, karena bisa menyaksikan langsung persemian kantor sinode skalian dengan peresmian ruang rawat inap VIP RSU Syalom Monompia. Kehadiran dua fasilitas ini menjadi sarana penunjang bagi jemaat dan masyarakat.
Karena itu Wagub minta kehadiran kantor sinode yang representatif ini akan meningkatkan misi pelayanan geraja kepada jemaat. Sementara hadirnya ruang rawat inap di RSU ini sangat membantu jemaat dan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih memadai, ujarnya, sembari menyabutkan, dalam menghadapi natal dan tahun baru, kiranya warga GMIBM akan menjadi contoh yang baik dalam menjaga kemanan dan ketertiban ditengah-tengah masyarakat. Rayakan natal dengan penuh kesederhanaan,jangan memaksakan kehendak sehingga tidak akan memancing perselisihan di tengah-tengah keluarga, pesan Kansil. (Kabag humas Drs Jahja Rondonuwu selaku jubir pemprov).    


Jokowi Ingatkan Warga Korpri Jaga Kode Etik Profesi






Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyampaikan kepada seluruh Korps Pegawai Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia (Korps ASN RI), agar tetap mwnjaga kode etik profesi dan standsrt pelayanan profesi aparatur sipil negara, serta mewujudkan jiwa Korps ASN sebagai pemersatu negara.
Hal tersebut disampaikan Presiden dalam sambutan memperingati HUT Kopri ke 43, sambutan tersebut dibacskan Wakil Gubernur Sulut DR Djouhari Kansil, Mpd saat memimpin upacara peringatan HUT Korpri yang di gelar Senin (1/12), bertempat di ruang Huyula Kantor Gubernur Sulut.
Sebagai organisasi yang merupakan bagian integrsl dari pemerintahan, Presiden meminta fungsi yang sebagaimana diatur dalam undang-undsng ASN dapat diwujudkan secara bertahap dan tetap berpedoman pada amanat panca prssetya Korpri.
Presiden berharap di usia Korpri yang dewasa ini, semua jajaran Korpri agar menjadi tauladan bagi perubahan yang diharapkan masyarakat, jadikan birokrasi bersih, kompeten dan melayani masyarakat lebih cepat lagi.
Warga korpri diharapkan percepat perubahan, menuju pola pikir yang cerdas, inovatif dan tanggap terhadap dinamika perubahan lingkungan. Pelayanan cepat, akurat dan murah harus diutamakan. Warga Korpri harus mengabdi, meninggalkan budaya penguasa.
Kode etik harus terus dijaga, memegang teguh komitmen panca prasetya Korpri, memperkuat koordinasi. Integrasi dan sinergi dalam rangka mempercepat pencapaian target pembangunan.(kabag humas Drs. Jahja Rondonuwu, Msi selaku jubir pemprov sulut)