Kamis, 06 Desember 2018

OD SK All Out Perjuangkan Harga Kopra

Keseriusan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di bawah kendali OD SK dalam memperjuangkan harga kopra tidak main-main.

Pada hari Kamis 6 Desember 2018, bertempat di Gedung Menara Revindo Kebon Sirih Jakarta, Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven Kandouw mengadakan pertemuan langsung dengan pihak pabrikan pembeli kopra terbesar di asulawesi Utara, yaitu PT Cargill yang diwakili oleh Bpk Arif salah seorang Direktur dan Ibu Imelda selaku Plant Manager, Pak Iwan selaku Pimpinan Perusahaan PT Multi Nabati Bitung dan PT Agro Makmur yang diwakili oleh Pak Rapolo Hutabarat.

Dalam pertemuan tersebut Kandouw menyampaikan bahwa Pemprov Sulut memahami situasi dan kondisi fluktuasi harga kopra saat ini yang menurun sebagai akibat dari konsumsi dan permintaan pasar dunia yang menurun, namun Kandouw juga meminta agar perusahaan-perusahaan yang merupakan pembeli utama komoditi kopra tersebut tergerak hatinya untuk melihat kondisi rakyat Sulawesi Utara yang sebagian besar adalah petani Kopra, dengan mengurangi sedikit keuntungannya dan menaikkan harga kopra yang dibeli dari masyarakat, terlebih ketika saat ini sebagian besar para petani sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi perayaan Natal.

Melalui pembahasan yang alot, ketiga perusahaan tersebut merespons positif keinginan Pemerintah Provinsi Sulut dan memintakan agar ada surat himbauan ke pihak perusahaan sebagai pijakan bagi mereka dalam mengambil keputusan. Di sisi yg lain PT Cargill menyatakan bahwa saat ini pihaknya sementara bermitra dengan sekitar 88 orang petani kopra yang tesertifikasi dan membeli kopra dengan harga yang jauh lebih tinggi/premium, sambil mengharapkan Pemprov memfasilitasi agar para petani yang bersertifikat lebih banyak lagi sehingga produk kopra terstandarisasi dan bisa dibeli dengan harga tinggi.

Dalam kesempatan tersebut juga perusahaan-perusahaan ini berkomitmen untuk turut serta menanggulangi penduduk miskin di Sulawesi Utara melalui dana CSR (Corporate Social Responsibility) yang nantinya diarahkan untuk penyediaan sarana perumahan atau rumah layak huni.

Turut hadir dalam rapat tersebut yaitu Asisten 2 Ruddy Mokoginta, Karo Pemerintahan dan Humas DR. Jemmy Kumendong, Karo Ekonomi DR. Frangky Manumpil dan Kabid Perdagangan Dinas Perindag Hanny Wayong. (Humas Pemprov Sulut).

Pemprov Sulut Berhasil Turunkan Angka Kemiskinan

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui program Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan (OD-SK) mampu menunjukkan capaian positif di sektor penanggulangan kemiskinan.

Demikian disampaikan Gubernur Olly Dondokambey, SE dalam sambutan yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Edison Humiang pada Rapat Koordinasi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Peningkatan Kualitas Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2018 di Ruang F.J. Tumbelaka Kantor Gubernur, Kamis (6/12/2018) pagi.

"Saat ini kita mampu menekan angka kemiskinan menjadi 7,8 persen atau 193,31 ribu jiwa, dari sebelumnya 8,65 persen atau 208,54 ribu jiwa pada tahun 2015. Capaian ini menunjukkan telah terjadi penurunan angka kemiskinan sebesar 0,31 persen atau 15,23 ribu penduduk miskin terbantu dengan adanya program OD-SK," kata Humiang.

Menurut Humiang, pencapaian yang jauh di bawah tingkat kemiskinan nasional yang berada pada range 10-11 persen ini merupakan hal yang menggembirakan, namun bukan berarti pekerjaan telah berakhir, karena masih terdapat 193,31 ribu jiwa masyarakat miskin di daerah ini yang memerlukan dorongan dan stimulan dari pemerintah untuk keluar dari garis kemiskinan.

"Hal ini adalah fakta yang kemudian menjadi tanda bagi kita untuk dengan segera menguatkan kapasitas kerja, khususnya dalam aktualisasi dan realisasi program OD-SK," ucap Humiang.

Terkait dengan itu, lanjut Humiang, sangat dipahami bahwa suksesnya upaya penanggulangan kemiskinan tidak hanya bergantung dari satu instansi atau unit kerja, namun juga sangat bergantung pada keterlibatan seluruh komponen pembangunan.

"Dalam konteks itulah, momentum yang tercipta saat ini harus dioptimalkan bersama sebagai wadah mengumpulkan informasi, dan menghasilkan berbagai rekomendasi terkait upaya penanggulangan kemiskinan, serta perlindungan sosial, yang dapat diimplementasikan kedepan," imbuh Humiang.

Sementara itu, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat dr Kartika Devi Kandouw-Tanos melalui Piter Jacob Toad selaku Kepala Bagian Kerawanan Sosial, Dampak Bencana, Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial menerangkan sasaran dari rapat tersebut.

"Sasaran dari kegiatan ini adalah terwujudnya percepatan pencapaian program penanggulangan kemiskinan di kabupaten dan kota se Sulawesi Utara," ujar Toad.

Pertemuan ini turut dihadiri perwakilan BPS Sulut, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan peserta dari kabupaten dan kota se Sulut. (Humas Pemprov Sulut)