Kamis, 17 Maret 2016

Wagub: JWS-Ivansa Sukses Jadikan Minahasa Semakin Kompetitif


Wakil Gubernur Sulawesi Utara Drs. Steven Kandouw menyatakan kepemimpinan Bupati Jantje Wowiling Sajow dan Wakil Bupati Ivan Sarundajang sukses membawa Kabupaten Minahasa semakin kompetitif dan berdaya saing menunjang pembangunan bangsa.
Hal tersebut disampaikan Wagub saat menghadiri acara sykuran kepemimpinan 3 tahun JWS-Ivansa yang dilaksanakan Kamis (17/7) bertempat di Wale Ne Tou Tondano.
Masyarakat Minahasa harus berbangga dengan pencapaian ini karena para pemimpin sukses menghantar Minahasa ke arah yang lebih baik, untuk itu segenap elemen masyarakat beserta jajaran pemerintah kabupaten dan segenao stakeholder terkait untuk terus memberikan dan meningkatkan dukungan kepada Bupati dan Wakil Bupati dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab untuk mewujudkan visi pembangunan yang diemban yakni menuju Minahasa bermartabat dan sejahtera tahun 2018.

Biro Hukum Gelar Sitahu

Biro Hukum Setdaprov Sulut menggelar kegiatan Siswa Taat Hukum yang kali ini dilaksnakan di SMPN 2 desa Treman kabupaten Minahasa Utara, pada Kamis (17/03) kemarin.
Dalam kegiatan ini, Kepala Biro Hukum Glady N.L. Kawatu SH, M.Si mengatakan bahwa Sitahu merupakan salah satu program yang bersifat preventif yang hendak ditanamkan pemerintah bagi anak sekolah, agar mengerti hukum dan menjauhi hal-hal yang melanggar hukum.
Menurut Kawatu, pentingnya penanaman pengetahuan dasar Hukum sejak usia dini akan melahirkan generasi masa depan yang lebih baik. "anak anak dalam masa pertumbuhan harus dikawal dan dibekali dengan pengertian dasar hukum, untuk kebaikan bangsa, daerah, terutama pribadi anak." jelas Kawatu.
Lebih lanjut, Kawatu berharap agar anak anak dan guru guru di sekolah dapat mengerti hak hak dan kewajiban serta batasan hukum yang ada, dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Tegasnya.
Kabag Dokumentasi Hukum Rieke R. Mononimbar SH, M.Si menambahkan, bahwa kegiatan ini bukan hanya bersentuhan langsung dengan sekolah dan siswa, tapi juga bersinergi dengan pihak kepolisian, dan kejaksaan sebagai narasumber, serta pemerintah terkhususnya biro Hukum, tutup Mononimbar.
(Humas Pemprov Sulut)


Batas Boltim vs Mitra Bakal Keluar Permendagri

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Tim Penegasan Batas Daerah pada tanggal 14 s/d 16 Maret 2016 bertempat di Hotel Grand Cemara Jakarta telah melakukan Rapat Pembahasan Batas Antara Kabupaten Mitra dgn Kabupaten Boltim bersama dgn Tim Penegasan Batas Pusat. Dalam Rapat pembahasan dimaksud berdasarkan tahapan-tahapan yang tertuang dalam Permendagri 76 Thn 2012, Batas Mitra vs Boltim telah sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yg ada sehingga memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti Penerbitan PERNENDAGRI. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kasubdit Batas Wilayah III Kementerian Dalam Negeri RI  Bpk. DR. Patrice Rondonuwu yg diiyakan oleh tim teknis TOPAD TNI AD, Biro Hukum Kemendagri dan Badan Informasi Geospasial (BIG). Ini merupakan langkah Hebat di Pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut OD-SK yang bergerak cepat untuk menyelesaikan hal-hal strategis guna menunjang program pemerintah mewujudkan Sulut yg berdikari dlm ekonomi, berdaulat dlm pemerintahan dan politik serta berkepribadian dalam budaya. Kepala Biro Penerintahan dan Humas Setda Provinsi Sulut melalui Kepala Bagian Pemerintahan Boslar Sanger, SE menyampaikan bahwa Batas merupakan bagian yg tidak dapat dipisahkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan masyarakat oleh karenanya kami berkomitmen untuk menyelesaikan batas yg ada di Provinsi Sulut dgn Cepat dan tanpa masalah. Menyusul batas Boltim vs Mitra yg tinggal menunggu Permendagri, dlm waktu dekat akan dibahas pula Manado vs Minut, Bolmong vs Kotamobagu dan Tomohon vs Minahasa tentunya juga ajan disesuaikan dengan anggaran yg ada, tandas Kabag Pemerintahan Boslar Sanger SE.(Humas pemprov sulut).

Wagub Minta ASN Komitmen Terhadap Reformasi Birokrasi



Wakil Gubernur Sulawesi Utara Drs Steven Kandouw meminta kepada seluruh Apartur Sipil Negara (ASN) untuk berkomitmen kuat terhadap Reformasi Birokrasi dan Pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut disampaikn Kandouw saat memipin Apel KORPRI di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Bulan Maret 2016 di Halaman Kantor Gubernur, Kamis (17/03).
Lebih lanjut Kandouw menyampaikan Birokrasi di era pemerintahan daerah saat ini menuntut para ASN untuk mengedepankan proses pelayanan yang cepat, akurat, dan akuntabel, serta berpihak kepada masyarakat.
Untuk itu, ujar Kandouw mengingat Performance Pemerintah sangat ditentukan oleh kiprah jajaran birokrasi, maka saya harapakan para ASN mampu merepresentasikan sosok aparatur teladan dalam lingkup kerja serta kehidupan bermasyarakat.
“Terkait pengelolaan keuangan, Kinerja penyerapan anggaran dan pelaksanaan APBD untuk terus di genjot.  Evaluasi dan pengawasan penyerapan anggaran akan terus di diperketat agar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran tepat waktu, tepat sasaran, tepat pengelolaan dan tepat ketentuan” tandas mantan Ketua DPRD Sulut ini.(Humas pemprov sulut).

Wagub: Pejabat Eselon III dan IV Wajib Periksa Urine dan Tes Narkoba


Setelah Gubernur- Olly Dondokambey SE ,Wagub Drs Steven Kandouw dan para Pejabat Eselon II dinyatakan negatif  menggunakan 
narkoba, kini bersiap-siap Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV dan staf lingkup Pemprov, serta tenaga harian lepas mendapat giliran untuk pemeriksaan urine dan tes narkoba dari BNN Sulut.
Penegasan itu disampaikan Wagub Steven Kandouw saat meminpin Apel Korpri Bulan Maret, Kamis (17/03) kemarin, dihalaman kantor gubernur sulut.
“Pemeriksaan urine dan tes narkoba masih akan berlanjut kepada seluruh ASN Pemprov, karena pemeriksaan urine dan tes narkoba itu merupakan kewajiban dari setiap ASN sebagai abdi negara dan abdi masyarakat,” kata Kandouw mengingatkan.

Sementara kapan waktunya pelaksanaan pemeriksaan kalian tak perlu tau, nanti petugas BNN Sulut yang akan mendatanginya setiap saat dengan tanpa pemberitahuan. 
Saya juga berterima kasih sekaligus bersyukur karena, dari hasil pemeriksaan urine dan tes narkoba pada Senin pekan lalu, pejabat Eselon II dilingkup Pemprov di nyatakan tidak ada yang terlibat narkoba, alias negatif narkoba.
Oleh Karena itu menjadi barapan saya dan Pak Gubernur agar seluruh ASN Pemprov harus melakukan pemeriksaan ini. Jika sampai kedapatan ada yang tidak mau di periksa, maka ASN yang bersangkutan siap-siaplah untuk menerima sangsi tegas dari pimpinan, tandas putra Tondano Minahasa ini.(Humas Pemprov Sulut).