Kamis, 07 Desember 2017

Gubernur Olly Resmikan Best Western Hotel Manado DanTamansari Lagoon Apartemen Condotel




Saya sangat berterima kasih kepada investor karena telah berinvestasi di Sulut

Hal ini dikatakan Gubernur Sulawesi Utara  Olly Dondokambey pada Opening Ceremony  Best Western The Lagoon Hotel Manado dan Tamansari Lagoon Apartement serta  Condotel di Gedung Tamansari Lagoon Bahu Mall Manado  kamis ( 07/12/2017 ) kemarin.

Harapan saya,  pemerintah dan masyarakat harus menyambut dengan lapang  investasi ini.

" Semakin banyak investasi  bukan pemerintah yang merasakan tetapi masyarakat   yang menikmati keuntungannya" kata Gubernur.


Berkaitan target wisatawan kalau tahun ini 100 ribu maka tahun depan 200 ribu wisatawan ditargetkan akan datang berkunjung di Sulut.

"  Untuk itu apron di bandara  Sam Ratulangi telah ditambah melalui angkatan udara karena lewat Angkasa Pura lambat karena terbentur dengan berbagai birokrasi" ungkap Gubernur

Saya percaya apa yang kita lakukan Tuhan  akan selalu beserta  kita, tutup Gubernur Olly Dondokambey


Sebelumnya Presiden Direktur Filadelfia Blesssing Family Titus Handoyo apartemen  dan hotel ini ada  karena berkat Tuhan,
"Kami akan membangun daerah ini dalam segala hal", katanya.

Selanjutnya Direktur Utama  Wijaya Karya ( WiKA ) Steve Kosasih  mengatakan,  kita ada bukan sekedar luanching  , tetapi menjadi saksi sejarah  karena ini menjadi gedung tertinggi di Indonesia Timur.
Sekarang tren properti di Indonesia lagi turun kecuali di Sulut khususnya di Manado oleh karena itu , Wika akan  dukung terus daerah  Sulawesi Utara menjadi provinsi terdepan di  Indonesia.
Turut hadir Wakil Gubernur Sulut Steven O.E Kandouw, Wakil Walikota Manado Mor Bastiaan, Ketua DPRD Manado Nortje  Van Bone dan Pejabat Eselon 2 dilingkup Pemprov Sulut.
(Humas Pemprov Sulut)

Gubernur Olly : Perguruan Tinggi Berperan Dalam Peningkatan Kualitas SDM Sulut

Sumber daya manusia merupakan faktor kunci dalam menangkap peluang dan memenangkan persaingan global yang sangat kompetitif dewasa ini.

Hal itu disampaikan Gubernur Olly Dondomambey, SE dalam sambutan yang diwakili Kepala Dinas Pendidikan Gemmy Kawatu, SE, M.Si pada acara wisuda Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pioneer di Auditorium Mapalus, Manado, Kamis (7/12/2017) sore.

"Ketersediaan sumber daya manusia yang handal, profesional dan sesuai kebutuhan dunia kerja akan membantu mendorong percepatan pembangunan daerah dan bangsa di berbagai bidang," katanya.

Oleh karena itu, menurut Gubernur Olly, upaya penyediaan sumber daya manusia, baik secara kualitas maupun kuantitas menjadi sebuah keharusan untuk dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan.

"Disinilah letak peran perguruan tinggi sebagai Center of Excellence menjadi sangat penting dan strategis, utamanya dalam menghasilkan dan meningkatkan kualitas serta kapasitas sumber daya manusia," ujarnya.

Disamping itu, perguruan tinggi berperan untuk memberikan masukan, saran dan rekomendasi, ide-ide atau inovasi dan ikut serta dalam berbagai tahapan proses pembangunan.

"Ini akan mempercepat pembangunan berkualitas untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam Tridharma Perguruan Tinggi," paparnya.

Lebih jauh, masih dalam sambutan, Gubernur Olly mengajak segenap Civitas Akademika STIE Pioneer termasuk 136 sarjana yang baru untuk terus menjadi mitra kerja dalam menunjang berbagai kebijakan dan program kerja pemerintah.

"Baik yang sedang maupun yang akan dilaksanakan kedepan, termasuk dalam mendukung Terwujudnya Sulawesi Utara Berdikari Dalam Ekonomi, Berdaulat Dalam Politik dan Berkepribadian Dalam Kebudayaan," imbuhnya.

Sebelumnya, dalam orasi ilmiah yang disampaikan mengingatkan posisi manusia sebagai ciptaan Tuhan.

Kegiatan itu turut dihadiri Prof. Dr. Robby Walalangi, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pioneer Manado, Stephany J.R. Walalangi, SE, MM dan Perwakilan Kopertis Wilayah IX Sulawesi.

Gubernur Olly Hadiri Ibadah Syukur HUT ke-20 Jemaat GMIM Petra Mahakeret

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey SE, menghadiri Ibadah Syukur HUT Ke-20 dan Pra Natal Jemaat GMIM Petra Mahakeret Manado yang dirangkaikan dengan peresmian gedung serba guna dan pastori, Kamis (07/12/2017) sore.

Dalam sambutannya, Gubernur Olly mengapresiasi pertambahan usia pelayanan GMIM Petra.

"Atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara saya ucapkan selamat atas terselenggaranya rangkaian momentum sukacita ini," katanya.

Lanjut Gubernur Olly, dengan pertambahan usia pelayanan, perayaan pra-natal, serta peresmian gedung serba guna dan pastori ini, akan semakin memotivasi para pelayan khusus dan segenap komponen jemaat GMIM Petra Mahakeret.

"Kiranya ini akan membuat lebih konsisten dalam memberikan totalitas kehidupan, guna peningkatan pelayanan pekabaran Firman Tuhan di tengah dunia dan masyarakat," ujarnya.

Oleh karena itu, menurut orang nomor satu di Sulut itu, melalui rangkaian momentum iman ini, para pelayan khusus dan jemaat GMIM Petra Mahakeret dituntut untuk bersama-sama memanfaatkannya sebagai wahana mengevaluasi dan introspeksi terhadap berbagai program pelayanan.

"Agar kedepan peran gereja dalam membina, menuntun dan memberi teladan akan hidup yang berlandaskan kasih, lebih terasa dalam kehidupan berjemaat dan bermasyarakat bahkan bagi pemerintah guna mendukung progres pembangunan daerah," imbuhnya.

Usai menyampaikan sambutan, Gubernur Olly menekan tombol sirine sebagai tanda diresmikannya gedung serbaguna dan pastori GMIM Petra Mahakeret.

Adaun kegiatan itu turut di hadiri oleh Sekretaris umum Sinode GMIM Pdt. Dr. Hendri C. M Runtuwene S.Th, M.Si, Ketua BPMJ GMIM Petra Mahakeret Pdt. Maurits Rumengan. S.Th dan para pejabat Pemprov Sulut.

Gubernur Olly Apresiasi Peran Dharma Wanita Dalam Pembangunan Sulut

Dharma Wanita Persatuan berperan dalam memperkokoh ekonomi keluarga, termasuk upaya-upaya pemberdayaan kaum perempuan dan anak secara tepat dan proporsional.

Hal iti disampaikan Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE dalam sambutan yang diwakili Sekdaprov Edwin Silangen, SE, MS pada perayaan HUT Ke-18 Dharma Wanita Persatuan yang dilaksanakan di Auditorium Mapalus, Kamis (07/12/2017) siang.

"Momentum pertambahan usia ini akan semakin memacu semangat berkarya  segenap pengurus dan seluruh anggota Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sulawesi Utara, dalam memberikan karya dan kerja terbaik bagi kemajuan daerah," katanya.

Disamping itu, Gubernur Olly mengapresiasi keberhasilan Dharma Wanita Persatuan dalam merealisasikan beberapa agenda strategis sepanjang tahun ini.

"Rekerda DWP, pelatihan Capacity Building, seminar nasional di jakarta, pelatihan e-Reporting, Bazaar pasar murah, anjangsana ke panti asuhan, sosialisasi kanker serviks, melaksanakan Musprov DWP, mengikuti Rakernas DWP dan agenda lainnya," paparnya.

Dalam rangka mempertahankan pencapaian itu, Gubernur Olly mengingatkan segenap komponen Dharma Wanita Persatuan untuk memperkuat kebersamaan.

"Saya harapkan Dharma Wanita Persatuan senantiasa mengedepankan kebersamaan dan kekompakan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang di emban," tandasnya.

Lebih jauh, masih dalam sambutan, Gubernur Olly mengajak Dharma Wanita Persatuan untuk meningkatkan perannya secara konstruktif kepada anggotanya dan kepada keluarga besarnya sendiri.

Hal itu dapat dicapai dengan upaya peningkatan kesejahteraan anggota, termasuk peningkatan kualitas wawasan dan ketrampilan setiap anggota.

Selanjutnya, Dharma Wanita Persatuan dapat berkontribusi dalam melindungi, memberdayakan dan memajukan kaum perempuan dan anak-anak serta memberikan kontribusi positif dalam pembangunan bangsa dan daerah.

Kegiatan itu turut dihadiri oleh  Ketua TP-PKK Sulut Ir. Rita Maya Dondokambey-Tamuntuan, Wakil Ketua TP-PKK dr. Kartika Devi Kandouw-Tanos, MARS, Ketua Dharma Wanita Persatuan Sulut Ivonne B. Silangen-Lombok, para pejabat eselon II Pemprov Sulut, pengurus dan anggota Dharma Wanita Persatuan Prov. Sulut dan kabupaten/kota.

Ibu Rita Rayakan Pra Natal Bersama YPAC

Ketua TP-PKK Sulawesi Utara Ir Rita Maya Dondokambey-Tamuntuan menghadiri perayaan pra natal bersama Yayasan Pembinaan anak Cacat (YPAC) di Graha Gubernuran Bumi Beringin, Manado, Kamis (7/12/2017) pagi.

Dalam sambutannya, Ibu Rita mengingatkan masyarakat dalam menyambut natal agar tidak sekedar melaksanakannya sebagai ajang seremoni saja tetapi memaknai natal sebagai wahana berbagi sukacita bersama-sama dengan anak-anak berkebutuhan khusus.

"Saya harapkan YPAC akan semakin giat menjalankan tugas mulia dalam memberikan pelayanan terpadu bagi pengembangan potensi anak-anak cacat untuk kemandirian, persamaan hak dan kesejahteraan yang sempurna," katanya.

Disamping itu, Ibu Rita juga mengajak segenap jajaran YPAC untuk menyatukan pandangan bahwa natal merupakan momentum strategis bagi masyarakat untuk membangun spirit serta menjadi berkat bagi sesama.

"Terus optimalkan pelayanan dan kerja dalam tugas dan pengabdoan kita. Tetaplah melayani sambil terua mengembangkan potensi diri agar masing-masing kita dapat menghasilkan buah-buah berkat bagi masyarakat termasuk didalamnya anak-anak cacat sebagai tanggungjawab iman dalam memaknai arti kehidupan," paparnya.

Pada ibadah itu, Ibu Rita turut memberikan bingkisan dan uang kepada seluruh anak penyandang cacat.

Sebelumnya, Gubernur Olly Dondokambey, SE dalam sambutan yang diwakili Kepala Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Ir.Meike Pangkong M.Si mengatakan Umat Kristiani dapat memaknai peristiwa natal lewat aktualisasi iman dan kasih kepada Tuhan dan sesama melalui berbagai tugas pelayanan dan pengabdian sesuai karunia, talenta dan bidang tugas yang dimiliki.

"Agar kita saling melengkapi, saling membangun dan saling memanusiakan sebagaimana yang juga menjadi semboyan hidup masyarakat Sulut Si Tou Timou Tumou Tou," katanya.

Gubernur Olly juga berharap melalui momentum natal tahun 2017 ini akan semakin memacu YPAC dalam merealisasikan berbagai tujuan mulia.

"Marilah kita memberikan pelayanan rehabilitasi terpadu dan mengembangkan potensi anak cacat menuju kemandirian serta memperjuangkan kesamaan hak anak cacat agar mencapai kesejahteraan yang sempurna demi meningkatkan kesejahteraan anak-anak cacat di Sulut," ujarnya.

Kegiatan itu Turut dihadiri Wakil ketua TP-PKK provinsi Sulawesi utara dr. Kartika Devi Kandouw-Tanos MARS, kepala Dinas pendidikan Gemmy Kawatu SE M.Si, Ketua YPAC manado dr. Jeanette-rondonuwu-siby dan ketua panitia DR.Ir. Mareyke torat-moninka M. Si. serta pengurus pembina dan Guru YPAC Manado. (BerSin) (Humas Pemprov Sulut)

Pemprov Sulut Pertanyakan Penilaian Ombudsman

Plt. Kepala Biro Protokol, Kerjasama dan Komunikasi Publik Setdaprov Sulawesi Utara Clay June Dondokambey, S.STP, MAP mempertanyakan hasil penilaian Lembaga Ombudsman yang menempatkan Sulut pada zona merah atau predikat kepatuhan rendah dalam memenuhi standar pelayanan publik.

"Kami menghargai penilaian yang dilakukan seluruh lembaga negara termasuk Ombudsman. Tapi penilaiannya berdasarkan apa, ya itu harus jelas," tandas Clay di Kantor Gubernur, Manado, Kamis (7/12/2017) siang.

Menurut Clay, hasil penilaian secara rinci seharusnya disampaikan juga oleh Lembaga Ombudsman kepada Pemprov Sulut karena selama ini pelayanan publik aparatur pemerintah dinilai cukup baik hingga memperoleh penilaian memuaskan dari lembaga penelitian luar negeri.

"Bahkan hasil penelitian Lee Kuan Yew school of public policy dalam publikasi Asia Competitiveness Institute (ACI) menempatkan Sulut pada posisi 4 government and institutional setting ranking," ungkapnya.

Oleh karena itu Clay juga berharap agar Ombudsman Perwakilan Sulawesi Utara tidak mengeluarkan pernyataan yang bukan menjadi kewenangan mereka, sehingga tidak menimbulkan spekulasi dan kesimpangsiuran informasi di tengah masyarakat.

Menurutnya, kewenangan Ombudsman hanya sebatas memberikan rekomendasi, bukan mengeluarkan pernyataan kepada publik. Ditambahkan Clay, Ombudsman juga disarankan memperhatikan sejumlah penghargaan dari pemerintah pusat kepada Gubernur Olly Dondokambey, SE sebagai bukti komitmen Pemprov Sulut menomorsatukan pelayanan publik.

Seperti penghargaan dari Kementerian PU-PR karena telah berkontribusi dalam memberikan kemudahan layanan perizinan dalam pembangunan perumahan.

Kemudian Penghargaan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dari Kemendagri karena berhasil menjamin kebebasan hak sipil.

Selanjutnya penghargaan Anugerah Kita Harus Belajar (KIHAJAR) 2017 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menunjukkan kepedulian dan komitmen terhadap pengembangan Teknologi Informasi dan komunikasi (TIK) untuk dunia pendidikan dan kebudayaan serta berbagai penghargaan lainnya.

Hal senada disampaikan Sekdaprov Sulut Edwin Silangen, SE, MS. Menurut Silangen, pihak Ombudsman Sulut seharusnya memahami kedudukan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Oleh karena itu, baik diminta ataupun tidak Ombudsman juga harus memberikan resume/laporan tertulis kepada Gubernur.

"Jika belum sempat bertemu Gubernur, toh bisa melalui Pejabat Pemerintah Provinsi yang terkait dengan bidang tugas Ombudsman dalam hal ini Biro Organisasi Kepegawaian yang membawahi Sub Bagian Pelayanan Publik," tandas Silangen.

Bahkan berdasarkan informasi yang diperoleh dari Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian terungkap bahwa Ombudsman Sulut turut diikutsertakan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di Sulawesi Utara, seperti dalam hajatan Gelar Inovasi Pelayanan Publik di Provinsi Sulawesi Utara yang dilaksanakan beberapa waktu yang lalu, Ombudsman Sulut turut menjadi juri/penilai.

Terkait aspek ketaatan yg menjadi indikator penilaian dari Ombudsman, Silangen menerangkan Pemprov Sulut dari tahun 2009 sudah melaksanakan pelayanan publik yang dibuktikan Balai mata dinas kesehatan, samsat kota manado, capil kota manado dan Tata Usaha Pimpinan Setdaprov Sulut mendapat penghargaan citra pelayanan publik atau CPP dari kementrian PAN (sekarang Kompetisi Inovasi pelayanan publik), dan pada tahun 2016 sesuai dengan Undang-Undang 23 penjabaran peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 telah dibentuk sub bagian pelayanan publik jabatan struktural eselon 4.

"Bahkan sejak tahun 2009 Pemprov Sulut telah malaksanakan program kegiatan untuk menunjang perbaikan kualitas pelayanan publik sampai tahun 2017," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Perwakilan Ombudsman Sulut Helda Tirajoh, SH menyimpulkan, Provinsi Sulut masuk rapor merah atau tingkat kepatuhan terhadap UU masih rendah.

"Pemprov sulut nilainya merah untuk pelayanan publiknya," ujarnya.

Ombudsman melakukan, survey terhadap semua organisasi perangkat daerah yang menyelengarakan pelayanan publik.

"Yang dinilai itu kepatuhan terhadap UU no 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, kalau masih merah berarti belum patuh," ujarnya.

Ada tiga kriteria yang biasanya menentukan keberhasilan pelayanan publik oleh pemerintah daerah diantaranya zona merah dengan total nilai 0 hingga 50, zona kuning 51-80 dan terakhir zona hijau yang nilainya dari 81 hingga 100. (BerSin) (Humas Pemprov Sulut)