Kamis, 05 November 2015

Gubernur buka Grand Final Paragliding TRoI

Penjabat Gubernur Sulawesi Utara, DR Sumarsono,MDM membuka grand final Paragliding Trip of Indonesia (TRoI) di Gunung Tumpa Manado kamis (5/11) sore kemarin. Even nasional ini dimeriahkan oleh 15 kontingen perwakilan provinsi dari seluruh Indonesia ditambah 1 peserta dari negara Malaysia. 
Sumarsono dalam sambutanya mengharapkan Even ini dapat dilaksanakan setiap tahun untuk mengembangkan bakat para atlit sehingga bisa ikut serta dalam even international lainya.
lebih lanjut, Sumarsono  Mengharapkan even Paragliding TRoI  ini dapat terus berkembang menjadi even yang dikenal  di mancanegara, sehingga dapat meningkatkan perekonomian melalui sektor pariwisata yang sedang dipacu dengan program yang telah dilaunching pemerintah provinsi "Visit Sulawesi Utara, #Marijo Ka Manado" yang akan membuat sulawesi utara semakin dikenal bukan hanya wisata laut, tapi juga menyajikan wisata olahraga udara (aerosport) yang dapat menarik para tourist untuk menikmati Keindahan bumi Nyiur Melambai.
Mengakhiri sambutanya, Gubernur mengajak seluruh peserta yang ikut berpartisipasi untuk tetap menjaga sportivitas dalam perlombaan ini. 
(Kabag Humas Roy Saroinsong SH Selaku Jubir pemprov) 

Gubernur Teken Prasasti Dimulainya Pembangunan Korban Napsa







Penjabat Gubernur Sulut Dr Sumarsono MDM teken prasasti dimulainya pembangunan gedung institusi penerima wajib lapor (IPWL) korban penyalahgunaan napsa Provinsi Sulut, di Desa Tampusu kec, Remboken Minahasa, Kamis (05/11) kemarin.
Gubernur mengatakan, penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah sangat memprihatinkan, sehingga telah digolongkan ke dalam Extra Ordinay Crime, karena dampag yang sangat destruktif bagi proses tumbuh kembang dan masa depan bangsa.
Menyadari hal itu pemerintah dan segenap komponen bangsa dituntut memandang permasalahan tindak kejahatan dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (Napsa) dengan sangat serius. Untuk itu perlu ada upaya-upaya yang sistematis, terkoordinir dan terpadu serta komitmen semua pihak dalam mengatasi hal ini, ajak Sumarsono.
Untuk itu melalui momentum peletakan batu pertama  ini, dapat diikuti pula dengan semakin kuat dan kokohnya semangat, tekad dan komitmen dan karya terbaik dalam rangka pencegahan, penanganan dan pencehagan tindak kejahatan dan penyalahgunaan napsa, harap Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri RI ini.
Sebelumnya Kadis Sosial Provinsi Sulut dr Lisye G Punuh MKes melaporkan, pekerjaan pembangunan panti rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan napsa menelan anggaran sebesar Rp. 17,5 M yang terdiri dari Rp. 7 M untuk fisik bangunan termasuk jasa konsultasi perencanaan pengawasan dan Rp. 10 M untuk pengadaan fasilitas penunjang operasional panti.
Sedangkan tujuan dari pembangunan tersebut, mantan Kadis Kesehatan Provinsi Sulut ini menambahkan,untuk penyediaan sarana pelayanan rehabilitasi sosial, untuk mengambalikan rasa percaya diri serta memberikan motivasi kepada korban penyalahgunaan napzauntuk hidup sehat. Turut hadir Direktur Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napsa Kemensos RI. Drs Drs Waskito Budi Kusumo MSi, Asisten Pemerintahan dan Kesra Drs Jhon Palandung, serta pejabat terkait lainnya. (Humas Pemprov Sulut).    
 
 

Dari Hari Jadi Minahasa Ke-587, Sumarsono Beri Kado SK Status Tanah Bukit Kasih








Gubernur Sumarsono serahkan kue ulang tahun kepada mantan Gubernur Sinyo Harry Sarundajang



Bukit Kasih Kanonang, Kec. Kawangkoan yang dibangun mantan Gubernur Sulut Alm. Drs Adolf Jouke Sondakh (AJS) di atas  tanah hutan lindung, telah mendapat Surat Keputusan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya untuk di jadikan lokasi objek wisata religius.  Hal itu disampaikan Penjabat Gubernur Sulut Dr Sumarsono MDM saat menghadiri Paripurna Istimewa DPRD Minahasa dalam rangka memperingati  Hari Jadi Kabupaten Minahasa ke-587 di Aula Walenetou Tondano, Kamis (05/11). Kemarin.
Tak hanya status tanah yang di berikan kepada warga Minahasa, tapi lahan di lokasi objek wisata religi ini juga mendapat ketambahan 12 hektar dari Ibu Menteri, jelas Sumarsono.
“Ini merupakan kado terindah dari saya bagi pemerintah dan masyarakat tanah toar lumimuut,”ujar Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri RI ini.
Sumarsono menyebutkan, dengan adanya kejelasan status tanah ini, maka untuk menghormati inisiator pembangunan bukit kasih,  saya juga akan melengkapi dari lima tempat ibadah yang sudah ada menjadi enam yaitu tempat ibadah bagi umat konghucu berupa klenteng, dan  kawasan bukit kasih ini akan saya namakan Adolof Jouke Sondakh, tandas Sumarsono.    
Turut hadir Ketua Tp PKK Sulut Ibu Drs Tri Rachayu Sumarsono, mantan Gubernur Sulut Dr Sinyo Harry Sarundajang bersama ibu Deetje Sarundajang Laoh Tambuwun, Unsur Forkopimda Sulut, pejabat teras Pemprov dan Minahasa, serta tamu undangan lainnya. (Humas Pemprov Sulut).
    

Sumarsono: Pilkada Sulut Harus Berintegritas









Penjabat  Gubernur Sulawesi Utara DR Sumarsono,MDM menghimbau kepada para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pilkada 9 Desember nanti baik KPU, Bawaslu dan para calon kepala daerah yang akan bertarung agar menciptakan pilkada yang berintegritas dan damai demi nama baik Sulut.
Penyampaian tersebut disampaikan Sumarsono saat membuka acara pembekalan dan deklarasi LHKPN calon kepala daerah program pilkada beritegritas yang diselenggarakan Kamis (5/11) bertempat di Graha Gubernuran Bumi beringin manado. Kegiatan tewrsebut diselenggarakan KPU Sulut dan KPK RI.
Pilkada sulut harus berintegritas karena Sulut memperoleh prestasi sebagai daerah demokrasi terbaik se Indonesia, sampai saat ini para pasangan calon kepal daerah telah melaksanakan aturan tentang pilkada dengan baik, namun satu hal juga yang harus diantisipasi adalah politik uang yang saat ini masih cukup besar terjadi di Sulut. Para calon diharapkan menghilangkan hal tersebut dengan memberi hak kepada masyarakat untuk memilihi sesuai hari nurani mereka.
Selain itu juga, demi suksesnya pilkada 9 desember nanti maka sesuai dengan program tri karya yang dilaksanakan Sumarsono selama menjabat gubernur sulut, yakni mensukseskan pilkada, Dirjen Otda Kemendagri ini mengatakan Pemprov Sulut memberikan  penghargaan bagi desa yang partisipasi warganya tinggi dalam mensukseskan Pilkada, demikian juga kelurahan, kecamatan hingga kabupaten dan kota.
Anugerah Demokrasi tersebut akan diberikan bertingkat, Jumlahnya lima kategori.
Kategori pertama Anugerah Demokrasi untuk Desa. Penghargaan ini untuk antar desa. Desa yang partisipasi warga pemilih tertinggi mendapatkan piagam, piala dan insentif dari Pemprov Sulut. Kategori kedua Anugerah Demokrasi untuk Kelurahan, penghargaan ini untuk antar kelurahan, hadiahnya sama dari Pemprov Sulut.

Selanjutnya, kategori ketiga antar kecamatan, kategori keempat antar kabupaten dan kategori kelima antar kota. Perhitungan dan penetapan hasil Pilkada Serentak dari KPU Sulut akan menjadi sumber utama bagi tim pemprov menentukan desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten dan kota yang berhak memperoleh Anugerah Demokrasi.

Sementara itu, pada pelaksaaan acara para Calon kepala Daerah dari 7 Kabupten Kota dan calon Gubernur dan Wakil Gubernur mendapatkan sejumlah materi dari Deputi Informasi dan data KPK RI Hary Budianto terkait LHKPN dan bagaimana menciptakan pilkada yang berintegritas.(humas pemprov sulut)