Rabu, 11 Mei 2016

Gubernur Bakal Pangil Eman dan Sajow Terkait Penyelesaian Batas Tomohon-Minahasa

Batas wilayah memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan karena impaknya sangat mempengaruhi berbagai kebijakan strategis pemerintah dalam rangka mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu penataan batas daerah sangat penting dalam rangka tertib administrasi. Gubernur Sulawesi Utara melalui Kepala Biro Pemerintahan Dr. Jemmy S. Kumendong, MSi menyampaikan bahwa prestasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sebagai Fasilitator Penyelesaian Batas Daerah terbaik se-Indonesia agar tetap di pertahankan bahkan ditingkatkan. Menurut Doktor jebolan UGM ini munuturkan bahwa apa yang menjadi arahan Gubernur harus ditindaklanjuti dalam rangka mewujudkan Pemerintahan Hebat. Saat ini kami sementara menyusun dan menganalisis berdasarkan kajian teknis terkait segmen batas Kabupaten Minahasa dengan Kota Tomohon yang sampai saat ini belum menemui kata sepakat. Gubernur Sulut melalui Tim Penegasan Batas Provinsi akan mengundang khusus Bupati Minahasa  Jantje W Sajow dan Walikota Tomohon Jimmy Eman untuk membahas dan menyelesaikan batas kedua daerah sesuai dengan kesepakatan dan kajian dari Tim Penegasan Batas Provinsi berdasarkan Permendagri 76 tahun 2012. Untuk itu Pemerintah Provinsi berharap kedua daerah dapat mengikuti jejak dari daerah lain yang sudah sepakat bahkan telah terbit Permendagri.
Tim Penegasan Batas Pemprov Sulut menyayangkan sikap kurang terpuji yang dilakoni Asisten Pemerintahan dan Kesra Kota Tomohon Trusye Kaunang yang kehadirannya bertindak atas nama Walikota Tomohon  dimana saat melakukan penyelesaian segmen batas Tomohon-Minahasa yang difasilitasi Pemprov Sulut yang bersangkutan meninggalkan lokasi, karena hanya alasan sepeleh karena so lama batunggu sehingga saat itu tidak ada solusi yang diperoleh dalam penyelesaian batas tersebut, karena yang hadir dari Tomohon hanya Kabag Pemerintahan, Camat Tomohon Tengah dan Lurah Matani sedangkan dari Minahasa langsung dihadiri  Asisten Pemerintahan dan Kesra DR Denny Mangala MSi, Kabag Pemerintahan, Camat Tondano Barat dan Lurah Tataaran.  Menurut Kabag Pemerintahan Pemprov Boslar Sanger SE menstinya pejabat yang ditugaskan pimpinan harus lebih sabar menunggu, karena masalah batas kedua daerah tersebut sangat penting dan sesuai arahan Bapak Gubernur tahun ini kedua segemen batas tersebut harus tuntas, agar masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan  kedua daerah itu bisa hidup aman dan tentram. (Humas Pemprov Sulut).   

Hari Ini Menpan Blusukan di Manado, Pastikan Pelayanan Publik Optimal

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Yuddy Chrisnandi, rencananya hari ini Kamis (12/05), akan melakukan blusukan ke berbagai penyelenggara pelayanan publik di Kota Manado Sulawesi Utara.

Menpan ingin memastikan pelaksanaan pelayanan publik di lingkungan Provinsi Sulawesi Utara Optimal. Blusukan, melakukan check and recheck ke beberapa penyelenggara pelayanan publik," ujar Herman Suryatman, Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB di dampingi Karo Pemerintahan dan Humas Setda Provinsi sulut DR Jemmy Kumendong MSi Rabu (11/05), di ruang kerja Kumendong.

Menurut Herman ada beberapa penyelenggara pelayanan publik yang akan dikunjungi oleh Menteri Yuddy dalam kunjungannya ke Manado. Diantaranya Kantor Pemerintah Provinsi Sulut, Polda Sulut, Puskesmas di Kota Manado, Kantor BPJS, Kanwil BPN Sulut, dan Kanwil Bea Cukai Sulut.

"Namun sebelumnya, Menpan  akan menghadiri sekaligus membuka acara Forum Koordinasi, Komunikasi dan Konsultasi Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (FORK3PANRB) di ruang rapat CJ Rantung Kantor Gubernur Setelah itu baru beliau ke lapangan," kata Herman, yang di iyakan Kumendong.

Dijelaskan, kedatangan Yuddy beserta jajaran deputinya ke Manado dalam rangka pelaksanaan FORK3PANRB. Acara yang akan dihadiri oleh Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE bersama Wagub Drs Steven Kandouw, Unsur Forkopimda Provinsi Sulut, para Bupati/Walikota, dan jajaran pejabat birokrasi pemerintahan se Provinsi Sulut tersebut akan digelar besok di Kantor Gubernur Sulut.

Menurut Herman, melalui FORK3PANRB, Kementerian PANRB memberi ruang dan waktu yang seluas-luasnya kepada pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, untuk menggali dan menyerap informasi terkait kebijakan bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Di sisi lain, melalui kegiatan jemput bola tersebut, jajaran Pemda juga dapat menyampaikan aspirasi dan umpan balik dalam rangka perbaikan kebijakan di masa yang akan datang.

Berbagai kebijakan strategis Kementerian PANRB, mulai penataan SDM aparatur, penataan kelembagaan dan tata laksana, pelayanan publik, sampai dengan akuntabilitas kinerja dan pengawasan akan dibedah langsung oleh para Deputi Kementerian PANRB.

"Ini adalah kegiatan terobosan. Biasanya rapat koordinasi bersama instansi pusat dilaksanakan di Jakarta, tapi kami berbeda karena pejabat kementerian yang datang ke lapangan. Bukan hanya untuk membangun koordinasi dan komunikasi, tapi juga bisa dimanfaatkan untuk konsultasi. Makanya besok kami akan selenggarakan juga coaching clinic. Silahkan manfaatkan dengan baik," pungkas Herman menutup perbincangan (Humas Pemprov Sulut).

Sendoh: Pemprov Rekrut Siswa Magang ke Jepang




Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut bekerjasama dengan Gambate Indonesia Tahun ini telah merekrut  siswa magang ke Jepang. Hal itu ditegaskan Kadis Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Provinsi Sulut  Marsel Sendoh SH MSi kepada wartawan di sela-sela penutupan Pameran Bursa Kerja (Job Fair) di Manado Town Square baru lalu.  
Didampingi Pembina Gambate Indonesia Meydi Lensun dan Ketua Gambate Indonesia Asril Tatande, Sendoh menyebutkan, program siswa pemagangan ke Jepang melalui Gambate Indonesia ini, diakuinya sangat baik dan manfaatnya sudah dirasakan oleh warga Sulut, salah satunya Pa Meydi Lensun mantan Wakil Bupati Boltim ini, beliau merupakan salah satu alumni program tersebut.
Bahkan para alumni Gambate Jepang sudah banyak yang berhasil setelah kembali ke tanah air ada yang menjadi Anggota Dewan, Pejabat maupun pengusaha di daerah ini. Ini merupakan Program dari Kemenakertrans dengan Internasional Manpower (IM) Japan sejak Tahun 1993 lalu, ujar mantan Karo Hukum Setda Provinsi Sulut ini.   
Sendoh juga menambahkan, dalam pelaksanaan Job Fair baru lalu,  sebanyak 30 calon siswa magang ke Jepang telah mendaftar lewat Gambate Indonesia, bahkan pihaknya kemarin (Rabu-red) telah memberangkatkan 3 siswa magang ke Jepang.
Sementara Pembina Gambate Indonesia Meydi Lensun menyebutkan, siapa saja bisa menjadi siswa magang ke Jepang, tapi harus berusia 19 s/d 26 Tahun, tinggi badan minimal 160 Cm, tidak bertato dan ditindik serta memiliki berat badan 50 kg.  Sebelum magang mereka selama dua bulan di Manado mendapat pembekalan terkait budaya dan bahasa Jepang, serta dua bulan pula di Jakarta mendapatkan hal yang sama. Sedangkan target Sulut untuk Tahun ini sebanyak 40 orang, jelas mantan Wabup Boltim ini.
Ketua Gambate Indonesia Asril Tatande mengungkapkan, sampai saat ini alumni Indonesia sudah mencapai 50 ribu orang,  yang sedang magang di jepang berjumlah 8 ribu termasuk dari Sulut 64 orang. Mereka setiap bulan mendapat gaji mulai Rp 15 Juta s/d 20 Juta. Program ini berlangsung 3 sampai 5 Tahun, selesai magang pulang ke Indonesia juga mendapat modal sekitar Rp.70 juta.  
Asril menambahkan Gambate Indonesia berpusat di Provinsi Sulut. Bagi masyarakat yang ingin menjadi siswa magang ke jepang silahkan mendaftar di Kantor Notaris Syane Loho dengan alamat samping SMA Kristen YPKM Jl. DR Sutomo  No. 20 Manado. (Humas Pemprov Sulut).   




JOKOWI : Efesiensi Belanjakan APBD dan Bangun Brand Focus Daerah

Penutupan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrembang Nas) 2016, oleh Kementerian Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI, digelar di Istana Negara
Jakarta, Rabu 11 Mei 2016, oleh Presiden RI Ir Joko Widodo, turut dihadiri Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE,
    Sementara itu,  saat Menteri PPN/Kepala Bappenas RI, Sofyan Djalil, pada laporan penutupan MusrembangNas 2016, dihadapan Presiden dan Wakil Presiden RI, Para Menteri Kabinet Indonesia Hebat serta turut dihadiri seluruh Gubernur dan Sekprov dan Kepala Bappeda se Indonesia, mengutip arahan Presiden Jokowi terkait penyusunan RKP 2017, yang bertemakan "Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk meningkatkan kesempatan kerja serta mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan antar Wilayah" secara rinci diantaranya menjabarkan bahwa setiap Menteri dan Kepala Lembaga wajib mengendalikan anggaran disetiap K/L serta kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasar pada Money Follow Fungtion, tetapi Money Follow Program.
   Presiden Joko Widodo ketika memberikan sambutan penutupan MusrembangNas 2016, secara tegas agar setiap Kementerian/Lembaga menghindari duplikasi program semisal pada dana Infrastruktur. Oleh Presiden Jokowi,  menyinggung dana dan anggaran di setiap Pemerintah Daerah (Pemda), baik Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang mengendap di Bank Pembangunan Daerah(BPD) dengan kisaran sekitar
220 Triliun awal tahun 2016 untuk segera dibelanjakan dan direalisasikan melalui APBD, dengan memperbesar belanja Modal serta efesiensi anggaran "Saya peringatkan kepada para Gubernur bahkan  Bupati Walikota. Agar segera membelanjakannya, utamanya pada invenstasi yg produktif bukan pada infrastruktur Gedung yang tidak proporsional, Perjalanan Dinas, Kunjungan Kerja, beli Mobil Dinas, Mebeleur, Untuk itu kurangi dan hilangkan kebiasan tersebut, kaitan sisi perencanaan,  Bkn bukan lagi Money Follow Fungtion, tetapi berorientasi pada Money Follow Program." Tandas Presiden Jokowi.
   Lebih jauh, Presiden Jokowi, memintakan agar Pemerintah Provinsi, Kabupaten/ Kota dapat membangun Brand Positioning Focus Daerah, agar semakin dikenal dan memiliki karakteristik tersendiri sebagai contoh :  Kota Palembang-Sumsel, sbg Kota fokus Olahraga dan Iven Keolahragaan.  Super fokus konsentrasi semisal Provinsi Papua utk bangun  Stadion Sepak bola dengan Visi ke depan yg super fokus, akan memenangkan kompetisi dunia Persepak Bolaan, juga membangun Pelabuhan Perikanan yang fokus konsentrasi pada satu urusan, " bikin suatu kota yg spesifik, misalnya Kota Ambon, Kota Bitung, Sbg kota yg khusus pada industri perikanan, bangun Cool Storage,tata kelola Managemen Perikanan yg terpadu" tutup Jokowi, sebagai mana dikutip Juru Bicara Pemprov Sulut, Roy Saroinsong SH, pad acara Penutupan MusrembangNas.

Gubernur Sulut, Olly Dondokambey SE, disela2 acara penutupan, berkesempatan bertatap muka dengan sejumlah Menteri Kabinet RI diantaranya  Mendagri Tjahjo Kumolo, Mensekab RI Pramono Anum, Menteri PAN RB, Yuddy Chrisnandi, Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Susi Pudjiastuti, MenKumHam RI, Yasonna H Laoly, Menteri Perdagangan RI Thomas Lembong, Kepala BNN Komjen Pol Budi Waseso, dalam upaya menggelorakan program dan mengsukseskan kebijakan OD-SK (Operasi Daerah-Tuntaskan Kemiskinan) maupun agenda strategis Pemerintah Provinsi Bumi Nyiur Melambai-Sulut. 

Demikian Humas Pemprov Sulut memberitakan.

  
   

Pemprov Siap Fasilitasi Kebutuhan Praja IPDN Utusan Sulut




Kabar gembira bagi para calon praja IPDN angkatan XXVII utusan Sulut, jika mereka lolos hingga tahap akhir seleksi calon praja, pada saat melaksanakan pendidikan sejak awal hingga akhir pemprov Sulut akan memfasilitasi kebutuhan mereka selama mengikuti pendidikan.
Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Sulut Drs. Steven Kandouw saat memantau jalannya pelaksanaan seleksi Computer Assisted Test (CAT) calon praja IPDN angkatan XXVI yang diselenggarakan Rabu (11/5) bertempat di kantor BKN regional XI Manado.
537 peserta  mengikuti seleksi untuk memperebutkan jatah 25 kursi Praja IPDN, untuk itu Wagub berharap melalui tahapan seleksi ini menghasilkan perekrutan yang baik, sistematis, objektif dan selektif sehingga dapat tercipta kader birokrat yang unggul, cerdas, handal dan memiliki profesionalitas dan dedikasi tinggi. Jika sudah mendapatkan hasil Pemprov Sulut akan meminta pada DPRD Sulut untuk menganggarkan pada APBD  provinsi terkait kebutuhan para praja asal Sulut selama mengikuti pendidikan.
Wagub berharap para peserta yang mengikuti seleksi CAT ini dapat mengikuti dengan baik, serta memberikan hasil yang memuaskan bagi para orang tua.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Anggota DPRD Sulut F Mewengkang, Deputi Administrasi IPDN Jatinangor Rosye Kalangi, Kaban BKD Sulut Femmy Suluh, Kepala Kantor BKN regional XI English Nainggolan (Humas pemprov Sulut).