Nay Pyi Taw, Myanmar (10-12, Mei 2014). Bertempat di Myanmar International Convention Center, Presiden RI Dr. Susilo Bambang Yudhoyono memimpin rapat sekaligus memberikan sambutan pembukaan pada KTT ke-10 BIMP-EAGA (Brunei, Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area).Pertemuan ini merupakan salah satu bagian dalam rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN KE-24. Masing- masing pemimpin Negara menyampaikan pendapatnya dalam pertemuan tersebut, sehingga menghasilkan Joint Statement 10th BIMP-EAGA Summit. Adapun isu-isu yang diangkat diantaranya adalah bagaimana kontribusi dari negara-negara anggota BIMP-EAGA dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. Kemudian bagaimana progress implementasi dari pencapain empat pilar strategi yaitu konektivitas, ketahanan pangan, pengembangan pariwisata dan lingkungan hidup dalam blue print di BIMP-EAGA 2012-2016. Sesudah Presiden RI selaku Ketua menyampaikan perkembangan terkini mengenai arah BIMP-EAGA di masa depan, beliau memberikan kesempatan pada pemimpim-pemimpin negara anggota yang lainnya menyampaikan pidato dan diskusi. Berturut-turut Sultan Negara Brunei Darussalam, Menteri Perdagangan Internasional dan Perindustrian Malaysia, Presiden Republik Filipina, Sekretaris Jenderal ASEAN dan terakhir Presiden Asian Development Bank.
Sebelum pertemuan, delegasi dari Indonesia mengadakan konsolidasi yang dimpimpin langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dalam kesempatan ini Gubernur Sulut Dr. Sinyo Harry Sarundajang menyampaikan pokok-pokok pikiran diantaranya bagaimana memperkuat kerjasama Kerjasama BIMP-EAGA dengan melibatkan 15 propinsi yang ada di Pulau Sulawesi, Kalimantan, Maluku dan Papua. Kemudian mempercepat pembangunan infrastruktur untuk menunjang konektivitas baik laut dan udara, antara lain dengan membuka pintu baru/pusat pertumbuhan ekonomi kawasan melalui multi-gate system; dengan Pelabuhan dan Bandara Internasional yang berfungsi sebagai international hub-port. Selanjutnya menurut Gubernur Sarundajang, perdagangan yang saling interkoneksi akan memudahkan suatu negara dalam mempersiapkan segala sesuatunya dalam menghadapi arus ekonomi global.
Keterangan Foto:Bersama Presiden RI Dr. Susilo Bambang Yudhoyono dalam Pertemuan ke-10 BIMP-EAGA Summit; Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Ketua KEN Chairul Tanjung, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Gubernur Sulut Sinyo Harry Sarundajang, dan Menteri Luar Negeri Marti Natalagawa.
Visi OD-SK : Terwujudnya Sulawesi Utara Berdikari dalam Ekonomi, Berdaulat dalam Pemerintahan dan Politik, serta Berkepribadian dalam Budaya.".
Senin, 12 Mei 2014
Sekprov Minta Dinas PU Serius tangani Proyek Pembangunan Sulut
Sekretaris Provinsi Sulut, Ir Siswa R
Mokodongan meminta Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Sulut untuk lebih serius
lagi dalam melaksanakan seluruh proyek pembangunan yang ada di Sulut.
Hal tersebut dikatakan Mokodongan saat membuka
rapat kerja tahunan Dinas PU Sulut yang diselengarakan Senin, (12/5) yang
dilaksanakan di Hotel Grand puri Manado.
“Sulut merupakan daerah strategis yang
memiliki banyak bidang pembangunan, untuk itu fasilitas infrastruktur sangat
mempengaruhi pembangunan tersebut, saya berharap dinas PU Sulut lebih serius
dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur yang terkait pembangunan Sulut,”
ujar Mokodongan.
Dalam menunjang pembangunan, Sekprov
mengharapkan adanya perhatian khusus dalam bidang kebinamargaan seperti jalan
Tol, jalan lingkar di Talaud, Tahuna dan
Sitaro, serta pelebaran jalan Manado Tomohon. Dalam bidang Sumber daya air juga
diharapkan pembangunan bendungan multi fungsi guna penyediaan airbaku serta
pembangkit listrik, peningkatan jaringan irigasi untuk menunjang peningkatan
produksi beras, serta untuk bidang taat ruang diharapkan bisa mempercepat
proses legalisasi Perda RTRW bagi enam Kabupaten Kota yang belum memiliki Perda
tersebut.
Secara khusus Mokodongan mengingatkan masalah
konflik terkait pemanfaatan tata ruang. “Saya harapkan ada sinergitas
pemanfaatan dan pengendalian tata ruang dengan baik, saya himbau kepada seluruh
pemerintah yang ada di lima belas Kabupaten Kota yang ada di Sulut untuk serius
dan menaati rencana tata ruang yang berfungsi lindung sebagai daerah konservasi
pada lintas Kabupaten Kota,” ujar Mokodongan.
Mokodongan berharap melalui rapat kerja ini
dapat tercipta peningkatan kualitas dalam melanjutkan pelaksanaan tugas
pembangunan daerah bahkan dalam skala nasional.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sulut Ir. J.E
Kenap dalam sambutannya mengatakan Raker ini bertujuan untuk mengevaluasi
seluruh pelaksanaan kegiatan infrastruktur ke-PU-an tahun anggaran 2013,
memaparkan progress kegiatan infrastruktur 2014, serta mengusulkan program
kegiatan pelaksanaan infrastruktur ke-PU-an tahun 2015. Turut hadir dalam
kegiata tersebut Kepala Dinas PU Se Sulut, PEjabat Fungsional Kasatker lingkup
Dinas PU Sulut.( Kabag Humas DR Jemmy Kumendong, Msi selaku Jubir Pemprov
Sulut).
Mokodongan Buka Event IGEF
Event Indonesia Geothernal Energi Forum (IGEF)
yang dilaksanakan di daerah nyiur melambai merupakan kesempatan yang sangat
baik bagi daerah kita karena di dalam wilayah sulawesi utara sangat banyak
potensi geothernal yang merupakan gas bumi dan telah memberi dampak yang sangat
baik bagi perkembangan daerah, seperti pembangkit listrik tenaga uap. Demikian
disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara Ir. Siswa Rahmat
Mokodongan saat membuka IGEF yang dilaksanakan di ballroom sintesa peninsula hotel
(12/5) manado.
Mokodongan mengatakan bahwa indonesia adalah
negara yang mempunyai sumber energi panas bumi terbesar di dunia yaitu 40% dari
total potensi dunia atau setara dengan dengan 29.000 mega watt electric dimana
sulawesi utara salah satu provinsi yang berkontribusi cukup besar dengan
cadangan 918 mega watt electric tapi pemanfaatannya masih relatif kecil padahal
energi panas bumi mempunyai sifat ramah lingkungan dan terbarukan dan ini
sangat potensial untuk dimanfaatkan secara langsung pada berbagai sektor lain
seperti pertanian dan agroindustri.
Lebih lanjut Mokodongan mengatakan bahwa panas
bumi yang ada di sulawesi utara terdapat di Tomohon, Minahasa, Minahasa
Selatan, Minahasa Utara, Bitung, Bolaang Mongondow dan Kota Kotamobagu sehingga
event Indonesia Geothernal Energi Forum yang mengambil tema Peran pemerintah
daerah dalam mendukung pengembangan energi panas bumi sangat tepat dengan visi
sulawesi utara yang berbudaya, berdaya saing, aman dan sejahtera sebagai pintu
gerbang indonesia ke kawasan asia timur dan pasific.
Pada kesempatan itu Mokodongan mengharapkan
kiranya event tentang panas bumi yang dilakukan ini dapat menghasilkan sumber
daya manusia yang handal untuk pengembangan energi panas bumi dan pemerintah
daerah provinsi sulawesi utara sangat mendukung pengembangan teknologi panas
bumi dan mensuport penuh serta menyediakan informasi dan perda di bidang panas
bumi dan melakukan pembinaan serta pengawasan untuk menciptakan iklim usahayang
kondusif.
Hadir pada kesempatan itu hadir Forkompinda
Sulut, derektur divisi energi, bidang
Sumber Daya Mineral dan pertambangan Bappenas,Ir. Montty Girianna.
Direktur panas bumi, dirjen energi terbarukan kementrian ESDM Ir. Tisnadi.
Ketua asosiasi panas bumi bapak Abadi Poenomo. Ketua panitia pelaksana Ir.
Sanny Parengkuan, Msi, kepala SKPDprov. Sulut dan dikuti oleh Kepala Bappeda
Kab/Kota, Instansi terkait dan mahasiswa unima.( Kabag Humas DR Jemmy
Kumendong, Msi selaku Jubir Pemprov Sulut).
Wagub Tampil Memukau di Gedung KPK
Wakil Gubernur Sulut Dr. Djouhari Kansil MPd.
Senin (12/05) kemarin, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tampil
memukau saat mewakili Gubernur Dr. Sinyo Harry Sarundajang untuk memaparkan hasil
kerjasama dengan The To Indonesia’s Islandas Of Integrity Program For Sulawesi (SIPS) di gedung
KPK Jalan HR Rasuna Said Jakarta.
Menurut Wagub, Sulut merupakan salah satu daerah yang dijadikan pilot projek SIPS dimana
kegiatan pelayanan terpadu serta pengadaan barang dan jasa menjadi dasar
penilaiannya. “Ini suatu upaya agar pemerintah daerah dapat melakukan pencegahan
korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan dan manajemen yang lebih
transparan dan akuntabel”, jelas Kansil sembari menyebutkan, melalui proyek kerjasama
ini, maka pemerintah provinsi sulut telah berupaya keras untuk membangun Clean
and Clear Governance.
Sementara itu Kepala Inspektorat Provinsi Sulut, Drs. Mecky M
Onibala MSi yang juga diundang KPK mendampingi Wagub menyatakan, dalam program
SIPS ada lima hal yang dilakukan pertama, hadirnya regulasi untuk menjabarkan
secara teknis apasaja sistem yang tidak terkait dengan korupsi itu. Kedua, institusi-institusi
dilakukan dengan melakukan efisiensi gerakan institusi seperti sistem satu atap.
Ketiga, hadirnya pesonil yang paham dan mengetahui fungsi tugas denganbaik.
Adanya agenda aksi yang jelas untuk melakukan sistem manajemen secara terbuka,
efisien, efektif, bahkan tidak membuat birokrasi menjadi ribetuntuk pelayanan.
Keempat, menyangkut tehnologi, dalam hal ini eletronik government dalam proses
pelelangan barang dan jasa. Dan Kelima, hadirnya birokrasi dengan perilaku baru
untuk memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap tugas pemerintah sulut.
Mantan penjabat Bupati Minsel ini menambahkan, presentasi
yang disampaikan Wagub Sulut yakni Kemajuan dan tantangan SIPS Project di Sulut
serta tanggapan Gubernur tentang materi KPK melawan korupsi dibidang pengedaan
barang dan jasa, sembari menambahkan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sendiri
sudah dipercayakan menjadi daerah pilot projek SIPS sejak Tahun 2011 lalu,
tandas mantan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Prov. Sulut. (Kabag
humas DR. Jemmy Kumendong MSi selaku jubir pemprov).
Mokodongan: Seluruh SKPD Pemprov Wajib Sukseskan WCRC.
Demikian penegasan Sekretaris daerah Provinsi Sulawesi Utara Ir Siswa Rachmat Mokodongan yang didampingi oleh Asisten Ekonomi Pembangunan Drs Sanny Parengkuan MAP. dan Asisten Administrasi Umum Adrianus Watung SH ketika memimpin Apel Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Senin 12/05/2014.
Dalam apel kerja tersebut Mokodongan memberi pwnwkanan pada benerapa hal yaitu: 1). Persiapan Pemeriksaan BPK RI, dimana diharapkan agar setiap Kepala SKPD untuk mempersiapkan diri dengan baik dan melayani dengan baik permintaan dokumen yang dibutuhkan. 2). Agar setiap kepala SKPD memperhatikan disiplin PNS sebagai bagian dari kewajiban dan komitmen dalam mengemban tugas, termasuk disiplin dalam pelaksanaan anggaran sesuai dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan anggaran, karena berdasarkan evaluasi ternyata masih terdapat SKPD-SKPD dengan penyerapan keuangan rendah sehingga berpengaruh terhadap penyerapan keuangan Pemprov secara keswluruhan. 3). Setiap SKPD yang masih ada temuan Inspektorat agar segera menindaklanjutinya, karena ternyata masih beberapa SKPD yang belum menindaklanjuti temuan sehingga dikhawatirkan berdampak pada Opini BPK, bahkan Mokodongan akan mengambil tindakan tegas dengan tidak akan memproses tunjangan kinerja daerah (TKD) bagi SKPD yang mengabaikan hal ini. 4) Setiap SKPD harus mensukseskan Pelaksanaan World Coral Reef Confrence (WCRC) di Manado Tanggal 14 sd 17 Mei 2014, terlebih rencananya WCRC akan dihadiri oleh Bapak Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. Sehingga bagi SKPD yang terlibat langsung agar memperhatikan dengan seksama detail pembagian tugas sehingga mampu menghindari kesalahan-kesalahan kecil sekalipun.
Hadir dalam apel kerja tersebut seluruh Kepala SKPD, para Pejabat Eselon 3 dan Pejabat eselon 4 dilingkungan Pemerintah Provinsi Sulut. (DR. Jemmy Kumendong, Kabag Humas selaku Juru Bicara Pemprov)
Langganan:
Postingan (Atom)