Rabu, 22 Juni 2016

Gelar Rakor RANHAM , Pemprov kuatkan Perlindungan HAM


Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Melalui Biro Hukum menggelar Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) di ruang mapaluse kantor Gubernur Manado, Selasa (22/06) Kemarin.

Dalam kegiatan ini, Kepala Biro Hukum Glady NL Kawatu SH M.Si mengatakan bahwa Pemerintah melalui biro Hukum akan terus mengawal pemenuhan, perlindungan, serta penegakkan Hak Asasi Manusia yang adalah kewajiban dan tanggung jawab negara. Jelas Kawatu.

Lebih lanjut Kawatu menjelaskan bahwa ini adalah bagian dari strategi dan rencana prioritas yang akan digunakan sebagai acuan lembaga dan pemerintah daerah dalam perlindungan dan penegakkan HAM. Imbuh Kawatu.

Sementara itu, Kabag HAM Joice Singal SH MH menambahkan bahwa kegiatan ini diharapkan mampu menyelaraskan peraturan daerah dengan Hak Asasi Manusia di Seluruh Kabuoaten Kota Se Sulawesi Utara. Tutup Singal.

Kegiatan ini dihadiri Instansi Terkait serta bagian dan bidang Hukum di SKPD Provinsi serta Kabupaten Kota.
(Humas Pemprov Sulut)

Bororing Jamin daging Sapi Sulut Layak di Konsumsi


Masyarakat Sulawesi Utara harus lebih waspada dalam mengkonsumsi daging Sapi, apalagi jelang hari raya Idulfitri 1437 H. Baru-baru ini, Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Bailang Manado, memulangkan hewan Sapi dari wilayah Bolaang Mongondow Raya. Diduga karena terindikasi penyakit Antraks, sehingga pihak RPH Bailang memutuskan tidak menerima 3 ekor sapi dari Bolmong Raya untuk disembelih. Hal ini dilakukan agar mengantisipasi menyebarnya penyakit mematikan Antraks di Sulawesi Utara. Maklum, dipulangkannya sapi tersebut, dikarenakan wilayah Bolmong Raya bertetangga dengan Provinsi Gorontalo yang Sapi-nya sudah terdeteksi mengidap penyakit Antraks.
“Ada Tiga ekor Sapi dari wilayah Bolmong yang dipulangkan belum lama ini, tkarena idak jadi dipotong. Antisipasi ini dilakukan, sebab wilayah Bolmong berdekatan dengan Gorontalo,” ucap Kepala Tata Usaha RPH Bailang, Djone Pamalig, kepada wartawan, Senin (20/06) malam, di RPH.
Menurutnya, 3 sapi dari Bolmong  itu belum terdeteksi Antraks.
“Tidak ada Antraks, kami hanya mengantisipasi saja. Yang kami terima disini adalah Sapi dari wilayah Minahasa, Minsel, Minut dan Mitra, tidak ada dari Gorontalo,” ungkap Pamalig.
Diketahui, di Gorontalo, dugaan virus antraks atau bakteri Bacillus Anthracis telah menyebar di wilayah Provinsi Gorontalo dengan ditandai dengan adanya kematian pada 10 ekor sapi.
Sementara itu, Kadis Pertanian dan Peternakan (Distanak) Sulut, Arie Bororing menegaskan di Sulut, untuk konsumsi daging Sapi masuk dalam kategori aman, karena tidak terdeteksi Antraks.
“Wilayah Bolmong kan berdekatan dengan Gorontalo, RPH hanya mengantisipasi saja, jangan sampai ada susupan Sapi dari Gorontalo,” jawab Bororing kepada wartawan, ketika melakukan inspeksi mendadak (Sidak) di RPH Bailang pada Senin malam.
“Masyarakat tak perlu kuatir, kami menjamin daging sapi Sulut aman dan bisa dikonsumsi,” tuturnya sembari menambahkan dalam Sidak tersebut, pihaknya telah mengambil Sampel untuk di uji di Laboratorium.
“Kami yakin 100 persen, hasil sampelnya aman. Karena kami tidak menerima Sapi dari Gorontalo, karena stok Sapi di Sulut   banyak, bahkan kita yang mengirim keluar daerah,” tegas Bororing.
Selain itu, langkah yang dilakukan Distanak Sulut untuk mengantisipasi masuknya penyakit Antraks di Sulut, adalah menggelar Razia.
“Kami melakukan pengawasan lewat Pos-pos yang ada di wilayah perbatasan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota,” jelasnya.
Terkait lebaran, Distanak menjamin stok daging sapi dalam relative aman.
“Dari informasi yang ada di RPH Manado, saat ini ada 59 ekor sapi yang siap untuk dipotong. Jelang lebaran nanti, stok daging sapi terpenuhi, warga tak usah kuatir,kami jamin,” tandasnya. (Humas Pemprov Sulut)

Sulut Siaga Darurat bencana

Wakil Gubernur Sulawesi Utara Drs. Steven Kandouw menyatakan wilayah Sulawesi Utara saat ini dalam kondisi siaga darurat bencana.

Pernyataan tersebut disampaikan Wagub saat memimpin rapat koordinasi penaggulangan bencana yang diselenggarakan Rabu (22/6) bertempat di ruang rapat WOC Kantor Gubernur Sulut.

Terhitung sejak 22 juni status siaga darurat bencana dilakukan karena dampak dari cuca buruk yang sudah menimbulkan bencana alam seperti banjir bandang dan tanah longsor hingga telah memakan korban meninggal dunia dan kerusakan rumah penduduk.

Wagub menyatakan pemerintah dan stakehokders terkait harus bergerak cepat bersama mengantisipasi segala bencana yang terjadi.

Wagub mengingatkan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi untuk mengambil  identifikasi lebih akurat terkait data bencana dan kerugian yang muncul, informasi pemberitaan terkait bencana  hanya dari kepala BPBD Sulut agar tidak ada pernyataan tidak akurat lagi yang membuat informasi simpang siur.

Terkait bencana yang terjadi di Kabupaten Sangihe Wagub menistruksikan harus ada utusan ke lokasi kejadian, harus ada pencegahan agar tidak ada korban baru lagi, kembalikan kehidupan normal masyarakat yang terkena bencana, relokasi masyarakat yang terkena bencana, serta memperhatikan persediaan makanan dan air bersih agar tetap tersedia.

Berdasarkan laporan kepala BPBD Sulut Noldy Liow bencana alam terjadi di Kota Manado banjir, longsor, abrasi dan pohon tumbang dengan 1 korban jiwa, kota tomohon terjadi bencana longsoran di tinoor dan beberap titik di Kota Tomohon, Kabupaten Minahasa selatan terjadi bencana gelombang pasang yg mengakibatkan hancur dan hanyutnya perahu motor di Amurang Timur dan juga tanah longsor di beberapa kecamatan di Kab minsel, Kabupaten Kepulauan Sitaro terjadi bencana banjir dan tanah longsor yang mengakibatkan hilangnya jembatan kiawang dan tertutupnya jembatan batu awang dengan material, Kabupaten kepulauan Sangihe  terjadi banjir dan tanah longsor yang mengakibatkan 3 orang meninggal dan 1 orang hilang, upaya pencarian telah dilakukan pihak BPBD setempat

Pada rapat tersebut juga Wagub mendengarkan informasi dari BMKG Sulut tentang cuaca yang ada di wilayah Sulut dimana fenomena badai La Lina masih terjadi, awan jenis comulonimbus nimbostratus dan stratus yang dapat menyebabkan terjadinya hujan dengan intensitas sedang dan lebat disertai petir secara merata dan cukup lama masih berada di atas wilayah Sulawesi Utara, prospek cuaca 3 hari kedepan masih akan hujan, untuk itu masyarakat harus tetap waspada jika terjadi hal yang tidak diinginkan.(humas provinsi sulut)

Crisnandi Minta SKPD Gunakan Absensi Elektronik

Jakarta-Dalam rangka meningkatkan disiplin aparatur negara guna menunjang peningkatan produktivitas, efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan pelayanan publik, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Yuddy Chrisnandi, meminta jajaran instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk menggunakan absensi elektronik.

“Berdasarkan hasil evaluasi dan kunjungan lapangan saat safari ramadhan, kami menemukan masih banyak instansi pemerintah yang menggunakan absensi manual yang rawan dimanipulasi serta tidak bisa dimonitor secara real time. Karena itu saya minta jajaran instansi pemerintah untuk menggunakan absensi elektronik,” ungkap Yuddy di Jakarta (21/06).

Disampaikan, di lapangan ditemukan ada instansi yang absensinya lengkap padahal dari 19 orang karyawan yang baru hadir hanya 4 orang. Karena itu manipulasi tersebut harus dihentikan dan oknum pegawainya diberikan tindakan tegas.

“Apabila terjadi pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara, termasuk manipulasi data dan tidak hadir tanpa alasan yang jelas, maka perlu dilakukan penjatuhan hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku,’’ tegas Menteri Yuddy.

Menurut Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik, Herman Suryatman, sejak awal bulan Juni 2016, Menteri Yuddy melakukan Safari Ramadhan dengan tema “Pengawasan Disiplin PNS dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik”.

Berbagai instansi pemerintah, khususnya di daerah, disambangi Menteri Yuddy, mulai dari Kota Bekasi, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, Kota Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, sampai dengan wilayah priangan Jawa Barat seperti Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Majalengka.

“Bukan hanya wilayah Jawa Barat dan Banten, kegiatan Safari Ramadhan pak Menpan secara random sampling juga akan menyasar wilayah Jawa Tengah, Jogjakarta dan Jawa Timur. Insyaallah akan berlanjut hari rabu besok,” ujar Herman.

Menurutnya, tujuan dari Safari Ramadhan tersebut selain memonitor disiplin para PNS di lapangan, khususnya disiplin masuk dan keluar kerja, juga untuk memastikan berbagai penyelenggara pelayanan publik memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Disampaikan Herman, berdasarkan temuan di lapangan saat Safari Ramadhan tersebut, saat ini Kementerian PANRB sedang menyiapkan surat edaran yang berisi himbauan kepada pimpinan instansi pemerintah untuk menggunakan sistem absensi berbasis elektronik guna menghindari adanya kecurangan dan/atau manipulasi data yang berhubungan dengan kehadiran pegawai.

Selain itu, absensi kehadiran dengan sistem elektronik dapat juga digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi serta sebagai salah satu tolok ukur tingkat kedisiplinan aparatur sipil negara.

Dalam surat tersebut juga ditekankan agar instansi melakukan integrasi sistem absensi elektronik dengan sistem aplikasi lainnya yang telah dikembangkan oleh setiap instansi pemerintah guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kinerja pegawai secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran masing-masing.

“Untuk instansi pemerintah yang memiliki unit kerja yang cukup luas dan tersebar, kami minta dilakukan pula integrasi sistem absensi elektronik dimaksud dengan unit kerja yang membidangi kepegawaian,” ungkap Herman. (HUMAS/MENPANRB)