SHS: Momentum puasa harus dilaksanakan dengan keimanan dan keikhlasan

Acara buka puasa bersama jajaran Pemprov Sulut yang berlangsung di kompleks gubernuran Bumi Beringin Manado, Rabu (02/07/2014) berlangsung penuh kekeluargaan.
Acara yang diawali dengan buka puasa tersebut, ditandai dengan sholat Magrib berjamaah dan diakhir dengan makan bersama setelah ceramah agama oleh Kakanwil Kemenag Sulut Drs H Syaban Mauluddin MPd.
Hadir dalam kesempatan ini, Wakil Gubernur (Wagub) DR Djouhari Kansil, Sekdaprov Sulut Ir SR Mokodongan, Ketua TP PKK Sulut Ny Deetje Laoh Sarundajang Tambuwun, Ny Mieke Kansil Tatengkeng, Ny M Mokodongan Turang, unsur Forkompimda, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, FKUB, BKSAUA, Kepala BIN, Organisasi Islam (NU, Muhamadiyah, SI),  perwakilan perbankan dan para pejabat eselon 2 Pemprov serta masyarakat setempat.
Dalam sambutannya, Gubernur Sulut DR Sinyo Harry Sarundajang (SHS), menyatakan kebanggaannya terhadap kerukuanan antara umat beragama yang telah terbina selama, lebih khusus pada umat Muslim yang sedang menjalani ibadah puasa pada bulan suci Ramadhan 1435 Hijiriah tahun 2014 ini.
“Acara buka puasa ini, menjadi momentum untuk terus mempererat tali persaudaraan sesama umat Muslim, juga memperkokoh kerukunan antar umat beragama di Sulut, serta kiranya ibadah puasa akan membawa rahmat dan hidayah dalam memantapkan hubungan keimanan antara jemaah dengan Allah SWT dan memperkokoh kualitas hubungan antara sesama umat manusia, menciptakan pribadi-pribadi yang beriman, berakhlak mulia, serta pribadi yang senantiasa berbuat amal dan bertaqwa”kata SHS.
“Umat yang bertaqwa adalah umat yang secara terus menerus berlomba-lomba mengalahkan sifat duniawi, umat yang menaburkan benih kebaikan kepada sesama, umat yang secara terus menerus memanifestasikan kesalehan individual dan kesalehan sosial, serta umat yangt senantiasa menjaga hal-hal yang dilarang dan dianjurkan Allah SWT” Lanjut Sarundajang.
Oleh karena itu momentum puasa ini harus dilaksanakan dengan keimanan, keikhlasan. “Saya sangat berbahagia karena puasa pada hari ke 4 ini, secara keseluruhan suasana berjalan aman. Tentunya dengan mengedepankan kerukunan umat beragama,”ujar SHS.
Pada bagian lain SHS menyentil tentang agenda politik Pilpres 9 Juli 2014 mendatang. ”Setelah Pilpres, nantinya pada tanggal 20 Oktober 2014 ada pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Saya berharap pelaksanaannya berlangsung aman dan lancar, ini adalah pesta demokrasi bangsa yang besar, pesta demokrasi yang yang menggembirakan, oleh karena itu kita semua wajib menyukseskannya”kata Gubernur.
Dalam kesempatan itu, SHS menyebutkan, bahwa tentunya masing-masing telah memiliki pilihannya sendiri. “Gunakanlah hak pilih anda. Karena suara anda (Rakyat, red) juga akan menentukan masa depan bangsa ini.”tegas SHS. (DR Jemmy Kumendong, Msi, Kabag Humas Selaku Jubir Pemprov)

Wakil Gubernur Sidak SKPD

Wakil Gubernur Sulawesi Utara DR Djouhari Kansil, MPd, melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang berkantor di  Desa Kalasey yaitu Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Perkebunan dan Badan Koordinasi Penyuluhan (Bakorluh) serta UPTD Dinas Pertanian dan Peternakan yang berkator disekitar Kalasey pada Rabu 2 Juli 2014.

Dalam Sidak tersebut Wakil Gubernur mengecek kehadiran pegawai, program kerja serta tugas pokok dan fungsi dari masing-masing pegawai, dan didapati secara umum bahwa tingkat kehadiran pegawai baik, hal itu dibuktikan dengan kehadiran pegawai di masing-masing SKPD dan jika terdapat pegawai yang tidak hadir, dapat dibuktikan dengan surat tugas luar daerah maupun surat tugas dalam daerah yang menandakan pegawai tersebut sedang bertugas di lapangan. Namun terdapat hal yang perlu mendapatkan perhatian yaitu kapasitas kantor di Dinas Perikanan dan Kelautan serta Bakorluh yang terlalu sempit dibandingkan dengan jumlah pegawai sehingga perlu penambahan gedung baru dan terdapat ruangan yang perlu di rehab. Disdamping itu juga dilakukan dialog dengan pegawai untuk mengetahui permasalahan-permasalahan dalam melakukan tugas pokok dan fungsi serta untuk mencari tahu sejauh mana penguasaan pegawai tersebut terhadap bidang tugasnya.

Menurut Wakil Gubernur sidak seperti ini adalah merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kinerja SKPD dalam rangka Tahun Emas HUT ke 50 Provinsi Sulawesi Utara, dengan peningkatan kinerja maka diharapkan hal tersebut berbanding lurus dengan penyerapan anggaran serta dalam rangka mengakhiri masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara tahun 2015, perlu di cek secara langsung target kinerja yang belum dicapai sesuai dengan perencanaan atau sesuai dengan yang tercantum dalam RPJMD, dan semua itu dapat dicapai apabila PNS di semua SKPD mempunyai disiplin dan etos kerja yang tinggi, Kansil menyatakan kekecewaannya kepada pegawai yang malas dan tidak hadir ketika sidak, tetapi juga memberikan apresiasi yang tinggi kepada pegawai yang tetap menunjukkan disiplin yang tinggi sehingga patut menjadi contoh bagi pegawai yang lain.

 Sedangkan menurut Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesra Edwin Silangen, SE, MS sidak ini perlu dilakukan sebagai bagian dari kontrol atasan terhadap bawahan dan juga untuk melihat dari dekat aktifitas pegawai di kantor, jangan sampai terdapat pegawai yang tidak disiplin dan tidak dilaporkan oleh kepala SKPD, disamping itu penguasaan terhadap tupoksi  juga perlu, jangan sampai pegawai itu tidak tahu apa pekerjaanya atau terdapat pegawai yang lebih suka mengerjakan pekerjaan orang lain. (DR Jemmy Kumendong, Kabag Humas selaku Jubir Pemprov).

                                                              Sidak di Bakorluh

                                                Sidak di Dinas Pertanian dan Peternakan

                                                  Sidak di Dinas Pertanian dan Peternakan

                                                        Sidak di Dinas Perkebunan

Wakil Gubernur bersama Asisten I dan Kepala Dinas Perkebunan ketika melakukan sidak di Dinas Perkebunan

Sekprov Buka Rakor Penyelesaian Tapal Batas

Sekretaris Provinsi Ir. Siswa R Mokodongan Rabu (2/7) membuka Rapat Koordinasi dan Fasilitasi Percepatan penyelesaian perselisihan batas antar Provinsi, Kabupaten/Kota se Sulut.

Rakor tersebut diselenggarakan di Hotel Arya Duta Manado dan di ikuti sejumlah Asisten Pemerintahan, Kepala Bagian Pemerintahan dan camat-camat yang masih terkait permasalahan batas daerah.

Dalam sambutan, Sekprov mengingatkan  permasalahan batas harus secara jelas di tuntaskan. Semua pihak yang terkait harus bersatu padu memberikan perhatian penuh atas segala substansi masalah yang dibicarakan dalam rakor kali ini.

Sesuai dengan undang-undang Gubernur sebagai wakil pemerintah di provinsi memiliki tugas koordinasi dalam penyelenggaraan pemeritahan, antara lain dalam hal penyelesaian batas daerah. 

Mokodongan mengharapkan melalui rapat yang difasilitasi oleh Biro Pemerintahan dan Humas setda Provinsi Sulut, bisa memberikan masukan dan informasi secara rinci terhadap berbagai permasalahan batas daerah yang ada dilapangan secara real. 

menghasilkan solusi dan titik terang dalam penyelesaian masalah yang sampai saat ini masih sulit diatasi.

Kepala Biro Pemerintahan DR Noudy R P Tendean, Sip,Msi dalam laporannya menyatakan, Rakor kali ini bertujuan untuk menyatukan persepsi bersama antar pimpinan Kabupaten Kota mengenai masalah batas daerah. 

Dari 18 permasalahan batas daerah, baru 2 daerah yang mencapai posisi proses Permendagri. sedangkan lainnya masih dalam tahap finalisasi penyelesaian. 

Mokodongan : Pemda Kab/Kota Dorong Pembentukan BPR

Fungsi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) tidak hanya sekedar menyalurkan kredit kepada para pengusaha mikro, kecil dan menengah tetapi juga menerima simpanan masyarakat dan dalam penyaluran kredit kepada masyarakat menggunakan prinsip 3T yaitu tepat waktu, Tepat jumlah dan Tepat sasaran. Demikian dikatakan Sekretaris Daerah Provinsi Sulut Ir. S. R. Mokodongan saat membuka  Forum koordinasi Peningkatan Peran Pemda dalam Mendorong Pembentukan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Milik Pemda bertempat di hotel Grand Puri manado (2/7).

Mokodongan yang didampingi Kaban Kesbangpol Prov. Sulut Drs. GUN  Mokodongan mengatakan bahwa sasaran pembentukan BPR adalah untuk melayani kebutuhan petani, peternak, nelayan, pedagang, pengusaha kecil, pegawai dan pensiunan karena sasaran ini belum terjangkau oleh bank umum dan untuk lebih mewujudkan pemerataan pendapatan bagi masyarakat.

Mokodongan mengharapkan agar Kab/Kota dapat menjadi contoh dalam pembentukan BPR dan dapat berjalan dengan baik untuk membantu masyarakat dan dapat disesuaikan dengan kearifan lokal masing-masing daerah agar BPR milik pemda agar mampu meningkatkan aksesbilitas rakyat kepada bank maka peran BPR akan meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kondisi ini dapat diciptakan maka BPR Milik Pemda telah ikut andil dalam pengentasan kemiskinan.

Ditjen Kesbangpol Kemendagri yang diwakili oleh Direktur Ketahanan Ekonomi Bahrun Siregar, SH, Msi mengatakan bahwa Pemda perlu mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan karakteristik dan cakupan wilayah kerja maka disinilah BPR memiliki peranan yang besar untuk memajukan ekonomi masyarakat di daerah. (DR. Jemmy S. Kumendong Msi, selaku Jubir Pemprov)