Wagub Nyatakan Sulut Siap Gelar Pekan Kerja Nyata Revolusi Mental 26-28 Oktober 2018

Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw menyatakan Provinsi Sulawesi Utara sebagai panitia siap melaksanakan gelaran acara Pekan Kerja Nyata Revolusi Mental yang akan dihadiri oleh Presiden RI Joko Widodo, rencananya akan digelar 26 sampai dengan 28 Oktober 2018 mendatang

Hal tersebut disampaikan Wagub saat menghadiri Rapat Persiapan Pekan Kerja Nyata Revolusi Mental ke 2 yang dilaksanakan di Kantor Kemenko PMK Jakarta senin (8/10/18 ) kemarin.

Dalam rapat tersebut Wagub Kandouw memaparkan kesiapan Provinsi Sulawesi Utara untuk melaksanakan Pekan Kerja Nyata Revolusi Mental dan berbagai persiapan untuk mensukseskan kegiatan ini telah dilakukan.
"Bapak Gubernur Olly Dondokambey telah menginstruksikan kepada setiap jajaran untuk mensukseskan kegiatan  ini," kata Wagub.

Lanjut Wagub, menurut Bapak Gubernur bahwa Gerakan Nasional ini meliputi berbagai program Aksi Nyata yaitu Gerakan Indonesia Melayani, Gerakan Indonesia Bersih, Gerakan Indonesia Tertib, Gerakan Indonesia Mandiri dan Gerakan Indonesia Bersatu.

Karena  menginjak 3,5 tahun pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental di Indonesia, telah banyak perubahan yang terjadi antara lain semakin baiknya pelayanan publik, tingkat disiplin ASN dan masyarakat, kemandirian bangsa, kebersihan lingkungan serta semakin kokohnya NKRI ditengah terpaan berbagai ideologi dunia.

Diketahui, kegiatan Pekan Kerja Nyata Revolusi Mental Ke-2, dilaksanakan di Sulawesi Utara akan dibuka oleh Presiden RI Bpk Jokowi dan akan dihadiri oleh 9 Kementerian yg terkait, 34 Gubernur dan 514 Bupati/Walikota  dengan peserta sekitar 15.000 orang dari Provinsi dan Kab/Kota Seluruh Indonesia akan menghadiri acara puncak tgl 26-28 Oktober 2018 di Lapangan Koni Sario dengan Kegiatan seperti :
1. Forum Dialog Keormasan dan Wawasan Kebangsaan,
2. Pembukaan dirangkaikan Pameran Inovasi Pelayanan Publik dan Kreatifitas Anak Bangsa
3. Pementasan Seni dan Budaya Kontemporer
4. Pemutaran Film dan Bedah Film RevMen
5. Penutupan yg dirangkaikan dengan Karnaval Budaya Indonesia

Untuk itu dharapkan keterlibatan dan partisipatif masyarakat Sulawesi  Utara dalam menunjang kegiatan ini yang dimulai pada  tanggal 1 Oktober 2018 yang juga secara serentak di seluruh Indonesia dilaksanakan pencanangan Bulan Pemantapan Gerakan Nasional Revolusi Mental dari tanggal 1 sampai dengan 30 Oktober 2018. Panitia daerah telah menyiapkan segala kebutuhan terkait pelaksaan kegiatan tersebut. Turut hadir dalam rapat, Kepala Badan Kesbang Pol Sulut Mecky Onibala, Kepala Biro Pemerintahan dan Humas DR. Jemmy Kumendong,Msi, panitia pusat dan daerah.(humas provinsi sulut)

Humiang Ingatkan Perangkat Daerah Teliti Dalam Pembuatan Naskah Dinas

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondodokambey, SE melalui Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Drs.Edison Humiang, M.Si menegaskan agar seluruh perangkat daerah memperhatikan dengan sesama terkait pembuatan naskah dinas. Hal itu dikatakannya saat membuka Rapat Finalisasi Rancangan Peraturan Gubernur Sulut tentang Naskah Dinas, di Ruang WOC Kantor Gubernur Sulut, Senin (8/10/2018).

"Terkait naskah dinas seperti pembuatan lembar disposisi, izin tugas dan lain sebagainya harap bapak/ibu memperhatikan dengan detail, jangan sampai pimpinan mengulang-ulang paraf naskah yang terus-menerus salah karna kelalaian bapak/ibu," tegas Humiang.

Dirinya menambahkan agar dalam hal paraf berjenjang dan bahasa redaksi, diteliti dengan benar sebelum tiba di meja pimpinan.

“Sekretaris merupakan filter terakhir tanda tangan kepala dinas. Jangan terjadi lagi di tingkat keasistenan ada paraf dikoreksi lagi. Bahasanya tidak terlalu menjadi tumpang tindih. Satu paragraf mengandung satu pokok pikiran, tak ada dua pokok pikiran,” jelas Humiang.

Di tempat yang sama, Kepala Biro Organisasi Kepegawaian Glady Kawatu, SH, M.Si mengatakan bahwa rapat ini sangat penting guna menyamakan keseragaman naskah dinas dan peningkatan standar pelayanan publik di lingkup Pemprov Sulut.

“Jangan sampai salah menuliskan nama maupun jabatan, hal itu adalah kesalahan fatal," kata dia.

Lebih lanjut dirinya memaparkan saat ini Pemprov Sulut akan menerapkan standar baru dalam hal pelayanan publik dengan memberi fasilitas terbaik kepada masyarakat maupun instansi yang berurusan di kantor dinas/badan lingkup Pemprov Sulut.

"Front office dan papan kantor ada panduannya lewat undang-undang tentang standar front office sesuai standar pelayanan publik. Sebab, citra pemerintah ada di garda terdepan yakni front office,” beber Kawatu.

Diketahui, Pemprov Sulut dibawah pimpinan Gubernur Olly Dondokambey dan Wagub Steven Kandouw gencar meningkatkan mutu pelayanan publik sesuai amanat UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Melalui rapat ini ditetapkan tahap pertama Kantor-kantor Dinas/Badan Pemprov  Sulut di sepanjang jalan 17 Agustus Manado akan memiliki papan nama baru, front office dengan ruang tunggu yang dilengkapi kursi tamu, TV dan dispenser air minum, ruang laktasi, ruang pelayanan dan pengaduan, toilet khusus tamu, papan penunjuk ruang, papan SOP, maklumat dan kotak saran.

Rapat ini dihadiri oleh para Pejabat Eselon II, III dan IV, serta para Sekretaris Dinas/Badan lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.(humas provinsi sulut)