Pengurus HIPMI Sulut Dilantik, Wagub Kandouw Seluruh Stakeholder Harus Diberdayakan

Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven O.E Kandouw menghadiri pelantikan Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Sulut. Dalam kesempatan tersebut Ketua Umum Badan Pengurus Pusat HIPMI Bahlil Lahadalia melantik Badan Pengurus Daerah HIPMI Sulut periode 2018-2021  Elia Nelson C Kumaat dan jajaran di Graha Gubernuran Manado Selasa  ( 04/09 /18 ) kemarin

Dalam sambutan Wagub Steven Kandouw mengatakan ternyata HIPMI Up to date dengan perkembangan jaman untuk itu atas nama Bapak   Gubernur Olly Dondokambey mengucapakan selamat bertugas dan berkarya kepada para pengurus yang baru dilantik hendaknya beradaptasi  dengan tugas  dan tanggung jawab  yang diemban.
" Terus  tingkatkan kerjasama yang harmonis  sesama pengurus  agar roda organisasi berputar penuh dinamika dan inovasi  untuk melahirkan karya-karya  yang bermakna  untuk pembangunan daerah" , kata Wagub Kandouw

Selaku pemerintah kita harus merespon dan mengapresiasi HIPMI karena itu seluruh stakeholder  dalam masyarakat harus diberdayakan.
"Rumuskan program-program yang semakin konkrit sehingga HIPMI semakin eksis dalam peranannya sebagai salah satu aktor pembangunan daerah ini, harap Wagub Kandouw.
Tetapi  yang baru dilantik ini  baru out put yang kita nantikan out come bagaimana kontribusi anda dalam meningkatkan pertumbuhan
ekonomi di sulawesi utara.
"Jadikan kepercayaan Ketua Umum kepada  Elia Nelson C Kumaat  dan teman -teman yang baru dilantik dari out put menjadi out come ",  tutup Wagub Kandouw.
Turut hadir Sekjen Badan Pengurus Pusat HIPMI Raditya Priamanaya.
Ketua DPD KNPI Sulut Jackson Kumaat,  Karo Perekonomian dan SDA Franky Manumpil.

Wagub Kandouw Menyambut Pahlawan Olahraga Indonesia Asal Sulut Peraih Medali Asian Games

Gubernur Sulut Olly Dondokambey melalui Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw menyambut pahlawan olahraga asal Sulut yang berlaga pada Asian Games 2018, bertempat di VVIP Bandara Sam Ratulangi Manado, Selasa (14/9/2018) sore kemarin.

Atlet peraih emas pada Asean Games 2018, dari cabang olahraga pencak silat Abdul Malik dan sejumlah atlet peraih perak dan perunggu lainya.

Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw dalam arahannya mengatakan  Gubernur Sulut Olly Dondokambey menyambut gembira dan senang hati para atlet Sulut yang berlaga pada Asian Games 2018.

"Karena kalian (Atlet Sulut) sudah membanggakan dan mengharumkan nama baik Indonesia dan lebih khusus rakyat Sulawesi Utara (Sulut). Intinya pengorbanan kalian sudah mengangkat harkat dan martabat bangsa. Mewakili masyarakat Sulut, saya dan pak Gubernur Sulut mengucapkan banyak terima kasih," kata Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw.

Lanjut Wagub Sulut ,  terkait dengan bonus tentunya Gubernur Sulut Olly Dondokambey telah menyiapkan.

"Pokoknya bonus telah disiapkan oleh pak gubernur Olly. Jadi. sabar-sabar jo pasti dihubungi," ujar Steven Kandouw.

Kedepan kata Wakil Gubernur Sulut itu masih banyak agenda-agenda yang lebih banyak lagi setelah Asian Games ini.

"Jadi harapan bapak Gubernur Olly dan pemerintah provinsi Sulut capaian ini bukan yang terakhir tapi harus lebih besar lagi capaiannya, karena masih banyak agenda baik regional maupun internasional. Pak Presiden sudah perintah torang jadi tuan rumah olimpiade. Jadi siap-siap, optimis bridge menjadi cabor olimpiade, tahapannya tentunya dari Asian Games ini," pungkasnya.

Usai dijemput Wagub, para atlet peraih medali Asian Games tersebut diarak mengelilingi Kota Manado

Diketahui, turut hadir dalam penyambutan atlet Sulut tersebut yakni Pengurus KONI Sulut,Ketua KNPI Sulut,Kadispora Sulut, Kasat Pol PP Sulut, Karo SDA dan Perekonomian. 

Gubernur Ajak Masyarakat Sangihe Selalu Ciptakan Kehidupan Damai Sejahtera

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE mengahdiri sekaligus membuka kegiatan Konsultasi Nasional ke XII Forum Komunikasi Pria Kaum Bapa Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia serta Pembukaan Festival Pesona Sangihe yang dipusatkan di Pelabuhan Tua Tahuna Kabupaten Sangihe, Selasa (4/9/2018) siang.

Dihadapan masyarakat Sangihe serta Bupati Sangihe, Gubernur Olly memberikan apresiasi kepada Pemerintah Sangihe serta kepada masyarakat agar tidak henti-henti melaksanakan kegiatan yang bermanfaat untuk kita serta untuk daerah Sulawesi Utara.

Sejalan dengan itu, berkaitan dengan kegiatan ini, Gubernur mengajak kepada segenap pria kaum bapa agar selalu berperan aktif terhadap berbagai dinamika dan tantangan hidup masa kini.

"Pria kaum bapa dituntut untuk semakin cerdas, bijak, responsif dan proaktif serta kontributif dalam menjalankan peran dan fungsinya secara optimal," sahut Gubernur Olly.

Lanjutnya pula, momentum konsultasi nasional ini dapat dijadikan sebagai motivasi untuk meningkatkan pelayanan, menjalin kemitraan sinegritas dengan pemeritah dan sesama warga gereja serta menciptakan pelayanan dan kehidupan yang penuh damai sejahtera.

Berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara, Gubernur menerangkan kepada masyarakat Sanghie, Provinsi Sulut sedang diterpah masalah seperti harga kopera yang murah, cengkeh yang tidak berbuah, pala yang harganya lebih dibawah, industri perikanan di Bitung yang mulai ditutup. Namun menurut Gubernur, berkat masyarakat Sulut perekonomian tetap stabil.

"Bersyukur karena keramahan masyarakat di Sulut membawah berkah kepada kita. Banyak orang berkunjung di Sulut yang berdampak positif pada ekonomi kita, kesenjangan miskin dan kaya mulai merapat bukan melebar," terang orang nomor satu di Sulut ini.

Lebih dalam lagi, berkaitan dengan Festival Pesona Sangihe, Gubernur menyarankan agar ivent-ivent seperti ini dimasukan menjadi peraturan daerah, sehingga pelaksanaan pesona sangihe ini bisa berjalan lebih baik.

Sebelumnya di tempat yang sama, Bupati Sangihe Jabes Gaghana berterima kasih kepada Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey yang menghadiri kegiatan ini serta menyodorkan keberagaman alam dan laut yang ada di Kepulauan Sangihe. Harapanya pula agar kegiatan ini dapat menjadi edukasi dan hiburan bagi masyarakat Sangihe.

Diketahui pembukaan kegiatan ini ditandai dengan penyerahan kue Tamo secara tradisi setelahnya dilanjutkan dengan penusukan pisau di kue tamo oleh Gubernur Olly sesuai dengan adat masyarakat Sangihe.

Nampak hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Sangihe Helmud Hontong, Asisten Pemerintahan dan Kesra Edison Humiang, Ketua Umum Forum Koordinasi Pria Kaum Bapa Royke Roring serta jajaran Forkopimda Sulut. (humas provinsi sulut)

Wagub: Jangan 'pandang enteng' pertanggungjawaban Penyaluran DAK dan Dana Desa

Wakil Gubernur Steven Kandouw membuka secara resmi Rapat Koordinasi (Rakor) Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa TA 2018 Provinsi Sulawesi Utara, Selasa (4/6/18) di Aula Gedung Keuangan Negara, Manado.

Dalam sambutan dan arahannya, Wagub Kandouw memberi pesan secara tegas agar para pengelola dana tidak lalai dalam proses perencanaan hingga penyampaian laporan pertanggung jawaban.

"Jangan karena perencanaan dan pelaksanaan yang tidak matang, akhirnya akrobat nyerempet-nyerempet bahaya, nekat pakai APBD dari pos lain, akhirnya berujung berurusan dengan Aparat Penegak Hukum," jelas Wagub

Dirinya juga mengingatkan akan pentingnya pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan.

"Saya ingatkan terus supaya kita betul-betul punya komitmen yang jelas, penggunaan dan pertanggung jawabannya baik fisik maupun administrasinya. Jangan 'pandang enteng' Seluruh sekretaris kota/kabupaten, Kepala BPKAD harus benar-benar mengawasi ini," tegas Wagub Kandouw dalam sambutannya.

Ditempat yang sama Kepala Kanwil DJPB Provinsi Sulut Sulaimansyah menyampaikan bahwa saat ini penyaluran DAK Fisik berada di fase penyelesaian penyaluran tahap II sedangkan Dana Desa berada pada fase pemenuhan persyaratan untuk penyaluran tahap III.

"Dengan diadakannya kegiatan Rakor ini diharapkan dapat dicapai tujuan antara lain sebagai sarana evaluasi penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Tahap I dan II TA 2018 dan penyaluran tahap III, identifikasi masalah dalam pelaksanaan dan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Tahap I dan II TA 2018, serta sebagai mitigasi potensi gagal salur sisa dana DAK Fisik dan Dana Desa TA 2018, papar dia.

Sebagaimana diketahui, pada tahun 2018 terdapat perubahan tahapan, mekanisme, dan persyaratan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa. Untuk DAK Fisik tahun 2018 disalurkan dalam 3 tahap dengan skema prosentase penyaluran Tahap I 25%, Tahap II 45%, dan Tahap III sesuai dengan rencana kegiatan. Sedangkan Dana Desa 2018 juga disalurkan dalam 3 Tahap, dengan skema prosentase penyaluran : Tahap I 20%, Tahap II 40%, dan Tahap III 40%.

Berdasarkan hasil evaluasi, dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari segala permasalahan yang muncul, antara lain :
Dalam pelaksanaan kegiatan yang didanai DAK Fisik
• Proses lelang/tender.
• Kesulitan mendapatkan penyedia barang dalam proses pengadaan menggunakan e-catalog.
• Kebijakan khusus dari K/L pemilik kegiatan yang berpotensi tidak salurnya bidang tertentu.
• Lemahnya perencanaan dan penganggaran dalam DAK Fisik.
Dalam pelaksanaan Penyaluran Dana Desa
• Kurangnya pemahaman aparatur desa atas peraturan yang berlaku terkait tata cara pengadaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dana desa.
• Minimnya sumber daya manusia pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang bertugas menangani  penyaluran Dana Desa.

Realisasi DAK Fisik di Sulawesi Utara per 31 Agustus 2018 telah mencapai Rp1.021 Miliar atau 53,8% dari total pagu sebesar Rp1.889,22 miliar, sedangkan realisasi Dana Desa mencapai Rp639,52 miliar atau 60% dari total pagu sebesar Rp1.055,86 miliar. DAK Fisik Tahap I telah terealisasi sebesar Rp471,64 miliar dan gagal realisasi sebesar Rp3,5 miliar. Sementara potensi gagal salur hingga akhir TA 2018 sebesar Rp100,57 miliar.

Agenda rapat diisi pula dengan pemberian Penghargaan Penyaluran DAK Fisik Terbaik dimana peringkat pertama diraih Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, peringkat kedua Kota Tomohon, peringkat ketiga Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Sedangkan Penghargaan Penyaluran Dana Desa Terbaik peringkat pertama diraih Bolaang Mongondow Selatan, peringkat kedua Bolaang Mongondow Utara, serta peringkat ketiga Bolaang Mongondow Timur.

Nampak hadir dalam rakor tersebut para Kepala Badan/Dinas BPKAD, BPMPD perwakilan Sulawesi Utara, para Pejabat Eselon III dan IV, serta undangan.(humas provinsi sulut)

Sekprov Harap Bulog Jaga Ketersediaan pasokan dan harga beras

Sekretaris daerah provinsi sulawesi utara Edwin Silangen SE MS, melakukan launching operasi pasar beras CBP (cadangan beras pemerintah) di halaman kantor Gubernur selasa, (04/09/2018) pagi.

Dalam sambutannya Sekprov menyampaikan atas nama Pemprov Sulut, Gubernur Olly Dondokambey SE dan Wakil Gubernur Drs Steven Kandouw menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada perum Bulog Divre Suluttenggo atas diluncurkannya program ini.

Dengan pelaksanaan kegiatan operasi pasar beras CBP(cadangan beras pemerintah) ini dapat memberikan berbagai manfaat konstruktif bagi kita bersama, terlebih khusus dalam aspek ketersediaan pasokan beras dan stabilitas harga beras medium dipasaran bagi masyarakat Sulut.

Kegiatan operasi pasar beras ini tentu menjadi kabar yang sangat menggembirakan bagi masyarakat Sulut, karena peran Bulog untuk stabilisasi harga terlebih khusus harga beras, jika ada kenaikan harga maka Bulog dapat masuk dengan program operasi pasar yang sudah sering dilaksanakan seperti saat ini yang merupakan program serentak diseluruh wliayah Indonesia dan di Sulut ini diawali di kantor Gubernur kemudian akan di distribusikan ke pasar yang ada dimanado dan wilayah sulawesi utara.

Sehingga masyarakat dapat menikmati harga beras yang tetap stabil, dan kemudian akan membawa dampak yang positif bagi masyarakat dan pemerintah.

Setelah menyampaikan sambutan sekprov sulut Edwin Silangen melepas kendaraan yang mengangkut barang operasi pasar dan didampingi bersama oleh kepala Bulog Divre suluttenggo Eko Pranoto dan kepala perwakilan BI sulut Sukowardojo. (humas pemprov sulut)

Gubernur Olly Dondokambey Dukung Optimalisasi Penerimaan Pajak

Sektor perpajakan telah menjadi pilar bagi pembangunan negara. Oleh karenanya, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sangat mendukung kinerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam menghimpun penerimaan negara.

Demikian disampaikan Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey, SE pada kegiatan penandatanganan perjanjian kerjasama pemenuhan kewajiban perpajakan sebagai syarat pemberian layanan publik antara Kanwil DJP Suluttenggo dan Malut dengan pimpinan daerah di Sulut yang digelar di Ruang C.J. Rantung Kantor Gubernur, Selasa (4/9/2018) pagi.

"Saya optimis, penandatanganan perjanjian kerjasama pada hari ini akan meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan," kata Olly.

Gubernur Olly juga membuktikan komitmennya untuk mensukseskan Program Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) yang merupakan instruksi dari Presiden RI Joko Widodo di seluruh Indonesia.

"Pemprov sedang melengkapi database dalam kerjasama dengan kanwil pajak agar seluruh data dapat terkoneksi sehingga pengawasan kewajiban perpajakan di Sulut dapat optimal," beber Olly.

Lanjut Olly, penerimaan negara dari perpajakan terbukti sangat mendukung pembangunan di Sulut. Tambah Olly, pesatnya pembangunan adalah bukti kehadiran pemerintah di tengah masyarakat.

"Kerjasama ini mendorong percepatan pembangunan di Sulut. Bahkan sebagian besar pembangunan infrastruktur di Sulut karena bantuan pemerintah pusat melalui kebijakan Presiden Jokowi dalam percepatan pembangunan infrastruktur," ungkap Olly.

Untuk diketahui, pada pertemuan itu juga dirangkaikan dengan penandatanganan Perjanjian Kerjasama Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) di lingkup Kabupaten/Kota se Sulut sekaligus Bimbingan Teknis Penanganan Laporan Pengaduan Masyarakat Oleh Inspektorat Jenderal Kemendagri dan Bareskrim Polri.

Pada kesempatan itu, Irjen Kemendagri Sri Wahyuningsih menerangkan, penandatanganan kerjasama ini merupakan tindaklanjut dari Nota Kesepahaman antara Kemendagri, Kejaksaan RI, dan Polri, dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat terkait indikasi korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pada acara Penandatanganan Kerjasama yang terlaksana pada tanggal 28 Februari 2018.

"Mendagri menekankan bahwa koordinasi APIP dan APH tidak ditujukan untuk melindungi tindakan kejahatan ataupun membatasi APH dalam penegakan hukum," kata Sri.

Menurut Sri, pendekatan dari kerjasama itu adalah mengedepankan hukum administrasi. 

"Sehingga penanganan pidana merupakan upaya terakhir dalam penanganan suatu permasalahan pada penyelenggaraan pemerintahan daerah," beber Sri.

Lebih jauh, Irjen Kemendagri berharap agar seluruh pihak dapat memahami setiap aspek yang diatur didalamnya, baik ruang lingkup pelaksanaannya, kewajiban serta hak setiap pihak.

"Melalui penandatangan kerjasama ini nantinya semua pihak saling proaktif dalam melaksanakan kewajiban masing-masing, serta terus menjalin interaksi dan koordinasi dalam berbagai bentuk yang konstruktif, agar kerjasama yang terjalin dapat memberikan hasil sesuai yang diharapkan," papar Sri.

Pertemuan itu turut dihadiri oleh Kajati Roskanedi SH, MH, Kepala Kanwil DJP Suluttenggo dan Malut, Vita Avantin, para bupati serta walikota se Sulut. (Humas Pemprov Sulut)