Visi OD-SK : Terwujudnya Sulawesi Utara Berdikari dalam Ekonomi, Berdaulat dalam Pemerintahan dan Politik, serta Berkepribadian dalam Budaya.".
Rabu, 21 Mei 2014
Gubernur Sulawesi Utara bersama dengan Forkompinda Sulawesi Utara melakukan kunjungan kerja ke pulau Gangga dan Pulau Bangka.
Gubernur Sulut DR Sinyo Harry Sarundajang bergembira bersama masyarakat Pulau Bangka
Menggunakan 2 speed boat dengan kapasitas terbatas, Gubernur Sulawesi Utara DR. Sinyo Harry Sarundajang bersama rombongan Forkompinda dan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melakukan kunjungan kerja memantau perairan laut Sulawesi Utara, setelah kurang lebih 2 jam 30 menit start dari dermaga Rumah Makan City Ekstra Kalasey, rombongan berlabuh di dermaga pulau Gangga Minahasa Utara memantau perusahaan yang bergerak di bidang budidaya kerang mutiara laut PT Hiroguchi Sinar Insani, menurut pegawai perusahaan itu, peresmian perusahaan ini sejak tahun 1991 oleh mantan Presiden RI Soeharto, dan saat ini mempunyai 51 orang karyawan lokal dan 2 orang karyawan asing (tenaga ahli mutiara dari Jepang). Dalam pemantauan tersebut Gubernur mengecek kelengkapan administratif atau ijin pekerja asing dan laporan tahunan perusahaan kepada pemerintah daerah dalam hal ini Pemerintah provinsi Sulawesi utara dan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. Di samping itu Gubernur beserta rombongan juga meninjau dari dekat bagaimana proses pembudidayaan kerang mutiara laut mulai dari proses pembibitan kerang, proses okulasi atau injeksi, proses pemeliharaan sampai pada proses panen dan bagimana menentukan kualitas mutiara yang baik. Selesai melakukan peninjauan ke perusahaan tersebut, Gubernur beserta rombongan mengunjungi pulau Bangka Minahasa Utara dan langsung melakukan doalog dengan masyarakat setempat.
Dalam dialog Gubernur menegaskan bahwa terkait dengan masalah pertambangan pasir besi di pulau Bangka oleh PT Mikro Metal Perdana, maka saat ini sementara di teliti dan dikaji ijin-ijinnya, serta menekankan bahwa sebagai pemerintah Gubernur tidak pernah akan mengeluarkan suatu kebijakan yang nantinya akan menyengsarakan masyarakatnya. Pengeluaran ijin perusahaan tersebut juga harus memperhatikan tata ruang dan analisa dampak lingkungan (amdal), jika dari hasil amdal ternyata bahwa pengelolaan tambang pasir besi ini dapat merusak lingkungan, maka penambangan ini tidak boleh dilakukan, tetapi jika semua ijinnya memenuhi syarat dan ternyata tidak mengakibatkan dampak lingkungan yang parah, serta tidak mengakibatkan pencemaran terhadap ikan-ikan di laut, maka sebagai pemerintah juga harus obyektif untuk mengijinkan mereka beroperasi. Lebih jauh Gubernur menekankan bahwa jika perusahaan ini beroperasi maka harus mampu mensejahterakan masyarakat lokal dan merekrut masyarakat lokal untuk menjadi karyawan di perusahaan, serta harus memberikan beasiswa kepada anak-anak untuk melanjutkan pendidikan pada perguruan tinggi melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) serta tidak membolehkan menjadikan anak-anak dibawah umur sebagai pekerja perusahaan. Disatu sisi ketika perusahaan beroperasi maka akan memberikan multyplier efect terhadap kehidupan ekonomi masyarakat, dimana masyarakat yang bekerja akan memperoleh uang untuk dibelanjakan dan akan berputar terus.
Gubernur juga mengajak masyarakat agar terus menjaga persatuan dan kesatuan, jangan terpecah belah karena jika terpecah belah akan mengakibatkan kehancuran, disamping itu Gubernur mengajak masyarakat untuk menggandeng Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) karena LSM adalah merupakan media kontrol pemerintah yang juga menjadi mitra pemerintah dan masyarakat dalam menyikapi berbagai hal yang terjadi sehubungan dengan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.
Tampak hadir dalam dialog tersebut, Asisten 3 Pemkab Minut Drs. Max Purukan, Kepala Badan Lingkungan Hidup Minut Danso Ahyuan, Camat Likupang, Kepala Desa setempat, tokoh-tokoh masyarakat dan warga setempat.
Dalam Kunjungan kerja tersebut Forkompinda yang mendampingi Gubernur tampak Kapolda Sulut, Kajati Sulut, Kepala Pengadilan Negeri, Kepala BIN, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Danlanudsri, sedangkan Pejabat dari Lingkungan Pemrov Sulut yaitu Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Edwin Silangen, SE, MS, Kepala Dinas Perindag, Olvie Atteng SE, Msi, Kepala Dinas ESDM Ir. Marly Gumalag dan Kepala Dinas Perhubungan Drs. Joi Oroh.
SHS Mengendarai Speed Boat
Dialog dengan Warga Masyarakat Pulau Bangka
Dialog dengan warga mastarakat pulau Bangka
Tiba di Talise Perusahaan Budidaya Kerang Mutiara
Melihat Mutiara Berkualitas
Gubernur: Dokter Puskesmas Mampu Mendeteksi Penyakit Menular.
Jajaran Dinas Kesehatan Provinsi Sulut, menggelar rapat kerja
kesehatan (Rakerkes) Tahun 2014, di Hotel Arya Duta Manado Selasa lalu. Kegiatan
yang dibuka langsung Gubernur Sulut Dr. Sinyo Harry Sarundajang itu, diikuti para
Kadis Kesehatan, Pimpinan RS Pemerintah dan Swasta, Kepala BKKBN Kab/ko se-
Sulut, unsur bappeda, Biro kesra, perwakilan BPJS Kesehatan, perguruan tinggi
kesehatan, unsur organisasi profesi kesehatanserta pimpinan lembaga donor.
Karena itu melalui Rakerkes kali ini saya minta kepada para dokter
yang bertugas di puskesmas hendaknya mampu mendeteksi setiap penyakit menular
yang ada di wilayah kerjanya, seperti
penyakit hepatitis B, malaria, deman
berdarah, TBC dan rabies. Penyakit-penyakit tersebut menurut Gubernur dianggap sangat
berbahaya bagi masyarakat apabila tidak terdeteksi, karena bisa menular kepada
orang lain. “ini sebenarya sudah menjadi tugas utama bagi dokter di puskesmas untuk
melakukan survei sekaligus pendataan di setiap wilayah kerjanya, karena mereka merupakan
garda terdepan dalam memberikan pelayanan dasar kesehatan kepada masyarakat”, kata
Sarundajang.
Selain itu Gubernur juga minta jajaran Dinkes di daerah ini,
untuk memperhatikan sistem rujukan saat
ini, supaya dapat ditertibkan, karena pelayanan
dasar tingkat pertama merupakan tugas dan tanggungjawab dari dokter puskesmas.
Jadi jangan pelayanan dasar tingkat pertama itu lemah, sehingga langsung
merujuk ke RS. Itu sebenarnya tidak baik, karena bisa terjadi penumpukan pasien
di RS, tandas Sarundajang.
Kadis Kesehatan Provinsi Sulut dr. Grace L Punuh, M.Kes
menyebutkan, tujuan Rakerkes Tahun ini, selain menindaklanjuti hasil
rekomendasi Rakerkes tahun lalu dan hasil Rakerkesnas tahun 2014, yang
didalamnya mencakup permasalahan lokal spesifik sulut yaitu upaya akselerasi pencapaian
Goal MDGs terutama MDG 5 yakni peningkatankesehatan ibu, pelaksanaan Jamkesmas
di sulut, serta meningkatkan koordinasi dan sinergitas antara provinsi dengsn
kabupaten/kota.
Punuh menambahkan, melalui raker ini juga ada penandatangan
kesepakatan bersama Dinkes Sulut dan Perwakilan BKKBN Sulut, Perguruan Tinggi
Kesehatan, SMART FM dan Kalbe Nutrision untuk menunjang upaya percepatan
penurunan kematian ibu di sulut, penandatangan bersama Dinkes dan
TP.PKKProvinsi untuk kegiatan Posbindu. Trut hadir Bupati Boltim Sehan Salim Lantjar SH, dan Wabup Bolsel S. Badu. (Kabag humas DR. Jemmy Kumendong MSi selaku jubir pemprov).
Langganan:
Postingan (Atom)