Sekprov Janji TKD Bulan Januari Terima Penuh

Penyebab keterlambatan pembayaran tunjangan Kinerja Daerah (TKD) bulan Januari 2014  bagi PNS yang mengabdi dilingkungan Pemprov Sulut,  karena bendahara SKPD yang lambat memprosesnya, hal itu ditegaskan Sekprov Sulut Ir. Siswa R Mokodongan, Kamis (27/2) kemarin, menjawab pertanyaan wartawan Pos Pemprov di ruang kerjanya. “keterlambatan pembayaran TKD ini, bukan dari pemprov tapi karena ulah bedahara SKPD yang bersangkutan karena malas mengurusnya”, katanya. Ini kan bukan saya yang mengurus tapi bendahara SKPD yang mengurusnya. Namun pun untuk TKD bulan januari ini, Mokodongan menyebutkan, pimpinan masih memberi kelonggaran untuk bisa diterima secara penuh oleh pegawai, alasannya karena di bulan Januari 2014 seluruh PNS dilingkungan Pemprov Sulut, selama hampir tiga minggu ikut dilibatkan ambil bagian  membersihkan lumpur dan sampah di Kota Manado, pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi pertengahan Januari 2014 lalu, sekaligus menjawab kegalauan perasaan hati dari para Public Servant TKD untuk Bulan Januari dijamin pegawai akan menerima penuh, janjinya. Bagian lain Mokodongan juga menyebutkan, semua penyaluran bantuan bencana yang disalurkan oleh Pemprov Sulut semuanya ada berita acara, karena setiap saat Inspektorat Provinsi melakukan pemeriksaan. Karena itu Pemprov sangat berhati-hati dengan masalah penyaluran bantuan kepada warga korban bencana banjir,  karena harus memiliki nama dan alamat yang jelas, katanya. (Kabag humas Judisthira Siwu selaku jubir pemprov).       

Mokodongan : Masalah Bunaken Secepatnya Diselesaikan

Ojek wisata Bunaken yang telah menjadi icon pariwisata sulut, kini berada diambang kehancuran, karena ada sejumlah warga yang menkomplain bahwa tanah dilakosasi objek wisata kawasan Taman Nasional Bunaken (TNB) seluas 17.800 H merupakan milik leluhur mereka, sehinga berdampag negatif terhadap  aktivitas kunjungan wisatawan  baik domestik maupun  manca negara. Hal itu disampaikan Wakil Ketua HPWLB Pdt Billy Johanes saat menyampaikan tuntutan masyarakat peduli bunaken, bahwa dalam rangka kepedulian objek wisata pulau bunaken, maka kami selaku masyarakat dan organisasi pelestarian bunaken menyampaikan empat tuntutan untuk segera ditindaklanjuti oleh Pemprov Sulut. yaitu agar pemprov segera menyelesaikan tanah bunaken sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku. Sehingga tidak meresahkan masyarakat dan berdampak pada menurunnya kunjungan wisatawan dan pendapatan ekonomi lokal; Agar pemprov dan DPRD Slut memberi perhatian khusus terhadap pembangunan di pulau bunaken; Agar pemerintah/instansi terkait segera mengadakan bersih-bersih pulsu bunaken; Agar pemprov dalam hal ini Gubernur dan Wakil Gubernur dalam waktu 1 minggu segera meninjau lokasi untuk melihat langsungkeadaan/masalah yang ada. Para pengunjuk rasa yang tergabung dari berbagai organisasi pengelola wisata bunaken ini, usai membacakan tuntutan mereka langsung diserahkan kepada Karo Perlengkapan Drs. Edwin Kindangen MSi yang turut didampingi Kadis Budpar Suprianda Ruru SH LLM. Pertemuan selanjutnya berlangsung di ruang kerja Sekprov Sulut Ir. Siswa Mokodongan, dari pengunjuk rasa mengutus 5 perwakilan yang mewakili asosiasi mereka masing-masing. Terkait dengan masalah ini Mokodongan mengungkapkan, dalam waktu dekat ini Pemprov Sulut akan  segara menuntaskannya  melalui tim yang terdiri Biro Perlengkapan, Disbudpar dengan meminta bantuan serta dukungan dari aparat Polresta Manado untuk melakukan cek dan cros cek dilapangan sehingga secepatnya masalah ini diselesaikan secara cepat, janjinya seraya menyebutkan,  karena itu saya minta Pak Billy dan kawan-kawan juga dapat membantunya, mana yang terbaik oleh rakyat itulah yang diutamakan, jelas Mokodongan. Turut hadir Sekretaris Disbudpar Darwin Darwis dan Kepala Seksii Pengembangan Kreasi Seni Charles Taju SSTP MSi. (Kabag humas Judisthira Siwu selaku jubir pemprov).