Penyebab keterlambatan pembayaran
tunjangan Kinerja Daerah (TKD) bulan Januari 2014 bagi PNS yang mengabdi dilingkungan Pemprov
Sulut, karena bendahara SKPD yang lambat
memprosesnya, hal itu ditegaskan Sekprov Sulut Ir. Siswa R Mokodongan, Kamis
(27/2) kemarin, menjawab pertanyaan wartawan Pos Pemprov di ruang kerjanya. “keterlambatan
pembayaran TKD ini, bukan dari pemprov tapi karena ulah bedahara SKPD yang
bersangkutan karena malas mengurusnya”, katanya. Ini kan bukan saya yang
mengurus tapi bendahara SKPD yang mengurusnya. Namun pun untuk TKD bulan
januari ini, Mokodongan menyebutkan, pimpinan masih memberi kelonggaran untuk
bisa diterima secara penuh oleh pegawai, alasannya karena di bulan Januari 2014
seluruh PNS dilingkungan Pemprov Sulut, selama hampir tiga minggu ikut dilibatkan
ambil bagian membersihkan lumpur dan
sampah di Kota Manado, pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor yang
terjadi pertengahan Januari 2014 lalu, sekaligus menjawab kegalauan
perasaan hati dari para Public Servant TKD untuk Bulan Januari dijamin pegawai akan menerima penuh, janjinya. Bagian lain Mokodongan juga menyebutkan, semua
penyaluran bantuan bencana yang disalurkan oleh Pemprov Sulut semuanya ada
berita acara, karena setiap saat Inspektorat Provinsi melakukan pemeriksaan.
Karena itu Pemprov sangat berhati-hati dengan masalah penyaluran bantuan kepada
warga korban bencana banjir, karena
harus memiliki nama dan alamat yang jelas, katanya. (Kabag humas Judisthira
Siwu selaku jubir pemprov).
Visi OD-SK : Terwujudnya Sulawesi Utara Berdikari dalam Ekonomi, Berdaulat dalam Pemerintahan dan Politik, serta Berkepribadian dalam Budaya.".
Kamis, 27 Februari 2014
Mokodongan : Masalah Bunaken Secepatnya Diselesaikan
Ojek
wisata Bunaken yang telah menjadi icon pariwisata sulut, kini berada diambang
kehancuran, karena ada sejumlah warga yang menkomplain bahwa tanah dilakosasi objek
wisata kawasan Taman Nasional Bunaken (TNB) seluas 17.800 H merupakan milik
leluhur mereka, sehinga berdampag negatif terhadap aktivitas kunjungan wisatawan baik domestik maupun manca negara. Hal itu disampaikan Wakil Ketua
HPWLB Pdt Billy Johanes saat menyampaikan tuntutan masyarakat peduli bunaken,
bahwa dalam rangka kepedulian objek wisata pulau bunaken, maka kami selaku
masyarakat dan organisasi pelestarian bunaken menyampaikan empat tuntutan untuk
segera ditindaklanjuti oleh Pemprov Sulut. yaitu agar pemprov segera
menyelesaikan tanah bunaken sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku. Sehingga tidak
meresahkan masyarakat dan berdampak pada menurunnya kunjungan wisatawan dan
pendapatan ekonomi lokal; Agar pemprov dan DPRD Slut memberi perhatian khusus
terhadap pembangunan di pulau bunaken; Agar pemerintah/instansi terkait segera
mengadakan bersih-bersih pulsu bunaken; Agar pemprov dalam hal ini Gubernur dan
Wakil Gubernur dalam waktu 1 minggu segera meninjau lokasi untuk melihat
langsungkeadaan/masalah yang ada. Para pengunjuk rasa yang tergabung dari
berbagai organisasi pengelola wisata bunaken ini, usai membacakan tuntutan mereka
langsung diserahkan kepada Karo Perlengkapan Drs. Edwin Kindangen MSi yang
turut didampingi Kadis Budpar Suprianda Ruru SH LLM. Pertemuan selanjutnya
berlangsung di ruang kerja Sekprov Sulut Ir. Siswa Mokodongan, dari pengunjuk
rasa mengutus 5 perwakilan yang mewakili asosiasi mereka masing-masing. Terkait
dengan masalah ini Mokodongan mengungkapkan, dalam waktu dekat ini Pemprov Sulut
akan segara menuntaskannya melalui tim yang terdiri Biro Perlengkapan, Disbudpar dengan meminta bantuan
serta dukungan dari aparat Polresta Manado untuk melakukan cek dan cros cek
dilapangan sehingga secepatnya masalah ini diselesaikan secara cepat, janjinya seraya
menyebutkan, karena itu saya minta Pak
Billy dan kawan-kawan juga dapat membantunya, mana yang terbaik oleh rakyat
itulah yang diutamakan, jelas Mokodongan. Turut hadir Sekretaris Disbudpar Darwin Darwis dan Kepala Seksii Pengembangan Kreasi Seni Charles Taju SSTP MSi. (Kabag humas Judisthira Siwu selaku
jubir pemprov).
Langganan:
Postingan (Atom)