Wagub Kandouw Buka Rakor Dan Sosialisasi Saber Pungli

Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven O.E Kandouw  membuka Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Sapu Bersih Pungutan Liar ( Saber Pungli )  bertempat di Swiss Belhotel Meleosan Manado jumat (5/10/18 ) pagi.
Dalam sambutan Wagub Kandouw mengatakan kewajiban kita bersama sesuai amanat pemerintah pusat bapak Presiden tentang saber pungli ini dengan adanya rakor -rakor seperti ini. Tujuan saber pungli yang paling utama adalah  prevent ( mencegah ).

" Karena walaupun  sudah ada saber pungli  masih banyak upaya upaya yang berbuntut dan bertubi - tubi tetap saja kita masih temukan oknum -oknum yang melakukan pelanggaran bahkan penyelewengan ini", kata  Wagub Kandouw.


Untuk itu mewakili Bapak Gubernur Olly Dondokambey, Pemerintah Sulut berterima kasih sekali karena  setahun belakangan ini sesuai laporan Inspektorat  masih ada  penyelewengan tapi jauh menurun.
"Apalagi setelah di tanda tangani kesepakatan antara Kapolri, Mendagri dan Jaksa Agung , satu sisi mempercepat pembangunan tentang penyerapan anggaran disisi lain sama- sama mengawasi penyelewengan-penyelewengan terutama saber pungli ini",  jelas Wagub Kandouw.
Lanjut Kandouw, di Sulut ASN yang berrmasalah dengan hukum sampai bulan lalu sekitar 138 orang  in suatu jumlah yang relatif kalau di bandingkan dengan daerah lain tentang  jumlah penduduk itu kecil tapi tetap saja  138 orang ini dari seluruh ASN di Sulut sekitar 40 ribuan adalah suatu jumlah yang tidak sedikit.
" Menurut saya ini fenomena gunung es yang tertangkap sebanyak 138  di bawah masih banyak lagi yang belum ketahuan " ungkap Wagub Kandouw.

Maka dari itu , acara ini sangat penting untuk memperkuat, memperdalam
-kesadaran, pengetahuan dan wawasan kita tentang hal-hal mana yang yang  bisa dilakukan dan bisa mencegah pelanggaran ini.
" Sebab  semakin canggih teknologi  yang ada, sekarang terkenal dengan revolusi industri generasi ke 4 , contohnya  pinjam uang  ratusan juta bisa pake Handphone tidak perlu lagi ke bank,  disisi lain modus  termasuk kejahatan pungli semakin canggih" jelas Kandouw.
Harapan saya pertemuan  diikuti dengan baik supaya betul -betul  tujuan saber pungli bisa mendapatkan output dan outcome yang optimal, supaya keinginan pemerintah pusat Bapak Presiden oleh Nawa Citanya termasuk good governance dan clean governance bisa dirasakan seluruh masyarakat di Indonesia khususnya di Sulawesi Utara,  tutup Wagub Steven Kandouw .

Setelah sambutan Wakil Gubernur Steven Kandouw memukul Gong tanda dibukanya rapat koordinasi dan sosialisasi saber pungli.

Kegiatan ini dihadiri oleh Irwasda  Polda Sulut Kombes Pol Drs Hotman Simatupang,  SH , Inspektur Daerah Provinsi Sulut Praseno Hadi, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Helda Tirajoh SH, Irdam XIII Merdeka diwakili oleh Major CPM Samsudin Usman, Asswas Kajati Sulut diwakili oleh Pemeriksa Tindak Pidana Umum Asswas Kajati Berti Wongkar SH, Kapores dan Wakapolres se Sulut, Para Ketua Pokja UPP Provinsi  Sulut, Para KA UPP Kabupaten/Kota se -Sulut.

Bakal Dihadiri Presiden Jokowi, Pemprov Sulut Matangkan BP-GNRM Dan PKN-Revmen 2018

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mengadakan rapat persiapan menyambut Bulan Pemantapan Gerakan Nasional Revolusi Mental (BP-GNRM) tahun 2018 di  Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Jumat (5/10/2018)

Kegiatan yang dipimpin oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Prov Sulut, Edison Humiang yang juga didampingi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Prov Sulut, Mecky Onibala membahas akan kesiapan panitia guna mensukseskan kegiatan tersebut.

Diagendakan, puncak kegiatan BP-GNRM akan dihadiri langsung oleh Presiden Joko Widodo saat pembukaan Pekan Kerja Nyata Revolusi Mental (PKN) pada Jumat (26/10). Pada rapat tersebut juga, dibahas lokasi pembukaan yang dicanangkan di Lapangan Koni Manado. Disamping itu juga, pusat kosentrasi kedatangan Presiden serta rombongan dicanangkan pada tiga tempat, yakni lapangan koni, MCC dan Mantos.

Pekan Kerja Nyata Revolusi Mental Indonesia tahun 2018 mengangkat tema "Revolusi Mental Untuk Indonesia Satu, Mandiri dan Melayani". Adapun kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam menyemarakan gerakan revolusi mental, yakni gerakan Indonesia melayani, gerakan Indonesia bersih (9 Oktober), gerakan Indonesia tertib (18 Oktober), gerakan Indonesia Mandiri (19 Oktober) dan gerakan Indonesoa bersatu (20 Oktober).

Sementara pada acara puncak pada tangal 26-28 Oktober diagendakan acara PKN-Revmen yakni, forum dialog bela negara, forum dialog pembaruan kebangsaan, pembukaan PKN-Revmen, pemutaran film dan bedah film, seminar tentang ada dan kepercayaan, rembuk nasional (5 gerakan), pameran inovasi pelayanan publik dan inovasi kreatif anak bangsa, pementasan seni dan budaya daerah dan kontemporer serta karnaval budaya.

Nampak juga dalam rapat tersebut kehadiran dari setiap kepala SKPD yang masuk dalam susuan kepanitian. (humas provinsi sulut)

Humiang: Pentingnya Sinergritas Pemerintah Kabupaten/Kota dangan Pemprov

Gubernur Sulawesi Olly Dondokambey yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesra Edison Humiang, M.Si hadiri Rapat Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Oleh Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah, di Best Western The Lagoon Hotel. Kemarin (05/10)

Dalam sambutannya Humiang menjelaskan tentang peran, kedudukan dan kewenangan gubernur tidak terlepas dari konsepsi pemerintahan secara keseluruhan, karena pemerintahan daerah merupakan sub sistem dari pemerintahan negara secara keseluruhan.

"Sebuah sistem pemerintahan hanya akan berfungsi jika sub-sub sistem terintegrasi, saling mendukung dan tidak berlawanan,". Katanya

Sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia  dalam penyelenggaraan pemerintahannya menganut konsep Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dengan asas dekonsentrasi (Local State Goverment), dan yang melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dengan asas desentralisasi (local self government). Tambahnya

Dalam praktek hubungan atar pemerintahan daerah, berkembang fenomena umum bahwa kabupaten/kota tidak memiliki keterkitan hubungan hirarkis dengan Provinsi, meskipun UU Nomor 23 Tahun 2014 telah menegaskan bahwa Gubernur adalah sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.

Hal ini sebagai akibat dan kesalahan logika dalam menginterprestasikan otonomi yang menganggap bahwa keleluasan pemerintah kab/kota dengan semangat otonomi seluas-luasnya, sama dengan tidak ada hubungan hirarkis sama sekali dengan Provinsi.
Sehingga muncul perilaku yang mengacuhkan kepada Gubernur yang mengakibatkan hilangnya kewibawaan pemerintah pusat yang melekat pada Gubernur.

"Ini menggambarkan bahwa kedudukan Gubernur sangat strategis dan hubungan hirarki pemerintah dalam batas kewenangan masing-masing mutlak diperlukan," tegasnya

Terkait dengan hal ini Humiang mengajak kapada seluruh kabupaten/kota untuk terus bersinergi dengan Pemerintah provinsi dan bersama-sama mendukung program pembangunan daerah demi kesejahteraan masyarakat Sulawesi utara yang sejahtera. Tutupnya

Turut hadir Kepala Biro Pemerintahan dan Humas DR. Jemmy Kumendong, M.Si dan Para Pejabat Struktural di Lingkup Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/kota se-sulawesi utara.