Selasa, 07 Maret 2017

Silangen : IKM Penunjang Sektor Pariwisata di Sulut

Sampai sekarang ini saat ini Industri Kecil dan Menengah masih memjadi salah satu sektor penunjang utama progres pembangunan perekonomian bangsa dan daerah.

Ini ditegaskan Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey SE  yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulut Edwin Silangen SE M.S  saat membuka Rakor Pengarahan Pelaksanaan Kegiatan IKM tahun  2018 dan Penandatanganan Kontrak Tenaga Penyuluh Lapangan Angkatan 2013 dan  2012 dirangkaikan dengan Hut ke - 37 Dewan Kerajinan Nasional bertempat di Lagoon Hotel Manado.

Khusus untuk Sulawesi Utara sendiri  jumlah cabang industri mencapai 927 unit dan nilai investasi Rp.18.733.430 nilai produksi sebesar Rp. 128.028.443 serta serapan tenaga kerja yang mencapai 2.682 orang sektor ini telah mampu menunjang progres pertumbuhan perekonomian daerah, sehingga senantiasa menunjukan perkembangan yang progresif , dimana untuk menjadi tahun 2016 perekonomian sulut telah bertumbuh menjadi 6,17 persen atau berada diatas angka rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yakni 6,14 persen, kata Silangen.

Kontribusi dari sektor ini telah mampu menopang sektor -sektor lainnya, seperti pariwisata yang kemudian turut bermuara pada penurunan angka kemiskinan serta jumlah pengangguran di sulawesi utara. Pada tahun 2016 angka kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara ditekan hingga pada angka 8,20 persen atau turun sebesar 0,78 persen dibandingkan dengan tahun 2015 yang berada pada angka 8,98 persen, sedangkan angka pengangguran pada tahun 2015 sebesar 9,02 persen mampu ditekan hingga 6,20 persen di tahun 2016. Ungkap Silangen.

Berkaca dari berbagai capain ini, tentunya semakin memberi bukti nyata bagi kita sekalian bahwa optimalisasi sektor Industri Kecil dan Menengah ( IKM ),  senantiasa memberikan akselarasi kontribusi positif terhadap pembangunan daerah regional bahkan nasional apalagi di era Masyarakat Ekonomi Asean saat ini.
Terkait dengan itu maka diharapkan Kegiatan IKM tahun 2017 , sebagaimana telah terencana yakni Bantuan Mesin Peralatan , Bimbingan Teknis, Bedah Dapur IKM,  Legalitas Usaha berupa sertifikat P. IRT dan Halal serta jaringan pemasaran berupa promosi produk IKM, akan terlaksana atau terealisasi secara maksimal , agar  nantinya mampu mendorong kelompok Industri Kecil dan Menengah Sulut untuk meningkatkan dan membuat  terobosan , sehingga dapat bersaing , baik di pasar dalam dan luar negeri maupun pasar luar negeri, lanjut Silangen.
Karena itu saya mengajak peserta untuk benar- benar memanfaatkan kegiatan ini sebagai wahana pemantapan koordinasi peningkatan sinergitas dalam visi dan langkah guna suksesnya implementasi kegiatan IKM tahun 2017 dan sebagai media untuk saling tukar pikiran , informasi , ide , gagasan agar mampu melahirkan rekomendasi -rekomendasi implementatif sehingga nantinya program / kegiatan IKM tahun 2018 yang kontruktif , serta tetap sinergis dengan arah upaya pembangunan daerah , bangsa dan negara. Selanjutnya kepada segenap komponen pengurus dan anggota Dekranasda Provinsi Sulut yang saat ini memperingati HUT yang ke - 37,  kiranya dapat terus mengembangkan kapasitas organisasinya, agar semakin kontributif dalam memajukan kerajinan yang dimiliki  sebagai warisan budaya bangsa sekaligus modal daerah kedepan, tutup Silangen.

Turut hadir Sekretaris Ditjen IKM Kementerian Perindustrian RI Eddy Siswanto , MAM, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulut, Kepala Bappeda Sulut, Kepala Dinas Perindustrian dan Pedagangan Sulut, Ketua Dekranasda Kabupaten dan Kota se Sulut.
( Humas Pemprov Sulut )

Sulut Dapat Jatah 315.100 Hektar Pengembangan Jagung

Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara  Edwin Silangen, SE, M.S menyampaikan sambutan dalam kegiatan Workshop Penyusunan Draft Aksi Pengembangan Jagung pada Selasa (7/3) kemarin bertempat di Ruang WOC Kantor Gubernur Sulawesi Utara.

Silangen mengatakan,  pengembangan jagung di Provinsi Sulawesi Utara dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani dan mengurangi angka kemiskinan sejalan dengan Program ODSK atau Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan.

Sementara itu, dalam laporannya, Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam   Fransiscus Manumpil melaporkan bahwa kegiatan  Rencana Aksi ini dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Pembina Teknis Program Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai Dalam Rangka Swasembada Pangan Berkelanjutan Tahun 2017.

Workshop yang dihadiri oleh para Kepala SKPD lingkup Pertanian, Korem 131 Santiago, BPS, Diklat Penyuluh Pertanian, Perum Bulog, Kadin Sulut dan ISEI ini juga mendengarkan pemaparan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulut, Dr. Arie Bororing menyangkut kesiapan Pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi Rencana Aksi ini.  Bororing mengungkapkan bahwa Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pertanian RI telah mengalokasikan dana untuk penanaman jagung di Sulawesi Utara mencapai 315.100 hektar yang tersebar di 15 kabupaten dan kota se Sulut, dan Kabupaten Bolmong memperoleh luasan terbesar mencapai 94.000 hektar, Lanjut mantan Penyuluh Pertanian ini.
(Humas Pemprov Sulut

Tidak Sekadar Jualan, Olly Harap IMF 2017 Hasilkan Marketing Champion

Untuk memberi wawasan mengenai cara jitu penjualan dan promosi Markplus Inc. bekerja sama dengan Pegadaian mengadakan The 5th Indonesia Marketeers Festival (IMF) 2017. Acara ini digelar di Hotel Sintesa Peninsula Manado, Selasa (7/2/2017) pagi.

Gubernur Olly Dondokambey, SE yang diwakili Asisten II Rudi Mokoginta, SE, M.TP dalam sambutan mengatakan seluruh peserta dapat menyerap maksimal pengetahuan yang diterima dari ajang IMF ini. "Manfaatkan momentum ini sebaik-baiknya sebagai wadah transfer ilmu, sharing pengetahuan, informasi dan saran," katanya.

Gubernur berharap IMF 2017 ini dapat memberikan wawasan bagi masyarakat. "Forum ini bermanfaat memberikan insight bagi pemerintah daerah, pengusaha dan profesional pemasaran sehingga dapat menjadi marketing champion di tengah derasnya arus persaingan," jelasnya.

Senada dengan itu, Founder & Chairman MarkPlus Inc. Hermawan Kartajaya mengatakan, IMF 2017 merupakan seminar yang akan menghadirkan para jawara pemasaran lokal untuk berbagi strategi jitu dalam meningkatkan penjualan dan memaksimalkan fungsi promosi di Sulawesi Utara.

”Acara ini akan membahas secara detail mengenai sales, tempat orang sales saling bertemu dan membangun network,” katanya.

Hermawan menjelaskan perlunya pemahaman untuk menjadi tenaga penjual yang berhasil. “Sebagai tumpuan perusahaan, tenaga penjual diberikan target yang sangat tinggi sehingga mereka akan melakukan berbagai cara untuk mencapainya,” tuturnya.

Adapun Pemimpin Wilayah V PT Pegadaian (Persero) Manado Edi Sarwono mengungkapkan terlibatnya Pegadaian dalam acara ini juga untuk meningkatkan kinerja perusahaan. "Kami juga mempromosikan produk-produk yang ada di pegadaian," katanya.

IMF juga menjadi ajang pemberian penghargaan bergengsi Marketeer of The Year 2017 di setiap daerah. Untuk tahun ini, peraih Marketeer of The Year 2017 di Kota Manado diantaranya Zulfan Adam (Multi Finance) dan Andi Sumual (Retail).

IMF 2017 akan diselenggarakan di 17 kota besar di Indonesia, di antaranya Manado, Padang, Solo, Banjarmasin, Banda Aceh, Denpasar, Jayapura. Acara akan berlangsung 1 Maret 2017 hingga 22 Mei 2017. (Humas Pemprov Sulut)

Wagub Kandouw : Pengembangan Kualitas SDM Aparatur adalah Mutlak menuju Sulut Hebat

     Kuantitas dan kualitas jajaran Birokrasi Pemprov Sulut dirasakan  belum sebanding dalam menjawab tuntutan pelaksanaan tugas di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Sosial Kemasyarakatan di daerah ini. Untuk itu Pemerintah Provinsi melalui Badan Diklat Provinsi Sulut menggelar Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III Pola Kemitraan Kab Bolaang Mongondow Utara dan Diklat Tkt IV Provinsi serta Diklat Teknis Coach, yang pelaksanaanya di Aula Badan Diklat Watutumouw,Selasa 7/03/2017.
    Wagub Sulut Drs Steven OE Kandouw dalam arahan menyatakan bahwa Human Capital(Modal SDM)  merupakan modal jangka panjang untuk pengembangan  dalam Peningkatan SDM dan Kompetensi Aparatur Sipil Negara, juga mendapat skala  prioritas  oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di tahun 2017 ini.
    Lebih jauh ditegaskan Wagub Sulut pada forum tersebut yang dihadiri Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Dr Adi Suryanto MSi, Kepala Pusat Pengembangan Program dan Pengembangan Diklat LAN RI, Dra Reni Suzana MPPM, Asisten Administrasi Umum Ir Roy O Roring MSi, Kaban Diklat Ir J Senduk. Menguraikan bahwa; Kesenjangan perbandingan jumlah  kuantitas dan kualitas  jajaran birokrasi yang dimiliki Provinsi Sulawesi Utara saat ini masih belum sebanding dengan tuntutan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan Sosial kemasyarakatan yang harus diselenggarakan didaerah ini.         
     Juga lanjut Wagub Kandouw, sebagaimana dikutip Kabag Humas Pemprov Sulut Roy RL Saroinsong SH, mengatakan lewat Diklat ini ASN yang kapabel harus memiliki  Kompetensi Managerial yaitu; Pengetahuan ketrampilan, sikap/prilaku yang terukur untuk dikembangkan dalam memimpin/mengelola unit organisasi. Kompetensi Technical ; yaitu pengetahuan keterampilan, sikap/prilaku yg terukur untuk dikembangkan secara spesifik dengan bidang teknis jabatan. Kemudian Kompetensi Sosio Kultural yakni pengetahuan/keterampilan yang dikembangkan berdasarkan Pengalaman dalam berinteraksi dengan masyarakat majemuk. "Kita harus mampu meningkatkan kapasitas kerja Aparatur agar memiliki kemampuan multy tasking, seperti  yang ditandai dengan ketersediaan aparatur yang memiliki 3(tiga) kompetensi yakni : Kompetensi Managerial, Teknis dan Sosio Cultural, termasuk bagi aparatur Coach/Widyaiswara yang juga merupakan salah satu kunci sentral dalam membentuk dan menghasilkan karakter serta kompetensi peserta didik" harap Mantan Ketua DPRD Sulut.
   Sementara itu Kepala LAN RI, Dr Adi Suryanto MSi, dalam paparannya mengapresiasi akan semangat dan motivasi pihak Pemerintah Provinsi Sulut dalam peningkatan dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur dalam menunjang program menuju Sulut Hebat, termasuk juga menghimbau kepada pihak BKD, untuk secara terpadu dan terintegerasi dengan pihak Badan Diklat dalam menyiapkan Data Base bagi penyiapan pengembangan Aparatur yang potensial, sembari juga berjanji akan memperjuangkan akan peningkatan status Akreditasi dari Badan Diklat Provinsi Sulut di LAN RI dalam penyelenggaraan Diklat Struktural, Teknis Fungsional maupun penyiapan Infrastruktur    dan Suprastruktur Kediklatan.
    Sebagaiman diketahui, ASN lingkup Pemerintah Provinsi Sulut saat ini berjumlah 11.375 orang. Jumlah ini merupakan akumulasi dari jumlah pegawai sebelumnya yakni 5.468 orang, ditambah dengan Pegawai alih status (Guru SMA/SMK) sejumlah 5.907 orang. Dari Kabupaten/Kota. Sementara Pegawai yang memasuki masa pensiun mencapai 279 orang pada tahun 2016.(R2LS)
   Demikian Kabag Humas selaku Juru Bicara Pemprov Sulut Memberitakan.

Silangen : Peraturan Daerah Harus Harmonis

Sekretaris  Daerah Provinsi Sulut  Edwin Silangen SE MS  memghadiri Acara Peningkatan Kompetensi Pembentukan Peraturan Daerah dirangkaikan dengan Penandatanganan  Memorandum of Understanding ( MoU )  tentang kerjasama di bidang pembentukan peraturan daerah antar Kepala Kantor  Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Sulut dengan Ketua DPRD Kabupaten Boltim , Bolmong dan Kota Kotamobagu bertempat di Hotel Grand Puri Manado selasa ( 07/03) kemarin.
Dalam sambutan Silangen mengatakan Pemerintah Sulawesi Utara merespon positif sekaligus mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum.dan Ham Sulut yanh telah berinisiatif melaksanakan kegiatan bernilai penting, strategis dan konstruktif bagi para pembentuk dan perancang peraturan daerah di lingkup pemerintah provinsi dan kabupaten dan kota se sulawesi utara, serta telah bekerjasama memberikan dukungan tenaga perancang perda dalam pembentukan peraturan daerah ini.
Oleh karena itu setiap perda yang dibentuk diharuskan memiliki muatan - muatan yang mengandung asas pengayoman kemanusian, kebangsaan , kekeluargaan, kenusantaraan , ke Bhinnaeka Tunggal ika , keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban serta  kepastian hukum asas keseimbangan , keserasian dan keselarasan, kata Silangen.

Berpijak dari pemahaman demikian maka tentunya sumber daya aparatur atau para pembemtuk dan perancang Perda yang kompeten adalah kunci utama dalam pembentukan perda yang sesuai dengan penjabaran Undang - Undang Pemerintahan Daerah yang selaras  dengan asas - asas yang terkandung di dalamnya serta tidak bertentangan dengan Visi dan Misi pembangunan daerah, lanjut Silangen.

Dalam konteks itulah pelaksanaan kegiatan ini untuk meningkatkan kompetensi serta meningkatkan pemahaman kita khususnya bagi para pembentuk peraturan daerah dan perancang peraturan perundang - undangan dalam melakukan pengharmonisan peraturan daerah menjadi  kegiatan sangat tepat dan mutlak untuk kita ikuti , sukseskan dan manfaatkan secara paripurna tegas Silangen.

Dengan harapan kedepan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Sulut akan senantiasa melakukan pendampingan terhadap penyusunan produk - produk hukum daerah serta memberikan bimbingam teknis kepada Aparatur Sipil Negara ( ASN ) tenaga pembentuk atau perancang di lingkup pemerintah Sulut dan kabupatrn/ kota sehingga muaranya kita dapat semakin dimampukan dalam membentuk perda atau perundang - undangan yang harmonis , adil, konsisten, tidak diskriminastif dan tidak bias gender serta memperhatikan terlaksananya penghormatan pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusi, tutup Silangen.

Turut hadir Dirjen Peraturan Perundang - Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Prof Dr Widodo Ekatjahjana, S.H , M.Hum, Ketua Komisi 1 DPRD Sulut Ferdinand Mewengkang, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulut Pondang Tambunan, Kepala Devisi Pelayanan Hukum dan Ham Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulut Marciana.D. Jone selaku Panitia Pelaksana kegiatan, Unsur DPRD Provinsi dan Kabupaten / Kota se Sulut, para Pejabat yang membidangi Hukum di lingkup pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota se Sulut, Pejabat Eselon III dan IV di lingkup Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulut

( Humas Pemprov Sulut )