Rabu, 30 Oktober 2013

Sekprov : 2013 Pemprov Targetkan Tapal Batas Daerah Selesai

Pemerintah kabupaten/kota diharapkan, segera menuntaskan penyelesaian batas antar daerah masing-masing. Hal itu ditegaskan Sekretaris Provinsi Sulut Ir. Siswa R Mokodongan, saat membuka rakor penegasan batas daerah secara pasti di lapangan antar provinsi dan kabupaten/kota.
Kegiatan yang digelar Biro Pemerintahan dan Humas Setda Provinsi Sulut, di swiss belhotel maleosan manado, Rabu (30/10) kemarin, diikuti para Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Kabag Pemerintahan serta para Camat.
Para pejabat yang diundang untuk menghadiri hadir rakor kali ini bertujuan untuk menyatuhkan  visi, sekaligus diharapkan,  di butuhkan disini adalah pejabat daerah yang memiliki sikap negarawan. Karena permasalahan batas antar daerah, sering menjadi pelik, jika tidak diselesaikan secara musyawarah antar kedua bela pihak. Dulu sungai dan gunung atau tawaang dan balacai sering kita jadikan dasar untuk menentukan batas, namun itu pun sering menjadi masalah dikemudian hari dan bahkan sampai sekarang ini, ujar Mokodongan sembari mengajak para Asisten Pemerintah dan Kesra, Kabag Pemerintahan dan Camat  dapat melibatkan orang-orang tua untuk menanyakan kepada mereka dalam menyelesaikan  batas antar daerah, sehingga bisa meminimalisir terjadinya konflik ditengah-tengah masyarakat.
Disamping itu,  penyelesaian batas antar daerah sangat menentukan perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) serta akan mempengaruhi penyusunan RTRW di kabupaten/kota yang bersangkutan, jika batas daerah tidak jelas dipastikan akan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat. karena itu diharapkan kabupaten/kota segera menuntaskan batas daerah masing-masing, karena pemprov sulut menargetkan tahun 2013 ini semua batas daerah sudah tuntas, tandas putra terbaik bumi totabuan.
 Karo Pemerintah dan Humas DR. Noudy RP Tendean mengatakan, tujuan rakor tersebut dalam rangka mempercepat penyelesaian penegasan bata daerah antar kab/ko.  Sampai saat ini masih ada 18 sekmen (titik penyelesaian) yang sementara di tuntaskan pemprov sulut yaitu 6 segmen proses permendagri, 6 segmen proses pelacakan dan pemasangan pilar, 5 segmen dalam proses survey serta 1 segmen sudah ada permendagri. Rakor kali ini dilaksanakan dalam bentuk diskusi panel dengan pemateri Kasubid batas antar daerah Ditjen PUM Ir. Wardani MSi, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda provinsi Sulut Edwin Silangen, jelas mantan Direktur IPDN Regional Sulut. (kabag humas Judisthira Siwu selaku jubir pemprov).  





    

PKK Sulut Gelar Temu Kader Perempuan Pedesaan

TP. PKK Provinsi Sulut, Rabu (30/10) kemarin, di ruang Mapalus, menggelar acara Temu Kader  Perempuan pedesaan. Kegiatan yang di buka Gubernur Sulut Dr. Sinyo Harry Sarundajang turut di hadiri  Inspektur Utama (irtama) BKKBN Pusat Dra. Mieke  Sangian, Ketua TP.PKK Sulut Ibu Deetje Sarundajang Laoh Tambuwun, Wakil Ketua Ibu Mieke Kansil Tatengkeng, Ketua DWP Sulut Ibu Esther Mokodongan Turang, para Ketua TP. PKK Kab/Ko se-Prov. Sulut serta pejabat teknis terkait pemprov sulut.
 Gubernur selaku dewan penyantun PKK Provinsi, menyampaikan  apresiasi positif kepada TP.PKK Sulut, karena kegiatan itu merupakan yang pertama kali digelar dengan melibatkan secara langsung para kader perempuan yang ada di desa.
 sebagai mitra kerja pemerintah, saya menyambut baik kegiatan ini, karena diakuinya, PKK selama ini telah banyak memberi kontribusi positif bagi kemajuan pembangunan daerah, melalui implementasi berbagai kebijakan dan program strategis pemerintah, seperti menekan laju pertumbuhan penduduk dari 15 persen sekarang tinggal 7 persen, pencapaian sasaran-sasaran MDGs, mampu mempertahankan IPM sulut rangkin dua setelah DKI selama lima tahun ini, serta membudayakan hidup bersih, semua itu berkat jasa dari ibu-ibu, ujar Sarundajang.
  Mieke Sangian menyebutkan,  kader perempuan pedesaan sulut sangat enerjik dan telah menjadi contoh ditingkat nasional, speeti PPLKB gaya baru, telah diadopsi oleh provinsi jabar.  Saya juga bangga karena kegiatan ini baru sulut yang menggelarnya didaerah lain belum  ada, jelas mantan Kepala BKKBN Provinsi Sulut, sembari meminta bupati/walikota untuk bisa merekrut menjadi PNS kepada PPLKB yang ada didaerahnya.
 Ibu Deetje Sarundajang Laoh Tambuwun mengatakan, acara temu kader perempuan pedesaan yang digelar saat ini, juga dirangkaikan pula dengan kegiatan kesatuan gerak PKK-KB Kesehatan tahun 2013. Sedangkan tema yang diangkat menurut isteri tercinta dari Gubernur sulut ini yaitu, pemberdayaan masyarakat melalui gerakan PKK dalam rangka meningkatkan kemandirian perempuan pedesaan guna peningkatan kesejahteraan keluarga. (Kabag humas Judisthira Siwu selaku jubir pemprov).