Visi OD-SK : Terwujudnya Sulawesi Utara Berdikari dalam Ekonomi, Berdaulat dalam Pemerintahan dan Politik, serta Berkepribadian dalam Budaya.".
Selasa, 11 Agustus 2015
SHS Tanam Cabe di Tombariri
Gubernur Sulut Dr Sinyo Harry Sarundajang, Selasa (11/8) kemarin di Desa Lolah Kec, Tombariri Timur Kabupaten Minahasa melakukan penanaman cabe pada kawasan kinamang seluas 4 hektar.
Kegiatan penanaman cabe tersebut merupakan kerjasama PT Gunung mas agro lestari dengan komunitas kelompok tani andalan sulut. PT Gunung mas menyiapkan lahan bibit dan pupuk sampai pada pasca panen hingga pemasaran produk.
Gubernur mengatakan, penanaman cabe saat ini kiranya dapat menumbuhkembangkan dan lebih membangkitkan semangat, motivasi sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat,
lebih khusus bagi para petani di daerah Bumi Nyiur Melambai.
Menurut SHS program bina mitra sejatinya merupakan kemitraan usaha berbentuk hubungan kerjasama antara berbagai pihak, yang sinergis dan bersifat sukarela, den
gan dilandasi prinsip saling membuthkan, saling menghidupi, saling memperkuat dan saling menguntungkan,
Lebih jauh SHS menekankan, pada pemanfaatan tanah dan lahan produktif untuk ditanami tanaman yang menguntungkan warga, karena masyarakat minahasa untuk komoditi cabe merupakan bagian bumbu masak yang utama. "Karena tanpa cabe dianggap makanamnya belum lengkap", ujar SHS.
Juga penanaman cabe ini untuk menjawab kebutuhan lokal, karena selama ini cabe yang ada di pasar tradisional di sulut, berasal dari luar daerah yakni gorontalo dan palu.
Karena itu SHS mengajak para petani di Sulut untuk terus menanam umbi-umbian, pisang dan sayur mayur termasuk cabe. karena tanah minahasa memilki sumber daya alam yang sangat baik, dan sangat baik untuk bercocok tanam.
Kesempatan itu Ketua Kontak tani dan nelayan andalan (KTNA) D J Umpel dan Prof Dr AE Sinolungan telah memberikan cendera mata kepada SHS sebagai wujud kepedulian SHS para petani dan nelayan sulut. Turut hadir Bupati Minahasa Yance Sayow, Pimpinan BI Sulut Pieter Yacob serta para tamu dan undangan lainnya. (Kabag humas Roy Saroinsong SH selaku jubir pemprov).
Wagub Ajak Koperasi Bangun Kebersamaan
Koperasi tidak hanya berjalan karena adanya UU, Perpres atau Kepres. Tetapi Koperasi hanya dapat berjalan dengan usaha yang keras membangun kebersamaan dalam pengelolaan usaha, memiliki etos kerja , mampu bermitra dengan pelaku usaha yang lain sekaligus membuka usaha yang lain, sekaligus membuka jaringan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu memproduksi produk-produk yang potensial di berbagai bidang, termasuk pertanian, perikanan,peternakan, kehutanan secara bersama-sama. Hal itu ditegaskan Wagub Sulut Dr Djouhari Kansil MPd saat membuka The 5th SMEsCO Sulut Exhibition 2015 (Pameran prosuk unggulan koperasi dan UMKM) dan Peringatan Hari Koperasi ke-68 Provinsi Sulut, di atrium multimart kawasan mega mas Manado, Selasa (11/08). Kegiatan yang diikuti UMKM Kabupaten/Kota se-Sulut dan Koperasi primer itu berlangsung sukses.
Menurut orang nomor dua di Sulut itu kebersamaan memgang peranan penting dalam menumbuh kembangkan kemakmuran rakyat. Namun diakui dalam pelaksanaannya sehari-hari tidak selamanya kebersamaan itu berjalan mulus, tetapi tidak jarang terjadinya perbedaan-perbedaan yang tentunya memiliki keuntungan maupun kekurangan sehingga kebersamaan merupakan kekuatan yang dapat bersiang dengan apapun, jelas Kansil.
Bagian lain Kansil juga mengatakan, koperasi juga dituntut untuk memiliki semangat dan jiwa kewirausahaan, guna membangun daerah sulut melalui koperasi sebagai penggerak ekonomi kerakyatan. Disamping itu, koperasi harus mampu membuka wawasan dan mengembangkan inovasi dalam pengembangan produk-produk yang menunjang sektor pariwisata sebagai cenderamata yang mencerminkan ciri khas daerah. Bahkan pun dalam usaha memasarkan produk, maka koperasi juga harus berperan memperluas jaringan usaha terutama membangun kerjasama dengan pemerintah dan stakeholder terkait, ujar kansil.
Sementara Kadis Koperasi dan UMKM Sulut Rene Hosang mengatakan, dalam kegiatan ini pihaknya telah memberikan bantuan sosial berupa sarana dan prasarana pada koperasi dari kementerian koperasi dan UKM RI kepada Empat Koperasi di Sulut yaitu koperasi setia budi Bolmut berupa program bantuan sosial revitalisasi pasar tradisional sebesar Rp 9 Ratus Juta, Koperasi serba usaha maju bersama Minsel berupa kendaraan mobil cooling unit sebesar Rp. 350 Juta, Koperasi sinar abadi Manado dan koperasi serba usaha cempaka minahasa berupa penerapan teknologi tepat guna masing-masing senilai Rp. 40 Juta. juga penyerahan empat kartu peserta diklat pembukuan sederhana dan diklat pengelolaan koperasi serta penyerahan pengharggaan koperasi berprestasi masing-masing primkop kartika giri sakti, kota bitung, KPRI semesta Kab. Sangihe, KPU KPPDK Lapas kelas IIB Kab Sitaro, dan KUD karya maesaan Minsel, tambah mantan Kepala Sekretariat Bakorluh Sulut. Sekretaris Diskop dan UMKM Sulut Benny Kalonta menambahkan kegiatan ini akan berlangsung selama tiga hari. (Kabag humas Roy Saroinsong SH selaku jubir pemprov).
Sekprov: Sosialisasi Kependudukan Relevan Dengan Pilkada Sulut
Sekretaris Provinsi Sulut Ir Siwa R Mokodongan mengatakan,
sosialisasi kependudukan ini sangat penting, karena dianggap sangat relevan
dengan Sulut yang saat ini sedang menghadapi pelaksanaan Pilkada serentak Gubernur
dan Bupati/Walikota di Tujuh Kabupaten/Kota pada 9 Desember 1015 mendatang. Penegasan
itu disampaikan Mokodongan saat membuka Rakor Sosialisasi dalam rangka
pelaksanaan kebijakan administrasi kependudukan yang berlangsung di Sahid
Kawanua Hotel Manado, Selasa (11/08) kemarin.
Kegiatan yang digelar Biro Pemerintahan dan humas itu menurut
Mokodongan data penduduk ini begitu penting dan strategis bagi peserta Pilkada
untuk diketahui berapa jumlah pemilih yang ada. Pengalaman sudah ada yang mengugat
hingga ke MK karena data jumlah pemilih berbeda, sembari mengusulkan agar
sosialisasi ini secara ritun dilaksanakan di Kabupaten/Kota, harap Mokodongan.
Sementara Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil)
Kemendagri Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH MH menyebutkan, lima hal yang
menjadi tugas prioritas Dukcapil hingga akhir tahun ini yaitu menuntaskan penyelesaian
pencetakan akte kelahiran, distribusi KTP Elektronik (KTP-El), SDM
pengelola data base, keuangan serta peralatan KTP-El.
Terkait dengan pembuatan akte kelahiran di Sulut, Fakrulloh
mengatakan, Dukcapil kabupaten/kota harus memberikan pelayanan pada masyarakat.
“Negara berkewajiban memberikan akte kelahiran anak, karena
akte kelahiran adalah hak anak. Apapun
status perkawinan orang tua, sah atau tidak kalian tidak perlu ragu mengeluarkannya
karena inilah kewajiban Negara untuk memberikan status pada anak itu sendiri,”
jelasnya.
Sedangkan menyangkut, hak asuh anak jika tidak memiliki akte perkawinan
menggunakan nama ibu kandung, sebaliknya jika perkawinan itu sah harus
menggunakan nama ayah kandung, namun apabila terjadi complain warga, Fakrulloh
minta silahkan gugat ke PTUN.
Sementara untuk target nasional prosentasi anak Indonesia
yang memiliki akte kelahiran usia 0-18 Tahun di Tahun 2015 ini harus mencapai
75 persen dan hingga Tahun 2019 mendatang sudah mencapai 85 persen, ujar
Fakrulloh.
Perekaman E-KTP secara massal yang telah dilaksanakan dua tahap sejak Tahun 2011 s/d 2012, khusus di Sulut hampir
20 ribu yang gagal. Karena itu program tersebut tetap dilanjutkan, khusus bagi
mereka yang belum melakukan perekaman dan sudah berumur 17 Tahun atau sudah
kawin. Karena salah satu syarat untuk memperoleh KTP-El yang bersangkutan harus
sudah melakukan perekam, di Dukcapil setempat. Apabila terjadi kerusakan KPT-El atau hilang maka
yang bersangkutan hanya melaporkan di Dukcapil setempat untuk mendapat pengantian. Untuk serven perekaman KTP Eltonik di Kab/Ko yang
mengalami rusak berat segera dilaporkan ke pusat untuk diperbaiki, sembari berharap dukungan Pemprov untuk menyelesaikan perekaman ini, melalui
koordinasi dan sinkronisasi, tandas
Fakrulloh.
Kabag Pemerintahan Boslar Sanger SE melaporkan, tujuan
sosialisasi adalah memfasilitasi pemerintah Kab/Ko dalam melakukan pelayanan
penerbitan KTP-El, kartu keluarga, dan akte kelahiran, kematian perkawinan,
perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak. Meningkatkan peran, fungsi,
kesadaran dan tanggungjawab serta kemampuan teknis aparat pemerintah Provinsi
dalam membina aparat kab/ko dalam bidang dukcapil serta meningkatkan peran
pemerintah provinsi dalam pengelolaan keuangan dan aset, tambah Sanger. Turut
hadir Direktur Fasilitasi pemanfaatan data dan dokumentasi Drs Dwi Setyantono,
Direktur pendaftaran penduduk Drs Drajad W Setiano, Karo Pemerintahan dan Humas
Dr Jemmy Kumendong MSi. (Kabag humas Roy Saroinsong selaku jubir pemprov).
Langganan:
Postingan (Atom)