Gelar Christmas Festival 2018, Pemprov Sulut Bakal Datangkan Michael Bolton

Ajang ivent Christmas Festival yang dicanangkan oleh pemerintah Sulawesi Utara terus diseriusi. Hal ini terbukti dengan dilaksanakannya Rapat Koordinasi Dalam Rangka Christmas Festival 2018 di ruang rapat WOC kantor Gubernur, Senin (26/11) siang.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Edison Humiang selaku ketua harian memimpin Rakor yang diikuti oleh panita pelaksana, didalmnya para SKPD yang terkait, utusan Polri serta para pejabat Pemprov Sulut.

Ketua panitia ibu Adriana Dondokambey yang turut serta pada Rakor tersebut menegaskan kepada setiap panitia pelaksana agar menindak secara serius kegiatan ini. Disamping itu juga agar bertanggungjawab di tiap-tiap kegiatan yang sesuai dengan berita acara dan keputusan yang sudah ditandatangai oleh Gubernur Sulut Olly Dondokambey.

Diketahui, kegiatan Christmas Festival 2018 yang akan dimulai pada tanggal 1 Desember s/d 31 Desember ini dikemas sedemikian baik agar dapat mengundang masyarakat Nyiur Melambai untuk ikut terlibat di dalamnya. Seperti kehadirian musisi  internasional Michael Bolton yang renca anya akan menggelar konser di kota Manado,  para penerjun payung oleh para santa serta bazaar/kampung kuliner.

Berikut agenda kegiatan selama Christmas Festival 2018:

1.  Parade santa (1 Desember)
2. Terjun payung (1 Desember)
3. Pembukaan oikumene (1 Desember)
4. Nyanyian lagu malam kudus (1 Desember)
5. Pohon natal dan ornamen natal (1-31 Desember)
6. Bazaar natal dan kampung kuliner (1-20 Desember) tentative
7. Santa claus anak (1-20 Desember)
8. Flash mob paduan suara (5 Desember)
9. Konser kolintang (6 Desember)
10. Lomba parade kendaraan hias (7 Desember)
11. Tari tradisi anak remaja (7 Desember)
12. Masamper (8 Desember)
13. Maengket (14 Desember)
14. Penampilan batik se-Sulut (15 Desember)
15. Lomba kampung natal (1-31 Desember)
16. Lomba idol (tentative)
17. Malam tahun baru (31 Desember)

Pemprov Sulut Gelar Rapat Monitoring dan Evaluasi Penerapan SPM Bidang PU

Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey, SE yang diwakili Asisten III Bidang Administrasi Umum, Praseno Hadi membuka acara Rapat Monitoring dan evaluasi penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pekerjaan Umum (PU) yang dilaksanakan di Ruang F.J. Tumbelaka, Senin (26/11/2018) siang.

Dalam sambutannya, Praseno mengatakan, sejak tahun 2016 hingga saat ini pembangunan bidang pekerjaan umum di Sulut terus diarahkan pada terwujudnya infrastruktur jalan jembatan, dan sumber daya air yang menunjang kemandirian ekonomi masyarakat.

"Pembangunan yang dilakukan antara lain melalui Program Potensi Daerah Aliran Sungai, Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Persampahan Regional, Program Pengendalian Tata Ruang serta Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Jalan Provinsi," kata Praseno.

Karenanya, Praseno mengingatkan kepada seluruh peserta rapat mengenai pentingnya kesamaan pemahaman dan persepsi pihak dalam rangka sinkronikasi penerapan SPM di bidang pekerjaan umum sesuai peraturan yang telah ditetapkan.

"Hal ini telah diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan juga Permendagri Nomor 100 tahun 2018," ujar Praseno.

Lebih lanjut, masih dalam sambutan, Praseno menyebut sembilan misi pembangunan bidang pekerjaan umum yang dijalankan dari tahun 2016 hingga kini, yaitu mewujudkan penyediaan sarana dan prasarana irigasi guna memenuhi ketahanan pangan, meningkatkan kapasitas SDM bidang ke-PU-an yang berkepribadian dan berdaya saing dan meningkatkan pembangunan infrastruktur ke-PU-an dalam menunjang pariwisata.

Selanjutnya, untuk meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana ke-PU-an guna mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat, membangun sarana dan prasarana ke-PU-an dengan prinsip-prinsip yang berkelanjutan dan mewujudkan ASN ke-PU-an yang profesional dalam bekerja, bergerak dan bertindak.

Kemudian, untuk meningkatkan infrastruktur ke-PU-an dalam rangka menunjang Sulut sebagai  pintu gerbang Indonesia di kawasan Timur, menyelenggarakan kebijakan penataan ruang guna menciptakan ruang yang nyaman, aman, produktif dan berkelanjutan serta mempercepat pembangunan infrastruktur ke-PU-an untuk mendukung pelayanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik.

Pertemuan tersebut turut dihadiri perwakilan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI dan para pejabat di lingkup Pemprov Sulut. (Humas Pemprov Sulut)

Peduli Petani Kelapa Sulut, Gubernur Olly Kembangkan Industri Minyak Goreng

Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey, SE merancang program jangka panjang untuk mengatasi anjloknya harga kopra dengan mengembangkan industri minyak goreng kelapa skala kelompok tani.

Kepedulian Olly terhadap petani kelapa ini dilakukan dengan memberikan bantuan sebanyak 12 unit mesin produksi minyak kelapa untuk kelompok tani yang akan mengelola industri minyak goreng kelapa di tahun 2018 ini. Dua diantaranya termasuk bantuan tempat pengolahan kelapa.

Adapun pada tahun 2019 nanti Pemprov Sulut akan memberikan bantuan dengan jumlah lebih besar, yaitu sebanyak 23 unit mesin beserta tempat pengolahan senilai Rp. 7 miliar.

"Mesin produksi ini bakal menghasilkan minyak goreng berkualitas baik dan tidak bau tengik sehingga bisa diserap pasar," kata Olly, Senin (26/11/2018) sore.

Olly menuturkan, pemerintah dapat membuat regulasi dalam rangka meningkatkan penghasilan petani kelapa di Sulut, akan tetapi produk minyak kelapa yang dihasilkan harus bebas bau.

"Mutu minyak kelapa harus ditingkatkan kemudian pemerintah buat regulasi," ucap Olly.

Lanjut Olly, mesin produksi minyak kelapa ini dibagikan khusus untuk kelompok tani karena minyak kelapa tidak bisa diproduksi secara massal.

"Minyak kelapa tidak boleh diproduksi secara massal karena bisa menghasilkan bau yang tidak enak, sehingga harus diproduksi secara terbatas," beber Olly.

Selain pemberian mesin produksi minyak goreng kelapa, Olly menyebut langkah lain yang dilakukan Pemprov Sulut untuk meningkatkan nilai jual produk turunan dari kelapa, yaitu mengadakan pertemuan yang diikuti seluruh daerah penghasil kelapa di Indonesia.

"Pemerintah sudah melakukan pertemuan di Sulawesi Utara yang diikuti seluruh propinsi dan kabupaten penghasil kelapa dengan asosiasi pengusaha kelapa se Indonesia yang dihadiri juga asosiasi kelapa internasional," tandas Olly.

Menurut Olly, pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan untuk meningkatkan nilai jual kelapa dan sawit dengan mengolahnya menjadi bahan bakar pada tahun depan.

"Presiden Jokowi sudah merespon dengan kebijakan minyak nabati dibuat Solar B20 untuk Tahun Anggaran 2019," pungkas Olly.

Menariknya, Olly juga menerangkan adanya kerjasama Pemprov Sulut, Balit Palma dan LIPI untuk menghasilkan bibit kelapa dengan membangun laboratorium kelapa. Ini akan menopang lahirnya industri kelapa terpadu yang menarik minat para investor ke Sulut.

"Peningkatan kualitas tanaman kelapa terus dilakukan. Saat ini Pemprov Sulut, Balit Palma dan LIPI sedang membangun laboratorium kelapa di Mapanget," tutup Olly. (Humas Pemprov Sulut)

Hampir 3 Tahun Pimpin Sulut , ODSK Lahirkan Pejabat-pejabat Inovatif

Berbagai gebrakan dilakukan Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw dalam memimpin Provinsi Sulut. Tidak hanya dalam gebrakan pembangunan sektor pariwisata saja, namun dalam ranah birokrasi berbagai gebrakan dilakukan, dimana para pejabat banyak melakukan inovasi dalam mengembangkan potensi dan kinerja.

Gebrakan dalam sektor birokrasi diantaranya program Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan (ODSK) dibawah pimpinan Kaban Bappeda DR. Ricky Toemanduk, berhasil masuk dalam top 99 Inovasi pelayanan publik yang dilakukan oleh Kemenpan RB RI, kemudian national Procurement Award 2018 dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dimana Biro Perlengkapan dibawah pimpinan Jemmy Ringkuangan, berhasil menerapkan Standard LPSE 2014 dan kedua Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dengan Tingkat Kematangan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Terbaik, Mampu memenuhi 17 standart nasional LKPP. Untuk Polisi Pamong Praja juga, dibawah pimpinan Kasat Steven Liow, Pol PP Pemprov Sulut memberikan pelayanan untuk Pol PP Pariwisata, guna membantu para turis yang melakukan kunjungan wisata ke daerah Sulut.

Kemudian Unit Layanan Administrasi (ULA) pimpinan berbasis Teknologi IT, Biro Umum dan Protokol dibawah pimpinan Clay Dondokanbey dimana administrasi surat menyurat bisa terpantau melalui aplikasi android. Kemudian E-LPPD berbasis anroid, Biro Pemerintahan dan Humas dibawah pimpinan DR. Jemmy Kumendong, melaksanakan proyek inovasi yang bertujuan mempermudah ASN terkait dalam pengisian data LPPD secara manual; mengurangi factor human error; serta membantu pimpinan dalam menjalankan fungsi kontrol atas kinerja Perangkat Daerah.

Semua keberhasilan inovasi yang ditorehkan para pejabat eselon II Pemprov Sulut tak lepas dari motivasi dan dorongan yang diberikan oleh Gubernur Olly, Wagub Steven dan Sekprov Edwin Silangen.

Khususnya untuk inovasi E-LPPD hasil karya Karo Jemmy Kumendong, mendapatkan piagam penghargaan prestasi istimewa pelatihan kepemimpinan tingkat II angkatan XXII tahun,  2018, di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali. Dalam Diklat PIM II tersebut, Kumendong mendapatkan prestasi istimewa peringkat I dari 51 peserta oleh Lembaga Administrasi Negara RI.

Prestasi ini bukan hal mudah diraih karena berbagai rintangan harus dilewati Karo Komendong, namun menurut mantan Kabag humas ini prestasi yang diraih berkat kerjasama tim baik itu dari kalangan Birokrat maupun para rekan jurnalis yang terhimpun dalam JIPS.(humas provinsi sulut)

Asisten Pemerintahan dan Kesra, Edison Humiang, Hadiri HUT ke 73 PGRI dan Hari Guru Nasional di kota Bitung

Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Sulut Drs. Edison Humiang, M.Si hadiri acara peringatan HUT ke 73 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan Hari Guru Nasional di Bitung, Minggu (25/11/18).

Dalam sambutan Menteri Pendidikan Nasional Muhadjir Effendi yang dibawakannya, Humiang mengatakan tema  Hari  Guru  Nasional  tahun  2018  adalah  “Meningkatkan  Profesionalisme Guru Menuju Pendidikan Abad XXI”.  Tema tersebut dipilih  mengingat tantangan pendidikan  di  abad  XII  semakin  berat.  Hal ini  meniscayakan  peningkatan profesionalisme menyangkut sikap mental dan komitmen para guru untuk selalu meningkatkan  kualitas  agar  memiliki  kompetensi  yang  sesuai  dengan perkembangan zaman. 

"Revolusi industri keempat yang sudah merambah ke semua sektor harus disikapi dengan  arif  karena  telah  mengubah  peradaban  manusia  secara  fundamental. Untuk  itu,  diperlukan  guru  yang  profesional;  guru  yang  mampu  memanfaatkan kemajuan  teknologi  informasi  yang  supercepat  tersebut  untuk  meningkatkan kualitas  proses  belajar  mengajar  pada  setiap  satuan  pendidikan  dalam  rangka mempersiapkan  sumber  daya  manusia  (SDM)  yang  unggul  dengan  kompetensi global," tuturnya.

Lebih lanjut dirinya menyampaikan bahwa dalam  rangka  perluasan  akses,  pemerataan  mutu,  dan  percepatan terwujudnya guru profesional, pada tahun yang akan datang Kemendikbud akan menerapkan Kebijakan Sistem Zonasi. Kebijakan Sistem Zonasi diharapkan akan mempercepat pemerataan kualitas pendidikan di seluruh tanah air. 

Sistem  zonasi  tersebut  diharapkan  akan  memudahkan  penanganan  dan pengelolaan guru, mulai dari distribusi, peningkatan kompetensi, pengembangan karir,  dan  penyaluran  bantuan  penyelenggaraan  berbagai  kegiatan  yang dilakukan  oleh  guru,  kepala  sekolah,  dan  pengawas  sekolah.  Kegiatan-kegiatan itu dapat dilakukan melalui kegiatan di kelompok/musyawarah kerja guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah (KKG, MGMP, KKS, MKPS, KKPS, atau MKPS).(humas provinsi sulut)