Senin, 02 Juli 2018

Bertemu Pramono Anung, Gubernur Olly Bahas Kesiapan HARGANAS di Sulut

Diselah-selah kunjungan kerjanya di Jakarta, Gubernur Olly menyempatkan diri untuk bertemu Sekretaris Kabinet Pramono Anung di ruang kerja Sekretaris Kabinet, Senin (2/7/2018).

Pertemuan tersebut dalam rangka kesiapan serta pematangan Sulawesi Utara sebagai tuan rumah HARGANAS XXV.

Seperti diketahui bersama, Sulut dipercayakan menjadi tuan rumah untuk Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) yang acara puncaknya dilaksanakan pada 6-7 Juli nanti.

Kegiatan yang akan dihadiri Presiden RI ini akan dipusatkan di kawasan megamas kota Manado. Gubernur Olly pada pertemuan tersebut melaporkan bahwa Sulut telah siap menggelar even akbar dimaksud. Dalam pertemuan, diagendakan juga dengan kesiapan keamanan jelang kedatangan Presiden di Bumi Nyiur Melambai.

Pertemuan ini disambut hangat Menteri Sekretaris Negara RI Bapak Pramono Anung dan akan menindaklanjuti dengan melaporkan kesiapan HARGANAS ke XXV pada Bapak Presiden.

Pelaksanaan HARGANAS ke XXV Ini juga menjadi keuntungan tersendiri bagi Sulut dalam rangka mempromosikan parwisata. (humas provinsi sulut)

Ketua TP PKK Sulut Ajak Masyarakat Sukseskan Germas

Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulut Ibu Rita Dondokambey Tamuntuan mengajak kepada seluruh masyarakat Sulut untuk terus mensukseskan program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) agar tercipta kehidupan lingkungan masyarakat yang sehat.

Hal tersebut disampaikan ketua TP-PKK Sulut dalam acara workshop pelaksanaan kampanye germas kerjasama dinas kesehatan daerah dan Tim penggerak PKK Sulut di hotel Lagon, Senin (02/07/2018).

Dikatakan ibu Rita, kesehatan merupakan salah satu faktor penting bagi kemajuan suatu bangsa, sekaligus merupakan indikator pencapaian kesejahteraan suatu daerah.

Lewat instruksi presiden nomor 1 tahun 2017, telah ditetapkan gerakan bersama masyarakat Indonesia untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya yakni: (gerakan masyarakat hidup sehat), GERMAS.

Germas sendiri merupakan upaya untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan bagi setiap orang untuk hidup sehat, dengan prinsip-prinsip antara lain: kerjasama multi sektor, keseimbangan masyarakat, keluarga dan individu.

Oleh karena itu sebagai bentuk sinergitas dukungan atas gerakan ini, pemerintah provinsi Sulawesi Utara sendiri telah menerbitkan peraturan gubernur nomor 76 tahun 2017 tentang gerakan masyarakat hidup sehat provinsi sulawesi utara. Sebagaimana prinsipnya, maka suksesnya Germas di Sulawesi Utara akan sangat ditentukan oleh segenap pihak.  Penting bagi semua elemen masyarakat untuk mensukseskan program ini demi kesejahteraan bersama.

Acara tersebut turut dihadiri oleh kepala Bapeda Sulut DR. Ricky Toemandoek, kadis kesehatan Sulut dr. Debie Kalalo.(humas pemprov sulut).

Pemprov Sulut Dukung Penerapan Transaksi Non Tunai

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berkomitmen mendukung implementasi transaksi non tunai pada pemerintah daerah. Terbukti, Pemprov Sulut telah menerapkan Transaksi Non Tunai berdasarkan Instruksi Gubernur Nomor 900/2950.1/Sekr.BPKAD.

Hal itu disampaikan Gubernur Olly Dondokambey, SE dalam sambutan yang diwakili Kepala BPKAD Gamy Kawatu pada diskusi panel implementasi transaksi non tunai pada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota se Sulut yang dilaksanakan di Manado, Senin (2/7/2018) pagi.

"Penerapan transaksi non tunai mampu menciptakan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah," katanya.

Gubernur Olly menuturkan, pelaksanaan Transaksi Non Tunai di daerah dapat memberikan sejumlah manfaat, yakni : Aliran dana seluruh transaksi dapat ditelusuri sehingga lebih akuntabel; Seluruh transaksi telah didukung dengan bukti-bukti yang sah; Mencegah terjadinya praktik manipulasi atau mark-up Belanja Daerah;

Disamping itu, transaksi non tunai juga membuat Belanja Daerah menjadi lebih efektif dan efisien; Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan Kas; Peningkatan pengendalian internal pengelolaan Kas; Menghasilkan posisi Kas Harian secara real time; Mendukung implementasi accrual basis dan Proses Tutup Buku, akhir tahun dan Pelaporan Keuangan lebih cepat dan akurat.

Oleh karena itu, masih dalam sambutan, Gubernur Olly mengajak seluruh pemerintah kabupaten dan kota untuk bersama-sama mengoptimalkan pelaksanaan transaksi non tunai di Sulut dengan memperkuat dan memperhatikan berbagai unsur.

"Komitmen; Regulasi dan kebijakan Pemerintah Daerah; Sumber Daya Manusia; Sistem informasi (aplikasi) yang terintegrasi; Perbankan; Penyedia barang/jasa dan Pengawasan," imbuhnya.

Adapun diskusi panel turut dihadiri Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulut, Soekowardojo, utusan pemerintah kabupaten dan kota serta jajaran perbankan. (Humas Pemprov Sulut)


Mendagri Kukuhkan Pengurus APPSI, Gubernur Olly Jadi Dewan Penasehat

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengukuhkan dewan pengurus Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI).

Pengukuhan dilaksanakan setelah serah terima jabatan Ketua Umum APPSI dari Syahrul Yasin Limpo ke Gubernur Jawa Timur Soekarwo.

"Saya Menteri Dalam Negeri dengan resmi mengukuhkan dewan pengurus APPSI seluruh Indonesia dengan sisa masa bakti tahun 2015 sampai 2019," ujar Tjahjo di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Senin (2/7/2018).

Pengukuhan ini sesuai keputusan Ketua Umum APPSI Nomor Sk 120/APPSI/ IV/ 2016 pertanggal 14 April 2016, dan Keputusan ketua Umum APPSI Nomor Sk 008/APPSI/ V/ 2018 pertanggal 2 Mei 2018.

Dalam acara ini Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE juga dikukuhkan sebagai dewan penasehat APPSI.

Tjahjo berharap lewat kepengurusan APPSI yang baru ini sinergitas antarlembaga pemerintah bisa jadi lebih baik dan efektif. Ia pun percaya, pengurus yang dikukuhkan dapat bekerja dengan baik.

"Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya untuk melaksanaan sinergitas pemerintahan yang baik," tandasnya.

Setelah pengukuhan kepengurusan, dilakukan juga rapat kerja APPSI serta acara halalbihalal Mendagri bersama gubernur se-Indonesia.

Diketahui, jabatan Ketua Umum APPSI yang sebelumnya diduduki Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo telah diserahkan pada Soekarwo pada 19 April 2018 lalu karena masa jabatan Syahrul Limpo telah habis.



\

Gelar Harganas di Sulut, Wagub Himbau Masyarakat jadi Tuan Rumah yang Baik

Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-XXV akan segera dilaksanakan di Provinsi Sulut. Kota Manado akan menjadi tempat pelaksanaan perhelatan nasional tersebut sejak tanggal 3 hingga 7 juli 2018.

Untuk mensukseskan acara tersebut, Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven Kandouw menghimbau dan mengajak kepada seluruh masyarakat di bumi Nyiur Melambai, khususnya di kota Manado untuk menjadi tuan rumah yang baik bagi para tamu yang akan mengikuti seluruh kegiatan Harganas.

Hal tersebut disampaikan Wagub kepada sejumlah wartawan di Kantor Gubernur Sulut, Senin (2/6/2018).

Acara Harganas rencananya akan dihadiri 30 ribu orang tamu undangan, data terakhir yang diterima peserta yang siap hadir sudah mencapai 22 ribu orang. Para tamu datang dari seluruh Provinsi se Indonesia, nantinya akan melakukan serangkaian kegiatan di kota Manado, Tomohon, Kabupaten Minahasa, Minut.

Untuk itu Wagub mengajak Pemerintah dan masyarakat bersama menunjukan keramahan bagi para tamu, tunjukan suasana damai dan aman, sehingga apa yang diketahui masyarakat luar bahwa Sulut merupakan kota dengan tingkat toleransi tertinggi dapat dilihat secara langsung oleh para tamu. Pihak keamanan juga diminta menjaga keamanan dengan baik, selain itu Wagub juga menghimbau semua menjaga kebersihan daerah.

Diketahui, Harganas ke-XXV  bertemakan ”Hari Keluarga: Hari Kita semua” dengan membawa tagline ”Cinta Keluarga Cinta Terencana” ini direncanakan dihadiri Presiden Joko Widodo bersama Ibu Iriana Joko Widodo serta sejumlah Menteri, Presiden direncanakan hadir pada hari puncak tanggal 7 Juli 2018.

Adapun rangkaian kegiatan Harganas di Manado, antara lain pameran tentang keluarga, funbike, makan pagi atau sarapan bersama keluarga dengan target 2.000 orang. Sejumlah persiapan telah dilaksanakan panitia guna mensukseskan acara tersebut.(humas provinsi sulut)