Kamis, 15 Oktober 2015

Menyikapi Aceh Singkil: Sumarsono Imbau Warga Sulut Tenang

Manado - Penjabat Gubernur Sulawesi Utara DR Soni Sumarsono mengimbau seluruh masyarakat, untuk tidak terprovokasi dengan masalah yang terjadi di Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

"Saya mengimbau masyarakat Sulawesi Utara untuk tenang, dan tidak terprovokasi dengan kasus Aceh Singkil. Apalagi dibumbui isu yang disebarkan oknum tertentu," ujar Sumarsono

Kepala Daerah yang juga Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri itu, sangat menyayangkan, menyesalkan dan mengecam prilaku sejumlah oknum masyarakat yang main hakim sendiri.

Apapun alasannya, setiap masalah hendaknya dibicarakan secara musyawarah untuk menemukan solusi terbaik.

Jika terkait dan tersangkut kriminal, gubernur meminta agar diproses secara hukum.

"Aparat hukum punya kewenangan menindak, jika ada provokator yang ingin merusak sendi-sendi persatuan dan kesatuan bangsa," kata Sumarsono

"Saya yakin, Sulawesi Utara yang terkenal dengan tingkat kerukunan antaragama, antarmasyarakat yang luar biasa baik, tidak mudah tersulut," harap Alumnus UGM ini.

"Warga Sulut sulit disulut," tegas Sumarsono.

Senada dgn hal tersebut salah seorang Tokoh Agama di Sulut yang tergabung dalam Presidium FKUB (Forum Kerjasama Umat Beragama) Pdt DR Siwu berpendapat bahwa masyarakat Sulut tidak harus emosional dan terpancing dengan kondisi ini, tetapi harus lebih memperkokoh kerukunan dan toleransi di Sulawesi Utara untuk menjadi contoh hidup rukun dan damai di tengah bangsa yang bermasyarakat dan majemuk.

Selanjutnya Menanggapi peristiwa di Aceh Singkil,  maka pengurus FKUB Sulut melalui Pdt Nico Gara menyatakan sikap sebagai berikut: 1. Mengecam keras tindakan main hakim sendiri yg dilakukan oleh kelompok tertentu apalagi sudah menjurus pada tindakan anarkis.  Demokraai tidak identik dgn anarki krn mau memaksakan kehendak. 
2. Meminta kepada masyarakat Sulut,  termasuk ormas-ormas keagamaan maupun LSM lainnya,  utk tidak terprovokasi oleh tindakan TIDAK benar dengan melakukan tindakan serupa seperti main hakim sendiri dlm bentuk sweeping,  dan sebagainya
3. Mengharapkan pemerintah,  khususnya aparat keamanan untuk mengambil tindakan pencegahan dini terhadap kemungkinan adanya aksi massa yg menjurus pada peniruan aksi anarkis di Aceh Singkil.
4. Mari berupaya dan berdoa agar kerukunan antar umat beragama di Sulut bahkan di Indonesia, tetap terbangun dan terpelihara.
(Humas Provinsi Sulut)

Mokodongan Panggil GM PLN Suluttenggo

Terkait dengan pemadaman listrik yang terus melanda di daerah ini, maka Pemprov Sulut melalui Sekprov Ir Siswa R Mokodongan, kembali memanggil GM PLN Suluttenggo Baringin Nababan, di ruang kerja Mokodongan, Kamis (15/10) kemarin, untuk mempertanyakan alasan pemadaman listrik yang terus merugikan masyarakat itu.
Sesuai pengakuan Nababan, mulai hari ini (kemarin -red) PLN Suluttengo telah mendapat suplay energi listrik setelah selesainya perbaikan beberapa unit pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD yang ada di beberapa wilayah di daerah ini, serta mengundang Pemprov Sulut untuk melakukan peninjauan lokasi kerusakan di lokasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Amurang. Mudah-mudahan dari hasil perbaikan PLTD di beberapa lokasi di wilayah Sulut ini sedikitnya akan mengurangi pemadaman listrik yang terjadi saat ini.
Sementara itu, Mokodongan menyatakan, Pemprov Sulut siap memfasilitasi pihak PLN Suluttenggo terkait dengan masalah kelistrikan didaerah ini ke Direktur utama PLN di jakarta.
Namun demikian Mokodongan berharap, PLN Suluttenggo terus berupaya mencarikan solusi terbaik mengatasi krisis listrik yang terjadi di daerah ini, karena akibat dari pemadanam yang terjadi selama ini, sudah banyak masyarakat yang mengeluh ke Pemprov Sulut, terutama para pelaku usaha dan kalangan industri, tegas putra terbaik bumi totabuan ini.
Diketahui sebelumnya beberapa pekan lalu Penjabat Gubernur Sulut Dr Sumarsono MDM telah memanggil GM PLN Suluttenggo, untuk menanyakan terjadinya krisis listrik yang terjadi di Sulut.   (Kabag humas Roy saroinsong SH selaku jubir pemprov).  

 

Sumarsono ziarah ke Makam Kyai Mojo dan Sam Ratulangi

   Setelah  berselang beberapa waktu menjalani aktifitas selaku Penjabat Gubernur Sulut di Bumi Nyiur Melambai Provinsi Sulut, Dr Soni Sumarsono dan Ketua Tim Penggerak PKK Prov Sulut, Ny Dra Tri Rachayu Sumarsono, berkesempatan bersilaturahmi dengan segenap Warga Masyarakat Keturunan Pengikut Pahlawan Nasional Kiay Mojo, di Kelurahan Kampung Jawa Tondano (Jaton), Kabupaten Minahasa. Pada Kamis petang, 15/10/15.
    Kunjungan spontanitas ini mendapat apresiasi dan sambutan hangat dari segenap warga dan Tokoh Masyarakat asal Kepulauan Jawa, di Kelurahan Kampung Jawa Tondano Kec Tondano Utara, yang  dihuni sejumlah 725 KK, atau 2599 Jiwa, tersebar di Enam Lingkungan. yang merupakan keturunan dari Kiay Mojo. Seperti di ketahui  adalah Pahlawan Nasional, sebagai pengikut setia Pangeran Diponegoro, dalam pergerakan mengusir penjajah kaum Imperialis di Tanah Jawa, oleh Pemerintahan Kolonial Belanda, diasingkan ke Tanah Minahasa, pada Tahun 1830, dan terjadi pembauran serta asimilasi, kawin mawin dengan penduduk asli Minahasa, serta tercipta Akulturasi Budaya antara tradisi dan kebiasaan Orang Jawa dengan budaya lokal masyarakat setempat, hingga saat ini, secara heterogen, berlangsung dalam suasana kekerabatan penuh kekeluargaan dan harmonis.
   Oleh Pj Gubernur Sulut dan Nyonya Tri Rachayu Sumarsono, dalam lawatan silaturahmi ini, merasa kagum dan takjub akan kondisi pembauran ini, nampak dalam dialog dengan salah satu Tokoh Masyarakat Jaton, H Hidayat Pantou didampingi H Usman Kiay Demak, yang berlangsung di Kantor Kelurahan setempat serta turut serta Sekda Minahasa, J Korengkeng, SH, Msi, dijelaskan bahwa penggunaan Bahasa setempat oleh Komunitas Warga Jaton, lebih banyak menggunakan Bahasa Toulour. Walaupun tradisi2 leluhur, tetap terpelihara dan dilestarikan oleh generasi  penerus, semisal, Mido Dareni, dalam ritual Perkawinan, ataupun cita rasa akan masakan yang masih kental dengan aroma Tanah Jawa, maupun kebiasaan lainnya dalam merayakan Hari2 Besar Keagamaan.
   Dikisahkan pula, bahwa Kiay Mojo dan Pengikutnya, manakalah menetap di Kampung Jaton, sampai wafatnya, secara langsung menerapkan pola bercocok tanam, menjadi Tukang Kayu (Pedati), Pandai Besi, ataupun Profesi lainnya, yang mendapat simpatik dari Penduduk Lokal setempat.

ZIARAH KE MAKAM KIAY MOJO.
  
    Pj Gubernur Soni Sumarsono dan rombongan, melanjutkan kunjungan ziarah  ke Kompleks Makam Pahlawan Nasional Kiay Mojo yang wafat pada 20 Desember 1849 ini, dimana pengelolaannya terkesan baik dan terawat, sekaligus berkesempatan melakukan Doa Zikir bersama, kepada seluruh arwah, secara khusuk dan hikmad, guna mengenang jasa2 Perjuangan para Pahlawan Kusuma Bangsa.
 
TABUR BUNGA DI PUSARA SAM RATULANGI
   
   Rombongan Penjabat Gubernur Sulut, berkenan juga mengunjungi Makam Pahlawan Nasional Dr GSSJ Sam Ratulangi, di Sasaran Tondano, serta melakukan prosesi tabur bunga di Pusara Pahlawan Pejuang Kemerdekaan, Dr Sam Ratulangi, sekaligus melihat dari dekat kisah Diorama, relief, perjuangan Tokoh Pahlawan yang Heroik ini, serta terlibat dialog serius dengan pengurus Makam dari Pahlawan yang di kagumi juga oleh Masyarakat Manca Negara, termasuk Pemerintah Negara Filipina yang mengabadikan Pusaranya di Kota Manila.

Demikian Humas Pemprov Sulut, memberitakan (Roy RL Saroinsong, SH, selaku juru bicara)


Mononutu Turun Langsung Tangani Rekom Pemberhentian Kandou Cs



Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Utara Bartholomeus Mononutu SH menyatakan, proses rekomendasi pemberhentian Ketua DPRD Sulut Drs Steven Kandou bersama tiga Anggota dewan lainnya masing-masing Frangky Wongkar, Vonny Paat dan Hanny J Pajouw saat ini sementara berproses  di Kemendagri.
Pernyataan tersebut di ungkapkan Mononutu di Kantor Gubernur saat mengawal langsung proses rekomendasi pemberhentian para wakil rakyat di Provinsi  yang menjadi peserta Pilkada serentak 9 Desember 2015 mendatang.
"Saya harus turun langsung menangani berkas rekomendasi Pimpinan dan Anggota Dewan Provinsi  agar penyelesaian administrasi bisa tepat waktu," ujar mantan Kabag Humas Biro Pemerintahan dan Humas Setda Provinsi Sulut ini.
Mononutu menyebutkan, khusus untuk rekomendasi proses pemberhentian Ketua  DPRD Sulut Steven Kandou bersama Tiga Anggota dewan lainnya sudah ditandatangi oleh Penjabat Gubernur Sulut Dr Sumarsono MDM dan telah dibawah langsung Kasubag Fasilitasi Pejabat Negara, Hubungan Antar Lembaga dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah (EKPD) Anny Badar S.Sos hari ini (kemarin-red) ke jakarta untuk proses di Kementerian Dalam Negeri RI guna mendapatkan Keputusan Mendagri.
"Kami berharap masyarakat sabar, menungguh hasil Keputusan lebih lanjut dari Kemendagri, sebab proses pemberhentian ini sudah dilakukan sesuai dengan Undang-Undang  yang berlaku, tandas Mantan Karo Pemerintahan dan Humas ini.
Yang menarik dalam proses rekomendasi Gubernur tersebut, Karo Pemerintahan dan Humas Dr Jemmy Kumendong MSI dan Kabag Hubungan Antar Lembaga (Hubal) Dra Leylani Makalew ikut terlibat langsung.
Kumendong sendiri mengatakan, sampai hari ini Anggota dewan Kabupaten/Kota yang sudah mengajukan rekomendasi pemberhentian dari anggota dewan baru Bitung dan Boltim. Sedangkan Tomohon, Manado dan Minsel belum masuk di Biro Pemerintahan dan humas untuk diproses lebih lanjut.
Untuk itu Kumendong berharap, Anggota Dewan Kabupaten/Kota lainnya yang ikut dalam Pilkada Serentak ini secepatnya mengajukan rekomendasi pengunduran diri sebagai Anggota dewan kepada Gubernur Sulut.
"Secara normatif proses pemberhentian Anggota DPRD maksimal 60 hari sejak diterimanya surat pengusulan pemberhentian Anggota DPRD dari partai politik pengusung, tandas  mantan Karo Sumber daya alam Setda provinsi Sulut ini. (Kabag humas Roy Saroinsong SH selaku jubir pemprov).  
(Kabag humas Roy Saroinsong SH selaku jubir pemprov.

Sumarsono: Revolusi Mental Ubah Patologi Birokrasi!




Penjabat Gubernur Sulawesi Utara DR. Sumarsono MDM. dalam Seminar Nasional di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Sulut Tampusu Minahasa, Kamis (15/10) menegaskan, bahwa melalui Revolusi Mental akan mengubah Patologi Birokrasi.
Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), oleh Presiden RI Joko Widodo, telah ditetapkan sebagai Kampus Pelopor Penggerak Revolusi Mental. Untuk itu pada Seminar Nasional yang mengusung Tema : Strategi dan Implementasi Revolusi Mental Aparatur Sipil Negara (ASN), di Lingkup Pamong Praja, IPDN Kampus Sulut "Tampusu", akan menjadi penggerak revolusi mental ini, jelas Sumarsono yang tampil sebagai nara sumber dalam seminar nasional tersebut.
Seminar yang ikut dihadiri Gubernur IPDN, Prof Dr H Ermaya Suradinata, SH. MH.MS, Deputi Gubernur Bidang Akademik, Prof Dr H Khasan Effendy, Msi. Direktur Pasca Sarjana IPDN, Dr Sampara Lukman, MA. Direktur IPDN Sulut,  Dr Alex  J Wowor, Msi. Sekaligus dalam forum pertemuan tersebut, Oleh Gubernur IPDN dan Civitas Akademika IPDN Tampusu, mendaulat Ketua Umum Tim Penggerak PKK Prov Sulut, Nyonya Tri Rachayu Sumarsono, sebagai  Ibu Asuh Praja IPDN Tampusu.

Sumarsono mengatakan, Revolusi Mental, merupakan gerakan masyarakat Indonesia untuk mengangkat Nilai-nilai strategis dari Konsep Trisakti Soekarno, guna menciptakan Ketertiban dan Kesejahteraan Rakyat, serta menjadikan Indonesia sebagai Bangsa besar mampu berkompetisi dengan Bangsa-bangsa lain di Pentas Dunia. 
“Dengan mengubah cara pandang, pikir dan sikap, prilaku dan cara kerja, guna membangkitkan kesadaran dan membangun sikap optimistik dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat, berdikari dan berkepribadian,” tandas Dirjen OTDA Kemendari RI yang juga adalah salah satu figur konseptor pencetus ide Revolusi Mental ini.

Sejalan dengan itu, Sumarsono menegaskan, Pelaksanaan Tiga Nilai Revolusi Mental meliputi Integritas, Kerja Keras, gotong royong. Sehingga, Konteks Revolusi Mental Birokrasi harus dimaknai sebagai perubahan cara berpikir, berperilaku dan bertindak dari setiap ASN dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya, menjadi lebih Melayani, Berkinerja Produktif, Akuntabel dan Profesional.

Seminar yang juga dihadiri oleh Madya dan Nindya Praja IPDN Kampus Sulut, Sumarsono, menggugah agar Revolusi Mental ini dapat menjawab  penyakit Aparatur, yakni Patologi Birokrasi yang telah mengakar dan membudaya, dengan pendekatan yang tepat, Konsisten, bertahap serta komperehensif. “Utamanya komitmen dan kemauan kuat (Political Strong Will) dari segenap Stakeholder, termasuk pihak Legislative dalam mewujudkannya,” kunci Sumarsono. (Kabag Humas Roy Saroinsong, SH, selaku Jubir Pemprov)

2.080 Warga Nustar di Philipina "Pulkam"







Sebanyak 2.080 warga Nusa Utara (nustar) dari Kabupaten Sangihe dan Kabupaten Talaud (Satal) yang selama ini tinggal di Philipina, tahun depan  bakal pulang kampung (pulkam). Hal itu dikatakan Duta Besar (Dubes) RI untuk Philipina Jhony Lumintang,  saat diterima Penjabat Gubernur Sulut Dr Sumarsono MDM di ruang kerjanya, Kamis (15/10) kemarin.

Lumintang menyebutkan, Pihaknya bersama pemerintah Philipina dan Unitet Nation High  Commissioner For Refugrees (UNHCR) PBB, saat ini telah melakukan pendataan penduduk asal Satal yang tinggal di beberapa kota di pulau Mindanao yaitu Kota Davao dan General Santos (Gensan) untuk diregistrasi status mereka. Warga nustar di Philipina saat ini ada sekitar 6.050 orang, tetapi yang memilih ingin kembali pulang kampung (pulkam) ke Satal  hanya 2.080 orang sedangkan sisanya tetap memilih menjadi warga negara Philipina,” jelas putra terbaik Minahasa Tenggara ini.
Sementara terkait dengan kepulangan mereka nanti, menurut Lumintang, mereka inginkan ada bantuan langsung dari pemerintah Indonesia untuk memfasilitasinya, termasuk lahan dan pekerjaan sehari-hari.  
“Ada baiknya pemerintah Indonesia menyediakan lapangan pekerjaan bagi mereka, karena sebagian besar profesinya adalah orang kapal alias nelayan,” ucap Purnawirawan Jenderal Bintang Tiga TNI AD ini,
Sementara itu Penjabat Gubernur Sulut Dr Sumarsono MDM menyambut baik rencana kepulangan 2080 warga Satal dari Philipinan. Memang masalah tersebut, sudah lama dibicarakan oleh kedua pemerintahan di negara bertetangga ini, terkait dengan statusnya, namun puji Tuhan akhirnya semua sudah terjawab, setelah bertemu dengan Pak Lumintang, ujar Sumarsono.   
“Kami memberikan apresiasi atas upaya dari Dubes Indonesia untuk Philipina dalam memfasilitasi kepulangan warga Sulut,” ungkap Sumarsono sembari menambahkan pemerintah Provinsi tidak akan tinggal diam dan akan memperhatikan masalah ini.
“Yang pasti sejak kepulangan mereka di Sulut, kami akan memperhatikan mereka dengan mengupayakan agar ada bantuan dari pemprov maupun pemerintah pusat terlebih Kementrian Perikanan dan kelautan untuk dapat membantu pengadaan kapal nelayan bagi mereka, termasuk akan mencari jalan keluar status kewarganegaraan bagi 1500 warga Philipina Sangihe (Pisang) yang tidak ber-KTP di Kota Bitung. Kami nantinya akan berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM” tandas Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri RI ini. Turut hadir Asisten Pemerintahan dan Kesra Drs Jhon Palandung MSi, Kaban Pengelola Perbatasan Provinsi Sulut Nixon Watung SH serta Kabid Pengelolaan Batas Negara Dra Aneke Rondonuwu.(Kabag humas Roy saroinsong SH selaku jubir pemprov).